SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
DARI RELAWAN SOSIAL
MENUJU
ENTREPRENEUR SOCIAL
BIMBINGAN TEKNIS TKSM SRAGEN 2017
TANTANGAN DAN PELUANG POTENSI
DAN SUMBER KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PSKS) KOTA YOGYAKARTA
DRS. PRIH WARDOYO, MPA
 Semarang, 24-11-1966
 Motivator sosial
 Dsn. Kedulan RT.08 RW.29,
Tirtotamartani, Kalasan,
Sleman, DIY
 Hp. 081391007755
 Email :
wardoyojoyoasmoro@yahoo.co
m
 Instansi : BBPPKS Yogyakarta
Kenali & Fahami
…………………… ………………….. Niat Baik Saja Tidak Cukup
UU No. 11 TAHUN 2009 TENTANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL
 BAB VII : PERAN MASYARAKAT
 Pasal 38 (1) Masyarakat mempunyai kesempatan
yang seluas-luasnya untuk berperan dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
dapat dilakukan oleh: a. perseorangan; b. keluarga;
c. organisasi keagamaan; d. organisasi sosial
kemasyarakatan; e. lembaga swadaya masyarakat; f.
organisasi profesi; g. badan usaha; h. lembaga
kesejahteraan sosial; dan i. lembaga kesejahteraan
sosial asing
 (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan untuk mendukung keberhasilan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
PERATURAN PEMERINTAH No. 39 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL
 BAB VII : PERAN MASYARAKAT
 Pasal 52 : Peran masyarakat dalam
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat
berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan,
kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau
fasilitas untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial.
 Pasal 53 : …………….
 PASAL 53 : Peran masyarakat dalam
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan
dengan kegiatan:
1. pemberian saran dan pertimbangan dalam
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
2. Pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa,
kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang
mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial;
3. penyediaan sumber daya manusia dalam
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
4. penyediaan penyediaan dana, jasa, sarana dan
prasarana dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial; dan/atau
5. pemberian pelayanan kepada penyandang
PSKS
(Permensos No. 08 Tahun 2012)
 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
yang selanjutnya disebut PSKS adalah
perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau
masyarakat yang dapat berperan serta untuk
menjaga, menciptakan, mendukung, dan
memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan
sosial.
Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) ~
Permensos 8/2012
Dunia usaha
Tenaga
Kesejahteraan
Sosial Kecamatan
Penyuluh Sosial
Masyarakat
Wanita pemimpin
kesejahteraan
sosial
Wahana
Kesejahteraan
Sosial Keluarga
Berbasis
Masyarakat
Keluarga pioner
Lembaga
Konsultasi
Kesejahteraan
Keluarga
Karang Taruna
Lembaga
Kesejahteraan
Sosial
Tagana PSM
UU 11/2009,
Tentang Kesejahteraan Sosial
UU 13/2011,
Tentang Penanganan Fakir Miskin
1. Tenaga Kesejahteraan Sosial 1. Tenaga Kesejahteraan Sosial
2. Pekerja Sosial Profesional 2. Pekerja Sosial Profesional
3. Penyuluh Sosial 3. Relawan Sosial
4. Relawan Sosial 4. Penyuluh Sosial
5. Tenaga Pendamping
UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
1. Pekerja Sosial Profesional
2. Tenaga Kesejahteraan Sosial
3. Petugas Kemasyarakatan
STRATEGI PENINGKATAN PERAN PSKS
Peningkatan
PROFESIONALITAS SDM
Kesos
Pengembangan KAPASITAS
kelembagaan/organisasi
sosial
RELAWAN
SOSIAL
TENAGA
KESEJAHTERA
AN SOSIAL
MASYARAKAT
WIRAUSAHAWAN
SOSIAL
MODAL NIAT
BAIK
TERDIDIK DAN
TERLATIH
BERPRESTASI
PENINGKATAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN/ORGANISASI
• Karitatif
• One man
show
LKS
KONVENSIONAL
• Sosial residual
• Insidental
• parsial
LKS STANDAR
MINIMAL
• Terakreditasi
• Berkelanjutan
• sistemik
LKS
PROFESIONAL
3 DIMENSI PROFESIONALITAS SDM
KESOS
ILMU
PENGETAHUAN
PEKERJAAN
SOSIAL
KETERAMPILAN
PELAYANAN
KESEJAHTERA-
AN SOSIAL
NILAI/
KARAKTER
PEJUANG
SOSIAL
PENGHARGAAN & DUKUNGAN
PEMERINTAH DLM PENINGKATAN
PERAN PSKS
 PP. 39 Tahun 2012; Psl 56 :
 Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
51 ayat (1) yang berprestasi luar biasa dan
sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diberikan
PENGHARGAAN dan DUKUNGAN dari
pemerintah.
PENGHARGAAN &
DUKUNGAN
 PENGHARGAAN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat,
medali, bintang, satyalancana, dan/atau bentuk
lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
 DUKUNGAN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa akses informasi peluang pasar hasil
usaha, fasilitasi dan bimbingan
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial,
pemberian stimulan, pengembangan dan
penguatan kelembagaan, dan pemberian
pelatihan dan penyediaan tenaga ahli.
SDM KESOS YANG JEMPOLAN
JUJUR
ENTENGAN
MITUHU
PRIGEL
OMBER ATINE
LUWES
AJUR AJIR AJER
NINGALI, NITENI, NIROK’KE, NINGKATKE
 S
 O
 S
 I
 A
 L
 Siro
 Oleh
 Suwargo
 Iku
 Amargo
 Laku utomo
SOSIAL SIRO

