Perbandingan Administrasi Negara Antara Negara China Dan Indonesia Siti Sahati
Republik Rakyat China adalah negara komunis di Asia Timur yang dipimpin oleh Partai Komunis China, dan memiliki sistem pemerintahan sentralistik di bawah kepemimpinan presiden dan parlemen.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan jenis-jenis legitimasi politik. Legitimasi politik adalah penerimaan masyarakat terhadap kewenangan pemimpin untuk memerintah dan membuat keputusan politik. Ada beberapa jenis legitimasi seperti tradisional, ideologi, kualitas pribadi, prosedural, dan instrumental. Legitimasi diperlukan untuk menciptakan stabilitas politik dan mengurangi penggunaan kekerasan. Krisis
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politikWandi Suhardi
Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan kehendak yang dimiliki pemegang kekuasaan. Kekuasaan diperoleh dari sumber-sumber seperti kekayaan, jabatan, informasi, dan massa yang terorganisir. Kekuasaan dapat bersifat positif maupun negatif tergantung cara penggunaannya.
Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan dan legitimasi. Kewenangan merupakan kekuasaan untuk membuat keputusan dan melimpahkan tanggung jawab, yang bersumber dari tradisi, kualitas pribadi, peraturan perundang-undangan, atau kekuatan sakral. Legitimasi adalah pengakuan masyarakat terhadap pemimpin untuk memerintah dan membuat kebijakan. Legitimasi dapat diperoleh melalui simbolisme,
Perbandingan Administrasi Negara Antara Negara China Dan Indonesia Siti Sahati
Republik Rakyat China adalah negara komunis di Asia Timur yang dipimpin oleh Partai Komunis China, dan memiliki sistem pemerintahan sentralistik di bawah kepemimpinan presiden dan parlemen.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan jenis-jenis legitimasi politik. Legitimasi politik adalah penerimaan masyarakat terhadap kewenangan pemimpin untuk memerintah dan membuat keputusan politik. Ada beberapa jenis legitimasi seperti tradisional, ideologi, kualitas pribadi, prosedural, dan instrumental. Legitimasi diperlukan untuk menciptakan stabilitas politik dan mengurangi penggunaan kekerasan. Krisis
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politikWandi Suhardi
Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan kehendak yang dimiliki pemegang kekuasaan. Kekuasaan diperoleh dari sumber-sumber seperti kekayaan, jabatan, informasi, dan massa yang terorganisir. Kekuasaan dapat bersifat positif maupun negatif tergantung cara penggunaannya.
Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan dan legitimasi. Kewenangan merupakan kekuasaan untuk membuat keputusan dan melimpahkan tanggung jawab, yang bersumber dari tradisi, kualitas pribadi, peraturan perundang-undangan, atau kekuatan sakral. Legitimasi adalah pengakuan masyarakat terhadap pemimpin untuk memerintah dan membuat kebijakan. Legitimasi dapat diperoleh melalui simbolisme,
Politik dapat didefinisikan dalam berbagai cara, termasuk sebagai usaha untuk kebaikan bersama, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, dan persaingan untuk memperebutkan kekuasaan. Pandangan-pandangan ini dapat dikelompokkan menjadi pendekatan tradisional yang bersifat normatif dan pendekatan behavioral yang berupaya menjelaskan perilaku politik secara empiris.
1. Administrasi publik adalah studi tentang organisasi pemerintah, kebijakan publik, dan pelayanan masyarakat. 2. Lokus administrasi publik adalah organisasi publik seperti lembaga pemerintah dan nonpemerintah. 3. Fokus administrasi publik adalah kepentingan dan urusan masyarakat umum.
Dokumen tersebut membahas sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem ini mengalami perubahan setelah empat kali amandemen UUD 1945, termasuk perubahan komposisi UUD dan pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui lembaga-lembaga negara. Pancasila menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa, sementara UUD 1945 mengatur lembaga-lembaga dan pembagian kekuasaan negara.
