Dokumen tersebut membahas tentang tujuan pembelajaran mengenai pembukaan UUD 1945, yaitu menjelaskan pokok pikiran, makna tiap alinea, dan kedudukan pembukaan UUD 1945. Pokok pikiran pembukaan mencakup persatuan bangsa, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan. Tiap alinea menjelaskan hak kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan, dan prinsip-prinsip negara

2. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Menjelaskan pokok pikiran pembukaan UUD 1945
2. Menjelaskan makna tiap alenia yg terdapat dalam
pembukaan UUD 1945
3. Menjelaskan kedudukan pembukaan UUD 1945

3. 1. Menjelaskan pokok pikiran pembukaan UUD 1945
 Pokok Pikiran Pertama : Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 Pokok pikiran Kedua ; Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin
dicapai dalam Pembukaan, dan merupakan suatu kuasa finalis (sebab tujuan),
sehingga dapat menentukan jalan serta aturan-aturan mana yang harus
dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar untuk sampai pada tujuan itu yang
didasari dengan bekal persatuan.
 Pokok Pikiran Ketiga ; Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas
kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.
Pokok pikiran ini dalam ‘pembukaan’ mengandung konsekuensi logis
bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus
berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan/perwakilan
 Pokok Pikiran Keempat : Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa,
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

4. 2. Menjelaskan makna tiap alenia yg terdapat dalam
pembukaan UUD 1945
• Alinea 1 : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala
bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus
dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan
prikeadilan”.
Hak akan kemerdekaan yang dimaksud di atas adalah hak dari
segala bangsa untuk memperoleh kemerdekaan, karena ada dan berlakunya
hak kemerdekaan adalah sejalan dengan tuntunan prikemanusiaan dan
perikeadilan
• Alinea 2 : “ Dan pejuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah
sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa
mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan
Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.
Atas dasar pemikiran yang merupakan dorongan kuat terhadap
perjuangan pergerakan kemerdekaan adalah hak yang bersifat universal
untuk segala bangsa dan merupakan hak kodrat manusia.

5. • Alinea 3 : “ Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan
didorongkan oleh keinginan luhur, supaya bekehidupan kebangsan yang
bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaaannya”.
Pengertian yang terkandung dalam alinea ini mengingatkan kembali
kepada Proklamasi 17 Agustus 1945 sehari sebelum Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini ditetapkan,yang
bunyinya sebagai berikut:
“Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-
hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan denan
cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”.
Inti yang terkandung dalam Pembukaan alinea ketiga dan Proklamasi
Kemerdekaan, keduanya mengandung isi yang sama walaupun rangkaian
konteks kalimatnya berbeda.

6. • Alinea 4 : “ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia
dan seluruh tumpa darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah
Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara
Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan
yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
• Setelah dalam alinea pertama, kedua, dan ketiga dijelaskan tentang alasan dasar serta
hubungan langsung dengan kemerdekaan maka dalam alinea keempat ini sebagai kelanjutan
berdirinya Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, dirinci lebih lanjut tentang
prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah penbentukan pemerintah Negara Indonesia.

7. 3. Menjelaskan kedudukan pembukaan UUD 1945
Kedudukan Pembukaan UUD 1945 di dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia adalah sebagai berikut.
• a. Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang
menentukan adanya UUD 1945 serta Pancasila sebagai dasar dari
Pembukaan UUD 1945.
• b. Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan
Indonesia yang termuat pada alinea ketiga yang menyatakan tentang
tindakan-tindakan yan harus dilaksanakan sehubungan dengan
pernyataan kemerdekaan itu, yaitu mewujudkan cita-cita bangsa
Indonesia.
• c. Pembukaan UUD 1945 sebagai tertib hukum tertinggi di negara
Indonesia karena memuat Pancasila yang merupakan norma dasar yang
menjadi dasar bagi penyuruhan tertib hukum di Indonesia. Dengan
demikian, Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan sebagai tertib
hukum tertinggi, pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945 dan
peraturan-peraturan hukum di bawahnya berlaku dan berdasarkan pada
nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

8. d. Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang kuat dan
tetap karena memuat cita-cita hukum dan terkandung pokok-
pokok kaidah negara yang fundamental sehingga tidak dapat
diubah, meskipun batang tubuhnya mengalami perubahan
(amendemen). Kesepakatan dari MPR untuk tidak merubah
pembukaan UUD 1945 ini beralasan “Pembukaan UUD 1945
memuat dasar filosofis dan dasar normatif yang mendasari
seluruh pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan
UUD 1945 mengandung staatsidee berdirinya Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI), tujuan (haluan) negara, serta dasar
negara yang harus tetap dipertahankan”.

9. TERIMA KASIH