2. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Menjelaskan pengertian system politik Indonesia
2. Menjelaskan unsur system politik
3. Menjelaskan ciri-ciri sistem politik
Almond
David Easton
4. Menjelaskan macam-macam system politik
Almond
Alfian
Ramlan Subakti
5. Menjelaskan tipe system politik
6. Menjelaskan suprastruktur politik
7. Menjelaskan infrastruktur politik
3. 1. Menjelaskan pengertian system politik
Indonesia
System politik Indonesia adalah kumpulan
atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam
Negara Indonesia yang berkaitan
kepentingan umum, termasuk proses
penentu tujuan, upaya mewujudkan,
pengambilan keputusan, seleksi dan
penyusunan skala prioritasnya.
4. 2. Menjelaskan unsur system politik
Comprehensiveness (menyeluruh)
Artinya, sistem politik mencakup semua interaksi, baik
berupa input maupun output yang mempengaruhi
penggunaan atau cara penggunaan paksaan.
Interdependence (saling ketergantungan)
Artinya, perubahan pada salah satu aspek akan
menyebabkan perubahan pada seluruh sistem.
Boundries (adanya batasan-batasan)
Artinya, terdapat batas-batas antara sistem politik dengan
sistem-sistem lainnya sehingga ada ketegasan dan kejelasan
mengenai wilayah kajian sistem politik.
5. 3. Menjelaskan ciri-ciri sistem politik
Almond
Ciri sistem politik menurut Gabriel A. Almond:
• Semua sistem politik mempunyai struktur dan lembaga politik
• Semua sistem politik, baik yang modern maupun primitif,
menjalankan fungsi yang sama walaupun frekuensinya berbeda
yang disebabkan oleh perbedaan struktur.Kemudian sistem politik
ini strukturnya dapat diperbandingkan, bagaimana fungsi-fungsi
dari sistem-sistem politik itu dijalankan dan bagaimana pula
cara/gaya melaksanakannya.
• Semua struktur politik mempunyai sifat multi-fungsional,
betapapun terspesialisasinya sistem itu.
• Semua sistem politik adalah merupakan sistem campuran apabila
dipandang dari pengertian kebudayaan.
6. David Easton
Ciri Sistem Politik David Easton
Unit-unit dan Batasan-batasan suatu sistem politik (yaitu
lembaga-lembaga yang bersifat otoritatif untukl
menjalankan sistem politik yang bekerja dalam batasan
sistem politik wilayah hukum, tugas dsb.
Input-Output
• Input merupakan masukan dari masyarakat berupa
1.Tuntutan : seperangkat kepentingan yg belum
dialokasikan secara merata oleh sistem politik
2.Dukungan: upaya dari masyarakat untuk mendukung
keberadaan sistem politik
• Output adalah hasil kerja sistem politik dari tuntutan atau
dukungan
1. Keputusan : pemilihan satu satau beberapa pilihan
tindakan
2. Tindakan: implementasi konkret pemerintah atas
keputusan yang dibuat.
7. 4. Menjelaskan macam-macam system politik
Almond
– Sistem-sistem primitive yang intermittent. Sistem politik ini
sangat kecil kemungkinannya untuk mengubah peranannya
menjadi tersepesialisasi atau lobih otonom. Sistem ini
lebih mencerminkan suatu kebudayaan yang samar-samar
dan bersifat keagamaan (parachiale).
– Sistem-sistem tradisional dengan struktur-struktur bersifat
pemerintahan politik yang berbeda-beda dan suatu
kebudayaan “subjek”.
– System-sistem modern di mana struktur-struktur politik
yang berbeda-beda (partai-partai politik, kelompok-
kelompok kepentingan, dan media massa) berkembang
dan mencerminkan aktivitas budaya politik “participant”.
8. Alfian
1. System politik otoriter adalah system politik yang dipimpim dan
diputuskan oleh satu orang
2. System politik anarkis adalah setiap Negara secara tak terelakkan akan
didominasi oleh elit-elit politik dan ekonomi, yang dengan demikian
secara efektif menjadi sebuah organ dominasi politik. Anarkisme
merupakan teori politik yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat
tanpa hirarkis.
