Dokumen tersebut membahas tentang konsep dasar ilmu politik dan implementasinya dalam pemerintahan. Secara ringkas, dibahas mengenai pengertian negara, kedaulatan pemerintah, bentuk-bentuk demokrasi, dan sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945.

1. i
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Ilmu politik adalah salah satu cabang ilmu sosial yang berdampingan erat dengan
cabang ilmu sosial lainnya, namun walaupun ilmu-ilmu itu saling berdampingan dan
berhubungan erat tentu ada pembatas antara ilmu politik dan ilmu-ilmu sosial lainnya
dengan melihat sifat dan ruang lingkup ilmu politk itu sendiri.
Sistem politik hanya merupakan salah satu dari bermacam-macam sistem yang terjadi
di masayarakat, seperti sistem ekonomi, sistem sosial, sistem komunikasi dan lain-lain.
Setiap sistem tentu memiliki tujuan dan fungsi masing-masing untuk menjaga kelangsungan
hidup dari masyarakat tersebut. Dalam hal ini, maka sistem politik menjalankan fungsi-fungsi
dan tujuan tertentu untuk masyarakat, yaitu merumuskan tujuan-tujuan masyarakat dan
selanjutnya diaksanakan oleh kebijakan-kebijakan untuk kepentingan masyarakat.
Karena itu, masyarakat perlu mengetahui dam memahami ilmu politik mulai dari lingkup
kecil sampai lingkup yang labih luas. Agar masyarakat dapat berkontribusi langsung demi
memajukan negara kita tercinta ini.
B. Rumusan Masalah
Untuk lebih sistematis, maka kami akan merumuskan masalah-masalah pokok yang
akan dibahas dalam makalah ini, diantaranya adalah:
1. Apa pengertian dari ilmu politik?
2. Apa saja ruang lingkup dan tujuan dalam ilmu politik?
3. Bagaimana konsep dasar Politik dan implementasi dalam pemerintahan?
C. Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka kami akan memberikan beberapa tujuan
dari penulisan makalah ini, diantaranya adalah:
1. Untuk mengetahui pengertian dari politik.
2. Untuk mengetahui ruang lingkup dan tujuan dari politik.
3. Untuk mengetahui konsep dasar Politik dan implementasi dalam pemerintahan.

2. i
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Pengertian Politik
Politik adalah perilaku dasar kehidupan manusia. Politik juga adalah proses
pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat berwujud proses pembuatan
keputusan (decision making) khususnya dalam negara. Dengan demikian ilmu politik adalah
cabang dari ilmu social yang berdampingan dengan cabang ilmu social lainnya seperti
antropologi, sosiologi, ekonomi dan psikologi. Ilmu politik yang sama dengan ilmu social
lainnya berobjekkan manusia sebagai kelompok masyarakat. Ilmu tersebut mempelajari
tentang kerjasama manusia untuk mencapai sesuatu.
Secara etimologis, politik berasal dari bahasa yunani “ Polis “ yang berarti kota
berstatus negara. Istilah politik diartikan berbagai macam kegiatan tujuan-tujuan dari system
itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Plato dan aristoles mengemukakan en dam
onia atau the good life ( usaha-usaha mencapai kehidupan yang baik ).
Disamping itu, politik juga dapat ditilik dari sudut pandang yang berbeda, yaitu antara lain :
1. Teori klasik Aristoteles, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk
mewujudkan kebaikan bersama.
2. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara.
3. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapat dan mempertahankan
kekuatan di masyarakat.
4. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan
publik.
Selain dari sudut pandang yang berbeda, para phylosophi tentang ilmu politik juga
memberikan defenisi tentang ilmu politik. Diantaranya:
1. Menurut Bluntschli, Garner dan Frank Goodnow menyatakan bahwa ilmu politik adalah
ilmu yang mempelajari lingkungan kenegaraan.
2. Seely dan Stephen leacock, mengatakan bahwa ilmu politik merupakan ilmu yang serasi
dalam menanggani pemerintahan.
3. Pemikir dari Prancis juga mengeluarkan pendapatnya, Paul Janet menyikapi ilmu politik
sebagai ilmu yang mengatur perkembangan Negara begitu juga prinsip- prinsip
pemerintahan, Pendapat ini didukung juga oleh R.N. Gilchrist.
4. Lasswell berpendapat, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari pengaruh dan
kekuasaan.
5. Ossip k.fletchteim dalam foundamental of political sience menegaskan bahwa ilmu politik
adalah ilmu yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari Negara sejauh Negara