Teks tersebut membahas tentang perkembangan ilmu politik dan ruang lingkupnya. Ilmu politik mulai berkembang pada abad ke-19 dan dipengaruhi oleh ilmu-ilmu sosial lain. Ruang lingkup ilmu politik meliputi teori politik, lembaga-lembaga politik, partai politik, dan hubungan internasional. Politik dan administrasi negara saling terkait, di mana kegiatan administrasi merupakan kelanjutan dari kegiatan politik seperti pembuatan
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah dan demokrasi. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, sementara demokrasi adalah pemerintahan yang didasarkan pada kehendak rakyat. Keduanya saling berkaitan karena otonomi daerah dapat mendorong terwujudnya demokrasi di tingkat lokal.
1. Beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia meliputi pembunuhan Munir dan Marsinah yang merupakan aktivis, penculikan aktivis pro-demokrasi 1997/1998, penembakan mahasiswa di Trisakti, pembantaian di Santa Cruz dan Tanjung Priok, serta pembantaian sipil di Rawagede.
Presentasi desentralisasi dan politik lokalIke Hanisyah
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah dan dinasti politik lokal di Indonesia. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi. Dinasti politik lokal berkembang di mana istri atau kerabat dekat pejabat daerah menggantikan jabatan suaminya yang tidak bisa mencalonkan diri lagi. Dokumen ini juga membahas pengaruh sejarah politik terhadap otonomi
Dokumen tersebut membahas tentang Negara Hukum (Rule of Law) dengan menjelaskan pengertian, sejarah perkembangan konsep, unsur-unsur, tujuan, bentuk, dan hubungan antara politik dan hukum di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang ideologi politik. Ideologi didefinisikan sebagai kumpulan ide, gagasan, keyakinan dan kepercayaan yang sistematis. Dokumen tersebut menjelaskan berbagai teori ideologi, karakteristik, fungsi, dan contoh ideologi politik seperti komunisme, demokrasi, liberalisme. Dokumen tersebut juga membahas definisi ideologi menurut para ahli dan contoh-contoh ideologi seperti konserv
Dokumen tersebut menyoroti sejarah sistem pemerintahan dan kekuasaan di Republik Rakyat Cina (RRC), dimulai dari sistem pemerintahan parlementer yang mapan pada 1954 di bawah kepemimpinan Mao Zedong hingga reformasi ekonomi di bawah Deng Xiaoping. Dokumen juga menjelaskan pembagian kekuasaan antara Partai Komunis Cina, pemerintah, dan militer serta tujuan utamanya mempertahankan kekuasaan di
Politik dapat didefinisikan dalam berbagai cara, termasuk sebagai usaha untuk kebaikan bersama, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, dan persaingan untuk memperebutkan kekuasaan. Pandangan-pandangan ini dapat dikelompokkan menjadi pendekatan tradisional yang bersifat normatif dan pendekatan behavioral yang berupaya menjelaskan perilaku politik secara empiris.
1. Administrasi publik adalah studi tentang organisasi pemerintah, kebijakan publik, dan pelayanan masyarakat. 2. Lokus administrasi publik adalah organisasi publik seperti lembaga pemerintah dan nonpemerintah. 3. Fokus administrasi publik adalah kepentingan dan urusan masyarakat umum.
Dokumen tersebut membahas sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem ini mengalami perubahan setelah empat kali amandemen UUD 1945, termasuk perubahan komposisi UUD dan pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui lembaga-lembaga negara. Pancasila menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa, sementara UUD 1945 mengatur lembaga-lembaga dan pembagian kekuasaan negara.
Teks tersebut membahas tentang perkembangan ilmu politik dan ruang lingkupnya. Ilmu politik mulai berkembang pada abad ke-19 dan dipengaruhi oleh ilmu-ilmu sosial lain. Ruang lingkup ilmu politik meliputi teori politik, lembaga-lembaga politik, partai politik, dan hubungan internasional. Politik dan administrasi negara saling terkait, di mana kegiatan administrasi merupakan kelanjutan dari kegiatan politik seperti pembuatan
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah dan demokrasi. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, sementara demokrasi adalah pemerintahan yang didasarkan pada kehendak rakyat. Keduanya saling berkaitan karena otonomi daerah dapat mendorong terwujudnya demokrasi di tingkat lokal.
1. Beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia meliputi pembunuhan Munir dan Marsinah yang merupakan aktivis, penculikan aktivis pro-demokrasi 1997/1998, penembakan mahasiswa di Trisakti, pembantaian di Santa Cruz dan Tanjung Priok, serta pembantaian sipil di Rawagede.
Presentasi desentralisasi dan politik lokalIke Hanisyah
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah dan dinasti politik lokal di Indonesia. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi. Dinasti politik lokal berkembang di mana istri atau kerabat dekat pejabat daerah menggantikan jabatan suaminya yang tidak bisa mencalonkan diri lagi. Dokumen ini juga membahas pengaruh sejarah politik terhadap otonomi
Dokumen tersebut membahas tentang Negara Hukum (Rule of Law) dengan menjelaskan pengertian, sejarah perkembangan konsep, unsur-unsur, tujuan, bentuk, dan hubungan antara politik dan hukum di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang ideologi politik. Ideologi didefinisikan sebagai kumpulan ide, gagasan, keyakinan dan kepercayaan yang sistematis. Dokumen tersebut menjelaskan berbagai teori ideologi, karakteristik, fungsi, dan contoh ideologi politik seperti komunisme, demokrasi, liberalisme. Dokumen tersebut juga membahas definisi ideologi menurut para ahli dan contoh-contoh ideologi seperti konserv
Dokumen tersebut menyoroti sejarah sistem pemerintahan dan kekuasaan di Republik Rakyat Cina (RRC), dimulai dari sistem pemerintahan parlementer yang mapan pada 1954 di bawah kepemimpinan Mao Zedong hingga reformasi ekonomi di bawah Deng Xiaoping. Dokumen juga menjelaskan pembagian kekuasaan antara Partai Komunis Cina, pemerintah, dan militer serta tujuan utamanya mempertahankan kekuasaan di
Dokumen tersebut membahas tentang sistem politik dan jenis-jenis sistem politik. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa sistem politik mengatur dinamika proses pengambilan kebijakan di suatu negara, dan ada beberapa jenis sistem politik tradisional, antara tradisional dan modern, serta modern yang mencakup demokrasi dan diktator. Dokumen tersebut juga menjelaskan prinsip-prinsip sistem politik dem
Silabus sistem politik indonesia 2011 cholisindinnianggra
Silabus mata kuliah Sistem Politik Indonesia memberikan informasi tentang deskripsi mata kuliah yang mencakup konsep sistem politik, elemen sistem politik Indonesia, mekanisme sistem politik, dan prospek sistem politik Indonesia. Mata kuliah ini bertujuan membantu mahasiswa dapat menganalisis perkembangan sistem politik Indonesia dan lingkungan yang mempengaruhinya. Pembelajaran dilakukan secara kuliah, diskusi, dan tugas untuk mencapai 10 kompetensi das
Dokumen tersebut membahas tentang sistem politik demokrasi dan konflik politik. Demokrasi dijelaskan sebagai sistem yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus serta menyediakan mekanisme penyelesaian konflik secara damai. Konflik politik dapat timbul dari kemajemukan horisontal dan vertikal dalam masyarakat, dan dikelola melalui penyelesaian, pembasmian, atau pengaturan konflik sepert
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang mengakui hak asasi manusia dan sistem kebudayaan nasional berdasarkan Pancasila serta memiliki tugas untuk membela negara.
Prinsip – prinsip yang terkandung dalam batang tubuh undang – undang dasar 1945juniska efendi
Makalah ini membahas prinsip-prinsip yang terkandung dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Batang Tubuh UUD 1945 terdiri dari 37 pasal yang membahas sistem pemerintahan, hubungan antara negara dan warga negara, serta hal-hal lain seperti bendera dan bahasa. Prinsip-prinsip utama yang terkandung meliputi negara kesatuan republik Indonesia, pengakuan hak asasi manusia, dan kerakyatan yang dipimpin ole
Makalah ini membahas tentang ruang lingkup farmasi dalam bidang pemerintahan. Farmasi memiliki peran penting dalam instansi pemerintahan seperti Kementerian Kesehatan dan Pendidikan. Farmasi sosial mencakup berbagai aspek seperti kebijakan hukum, penelitian, dan pendidikan untuk mendukung tujuan kesehatan masyarakat. Perkembangan definisi dan orientasi farmasi juga sejalan dengan perkembangan di bidang kesehatan.
