Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MPPH

447 views

Published on

MPPH,2014.

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

MPPH

  1. 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS GADJAH MADA FAKULTAS HUKUM TUGAS METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN HUKUM KELAS D USULAN PENELITIAN SKRIPSI DISUSUN OLEH : NAMA : ELVINA LUHULIMA NIM : 12/328647/HK/19099 YOGYAKARTA 2014
  2. 2. A. JUDUL “KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA” B. LATAR BELAKANG Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” bukan Negara Kekuasaan. Hal ini berarti adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut system konstitusional yang diatur dalam Undang-undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga Negara dalam hokum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat (demokrasi). Pemilik kekuasaan tertinggi dalam Negara adalah rakyat. Kekuasaan sesungguhnya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat Indonesia itu diselenggarakan secara langsung dan melalui system perwakilan. Secara langsung, kedaulatan rakyat itu diwujudkan dalam tiga lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan daerah (Legislatif) ; Presiden dan Wakil Presiden (Eksekutif) ; dan Kekuasaan Kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (Yudikatif). Kekuasaan pemerintahan Negara oleh Presiden diatur dan ditentukan dalam Bab III UUD 1945 yang diberi judul Kekuasaan Pemerintahan Negara. Bab III UUD 1945 ini berisi 17 pasal yang mengatur berbagai aspek mengenai presiden dan lembaga kepresidenan, termasuk rincian kewenangan yang dimiliki dalam memegang kekuasaan pemerintah. Dapat diakatakan bahwa Bab inilah yang paling banyak materi yang diatur didalamnya, yaitu mulai dari Pasal 4 sampai pasal 16. Bahkan sampai dengan ketentuan Bab V tentang Kementrian Negara yang terdiri dari Pasal 17, sebenarnya sama- sama memuat ketentuan mengenai pemerintahan Negara dibawah Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya Bab VI tentang Pemerintah Daerah yang berisi Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B, dapat pula disebut termasuk domain pemerintahan eksekutif.
  3. 3. Sehubungan dengan uraian diatas maka dalam system Pemerintahan Presidensial kekuasaan tertinggi ada pada eksekutif dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden dibawah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada hakikatnya, Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi kekuasaan eksekutif yang tidak terpisahkan karena mereka berdua dipilih dalam satu paket pemilihan secara langsung oleh rakyat. Jika kita kembali melihat dalam Batang Tubuh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara sangat jelas memuat mengenai kedudukan dan kewenangan Presiden sedangkan mengenai kedudukan dan kewenangan Wakil Presiden tidak dimuat secara tegas dan jelas. Padahal dalam system pemerintahan presidensial di Indonesia, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden dimana dalam stuktur ketatanegaraan Indonesia kedudukannya sejajar, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Dengan demikian penulis berpandangan bahwa ketidakjelasan sejauh mana kedudukan dan kewenangan Wakil Presiden dalam system pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-undang Dasar perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini. C. RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimanakah kedudukan dan kewenangan Wakil Presiden dalam hubungannya dengan Presiden menurut Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan? 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam system Pemerintahan Presidensial di Indonesia berdasarkan Konstitusi? D. TUJUAN PENELITIAN Penelitian ini mempunyai tujuan obyektif dan subjektif sebagai berikut: 1. Tujuan Obyektif Tujuan obyektif dari penelitian ini adalah : a. Untuk memahami kedudukan dan kewenangan Wakil Presiden dalam hubungannya dengan Presiden jika ditinjau berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan Perundangan lainnya.
  4. 4. b. Untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam system Pemerintahan Presidensial di Indonesia berdasarkan Konstitusi. 2. Tujuan Subyektif Tujuan subyektif dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data yang diperlukan sebagai bahan untuk penulisan hokum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum universitas Gadjah Mada. E. MANFAAT PENELITIAN a. Bagi Penulis Penelitian ini merupakan kesempatan yang berharga untuk mengetaui penerapan pengetahuan teoritis dalam bidang hukum, khususnya hukum tata Negara ke dalam dunia nyata mengenai Penerapan konstitusi dalam system pemerintahan Presidensial di Indonesia. b. Bagi Ilmu Pengetahuan Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum pada khususnya. c. Bagi Pemerintah Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran guna mengetahui penerapan konstitusi, terutama yang menyangkut hubungan antar lembaga eksekutif, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden, sehingga di harapkan akan menimbulkan hubungan yang positif demi kelancaran jalannya pemerintahan. F. KEASLIAN PENELITIAN Berdasarkan penelusuran kepustakaan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, ditemukan penelitian yang berjudul “Kedudukan dan Kewenangan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” oleh Hiroanto Allifriadi tahun 2010 dengan perumusan masalah : 1. Bagaimanakah kedudukan dan kewenangan Wakil Presiden dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945? 2. Apakah Wakil Presiden dapat menerbitkan produk hukum?