More Related Content

What's hot

Pemberdayaan ppt
Pemberdayaan pptPemberdayaan ppt
Pemberdayaan ppthanny26
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPusdiklatpemdaPemeri
 
Pedoman penyusunan profil desa
Pedoman penyusunan profil desaPedoman penyusunan profil desa
Pedoman penyusunan profil desaMochamad Syahidu
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaPemdes Seboro Sadang
 
MATERI KABALAI-PSM.pptx
MATERI KABALAI-PSM.pptxMATERI KABALAI-PSM.pptx
MATERI KABALAI-PSM.pptxprih wardoyo
 
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi  Perkembangan Desa dan KelurahanEvaluasi  Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi Perkembangan Desa dan KelurahanArdi Susanto
 
Pemberdayaan masyarakat desa
Pemberdayaan masyarakat desaPemberdayaan masyarakat desa
Pemberdayaan masyarakat desaEka Saputra
 
Kewirausahaan pemuda
Kewirausahaan pemuda Kewirausahaan pemuda
Kewirausahaan pemuda Muhammad Zen
 
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptx
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptxLEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptx
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptxBudi953659
 
Modul 5 2 strategi pemberdayaan masyarakat desa
Modul 5 2 strategi pemberdayaan masyarakat desaModul 5 2 strategi pemberdayaan masyarakat desa
Modul 5 2 strategi pemberdayaan masyarakat desaSafa'at Muhtar
 
Pembangunan infrastruktur desa
Pembangunan infrastruktur desaPembangunan infrastruktur desa
Pembangunan infrastruktur desaEka Saputra
 
Materi polresta bekasi
Materi  polresta bekasiMateri  polresta bekasi
Materi polresta bekasiYudhi Aldriand
 

What's hot (20)

Refleksi tupoksi rt & rw
Refleksi tupoksi rt & rwRefleksi tupoksi rt & rw
Refleksi tupoksi rt & rw
 
Makalah pembangunan desa
Makalah pembangunan desaMakalah pembangunan desa
Makalah pembangunan desa
 
Pemerintahan desa
Pemerintahan desaPemerintahan desa
Pemerintahan desa
 
Pemberdayaan ppt
Pemberdayaan pptPemberdayaan ppt
Pemberdayaan ppt
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desa
 
Pedoman penyusunan profil desa
Pedoman penyusunan profil desaPedoman penyusunan profil desa
Pedoman penyusunan profil desa
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desa
 
MATERI KABALAI-PSM.pptx
MATERI KABALAI-PSM.pptxMATERI KABALAI-PSM.pptx
MATERI KABALAI-PSM.pptx
 