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi e-government di Indonesia, mencakup definisi, manfaat, prinsip dasar, tahapan pengembangan, kondisi saat ini, dan tantangan-tantangannya. E-government didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta memberikan pelayanan yang transparan kepada masyarakat. Namun demikian, pengembangan e-government di Indonesia masih berj
Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial di mana kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden yang tidak bertanggung jawab kepada lembaga legislatif. Prinsip-prinsip sistem ini diatur dalam UUD 1945.
Bentuk negara & sistem pemerintahan di duniaIndoGrafis
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai bentuk-bentuk negara dan sistem pemerintahan di dunia, khususnya membahas tentang monarki dan republik. Monarki dibedakan menjadi monarki absolut, konstitusional, parlementer, dan demokrasi, sedangkan contoh negara republik juga disebutkan."
Dokumen tersebut membahas tentang perbedaan bentuk pemerintah dan bentuk negara, serta berbagai teori klasifikasi bentuk pemerintahan menurut para ahli seperti Plato, Aristoteles, John Locke, Montesquieu, dan pandangan lainnya seperti bentuk pemerintahan dua bagian menurut Machiavelli. Teori Aristoteles membagi bentuk pemerintahan menjadi tiga yaitu monarki, aristokrasi, dan demokrasi.
Sistem pemerintahan dijelaskan dalam dokumen tersebut meliputi berbagai jenis seperti monarki, republik, federal, otoritarian, demokrasi, sekuler dan agama. Jenis-jenis pemerintahan tersebut dibedakan berdasarkan cara kekuasaan diperoleh dan dilaksanakan.
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara dan kedaulatan negara Indonesia serta kompleksitas sistem kekuasaan negara. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan dengan kedaulatan internal dan eksternal. Dokumen tersebut juga membahas teori-teori klasik tentang bentuk pemerintahan dan membedakan antara monarki, republik, dan sistem pemerintahannya.
Teks tersebut membahas tentang jenis-jenis kekuasaan di Indonesia dan karakteristik pemerintahan Indonesia. Secara ringkas, terdapat beberapa jenis kekuasaan seperti demokrasi, oligarki, dan monarki. Pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial dengan pembagian kekuasaan antar lembaga seperti MPR, DPR, DPD, dan presiden yang dipilih secara langsung melalui pemilu.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi, mulai dari pengertian, sejarah, prinsip, model, jenis, dan penerapannya di Indonesia. Secara ringkas, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan pemilihan umum bebas. Demokrasi berkembang di Yunani Kuno sebelum menyebar ke Barat. Islam dipandang sebagian d
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Dokumen ini menjelaskan pengertian demokrasi, sejarahnya, jenis-jenis demokrasi, dan prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan, persamaan, dan toleransi.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep negara menurut pandangan Marxis. Teori negara Marx menyatakan bahwa negara adalah instrumen kelas sosial dominan untuk menindas kelas yang ditundukkan dan berpihak pada kelas dominan. Negara dipandang sebagai bagian dari struktur atas masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi.
Nilai-nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara.pptxKangHaris6
Teks tersebut membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Secara garis besar, teks menjelaskan tentang pembagian kekuasaan secara horizontal antara eksekutif, legislatif, yudikatif, dan eksaminatif serta pembagian secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah.
2. Sistem Politik Diktator didefinisikan
sebagai otokrasi bentuk
pemerintahan dimana pemerintah dikuasai
oleh seorang individu atau kelompok partai
memiliki peranan penting dalam
What The pemerintahan. Dalam sistem kediktatoran
kegiatan warga negara adalah terikat
olehpenguasa atas negara, sehingga
Specialist kebebasan yang melekat pada dirinya adalah
memuji sang penguasa (Soehino, 1980: 35).
Say ? sistem kediktatoran dibedakan menjadi 2 tipe
yaitu:
a) Tipe diktator militer, yaitu mendapatkan
kekuasaanya melalaui kekuatan militer,
b) Tipe diktator politik, yaitu mendapatkan
kekuasaannya melalui pemilihan umum.
