Merajut kebersamaan dalam kebhinnekaanRacmat Ridho
Presentasi ini berisi tentang materi PKN. Materi ini cukup bermanfaat sebagai ringkasan bagi siswa-siswi SMA. Di samping itu juga, Materi ini juga dapat membangkitkan kesadaran bela negara dan saling menghargai
Merajut kebersamaan dalam kebhinnekaanRacmat Ridho
Presentasi ini berisi tentang materi PKN. Materi ini cukup bermanfaat sebagai ringkasan bagi siswa-siswi SMA. Di samping itu juga, Materi ini juga dapat membangkitkan kesadaran bela negara dan saling menghargai
kumpulan artikel terkait kondisi politik Suriah berdasarkan pandangan pelaku politik di lapangan, dari sudut pandang politik internasional yang sesuai dengan syariah islam.
Secara etimologis (kebahasaan), radikalisme agama berarti, berlebih-lebihan dalam memahami konsep keagamaan sampai melewati kebenaran.
Secara terminologis, radikalisme agama berarti, prilaku keagamaan yang menyalahi syariat, yang mengambil karakter keras sekali antara dua pihak yang bertikai, yang bertujuan merealisasikan target-target tertentu, atau bertujuan merubah situasi sosial tertentu dengan cara yang menyalahi aturan agama.
Cara-cara kekerasan dan teror, adalah salah satu cara yang sering digunakan oleh kelompok radikal untuk mencapai tujuannya.
Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wadah Pengokohan Karakter Nasional...Mariske Myeke Tampi
Pengokohan karakter nasional bukan hanya terbatas pada terselenggaranya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, melainkan visi jangka panjang untuk menjadikan mahasiswa sebagai pemimpin di masa yang akan datang (future leader) yang akan bertanggung jawab terhadap kemaslahatan hidup orang banyak. Jika melihat urgensi tersebut, maka mahasiswa sepatutnya diinspirasi dengan moral framework Pancasilais agar mahasiswa kelak dapat menjadi penggerak (mover) kebangsaan dan bukan hanya pengikut (follower), terutama bagi mahasiswa yang menjalani perkuliahan di luar negeri. Oleh karena itu, pendidikan tinggi bidang hukum (higher education in legal field) yang sejatinya merupakan penyuplai aparat hukum mendapat perhatian khusus. Ilmu hukum maupun kemahiran dalam praktek hukum merupakan hal yang harus dikuasai oleh mahasiswa sebagai calon aparat hukum. Tetapi hal yang lebih esensial adalah semangat nasionalisme yang mengisi kegiatan berolah ilmu agar ilmu tersebut harapannya dapat diabdikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam menghadapi MEA pemikiran-pemikiran hukum pada umumnya dan hukum bisnis pada khususnya hendaknya diarahkan pada ekonomi kreatif guna menyokong perekonomian bangsa Indonesia dan juga menjadi inspirasi bagi negara lain yang berada dalam regional ASEAN.
Peran Serta Warga Negara Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesiaafifahdhaniyah
TERDIRI DARI PERAN DAN TURUT SERTA WARGA NEGARA INDONESIA DALAM UPAYA MENCINTAI, MEMAHAMI, MEMBELA DAN MEMPERJUANGKAN KEDAULATAN DAN KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SAAT INI
Makalah Peran Generasi Muda Dalam Wujud Bela NegaraMudhoffar Syarif
Makalah tentang Peran generasi Muda dalam wujud bela negara dulu, kini dan nanti Tugas Makalah Kewarganegaraan bela negara dengan studi kasus pembuatan pesawat oleh bapak B.J. Habibie.
2. Sherly Engga S. (28)
Rossa Bella A. (27)
Riski Ade J. (26)
Reza Marini (25)
Kelompok 7
X MIA 6
3. Indonesia
Negara dengan
banyak pulau yang
dibatasi oleh laut &
selat.
Rentan
terjadi
perpecahan
dan konflik
Negara dengan
keberagaman entik,
suku, budaya, agama.
Ancaman,Tantangan, Hambatan &
Gangguan kesatuan bangsa
4. Rfruiuuuu243qyebvuj nuu
Setiap warga masyarakat di daerah harus
menyadari adanya perbedaan etnik, suku,
agama, budaya, & bahasa. Perbedaan tersebut
jangan sampai dijadikan sebagai pemicu
terjadinya disintegerasi nasional.
Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan
antara hak dan kewajiban yang selama ini kita
lakukan.