3. System politik demokrasi adalah sebuah pemerintah dari rakya,oleh,
rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang
di dalam system politik yang demokratis warga mempunyai hak,
kesempatan dan suara yang sam di dalam mengatur pemerintahan di
dunia public.
4. System politik demikrasi dan transisi adalah selang waktu (interval)
antara satu rezim politik dengan rezim (aturan main) lainnya.
Ramlan Subakti
1. System politik otokrasi tradisional
2. System politik totaliter
3. System politik demokrasi
4. System politik Negara berkembang
9. 5. Menjelaskan tipe system politik
Sistem politik asepali, yaitu sistem politik yang tidak memiliki
eksekutif, birokrasi, legislatif dan sistem kepartaian.
Sistem politik prosepali, yaitu sistem politik yang memiliki eksekutif,
tetapi tidak memiliki birokrasi, legislatif, dan sistem kepartaian.
Sistem politik ortosepali, yaitu sistem politik yang memiliki eksekutif
dan birokrasi, tetapi tidak memiliki legislatif dan sistem kepartaian.
Sistem politik heterosepali, yaitu sistem politik yang memiliki
eksekutif, birokrasi dan legislatif, tetapi tidak memiliki sistem
kepartaian.
Sistem politik metasepali, yaitu sistem politik yang memiliki
eksekutif, birokrasi, legislatif dan sistem kepartaian.
Sistem politik suprasepali, yaitu sistem politik yang memiliki
eksekutif, birokrasi, legislatif dan sistem kepartaian, serta tambahan
organ negara lain.
10. 6. Menjelaskan suprastruktur politik
Suprastruktur politik adalah badan atau lembaga-lembaga politik
dibentuk oleh negara untuk menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan. Lembaga
suprastruktur politik Indonesia meliputi:
a. MPR
- Mengubah dan menetapkan UU
- Melantik presiden
b. Presiden
- Dengan persetujuan DPR membuat perjanjian dengan negara lain
- Mengangkat duta dan konsul
c. DPR
- Membentuk UUD
- Membahas rancangan UU bersama presiden
d. BPK
- Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara
secara mandiri dan bebas
- Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPRD sesuai dengan
kewenangan.
11. e. Mahkamah Agung
- Mempunyai wewenang dalam mengadili
pada tingkat kasasi
- Menguji peraturan-peraturan perundang-
rundangan dibawah UU serta wewenang lain
dibawah.
f. Mahkamah Konsitusi
- Memutuskan atas sengketa kewenangan
lembaga negara
- Menguji UU terhadap UUD
g. Komisi Yudisial
- Berwenang mengusulkan pengangkatan
hakim agung serta memiliki kewenangan lain
dalam rangka menjaga dan menegakkan
kehormatan
h. DPD
- Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan
memberikan pertimbangan yang berkaitan
dengan bidang legislatif tertentu
- Pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu
12. 7. Menjelaskan infrastruktur politik
Infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga politik
yang ada dalam masyarakat. Infrastruktur politik di Indonesia
antara lain sebagai berikut:
a. Partai Politik
Organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara
republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan
kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan
anggota masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilu.
b. Organisasi kemasyarakatan
Perkumpulan yang dibentuk oleh sekelompok orang dengan
tujuan tertentu yang umumnya untuk memenuhi kebutuhan
bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan .
c. Kelompok Kepentingan
Sekelompok orang yang memiliki kesamaan sikap, sifat,
kepercayaan dan atau tujuan yang sepakat mengorganisasikan
diri untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan atau
tuntunan kelompok itu.
13. d. Kelompok Penekan
Kelompok penekan memiliki kedudukan yang dapat memaksa
atau mendesak pihak yang berada di dalam pemerintah atau
pimpinan untuk bergerak kea rah yang diinginkan atau justru
berlawanan dengan desakan.
e. Media Massa
1. Dalam arti sempit yaitu media cetak seperti surat kabar,
Koran, majalah, tabloid, dan bulletin.
2. Dalam arti luas , mencakup semua media komunikasi yaitu
media cetak, media audio, media audio visual, dan media
elektronik. Contoh : Radio, TV, Film, Internet, dsb.
f. Tokoh Politik
Seseorang yang menjadi pusat perhatian di bidang politik dan
berkecimpung dalam dinamika politik yang telah dan sedang
berlangsung.