3. i
merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan
lain yang tidak resmi yang dapat mempengaruhi Negara(Political Science is that
Specialized social Science that studies the nature and purose of the state so far as it a
power organization and the nature and purpose of other unofficial power phenomen that
are apt to influence the sate).
6. J.Barents berpendapat, Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan Negara yang
merupakan bagian dari kehidupan masyarakat.
Dalam konteks memahami politik, yang perlu dipahami adalah kekuasaan politik,
legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak
kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik.
Teori politik juga tidak lepas dari pelaksanaan politik, teori politik merupakan
kegiatan mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut
serta segala konsekoennya. Dalam teori politik ada beberapa bahasan, antara lain filsafat
politik, konsep tentang sistem politik, negara, masyarakat, kedaulatan, kekuasaan,
legitimasi, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, perbandingan politik,
dsb.
Secara teoritis, ilmu politik terbagi atas dua, yaitu :
1. Valuational artinya ilmu politik berdasarkan moral dan norma politik. Teori valuational ini
terdiri dari filsafat politik, ideologi dan politik sistematis.
2. Non valuational artinya ilmu politik hanya sekedar mendeskripsikan dan
mengkomparasikan satu peristiwa dengan peristiwa lain tanpa mengaitkannya dengan
moral atau norma.
Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala yang teratur dalam kehidupan
masyarakat dengan pemusatan perhatian pada perjuangan manusia mencapai atau
mempertahankan kekuasaan guna mencapai apa yang diinginkan.
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Ilmu Politik
Ruang lingkup kajian ilmu politik terbagi atas empat bidang berikut:
1. Teori politik, yang meliputi politik, sejarah perkembangan dan ide-ide politik.
2. Lembaga-lembaga politik, meliputi undang-undang dasar,pemerintah pusat (nasional),
pemerintahan daerah atau lokal. Fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah, dan
perbandingan lembaga politik.
3. Partai-partai, golongan umum, dan pendapatan umum. Mencakup partai politik,
golongan-golongan, asosiasi-asosiasi, partisipasi warganegara dalam pemerintahan
administrasi dan pendapat umum.
4. Hubungan internasional, meliputi politik internasional, organisasi dunia, administrasi, dan
hukum internasional.

4. i
Pada dasarnya ilmu politik mempelajari gejala-gejala yang teratur dalam kehidupan
masyarakatdengan memusatkan perhatian pada perjuangan manusia mencari dan
mempertahankan kekuasaan untuk mencapai tujuan.
Ada 5 dasar konsep ilmu politik, yaitu:
1. Negara
2. Kekuasaan
3. Pengambilan keputusan
4. Kebijaksanaan
5. Pembagian tugas.
Sedangkan tujuan dari ilmu politik adalah untuk mengetahui dan membahas tentang
pembagian wilyah, batas negara dan masalah yang berhubungan dengan kekuasaan
negara.
Perspektif Intelektual
Tujuan politik adalah untuk berpolitik dan untuk tindakan politik. Agar dapat bertindak
baik dalam politik, masyarakat harus mempelajari seni politik, asas dan nilai-nilai politik yang
dianggap penting. Perspektif intelektual adalah perspektif yang memepergunakan diri sendiri
sebagai titik tolak. Sebab perspektif itu bertolak dan di bangun berdasarkan pada apa yang
dianggap salah oleh individu tersebut.
Perspektif Politik
Pandangan intelektual mengenai politik tidak jauh berbeda dengan pandangan politisi.
Dimana politik hanya dipandang sebagai jalan untuk mendapatkan kekuasaan.