5. Memupuk Komitmen
Persatuan dalam
keberagaman
Dapat Dilakukan Dengan Cara
Untuk menyiasati
berbagai perbedaan
tersebut
Tidak menyinggung
SARA
Saling menghormati antar
agama dan keyakinan
Menghargai
perbedaan budaya
6. BHINNEKA TUNGGAL IKA
“BhinnekaTunggalIkaTanHanaDharma Mangrwa”
memiliki arti, “Terpecah belahlah itu, tetapi
jugalah satu itu. Tidak ada kerancuan dalam
kebenaran.”
Keberagaman akan bersifat positif jika ada persatuan
dan lebih berasa manfaatnya
Persatuan bagi Indonesia sangatlah penting, Karena
Indonesia sangat rentan dengan perpecahan.
Menjaga komitmen persatuan dapat dilakukan dengan
meningkatkan sikap toleransi terhadap perbedaan.
Selain itu, konflik yang terkait dengan perbedaan tidak
perlu di besar-besarkan.
7. 1. Dasar Negara Pancasila
2. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika
3. Bendera Merah Putih sebagai bendera
kebangsaan
4. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional
dan bahasa persatuan
5. Lambang Negara Burung Garuda
6. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
7. Lagu-lagu perjuangan
Alat-Alat PemersatuBangsa
8. INTEGRASI NASIONAL Bhs.
I
N
G
G
R
I
S
Integrate = Pembauran atau penyatuan,
penggabungan, mempersatukan.
Nation = Bangsa.
Kamus Besar Bahasa Indonesia
• Penyatuan berbagai
kelompok budaya dan
sosial dalam kesatuan
wilayah nasional yang
membentuk suatu identitas
nasional.
Secara
POLITIS
• Proses penyesuaian di
antara unsur-unsur
kebudayaan yang berbeda
sehingga mencapai suatu
keserasian fungsi dalam
kehidupan masyarakat.
Secara
ANTROPOLOGIS
9. SYARAT INTEGRASI
Anggota masyarakat merasa bahwa
mereka berhasil saling mengisi
kebutuhan-kebutuhan satu dengan
lainnya
Terciptanya kesepakatan bersama
mengenai norma-norma dan nilai-nilai
sosial yang dilestarikan dan dijadikan
pedoman
Norma-norma dan nilai-nilai sosial
dijadikan aturan baku dalam
melangsungkan proses integrasi nasional
11. FAKTOR PENDORONG INTEGRASI
NASIONAL
Adanya rasa senasib dan seperjuangan
yang diakibatkan oleh faktor sejarah
(pada saat penjajahan).
Adanya ideologi nasional.
Adanya tekad serta keinginan untuk
bersatu.
Adanya ancaman dari luar yang
menyebabkan munculnya semangat
nasionalisme.
12. FAKTOR PENDUKUNG INTEGRASI
NASIONAL
Pengunaan bahasa Indonesia.
Adanya semangat persatuan dan
kesatuan.
Adanya kepribadian dan pandangan hidup
kebangsaan yang sama (Pancasila).
Adanya jiwa dan semangat gotong
royong, solidaritas, dan toleransi
keagamaan yang kuat.
13. FAKTOR PENGHAMBAT INTEGRASI
NASIONAL
• Kurangnya toleransi antargolongan.
• Kurangnya kesadaran terhadap. ancaman
dan gangguan dari luar.
• Kurangnya penghargaan terhadap
kemajemukan yang bersifat heterogen.
15. BelaNegara
Bela Negara adalah upaya setiap
warga negara untuk mempertahankan
NKRI dari segala bentuk ancaman luar
maupun dalam.
Menurut UU RI Nomor 3 Tahun 2002
Pasal 9 ayat 1 tentang “Pertahanan Negara”,
upaya bela Negara adalah sikap dan perilaku
warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya
kepada NKRI berdasarkan pancasila dan
UUD 1945, dalam menjamin kelangsungan
hidup bangsa dan negara.
16. Upaya pertahanan negara harus didasarkan
pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga
negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri.
Hal ini juga tercantum dalam UU No. 3 tahun
2002, Pasal 1 ayat 1 : Pertahanan Keamanan
Negara adalah segala usaha untuk
mempertahankan negara, keutuhan wilayah
NKRI, dan keselamatan bangsa dari ancaman
dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan
negara.
17. Pertahanan Negara
Segala usaha untuk mempertahakan kedaulatan negara,
keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa dari
segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap keutuhan
bangsa dan negara.