  5. 5. 3. Bagaimanakah konsekuensi yuridis jika seorang Wakil Presiden menerbitkan suatu produk hukum yang bersifat pengaturan (regelling) dan penetapan (beschikking)? Dengan adanya penelitian diatas, peneliti merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian “Kedudukan Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia” perumusan masalah yang berbeda yaitu : 1) Bagaimanakah kedudukan dan kewenangan Wakil Presiden dalam hubungannya dengan Presiden menurut Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan? 2) Bagaimanakah pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam system Pemerintahan Presidensial di Indonesia berdasarkan Konstitusi? Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua penelitian ini adalah berbeda. G. TINJAUAN PUSTAKA System pemerintahan Indonesia setelah amandemen keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah Sistem Presidensial. Dalam Sistem Presidensial ini ada 5 (lima) hal penting yang perlu diperhatikan : (1) Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggungjawab politik berada ditangan Presiden (concentration of power and responsibility upon the President). (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung dan karena itu secara politik tidak bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau lembaga parlemen, melainkan bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilihnya. (3) Presiden dan / atau Wakil Presiden dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum konstitusi. (4) Para Menteri adalah pembantu Presiden, Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan karena bertanggung-jawab kepada Presiden, bukan dan tidak bertanggungjawab kepada parlemen.
  6. 6. (5) Untuk membatasi kekuasaan Presiden yang kedudukannya dalam system presidentil sangat kuat sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin stabilitas pemerintahan, ditentukan pula bahwa masa jabatan Presiden lima tahunan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua masa jabatan. Di samping itu, beberapa badan atau lembaga negara dalam lingkungan cabang kekuasaan eksekutif ditentukan pula independensinya dalam menjalankan tugas utamanya. Indonesia pada dasarnya merupakan Negara yang menganut system pemerintahan Presidensial. Namun dalam sejarah perjalanan bangsa, Indonesia pernah juga menggunakan system parlementer, seperti yang terjadi pada era Orde Lama. Tidak hanya itu, ketika era Orde Baru berkuasa, Indonesia kemudian menerapkan system pemerintahan yang dapat dikatakan semi presidensial dan semi parlementer. Mengapa demikian? Dalam satu sisi, negara ini pada era Orde Baru memberikan kewenangan yang luas bagi Presiden dalam hal kekuasaan, eksekutif, hingga yudikatif. Namun, di satu sisi lainnya Presiden juga harus mempertanggung jawabkan jabatannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang hingga di anggap merupakan penjelmaan dari lembaga parlemen. Dalam system Presidensial murni, tidak perlu lagi dipersoalkan mengenai pembedaan atau pemisahan antara fungsi kepala Negara dan kepala pemerintahan. Pembedaan dan pemisahan itu hanya dapat dikaitkan dengan system pemerintahan parlementer yang memang mempunyai dua jabatan terpisah. Sedangkan system pemerintahan presidensial cukup memilki Presiden danWakil Presiden saja tanpa mempersoalkan kapan ia sebagai kepala Negara atau kepala pemerintahan. Sebagai hukum dasar tertulis Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok atau garis-garis besar saja mengenai kedudukan, mekanisme kerja atau hubungan tata kerja antara lembaga-lembaga Negara. Selain Presiden, dalam pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga diatur tentang satu orang Wakil Presiden. Pasal 4 ayat (2) menegaskan “Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”. Dalam Pasal 6A ayat (1) ditentukan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Ketentuan mengenai satu pasangan ini menunjukan bahwa jabatan Presiden dan