5. i
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Konsep Dasar Politik dan Implementasi dalam Pemerintahan
Istilah negara muncul pertama kali pasa abad ke-15 di Eropa Barat, istilah ini berasal
dari kata staat (bahasa Belanda dan Jerman). Pengertian negara seperti dikemukakan oleh
F. Iswara, yaitu bahwa negara adalah suatu organisasi politik teritorial suatu bangsa yang
mempunyai kedaulatan.
Kedaulatan yang artinya bahwa pemerintah mempunyai wewenang dan kekuasaan
untuk mengatur dan membina kehidupan berbangsa dan bernegara dan ditaati oleh seluruh
rakyat. Dalam mewujudkan tujuan nasional negara digerakkan oleh pemerintahan yang
berdaulat dalam bentuk-bentuk demokrasi.
B. Pemerintah yang Berdaulat
Pemerintah sebagai salah satu unsur negara adalah gabungan seluruh alat
perlengkapan negara, oleh karena itu pemerintah haruslah berdaulat. Kedaulatan
pemerintah ini dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Berdaulat kedalam, artinya pemerintah mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk
mengatur dan membina kehidupan berbangsa dan bernegara dan ditaati oleh seluruh
rakyat.
2. Berdaulat keluar, artinya pemerintah mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk
mengadakan hubungan dan kerjasama dengan negara lain, baik kerjasama politik,
ekonomi, sosal budya serta melindungi keselamatan dan kedaulatan negara dari segala
ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri.
Ada tiga macam pengertian pemerintah, yaitu:
1. Pemerintah sebagai gabuangan seluruh badan kenegaraan atau gabungan seluruh alat
perlengkapan negara dalam arti luas, yaitu meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
2. Pemerintah sebagai kepala negara atau badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa
memerintah didalam wilayah-wilayah negara.
3. Pemerintah sebagai dasar eksekutif, presiden dibantu oleh para menteri-menteri dan
kabinet-kabinet.
Jadi dapat disimpulkan, bahwa setiap pemerintah suatu negara harus berdaulat penuh
kedalam dan keluar agar negara dapat berdiri tegak selamanya.

6. i
C. Bentuk-Bentuk Demokrasi
Demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan cratos yang berarti
pemerintahan. Jadi, suatu pemerintahan dikatakan demokratis apabila pemerintahan ada di
tangan rakyat. Demokrasi dibagi menjadi tiga, yaitu:
1. Demokrasi formal, adalah demokrasi yang menjujung tinggi persamaan dalam bidang
politik. Tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam
bidang ekonomi. Semua orang dianggap sederajat dan mempunyai hak yang sama, baik
hak memilih, mengeluarkan pendapat,menjadiwakil rakyat, serta hak menjadi menteri.
2. Demokrasi material, adalah demokrasi yang menitik beratkan pada usaha-usaha untuk
menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi sedangkan di bidang politik kurang
mendapat perhatian.
3. Demokrasi gaabungan, adalah demokrasi yang menggabungkan demokrasi formal dan
demokrasi material dengan menghilangkan keburukan dan menggunakan kebaikannya.
Cara penyaluran kehendak rakyat demokrasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis
berikut.
a. Demokrasi langsung, yaitu rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya delam
rapat akbar di lapangan terbuka yang dihadiri oleh seluruh rakyat.
b. Demokrasi perwakilan, yaitu rakyat menyalurkan kehendak atau pendapatnya melalui
perwakilannya yang duduk di “Dewan Perwakilan Rakyat”.
c. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, demokrasi ini gabungan dari
demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil-wakilnya untuk
duduk di “Dewan Perwakilan Rakyat” tetapi dikontrol oleh pengaruh rahyat melalui sistem
“Referendum” dan “Inisiatif rakyat”.
D. Sistem Pemerintahan Negara RI Menurut UUD 1945
Mengenai sistem pemerintahan negara Indonesia dapat diketahui dalam penjelasan UUD
1945, yang dikenal dengan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan.
a. Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hokum (Rechstaat) tidak berdasarkan
atas kekuasaan belaka (Machsstaat).
b. Sistem konstitusional. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi (hokum dasar)tidak
bersifat absolutisme (kekuasaan yang tak terbatas).
c. Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara penjelasan UUD 1945 lebih
lanjutmenyetarakan dalam menjalankan pemerintahan Negara kekuasaan dan tanggung
jwab adalah di tanggan presiden.
d. Presiden tidak beertanggung jawab kepda Dewan Perwakilan Rakyat. Disamping preside
nada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR untuk
membuat UUD dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negar.