Paparan profil desa
Paparan profil desaPaparan profil desa
Paparan profil desa
 
Kewenangan desa
Kewenangan desaKewenangan desa
Kewenangan desa
 
Pedoman Dasar Karang Taruna
Pedoman Dasar Karang TarunaPedoman Dasar Karang Taruna
Pedoman Dasar Karang Taruna
 
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi  Perkembangan Desa dan KelurahanEvaluasi  Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
 
Kesejahteraan sosial dasar
Kesejahteraan sosial dasarKesejahteraan sosial dasar
Kesejahteraan sosial dasar
 
Pemberdayaan masyarakat desa
Pemberdayaan masyarakat desaPemberdayaan masyarakat desa
Pemberdayaan masyarakat desa
 
Kewirausahaan pemuda
Kewirausahaan pemuda Kewirausahaan pemuda
Kewirausahaan pemuda
 
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptx
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptxLEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptx
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptx
 
Modul 5 2 strategi pemberdayaan masyarakat desa
Modul 5 2 strategi pemberdayaan masyarakat desaModul 5 2 strategi pemberdayaan masyarakat desa
Modul 5 2 strategi pemberdayaan masyarakat desa
 
MATERI POKJANAL.pptx
MATERI POKJANAL.pptxMATERI POKJANAL.pptx
MATERI POKJANAL.pptx
 
Pembangunan infrastruktur desa
Pembangunan infrastruktur desaPembangunan infrastruktur desa
Pembangunan infrastruktur desa
 
Materi polresta bekasi
Materi  polresta bekasiMateri  polresta bekasi
Materi polresta bekasi
 

Similar to SOSIAL SIRO

optimalisasi peran dan fungsi pendamping sosial studi di empat kota di indonesia
optimalisasi peran dan fungsi pendamping sosial studi di empat kota di indonesiaoptimalisasi peran dan fungsi pendamping sosial studi di empat kota di indonesia
optimalisasi peran dan fungsi pendamping sosial studi di empat kota di indonesiaBe Susantyo
 
PERMENSOS NOMOR 25 TAHUN 2019 (1).pdf
PERMENSOS NOMOR 25 TAHUN 2019 (1).pdfPERMENSOS NOMOR 25 TAHUN 2019 (1).pdf
PERMENSOS NOMOR 25 TAHUN 2019 (1).pdfHaerunRizal
 
Permensos No.25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna
Permensos No.25 Tahun 2019 Tentang Karang TarunaPermensos No.25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna
Permensos No.25 Tahun 2019 Tentang Karang TarunaPemdes Seboro Sadang
 
Permensos 25 tahun 2019 Karang Taruna
Permensos 25 tahun 2019 Karang TarunaPermensos 25 tahun 2019 Karang Taruna
Permensos 25 tahun 2019 Karang TarunaRano Rahman
 
54d33ec92139f.ppt
54d33ec92139f.ppt54d33ec92139f.ppt
54d33ec92139f.pptkejaripidie
 
Amalan Terbaik (Best Practice) Dalam Kesejahtaraan Sosial.pdf
Amalan Terbaik (Best Practice) Dalam Kesejahtaraan Sosial.pdfAmalan Terbaik (Best Practice) Dalam Kesejahtaraan Sosial.pdf
Amalan Terbaik (Best Practice) Dalam Kesejahtaraan Sosial.pdfMardhiah19
 
BAHAN KOMDA LANSIA TANGSEL.pptx
BAHAN KOMDA LANSIA TANGSEL.pptxBAHAN KOMDA LANSIA TANGSEL.pptx
BAHAN KOMDA LANSIA TANGSEL.pptxsopianahmad1
 
Materi Ngopi 14 - Community Development (Pengembangan Masyarakat) pada Kompet...
Materi Ngopi 14 - Community Development (Pengembangan Masyarakat) pada Kompet...Materi Ngopi 14 - Community Development (Pengembangan Masyarakat) pada Kompet...
Materi Ngopi 14 - Community Development (Pengembangan Masyarakat) pada Kompet...Akademi Desa 4.0
 