(Jules Archer 1985: 21)
3. Kediktatoran atau pemerintahan diktator adalah
sebuah rezim yang seluruh kekuatan berada di tangan
satu orang, satu kelompok, atau satu partai. Rezim ini
memiliki 5 kriteria berikut ini : Kelima, kebeb
asan media
masa dan
Pertama, anggota kebebasan
masyarakat dan seluruh mengeluarkan
instansi tidak berhak pendapat
mengontrol jalannya Kedua, kekuatan dicekal dan
negara secara mutlak mendominasi. diberangus.
demokratis. Hal ini terjadi lantaran
Yakni, tidak ada undang-undang tidak Ketiga, negara
pemilihan bebas. berlaku dalam negara diktator tidak Keempat, HA
Hasil logis dari kondisi seperti ini. UUD pun menganut sistem M dan
ini adalah tidak ada berguna tiga kekuatan kesepakatan-
pemberangusan, peme dalam negara ini. negara yang kesepakatan
njaraan, penganiayaan, Seluruh undang- terpisah yang
dan penggantungan undang yang berlaku (trias politika – berhubungan
para oposisi dan kaum ditetapkan dengan Kekuatan dengan
minoritas. serba darurat dan atas Yudikatif, Eksekutif masalah ini
titah sang diktator. , dan Legislatif). diinjak-injak.
4. Pada abad ke-20 dan awal abad 21 kediktatoran
turun - temurun tetap menjadi fenomena yang
relatif umum. kediktatoran adalah bentuk
pemerintahan yang memiliki hak untuk mengatur
dan tanpa persetujuan dari mereka yang
diperintah (mirip
dengan otoritarianisme), sedangkan
totalitarianisme menggambarkan keadaan yang
mengatur hampir setiap aspek perilaku publik dan
swasta rakyat. Dengan kata lain, kediktatoran
menyangkut sumber daya yang mengatur (di
mana kekuasaan berasal dari) dan totalitarianisme
menyangkut ruang lingkup kekuasaan
pemerintahan (apa pemerintah). Dalam
pengertian ini, kediktatoran (pemerintah tanpa
persetujuan rakyat) adalah berbeda
dengan demokrasi (pemerintahan yang
kekuasaannya berasal dari orang) dan
totalitarianism (pemerintah mengontrol setiap
aspek kehidupan masyarakat)
menentang pluralisme (pemerintah
memungkinkan beberapa gaya hidup dan
pendapat).
5. Diktator modern terbagi atas tiga kelompok:
1. diktator perorangan
2. diktator seorang fasis
3. diktator komunis atau proletariat
diktator perorangan terdapat dinegara Pakistan dan Bangladesh, dan juga hidup
berkembang dibeberapa Negara amerika selatan dan afrika. Sedangkan diktator
fasis berkembang dinegara jerman dan Italia, hingga berakhirnya perang dunia
kedua. Negara china, Russia dan Negara komunist lainnya secara umum
diketahui menganut diktator proletariat atau komunis.
Ada beberapa dasar perbedaan diantara bentuk diktator tersebut, dimana
terdapat juga banyak keistimewaan, yang merupakan hal biasa dikalangan ini.
Perbedaan dan keistimewaan tersebut sebagai berikut :
Negara adalah tujuan dan
Totaliter Keseragaman ideologis
individual merupakan kekayaan
Peraturan satu partai Otoriterisme Partai mengontrol militer
Tidak ada metode konstitusional
untuk merubah pemerintahan
6. 1. Menguatkan kesatuan nasional.
2. Bentuk pemerintahan yang efisien.
3. Cocok untuk keadaan darurat.
4. Memperkembangkan pengendalian
pemerintah bersama orang pintar.
5. Mendatangkan kemajuan dan
kemakmuran.
7. 1. Memuja kekerasan.
2. Totaliter.
3. Otoriter.
4. Diktator bersifat agresif.
5. Diktator terpisah dari yang lain.
6. Merendahkan kepribadian manusia
8. Korea Utara Korea Utara adalah negara yang
menyatakan secara sepihak sebagai
negara Juche (percaya dan bergantung
kepada kekuatan sendiri). Pemujaan
kepribadian terhadap Kim Il-sung dan
Kim Jong-il dilakukan secara terorganisir.