7. i
e. Menteri Negara ialah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR.
f. Kekuasaan kepala Negara tidak terbatas. Walaupun kepala Negara (presiden) tidak
bertanggung jawab kepada DPR, ia bukan “dictator” atau kekuasaan tidak terbatas.
E. Lembaga-lembaga Tinggi Negara
Dari bagan tersebut dapat kita ketahui hubungan antara Pancasila dan sistem UUD 1945
dengan lembaga-lembaga Tinggi Negara. Seperti yang tergambar dalam bagan tersebut,
lembaga tinggi Negara adalah:
1. Majelis Perwakilan Rakyat (MPR)
2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
4. Presiden
5. Mahkamah Agung (MA)
6. Mahkamah Konstitusi (MK)

8. i
BAB IV
PEMBAHASAN
 Konsep-Konsep Politik
Di bawah ini dikemukakan konsep-konsep yang diperkenalkan dan dikembangkan
dalam pembelajaran ilmu politik. Adapun konsep konsep yang dimaksud, seperti kekuasaan,
kedaulatan kontrak social, Negara, pemerintah, legitimasi, oposisi, system politik, demokrasi,
pemilihan umum, partai politik, desentralisasi, persamaan, demonstrasi, hak asasi manusia,
dan voting.
1. Kekuasaan
Konsep kekuasaan merujuk pada kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk
memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah
laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan tersebut
(budiardjo, 2000:35). Dengan demikian, konsep kekuasaan itu sangat luas karena setiap
manusia pada hakikatnya merupakan subjek dan sekaligus sebagai objek dari kekuasaan itu.
Missal presiden sekalipun harus tunduk kepada undang undang yang berlaku.
Menurut Phillip (2000: 820), terdapat tiga sumber utama yang menyebabkan dalam
mendefinisikan kekuasaan itu selalu ada perbedaan yang mendasar.
a. adanya perbedaan disiplin dalam ilmu ilmu social yang menekankan perbedaan basis
kekuasaan, missal kekayaan, status, pengetahuan, karisma, kekuatan, dan otoritas.
b. Adanya perbedaan bentuk kekuasaan, seperti pengaruh, paksaan, dan control.
c. Adanya perbedaan control penggunaan kekuasaan, tujuan untuk individu atau masyarakat,
tujuan politik atau ekonomi.
Begitupun mengenai diskusi diskusi pada tahun 1950, saat itu kekuasaan didominasi oleh
perspektif-perspektif yang saling bertentangan yang ditawarkan oleh elite elit politik
kekuasaan dengan menekankan kekuasaan sebagai bentuk dominasi yang dijalankan oleh
suatu kelompok lain dengan keberadaan konflik kepentingan fundamental. Dalam hal ini
contohnya Parsons yang menggunakan pendekatan structural fungsional, melihat kekuasaan “
kapasitas untuk mencapai suatu tujuan “ sementara Mills memandang kekuasaan sebagai
suatu hubungan dimana satu pihak menang atas yang lain.
2. Kedaulatan
Konsep kedaulatan dibagi menjadi 2 telaahan, dilihat dari hokum tata Negara, konsep
kedaulatan mengacu pada kekuasaan pemerintahan yang tertinggi dan mutlak. Dilihat dari
hokum internaasional mengacu pada kemerdekaan suatu Negara terhadap Negara Negara