Modal sosial dalam pembangunan fd
Modal sosial dalam pembangunan fdModal sosial dalam pembangunan fd
Modal sosial dalam pembangunan fdFrans Dione
 
Menggerakkan Civil Society
Menggerakkan Civil SocietyMenggerakkan Civil Society
Menggerakkan Civil Societyhakim jayli
 
POLA KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI DAN STRATEGI BERTAHAN MASYARAKAT SEKITAR INDUS...
POLA KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI DAN STRATEGI  BERTAHAN MASYARAKAT SEKITAR INDUS...POLA KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI DAN STRATEGI  BERTAHAN MASYARAKAT SEKITAR INDUS...
POLA KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI DAN STRATEGI BERTAHAN MASYARAKAT SEKITAR INDUS...Trisna Nurdiaman
 
Materi dir pkks workshop tksk fix
Materi dir pkks workshop tksk fixMateri dir pkks workshop tksk fix
Materi dir pkks workshop tksk fixagungsupaat
 
Tugas praktikum 2013 stpmd yogyakarta (ilmu pemerintahan)
Tugas praktikum 2013 stpmd yogyakarta (ilmu pemerintahan)Tugas praktikum 2013 stpmd yogyakarta (ilmu pemerintahan)
Tugas praktikum 2013 stpmd yogyakarta (ilmu pemerintahan)ricky04
 
Tugas praktikum 2013 stpmd yogyakarta (ilmu pemerintahan)
Tugas praktikum 2013 stpmd yogyakarta (ilmu pemerintahan)Tugas praktikum 2013 stpmd yogyakarta (ilmu pemerintahan)
Tugas praktikum 2013 stpmd yogyakarta (ilmu pemerintahan)ricky04
 
Kebijakan Nasional Pembangunan Kepemudaan Menuju Pemuda Berkarakter
Kebijakan Nasional Pembangunan Kepemudaan Menuju Pemuda Berkarakter Kebijakan Nasional Pembangunan Kepemudaan Menuju Pemuda Berkarakter
Kebijakan Nasional Pembangunan Kepemudaan Menuju Pemuda Berkarakter Ali Fanani
 

Similar to SOSIAL SIRO (20)

optimalisasi peran dan fungsi pendamping sosial studi di empat kota di indonesia
optimalisasi peran dan fungsi pendamping sosial studi di empat kota di indonesiaoptimalisasi peran dan fungsi pendamping sosial studi di empat kota di indonesia
optimalisasi peran dan fungsi pendamping sosial studi di empat kota di indonesia
 
PERMENSOS NOMOR 25 TAHUN 2019 (1).pdf
PERMENSOS NOMOR 25 TAHUN 2019 (1).pdfPERMENSOS NOMOR 25 TAHUN 2019 (1).pdf
PERMENSOS NOMOR 25 TAHUN 2019 (1).pdf
 
Permensos No.25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna
Permensos No.25 Tahun 2019 Tentang Karang TarunaPermensos No.25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna
Permensos No.25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna
 
Permensos 25 tahun 2019 Karang Taruna
Permensos 25 tahun 2019 Karang TarunaPermensos 25 tahun 2019 Karang Taruna
Permensos 25 tahun 2019 Karang Taruna
 
54d33ec92139f.ppt
54d33ec92139f.ppt54d33ec92139f.ppt
54d33ec92139f.ppt
 
Amalan Terbaik (Best Practice) Dalam Kesejahtaraan Sosial.pdf
Amalan Terbaik (Best Practice) Dalam Kesejahtaraan Sosial.pdfAmalan Terbaik (Best Practice) Dalam Kesejahtaraan Sosial.pdf
Amalan Terbaik (Best Practice) Dalam Kesejahtaraan Sosial.pdf
 
Makalah home care relawan 2018
Makalah home care relawan 2018Makalah home care relawan 2018
Makalah home care relawan 2018
 
BAHAN KOMDA LANSIA TANGSEL.pptx
BAHAN KOMDA LANSIA TANGSEL.pptxBAHAN KOMDA LANSIA TANGSEL.pptx
BAHAN KOMDA LANSIA TANGSEL.pptx
 
Materi Ngopi 14 - Community Development (Pengembangan Masyarakat) pada Kompet...
Materi Ngopi 14 - Community Development (Pengembangan Masyarakat) pada Kompet...Materi Ngopi 14 - Community Development (Pengembangan Masyarakat) pada Kompet...
Materi Ngopi 14 - Community Development (Pengembangan Masyarakat) pada Kompet...
 