Setelah mangkatnya Kim Il-sung pada
1994, ia tidak digantikan melainkan
memperoleh gelar "Presiden Abadi“.
Meskipun kedudukan presiden dipegang
oleh Kim Il-sung yang telah
meninggal, kepala negara de facto adalah
Kim Jong-un, yang kini menjabat
sebagai Ketua Komisi Pertahanan
Nasional Korea Utara. Badan legislatif
Korea Utara adalah Majelis Tertinggi
Rakyat, kini diketuai oleh Kim Yong-nam.
Tokoh pemerintahan senior lainnya
adalah Kepala Pemerintahan Kim Yong-il.
9. Economy
Keadaan Ekonomi : Korea Utara memiliki ekonomi komando yang
terindustrialisasi, autarkik, dan sangat terpusat. Dari lima negara sosialis yang tersisa di
dunia, Korea Utara adalah satu dari dua negara (bersama-sama dengan Kuba) dengan ekonomi
yang dimiliki negara dan direncanakan oleh pemerintah sepenuhnya. Kebijakan isolasi Korea
Utara berarti bahwa perdagangan internasional sangatlah dibatasi. Gaji rata-rata Korut adalah
sekitar $47 per bulan. Meskipun terdapat masalah ekonomi yang substansial, kualitas hidup
rakyat terus membaik dan upah pekerja terus meningkat Pasar swasta berskala kecil, disebut
janmadang, hadir di seluruh penjuru negara ini dan melayani penduduk dengan makanan dan
komoditas tertentu dari impor yang ditukar dengan uang, dengan demikian membantu
mencegah kelaparan Pada abad ke-21, pertumbuhan Korea Utara cukup lambat tetapi
pasti, meskipun pada beberapa tahun terakhir, angka pertumbuhan meningkat hingga 3,7%
pada 2008 karena pertumbuhan sektor pertanian sebesar 8,2%.
10. Social
Keadaan sosial : Sebagian besar penduduk Korea Utara terkonsentrasi di wilayah
dataran rendah. Konstitusi Korea Utara menyatakan bahwa kebebasan beragama
diizinkan. Menurut standar-standar agama Barat, sebagian besar penduduk Korea Utara
dapat dikelompokkan sebagai "tidak beragama". Tetapi sebagian besar di antaranya
didefinisikan "beragama" dari sudut pandang sosiologi dan pengaruh budaya agama-
agama tradisional itu semisal Buddha dan Konghucu masih memiliki dampag pada
kehidupan kerohanian Korea Utara. Bagaimanapun, penganut agama Buddha di Korea
Utara dilaporkan bernasib lebih baik daripada kelompok agama lain khususnya
Kristen, yang dikatalan menghadapi hukuman dari pihak penguasa. Penganut agama
Buddha diberi dana terbatas oleh pemerintah untuk mempromosikan agama itu, karena
agama Buddha memainkan peran integral di dalam budaya tradisional Korea.
11. Keadaan militer : Korea Utara meski
merupakan negara miskin dan terisolasi dari
dunia internasional. Negara ini memiliki
angkatan bersenjata yang kuat dengan
artileri, senjata kimia dan arsenal nuklir kecil.
Kim Jong-un adalah Komandan Tertinggi Tentar
Army Rakyat Korea dan Ketua Komisi Pertahanan
Nasional Korea Utara. Tentara Rakyat Korea
adalah nama untuk angkatan bersenjata Korea
Utara. Tentara ini memiliki empat cabang:
Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan
Udara, dan Departemen Keamanan Negara.
Menurut Departemen Luar Negeri Amerika
Serikat, Korea Utara memiliki angkatan darat
terbesar kelima di dunia, diperkirakan sebesar
1,21 juta personel, dengan kira-kira 20% pria
berusia 17–54 tahun di dalam angkatan darat.
Korea Utara memiliki persentase personel
militer per kapita tertinggi di dunia, dengan
sekitar 1 serdadu terdaftar untuk setiap 25
warga negara.