  7. 7. Wakil Presiden itu adalah satu kesatuan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Keduanya adalah dwi-tunggal atau satu kesatuan lembaga kepresidenan. Akan tetapi, meskipun merupakan satu kesatuan institusi kepresidenan, keduanya adalah dua jabatan konstitusional yang terpisah. Oleh karena itu, meskipun di satu segi keduanya merupakan satu kesatuan tapi di segi lain, keduanya memang merupakan dua organ yang berbeda satu sama lain, yaitu dua organ yang tak terpisahkan tetapi dapat dan harus dibedakan satu dengan yang lainnya. Kedudukan menurut Hasan Zaini Zaenal yaitu kedudukan lembaga Negara sebagai tempat suatu lembaga Negara dalam hubungannya dengan dengan lembaga-lembaga lainnya secara keseluruhan. Bila dianalogikan, maka yang dimaksud dengan kedudukan Wakil Presiden dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga Negara liannya, terutama dengan jabatan Presiden dan MPR. Apabila dihubungkan dengan lembaga MPR, jelas tergambar bahwa kedudukan Wakil Presiden beradah dibawah Majelis. Tetapi dalam kaitannya dengan Presiden, maka nampaknya ada dua kemungkinan mengenai kedudukan Wakil Presiden : 1. Pertama, kedudukan sederajat dengan Presiden 2. Kedua, kududukannya beradah dibawah Presiden (tidak sederajat) Mengenai kedudukan wakil Presiden dalam hubungannya dengan Presiden,bahwa kedudukan Wakil Presiden sederajat dengan Presiden (menurut kemungkinan pertama), dapat diketahui dengan pendekatan yuridis terhadap Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 UUD NRI 1945 jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Ketetapan MPR No. II/MPR/1973. Dengan demikian, antara Presiden dan Wakil Presiden tidak ada hierarki hubungan atasan dan bawahan. Adapun yang nampak, hanya pembagian prioritas dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahab, dimana Presiden adalam pemegang prioritas (the first man), sedangkan Wakil Presiden prioritas kedua (the second man). Selain itu menurut kemungkinan pertama, Wakil Presiden bukan semata-mata pembantu Presiden. Wakil Presiden adalah unsure pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dengan demikian, pimpinan pemerintahan dijalankan bersama (kolegial)oleh Presiden dan Wakil Presiden. Tindakan Presiden adalah juga tindakan Wakil Presiden, dan sebaliknya tindakan Wakil Presiden adalah tindakan Presiden juga. Konsekuensinya, tindakan Wakil Presiden adalah tindakan Pemerintah, oleh karena menurut system UUD
  8. 8. 1945, Presiden merupakan Pemerintah (Pasal 4 ayat (1)). Sebaliknya atas dasar kemungkinan kedua, bahwa kedudukan Wakil Presiden berada dibawah Presiden (tidak sederajat), dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (2) dihubungkan dnegan Pasal 5 UUD NRI tahun 1945 serta penjelasannya. Ternyata Presiden adalah satu-satunya penyelenggara pemerintahan Negara yang tertinggi, berada ditangan Presiden. Dengan kata lain, pengertian “dibantu” pada Pasal 4 ayat (2) merupakan pencerminan dari keduduakan Presiden berada diatas Wakil Presiden. Artinya Wakil Presiden tidak dapat bertindak sendiri, karena semata-mata merupakan “pembantu” Presiden yang tugas dan kewajibannya tergantung pada Presiden, meskipun berbeda dengan Menteri. Konsekuensinya, dalam kedudukannya sebagai Pembantu Presiden, tugas dan wewenang Wakil Presiden tergantung pada adanya Pemberian dan atau Pelimpahan kekuasaan dari Presiden. Dalam hal pemeberian kekuasaan, Wakil Presiden bertindak atas namanya sendiri (sebagai Wakil Presiden) , sedangkan dalam pelimpahan kekuasaan, Wakil Presiden bertindak atas nama Presiden. H. METODE/CARA PENELITIAN Penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) jenis yaitu penelitian kepustakan guna memperoleh data sekunder dan selanjutnya penelitian lapangan guna memperoleh data primer. 1. Penelitian Kepustakaan Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulisan ilmiah dan literatur yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti untuk mendapatkan data sekunder. Penelitian kepustakaan meliputi : A. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari : 1. Norma/ kaidah dasar : Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 2. Peraturan Dasar : - Batang Tubuh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 - Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
  9. 9. 3. Peraturan Perundang-undangan : UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 4. Bahan hokum yang tidak dikodifikasikan 5. Yurisprudensi 6. Traktat 7. Bahan hokum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku B. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang member penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah dikaji oleh bahan-bahan hukum primer, yang bertujuan memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kea rah mana peneliti melangkah. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan bahan-bahan pustaka tentang : 1. Buku-buku tentang Konstitusi dan Teori-teori Konstitusi 2. Buku-buku tentang Hukum Tata Negara di Indonesia 3. Buku-buku tentang Lembaga Kepresidenan 4. Buku-buku tentang Sistem Ketatanegaraan Indonesia 5. Buku-buku tentang Masalah-masalah Hukum Tata Negara Indonesia 6. Buku-buku tentang Kekuasaan Eksekutif Indonesia 7. Buku-buku tentang Lembaga-lembaga Negara di Indonesia C. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi kamus, penulisan- penulisan hokum, makalah-makalah, karya tulis, pendapat para ahli, bahan-bahan dari internet dan lainnya. 2. Penelitian Lapangan Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian lapangan dengan tujuan untuk memperoleh data primer maupun data sekunder yang diperlukan, yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti a. Lokasi penelitian Penelitian akan dilakukan di wilayah Jakarta, dengan pertimbangan penelitian dilakukan di Kementrian Sekretariat Negara, Perpustakaan MPR/DPR, dan Biro Hukum Kementrian Dalam Negeri untuk dijadikan lokasi penelitian. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian atau kajian secara mendalam di