Modal sosial dalam pembangunan fd
Modal sosial dalam pembangunan fdModal sosial dalam pembangunan fd
Modal sosial dalam pembangunan fd
 
Menggerakkan Civil Society
Menggerakkan Civil SocietyMenggerakkan Civil Society
Menggerakkan Civil Society
 
POLA KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI DAN STRATEGI BERTAHAN MASYARAKAT SEKITAR INDUS...
POLA KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI DAN STRATEGI  BERTAHAN MASYARAKAT SEKITAR INDUS...POLA KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI DAN STRATEGI  BERTAHAN MASYARAKAT SEKITAR INDUS...
POLA KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI DAN STRATEGI BERTAHAN MASYARAKAT SEKITAR INDUS...
 
Materi dir pkks workshop tksk fix
Materi dir pkks workshop tksk fixMateri dir pkks workshop tksk fix
Materi dir pkks workshop tksk fix
 
Metode pengembangan partisipasi
Metode pengembangan partisipasiMetode pengembangan partisipasi
Metode pengembangan partisipasi
 
Metode pengembangan partisipasi
Metode pengembangan partisipasiMetode pengembangan partisipasi
Metode pengembangan partisipasi
 
Tugas praktikum 2013 stpmd yogyakarta (ilmu pemerintahan)
Tugas praktikum 2013 stpmd yogyakarta (ilmu pemerintahan)Tugas praktikum 2013 stpmd yogyakarta (ilmu pemerintahan)
Tugas praktikum 2013 stpmd yogyakarta (ilmu pemerintahan)
 
Tugas praktikum 2013 stpmd yogyakarta (ilmu pemerintahan)
Tugas praktikum 2013 stpmd yogyakarta (ilmu pemerintahan)Tugas praktikum 2013 stpmd yogyakarta (ilmu pemerintahan)
Tugas praktikum 2013 stpmd yogyakarta (ilmu pemerintahan)
 
Program Direktorat Pemberdayaan
Program Direktorat PemberdayaanProgram Direktorat Pemberdayaan
Program Direktorat Pemberdayaan
 
Kebijakan Nasional Pembangunan Kepemudaan Menuju Pemuda Berkarakter
Kebijakan Nasional Pembangunan Kepemudaan Menuju Pemuda BerkarakterKebijakan Nasional Pembangunan Kepemudaan Menuju Pemuda Berkarakter
Kebijakan Nasional Pembangunan Kepemudaan Menuju Pemuda Berkarakter
 
Kebijakan Nasional Pembangunan Kepemudaan Menuju Pemuda Berkarakter
Kebijakan Nasional Pembangunan Kepemudaan Menuju Pemuda Berkarakter Kebijakan Nasional Pembangunan Kepemudaan Menuju Pemuda Berkarakter
Kebijakan Nasional Pembangunan Kepemudaan Menuju Pemuda Berkarakter
 

More from prih wardoyo

CONTENT-COPY-WRITER.pptx
CONTENT-COPY-WRITER.pptxCONTENT-COPY-WRITER.pptx
CONTENT-COPY-WRITER.pptxprih wardoyo
 
UPAYA PELAYANAN KESOS DIY-PLEMBUTAN-PLAYEN-GK.pptx
UPAYA PELAYANAN KESOS DIY-PLEMBUTAN-PLAYEN-GK.pptxUPAYA PELAYANAN KESOS DIY-PLEMBUTAN-PLAYEN-GK.pptx
UPAYA PELAYANAN KESOS DIY-PLEMBUTAN-PLAYEN-GK.pptxprih wardoyo
 
MOT BOOSTER TKSK-PKH-KEDIRI.pdf
MOT BOOSTER TKSK-PKH-KEDIRI.pdfMOT BOOSTER TKSK-PKH-KEDIRI.pdf
MOT BOOSTER TKSK-PKH-KEDIRI.pdfprih wardoyo
 