9. i
lain Kemudian, jika dilihat dari jenis dan bentuknya, ragam kedaulatan itu dapat
dibedakan menjadi 3 macam.
1. kedaulatan hukum
dalam hukum tata Negara menyatakan bahwa hokum itu berdaulat. Kedaulatan itu terlepas
dari kedaulatan suatu Negara. Negara harus tunduk pada kedaulatan hukum walaupun tidak
cocok dengan kehendak Negara. Adapun totkoh ajaran kedaulatan hokum tersebut adalah dari
belanda hugo krabe.
a. Kedaulatan Negara dalam hokum tata Negara menyatakan bahwa asas kedaulatan mutlak
terletak pada kekuasaan Negara yang merupakan sumber hokum utama. Kehendak Negara
tersebut yang termuat dalam perundang undangan dan hokum kebiasaan yang diakui
dengan undang undang. Beberapa totokoh ajaran ini adalah Kelsen, laband, jhering,
jellinek.
b. Kedaulatan rakyat
Kedaulatan harus ada pada tangan rakyat. Implikasi dari bentuk kedaulatan tersebut bahwa
kekuasaan untuk membuat perundang undangan harus dilakukan oleh rakyat dengan
perantaan dewan perwakilan rakyat. Sebagai sumber hokum utama adalah undang
undang. Dengan demikian, yang berdaulat adalah kehendak rakyat atau kehendak umum
3. Kontrol Social
Konsep control social mengacu pada pengaturan tingkah laku manusia oleh kekuatan social
yang dilakukan di luar pemerintahan untuk memelihara menurut hokum dan aturan itu yang
muncul dalam tiap tiap masyarakat dan institusi. Dengan demikian, kontrak social merupakan
doktrin bahwa pemerintahan itu didirikan untuk dan oleh rakyat melandasi semua Negara
yang menyatakan dirinya demokratis. Kontak social itu diperjuangkan sejak zaman Thomas
Hobbess, Jhon Locke, dan JJ Rouseau.
Hobbes yang baru saja mengalami kengerian perang saudara, membayangkan masyarakat
berada dalam sebuah lingkungan alamiah yang anarkis, hidup dalam kekhawatiran
penyerangan yang membawa kematian. Akhirnya, orang orang me mbuat perjanjian untuk
menjamin pertdamaian. Kemudioan Locke menggantikan toeri Hobess, teori ini bersifat
damai dan teratur, rakyat hokum moral dan alam, mengolah alam dan kepemilikan.
Kontraktualisme selanjutnya dikembangkan oleh JJ Rousseau yang berpendapat pemerintah
pada mulanya adalah konspirasi dari orang orang kaya untuk melindungi kepemilikan
mereka, dalam kontak social yang ideal, individu dapat dengan bebas mempertukarkan
otonomi alamiah mereka dengan saham dalam pemerintahan, hal itu dapat dicapai dengan

10. i
demokrasi partisipasi langsung. Kehendak bersama dengan demikian mewakili hal hal yang
terbaik.
4. Negara
Negara adalah integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dalam
kekuasaan politik, Negara pun merupakan alat dari masyarakat yang memiliki kekuasaan
untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat untuk menertibnkan fenomena
kekuasaan dalam masyarakat, sebab manusia hidup dalam suasana kerja sama, sekaligus
suasana antagonistic yang penuh konflik. Negara meupakan organisasi yang dalam suatu
wilyah dapat memaksakan kekuasaannya sevara sah terhadap semua golongan kekuasaan
lainnya dan dapat menetapakan tujuan tujuan kehidupan bersama tersebut. Ada 2 tugas
Negara yakni:
a. Mengendalikan dan mengatur gejala gejala kekuasaan yang social ataupun bertentangan
satu sama lain. Suapaya tidak jadi antagonisme yang sangat berbahaya.
b. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan golongan kea rah
tercapainya tujuan tujuan dari masyarakat yang madani.
Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi kemayarakatan disesuaikan satu sama lain
dan diarahkan kepada tujuan nasional konsep Negara tesebut hanya mengacu pad a bentuk
pemerintahan sipil khusunya yang berkembang di eropa pada abad ke 16, model tersebut
telah banyak ditiru keberhasilan yang bervariasi. Negara adalah suatu struktur yang abstrak
dan impersonal dari jabatana yang di pelihara secara kondisional dijalankan oleh individu
individu tertentu setelah revolusi 1688, Jhon Locke mempublikasikan two treatises of
government yang memperluas gambaran kekauan Negara yang bersifat tidak toleran
sebagaimana diberikan oleh hobbes. Ia menertibkan pada kehendak umum komunitas warga
Negara yang ditujukan untuk kepentingan public yang berpendapat bahwa republic
merupakan kondisi yang diperlukan bagi perdamaian abadi dan di revolusi prancis.
5. Pemerintah
Pemerintah dapat kita bagi menjadi 4 pengertian:
a. Pemerintah mengacu pada proses memerintah, yakni pelaksanaan oleh yang berwenang.
b. Istilah ini dapat juga dipakai untuk meyebut keberadaan prose situ sendiri. Kepada kondisi
seperti apa adanya aturan dan tata aturan.
c. Pemerintah acapkali menduduki otorotas dalam masyarakat atau lembaga, artinya kantor
atau jabatan jabatan dalam pemerintahan.