  10. 10. lokasi tersebut dikarenakan akan memperoleh data yang lebih akurat dan spesifik berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. b. Subjek Penelitian Narasumber Narasumber dalam penelitian ini adalah pakar dalam bidang hukum, khususnya hukum tata Negara, yaitu: i. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie ii. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H, M.Hum. iii. Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LL.M. c. Alat Pengumpul Data Alat pengumpul Data yang digunakan adalah pedoman wawancara yang berstruktur, yang berisi daftar pertanyaan yang tersusun secara sistematis dan berurutan yang akan dikembangkan selama wawancara berlangsung. Daftar pertanyaan tersebut berdasarkan penelitian kepustakaan yang disesuaikan dengan yang dihadapi dan diketahui oleh narasumber. d. Teknik Pengumpulan Data Penelitian menggunakan teknik wawancara yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang berkompeten berdasarkan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan beberapa pakar hukum, khususnya hukum tata Negara. Peneliti menggunakan metode wawancara, karena selama ini metode wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. e. Metode Analisis Data Deskriptif kualitatif, data-data yang diperoleh dari penelitian dikelompokkan dan diseleksi menurut kualitas dan kebenarannya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga diperoleh kesimpulan serta pemecahan masalah. I. JADWAL PENELITIAN a. Tahapan Penyusunan Proposal : 20 hari b. Pengumpulan Data : 25 hari c. Analisis Data : 25 hari
  11. 11. d. Penyusunan Laporan Sementara : 20 hari e. Review dan Perbaikan : 15 hari f. Penyusunan Laporan Akhir : 25 hari g. Perbanyakan Laporan : 10 hari h. Total : 150 hari J. DAFTAR PUSTAKA A. BAHAN BACAAN :  Assiddiqie, Jimly. 2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.  Assiddiqie, Jimly. 2010. Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.  Huda, Ni’matul. 2008. UUD 1945 & Gagasan Amandemen Ulang. Jakarta: Rajawali Press.  Indra, Muhammad Ridhwan.1987. Kedudukan Lembaga-lembaga dan Hak Menguji Menurut Undang-undang Dasar 1945.  Mahzumar. 2010. Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. Bandung: Nusa Media.  Manan, Bagir dan Magnar, Kuntana. 1993. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni.  Manan, Bagir. 2006. Lembaga Kepresidenan.Yogyakarta: FH UII PRESS.  Maschab,Mashuri.1983. Kekuasaan Eksekutif di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara.  Thaib, Dahlan. 1998. Implementasi Sistem Ketatanegaraan menurut UUD 1945. Yogyakarta: Liberty.  Zainal, Hasan Aini. 1971. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni. B. PERATURAN DASAR  Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1973  Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1973  Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1983 C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
  12. 12.  Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. D. BAHAN HUKUM LAINNYA  Makalah Struktur Kenegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945 oleh Prof. Dr. Jimly Assiddiqie,S.H. dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional di Denpasar, 14-18 Juli 2003  Pidato Kenegaraan Presiden R.I Di depan Sidang DPR 16 Agustus 1978, Departemen Penerangan R.I, 1978, P.54  Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan Tugas Presiden dalam hal Presiden berada di Luar Negeri.  Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000 tentang Penugasan Presiden Kepada Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari.  http://elisa1.ugm.ac.id/files/andi.sandi/uZVkF7Bj/Lembaga- lembaga%20Negara%20dalam%20Mekanisme%20Checks%20and%20Balances.doc.
  13. 13. K. LAMPIRAN DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 1. Apakah yang dimaksud dengan Sistem Pemerintahan Presidensial? 2. Apakah perbedaan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Sistem Pemerintahan Parlementer? 3. Sistem hukum apakah yang dianut oleh Republik Indonesia saat ini? 4. Apakah system yang berlaku di Indonesia saat ini sudah sesuai? Jika belum sesuai, bagaimanakah semestinya? 5. Bagaimanakah kedudukan Wakil Presiden berdasarkan Konstitusi? 6. Apakah kedudukan Presiden sudah diatur secara jelas? Jika belum, apakah saran Anda? 7. Bagaimanakah kedudukan Wakil Presiden dalam hal membantu Presiden? 8. Apakah perbedaan tugas membantu Presiden oleh Wakil Presiden dan Menteri- menteri? 9. Bagaimanakah pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam lembaga kepresidenan? 10. Jika Wakil Presiden melakukan tindak pidana, apakah Presiden dapat dimintai pertanggung jawaban dalam kewenangannya untuk membantu Presiden? 11. Jika kembali melihat ke Undang-undang Dasar yang mengatur mengenai kedudukan Wakil Presiden belum secara eksplisit, Apakah UUD NRI tahun 1945 perlu di Amandemenkan untuk Kelima kalinya?

×