MO KT Sambirejo Prambanan.pdf
MO KT Sambirejo Prambanan.pdfMO KT Sambirejo Prambanan.pdf
MO KT Sambirejo Prambanan.pdfprih wardoyo
 
PROSES BISINIS LABORATORIUM PELAYANAN KESOS BBPPKS YOGYAKARTA.pptx
PROSES BISINIS LABORATORIUM PELAYANAN KESOS BBPPKS YOGYAKARTA.pptxPROSES BISINIS LABORATORIUM PELAYANAN KESOS BBPPKS YOGYAKARTA.pptx
PROSES BISINIS LABORATORIUM PELAYANAN KESOS BBPPKS YOGYAKARTA.pptxprih wardoyo
 
Bimbingan teknis Karang Taruna
Bimbingan teknis Karang TarunaBimbingan teknis Karang Taruna
Bimbingan teknis Karang Tarunaprih wardoyo
 
Implementasi pelayanan lanjut usia berbasis keluarga dan komunitas
Implementasi pelayanan lanjut usia berbasis keluarga dan komunitasImplementasi pelayanan lanjut usia berbasis keluarga dan komunitas
Implementasi pelayanan lanjut usia berbasis keluarga dan komunitasprih wardoyo
 
Praktek penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Praktek penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosialPraktek penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Praktek penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosialprih wardoyo
 

More from prih wardoyo (11)

SEO.pptx
SEO.pptxSEO.pptx
SEO.pptx
 
CONTENT-COPY-WRITER.pptx
CONTENT-COPY-WRITER.pptxCONTENT-COPY-WRITER.pptx
CONTENT-COPY-WRITER.pptx
 
UPAYA PELAYANAN KESOS DIY-PLEMBUTAN-PLAYEN-GK.pptx
UPAYA PELAYANAN KESOS DIY-PLEMBUTAN-PLAYEN-GK.pptxUPAYA PELAYANAN KESOS DIY-PLEMBUTAN-PLAYEN-GK.pptx
UPAYA PELAYANAN KESOS DIY-PLEMBUTAN-PLAYEN-GK.pptx
 
TKSK-JEMPOLAN.pdf
TKSK-JEMPOLAN.pdfTKSK-JEMPOLAN.pdf
TKSK-JEMPOLAN.pdf
 
MOT BOOSTER TKSK-PKH-KEDIRI.pdf
MOT BOOSTER TKSK-PKH-KEDIRI.pdfMOT BOOSTER TKSK-PKH-KEDIRI.pdf
MOT BOOSTER TKSK-PKH-KEDIRI.pdf
 
MO KT Sambirejo Prambanan.pdf
MO KT Sambirejo Prambanan.pdfMO KT Sambirejo Prambanan.pdf
MO KT Sambirejo Prambanan.pdf
 
PROSES BISINIS LABORATORIUM PELAYANAN KESOS BBPPKS YOGYAKARTA.pptx
PROSES BISINIS LABORATORIUM PELAYANAN KESOS BBPPKS YOGYAKARTA.pptxPROSES BISINIS LABORATORIUM PELAYANAN KESOS BBPPKS YOGYAKARTA.pptx
PROSES BISINIS LABORATORIUM PELAYANAN KESOS BBPPKS YOGYAKARTA.pptx
 
ALUR SLS.pptx
ALUR SLS.pptxALUR SLS.pptx
ALUR SLS.pptx
 
Bimbingan teknis Karang Taruna
Bimbingan teknis Karang TarunaBimbingan teknis Karang Taruna
Bimbingan teknis Karang Taruna
 
Implementasi pelayanan lanjut usia berbasis keluarga dan komunitas
Implementasi pelayanan lanjut usia berbasis keluarga dan komunitasImplementasi pelayanan lanjut usia berbasis keluarga dan komunitas
Implementasi pelayanan lanjut usia berbasis keluarga dan komunitas
 
Praktek penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Praktek penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosialPraktek penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Praktek penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
 

Recently uploaded

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 

Recently uploaded (9)