11. i
d. Istilah ini dapat pula mengacu kepada bentuk, metode dan system pemerintahan dalam
pemerintahan dan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.
Beberapa kecendrungan dalam pemerintahan yang berdaulat pada masyarakat maju sekrang
ini, paling tidak memiliki 3 perangkat dinas yang terpisah, yakni
a. Peran legislative untuk membuat peraturan peraturan
b. Peran eksekutif yang kadang kadang dicampuradukan dengan pemrintah bertanggung jwab
menjalankan hokum itu dan dalam masyarakat politik yang sudah maju memainkan peran
dominant dalam ususlan usulan peraturan yang baru,
c. Peran yudikatif yang bertanggungjawab untuk menafsirkan huhkum dan menerpkannya
dalam masing masing kasus.
Kajian tentang pemerintahan sudah berubah, terutama sejak prang dunia 2, karena sejalan
dengan behavioralisme, kini fokusnya bergeser bagaimana pemerintah beroperasi. Baik
lembaga lembaga formal maupun non formalnya.
6. Legitimasi
legitimasi menunjuk pada keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa
pemegang kekuasaan maupun pemerintahan adalah benar benar orang yang dinaksud (yang
secara hokum adalah sah). Legitimasi memegang peranan penting dalam system kekuasaan,
mengingat dengan legitimasi yang di perolehnya tersebut dapat memudahkan ataupun
melancarkan suatu pengaruh kekuasaan yang dimilki seorang maupun kelompok. Legitimasi
tidak menjamin akan dapat memuaskan para anggotanya yang terus menerus tanpa batas
dengan kemepimpinannya itu.
Dalam teori modern terdapat asumsi bahwa legitimasi harus memilki gabungan cirri
cirri otorotatif, hokum, perasaan, mengikat atau kebenaran yang melekat pada sebuah tatanan
sebuah pemerintah atau Negara dianggap absah jika memiliki hak hak untuk memerintah.
7. Oposisi
Oposisi merujuk pada kelompok partai atau kelompok penentang terhadap pemerintah
resmi yang mengkritik pendapat maupuan kebijaksanaan politik golongan yang terkuasa.
Kehadiran oposisi tersebut memilki peranan yang penting dalam pemerintahan demokratis,
terutama berperan sebagai oposisi yang sehat, merupakan penyeimbang maupun control
terhadap pemerintah yang berkuasa, jika ada saja terjadi penyimpangan.
Oposisi bukan hanya untuk mengawasi kekuasaan, tettapi semacam Devil`s Advocat yang
memainkan peran sebagai peran yang menyelamatkan kita. Tragedy orde baru yang yang

12. i
dialami pemerintah inonesia bahwa oposisi dipandang sebgai setan tidak pernah diaui sebagai
advocate atau pembela.
8. System Politik
Konsep Sistem politik merupakan suatu istilah yang mengacu pada semua prose dan
institusi yang mengakibatkan pembuatan kebijakan politik. Perjuangan persaingan kelompok
untuk menguasai secara politik adalah suatu aspek yang utama dalam system politik. Secara
sederhana dalam setiap system politik akan mencakup:
1. Fungsi integrasi dan adaptasi tehadap masyarakat, baik ke luar maupun ke dalam.
2. Penempatan nilai nilai berdasarkan kwewnangan
3. Penggunaan kewenangan atau kekuasaan baik secara sah maupun tidak sah.
Berbicara tentang system politik sama halnya tentang berbicara tentang kehidupan politik
masyarakat yang bersifat inrastruktur dan dalm kehidupan politik pemerintah
9. Demokrasi
Demokrasi secara umum merupakan system pemerintah yang segenap rakyatnya turut
serta memerintah dengan perantara wakilnya, namun ada juga yang menyatakan suatu system
politik dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas yang diawasi oleh wakil
wakil yang di awasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan pemilihan berkala yang
didasarkan atas prinsip persamaan politik
Demokrasi sudah berjalan sejak zaman yunani kuno, dalam karya Yunani Kuno yang
berjudul Polis atau Negara kota. Demokrasi adalah nama konstitusi. Aristoteles juga
berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang tidak begitu bernilai dan demokrasi
memainkan peran yang relative kecil dalam pemikiran politik saat itu. Menurut Poly bius
menyatakan bahwa suatu konstitusi yang merupakan campuran berimbang dari elemen
elemen monari, aristokrasi dan demokrasidapat stabil. Saat itu demokrasi dianggap “agresif”
yang tidak stabil serta mengarah kepada tirani.
Demorasi merupakan slogan yang dapat menggoda karena nampak menjanjikan dalam suatu
bentuk pemerintahan yang ideal, harmonis, dan mencintai kebebasan, prinsip demokrasi
senantiasa terus berubah, sejalan dengan perubahan masyarakat.
Demokrasi sebagai suatu kekuatan orang banyak, namun yang memberikan kontribusi besar
terhadap konsep demokrasi adalah revolsi prancis. Pada saat itulah demokrasi dianggap nama
baru bagi aliran republikanisme yang merupakan kritik terhadap dominasi lemaa di Eropa.

13. i
10. Pemilihan Umum
Pemilihan umum adalah suatu kegiatan politik untuk memilih atau mementukan orang
orang yang duduk di dewan legislative maupun eksekutif. Pemiliha umum juga masih
diyakini sebagai cara terbaik untuk memilih pejabat public, penyelenggaraan pemilihan
umum dapat dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai barometer dari
kehidpan demokrasi, terutama di negara Negara barat. Pemilihan umum sekarang telah
meluas, pada tahun 1975, hanya 33 negara du dunia yang tidak menyelenggarakan pemilihan
unum untuk memilih pemimpinnya.
Adapun fungsi-fungsi pemilihan umum menurut Rose dan Mosawwir adalah:
A. Menentukan pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung;
B. Sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah;
C. Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa;
D. Sarana rekrutmen politik;
E. Alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntunan rakyat.
Unsur-unsur yang diperlukan dalam pemilihan umum adalah:
a. Objek penilu, yaitu warga Negara yang menjadi pemimpinnya;
b. System kepartaian atau pola dukungan;
c. System pemilihan (elektoral system) yang menerjemahkan suara-suara menjadi kursi
jabatan di parlemen maupun pemerintahan.
11. Partai Politik
Partai politik mengacu kepada sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil
dengan tujuan merebut artau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi
pimpinanan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kemanfaatan bagi para
anggotanya, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi dimana para anggotanya
memiliki orientasi, nilai-nilai, cita-cita, serta perjuangan yang sama, menurut Schlesinger
partai politik adalah:
a. Organisasi yang terlalu kecil untuk dapat membuat perubahan yang realistis untuk
memenangkan jabatan public terutama posisi eksekutif.
b. Partai revolusioner yang bertujuan untuk menghilangkan pemilihan yang kompetitif.
c. Kelompok yang memerintah dalam Negara otoriter lainnya yang memilki satu partai.