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 

SOSIAL SIRO

  • 1. DARI RELAWAN SOSIAL MENUJU ENTREPRENEUR SOCIAL BIMBINGAN TEKNIS TKSM SRAGEN 2017 TANTANGAN DAN PELUANG POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) KOTA YOGYAKARTA
  • 2. DRS. PRIH WARDOYO, MPA  Semarang, 24-11-1966  Motivator sosial  Dsn. Kedulan RT.08 RW.29, Tirtotamartani, Kalasan, Sleman, DIY  Hp. 081391007755  Email : wardoyojoyoasmoro@yahoo.co m  Instansi : BBPPKS Yogyakarta
  • 3. Kenali & Fahami …………………… ………………….. Niat Baik Saja Tidak Cukup
  • 4. UU No. 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL  BAB VII : PERAN MASYARAKAT  Pasal 38 (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.  (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . dapat dilakukan oleh: a. perseorangan; b. keluarga; c. organisasi keagamaan; d. organisasi sosial kemasyarakatan; e. lembaga swadaya masyarakat; f. organisasi profesi; g. badan usaha; h. lembaga kesejahteraan sosial; dan i. lembaga kesejahteraan sosial asing  (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  • 5. PERATURAN PEMERINTAH No. 39 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  BAB VII : PERAN MASYARAKAT  Pasal 52 : Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.  Pasal 53 : …………….
  • 6.  PASAL 53 : Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan dengan kegiatan: 1. pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 2. Pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 3. penyediaan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 4. penyediaan penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan/atau 5. pemberian pelayanan kepada penyandang
  • 7. PSKS (Permensos No. 08 Tahun 2012)  Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  • 8. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) ~ Permensos 8/2012 Dunia usaha Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Penyuluh Sosial Masyarakat Wanita pemimpin kesejahteraan sosial Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat Keluarga pioner Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Karang Taruna Lembaga Kesejahteraan Sosial Tagana PSM
  • 9. UU 11/2009, Tentang Kesejahteraan Sosial UU 13/2011, Tentang Penanganan Fakir Miskin 1. Tenaga Kesejahteraan Sosial 1. Tenaga Kesejahteraan Sosial 2. Pekerja Sosial Profesional 2. Pekerja Sosial Profesional 3. Penyuluh Sosial 3. Relawan Sosial 4. Relawan Sosial 4. Penyuluh Sosial 5. Tenaga Pendamping UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 1. Pekerja Sosial Profesional 2. Tenaga Kesejahteraan Sosial 3. Petugas Kemasyarakatan
  • 10. STRATEGI PENINGKATAN PERAN PSKS Peningkatan PROFESIONALITAS SDM Kesos Pengembangan KAPASITAS kelembagaan/organisasi sosial
  • 12. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN/ORGANISASI • Karitatif • One man show LKS KONVENSIONAL • Sosial residual • Insidental • parsial LKS STANDAR MINIMAL • Terakreditasi • Berkelanjutan • sistemik LKS PROFESIONAL
  • 13. 3 DIMENSI PROFESIONALITAS SDM KESOS ILMU PENGETAHUAN PEKERJAAN SOSIAL KETERAMPILAN PELAYANAN KESEJAHTERA- AN SOSIAL NILAI/ KARAKTER PEJUANG SOSIAL
  • 14. PENGHARGAAN & DUKUNGAN PEMERINTAH DLM PENINGKATAN PERAN PSKS  PP. 39 Tahun 2012; Psl 56 :  Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) yang berprestasi luar biasa dan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diberikan PENGHARGAAN dan DUKUNGAN dari pemerintah.
  • 15. PENGHARGAAN & DUKUNGAN  PENGHARGAAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, bintang, satyalancana, dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  DUKUNGAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa akses informasi peluang pasar hasil usaha, fasilitasi dan bimbingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan dan penyediaan tenaga ahli.
  • 16. SDM KESOS YANG JEMPOLAN JUJUR ENTENGAN MITUHU PRIGEL OMBER ATINE LUWES AJUR AJIR AJER NINGALI, NITENI, NIROK’KE, NINGKATKE
  • 17.  S  O  S  I  A  L  Siro  Oleh  Suwargo  Iku  Amargo  Laku utomo