14. i
12. Desentralisasi
Konsep Desentralisasi dalam ensiklopedi Indonesia dikemukakan sebagai
pemindahan hak-hak pengaturan dan perintah dari badan badan penguasa atasan kepada yang
lebih rendah. Desentralisasi bukan system yang berdidir sendiri, tetapi merupakan sesuatu
rangkaian kesatuan dari suatu system yang lebih besar. Konsep desentralisasi sering
dikacaukan dengan konsep-konsep dekonsentrasi maupun devolusi.
Desentralisasi merupakan proses kewenangan yang diserahka pusat kepada daerah yang dapat
dilakukan dengan delegasi melalui pejabat di daerah.maupun dengan devolusi kepada
lembaga-lembaga otonomi daerah.
13. Persamaan
Konsep persamaan atau equality melekat pada beberapa disiplin ilmu. Dalam ilmu
matematika, istilah persamaan memiliki makna bahwa persamaan sebagai sebuah konsep
hubungan yang kompleks, sifatnya bervariasi. Para ilmuwan social sejak lama mencari
validitas empiris atas arti persamaan tersebut. Plato menyatakan bahwa kedudukan politik
setiap orang secara alamiah selalu berbeda. Christopher Jencks mengemukakan bahwa
persamaan tidak hadir bersama dengan sendirinya, melainkan diupayakan atau dibuat. Ia
menunjuk pada reformasi pendidikan sebagai salah satu hal ditekankan. Melalui pendidikan,
seseorang dapat mengejar ketertinggalannya di berbagai bidang.
14. Demontrasi
Konsep Demontrasi secara umum berarti memamerkan, memperlihatkan, menunjukan
dan membuktikan, namun dalam ilmu politik merupakan tindakan sekelompok orang yang
secara beramai ramai menunjukan dukungan maupun protes kolektif, baik itu ketidakpuasaan
atau ketidaksetujuan, demontrasi dapat berupa demontrasi konstitusional yang tertib dan rapi,
bahkan enak dipandang mata layaknya sebagai tontonan. Namun dapat juga terjadi
demontrasi yang anarkis dengan merusak saran public maupun memusuhi sekelompok orang.
Teori Deprivasi Relatif adalah sebagai berikut:
a. Deprivasi relative sebagai perubahan harapan dan kemampuan untuk memenuhi harapan
itu, bentuk deprivasi dapat dibedakan berdasarkan pola-pola perubahan yakni:
1. Deprivasi persisten, yaitu kemampuan yang secara konsatan berada dibawah harapan.
2. Deprivasi aspirasional, yaitu harapan naik kemampuan konstan.
3. Deprivasi dekremental, yaitu dimana harapan konstan dan kemampuan turun.

15. i
BAB V
KESIMPULAN
Politik adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala yang teratur dalam kehidupan
bermasyarakatdengan pemusatan perhatian pada perjuangan manusia mencari atau
mempertahankan kekuasaan guna mencapai apa yang diinginkan. Politik bertujuan untuk
mencapai tujuan negara, diantaranya kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib,
keadilan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

16. i
DAFTAR PUSTAKA
1. Http://blogmerko.blogspot.com/2013/02/makalah-pkn-tentang-sistem-politik-di.html
2. http://arsippresentnunu.blogspot.com/2012/11/makalah-tentang-politik-ham-dan.html
3. http://izzati-site.blogspot.com/2013/01/makalah-ilmu-politik.html

17. i
MID TEST : ILMU LOGIKA
ILMU POLITIK
DI INDONESIA
DISUSUN OLEH :
NAMA : LA TIRI
PRODI : ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
KENDARI
2013

18. i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR..............................................................................................i
DAFTAR ISI..........................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN.........................................................................................1
A. Latar Belakang Masalah............................................................................1
B. Rumusan Masalah......................................................................................1
C. Tujuan dan Manfaat...................................................................................1
BAB II KAJIAN PUSTAKA......................................................................................2
A. Pengertian Politik.........................................................................................2
B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Ilmu Politik .....................................................3
BAB III METODE PENELITIAN..............................................................................4
A. Konsep Dasar Politik...................................................................................5
B. Pemerintah yang Berdaulat........................................................................5
C. Bentuk-Bentuk Demokrasi..........................................................................6
D. Sistem Pemerintahan Negara RI Menurut UUD.........................................6
E. Lembaga Lembaga Tinggi Negara.............................................................8
BAB IV PEMBAHASAN.........................................................................................7
Konsep Konsep Politik ..............................................................................15
BAB V KESIMPULAN...........................................................................................15
DAFTAR PUSTAKA..............................................................................................16

19. i
KATA PENGANTAR
Segala Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat
dan limpahan rahmatnyalah maka saya boleh menyelesaikan sebuah karya tulis dengan
tepat waktu.
Berikut ini penulis mempersembahkan sebuah makalah dengan judul
“ ILMU POLITIK DI INDONESIA ”
Melalui kata pengantar ini penulis lebih dahulu meminta maaf dan memohon permakluman
bila mana isi makalah ini ada kekurangan dan ada tulisan yang saya buat kurang tepat atau
menyinggu perasaan pembaca.
Dengan ini saya mempersembahkan makalah ini dengan penuh rasa terima kasih dan
semoga Allah SWT memberkahi makalah ini sehingga dapat memberikan manfaat.
Raha, Juli 2013
"Penulis"