ANCAMAN
TANTANGAN
GANGGUAN
HAMBATAN
18. ANCAMAN
Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah
atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan
secara konsepsional melalui tindakan kriminal
dan politis.
ANCAMAN
MILITER
NON MILITER
19. ANCAMAN MILITER
Dari luar negeri
Agresi
Pelanggaran
wilayah oleh
negara lain
Spionase (mata-
mata)
Sabotase
Aksi terror dari
jaringan
internasional.
Dari dalam negeri
pemberontakan
bersenjata
Konflik
horizontal
Aksi teror dari
dalam negeri
sabotase dari
dalam negeri
Aksi kekerasan yang
berbau SARA
Gerakan separatis pemisahan diri
membuat Negara baru
Pengrusakan
lingkungan.
20. ANCAMAN NON MILITER
Ancaman non militer adalah ancaman yang
tidak menggunakan senjata tetapi jika di
biarkan akan membahayakan kedaulatan
negara, keutuhan wilayah negara, dan
keselamatan segenap bangsa.
21. GANGGUAN
hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan
melemahkan atatu menghalangi scara tidak konsepsional (tidak
terarah)
HAMBATAN
Usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk
melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional.
TANTANGAN
Hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan.
22. 1. Tap MPR No.VI tahun
1973 tentang Konsep
Wawasan Nusantara dan
Keamanan Nasional.
2. UU NKRI No.29 tahun
1954 tentang pokok-
pokok perlawanan rakyat.
3. UU Republik
Indonesia No.20 tahun
1982 tentang ketentuan
pokok Hankam negara
RI.
4. Tap MPR No.VI tahun
2000 tetang peranan TNI
dan POLRI.
DasarHukumBelaNegara
23. 5. Amandemen UUD NRI
tahun 1945 pasal 30 ayat 1
dan 2.
7. UU No. 3 tahun 2002 pasal
9:1, tentang Pertahanan
Negara.
Dasar Hukum Bela Negara
24. Bentuk – Bentuk Bela Negara
Secara FISIK
Segala upaya untuk
mempertahankan kedaulatan
negara dengan cara
berpartisipasi secara langsung
dalam upaya pembelaan
negara (TNI Mengangkat
senjata, Rakyat Berkarya
nyata dalam proses
Pembangunan).
Secara NON FISIK
Segala upaya untuk
mempertahankan NKRI
dengan cara meningkatkan
kesadaran berbangsa dan
bernegara, menanamkan
kecintaan pada tanah air serta
berperan aktif dalam upaya
memajukan bangsa sesuai
dengan profesi dan
kemampuannya.
25. Arti Penting Pembelaan Negara
Sebagai syarat berdirinya suatu negara
Untuk melindungi kedaulatan negara
Untuk mempertahankan keutuhan wilayah
negara
Untuk semua warga negara agar memiliki
kewajiban dan hak yang jelas dalam ikut serta
pembelaan terhadap negara.
26. Alasan Bela Negara
Menghormati dan menghargai para pahlawan
yang telah berjuang merebut kemerdekaan
Ingin memajukan Negara
Mempetahankan Negara jangan sampai dijajah
kembali
Meningkatkan harkat dan martabat bangsa di
mata dunia internasional.
27. Usaha pembelaan negara sangat penting untuk menjamin
kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan berbagai
ancaman terhadap bangsa. Oleh karena itu setiap warga
negara perlu memahami berbagai bentuk usaha
pembelaan negara dalam rangka melaksanakan peran
serta dalam usaha pembelaan negara antara lain :
1. Pendidikan kewarganegaraan
2. Pelatihan dasar kemiliteran
3. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau
wajib
4. Pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi
MEMBANGUN KETERSEDIAAN WARGA UNTUK
BELA NEGARA
28. Pendidikan kewarganegaraan
Siswa yang mengikuti mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan di sekolah dapat dikatakan telah ikut
serta dalam upaya pembelaan negara. Salah satu
materi/bahan kajian yang wajib dimuat dalam kurikulum
pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi
adalah Pendidikan Kewarganegaraan (Pasal 37 ayat (1)
dan (2) UURI Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional).
Dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan, bahwa
pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk
membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki
rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dari uraian di atas,
jelaslah bahwa pembentukan rasa kebangsaan dan cinta
tanah air peserta didik dapat dibina melalui pendidikan
kewarganegaraan.
29. Pelatihan dasar kemiliteran
SelainTNI, siswa sekolah menengah
dan unsur mahasiswa mendapat pelatihan
dasar kemiliteran. Unsur mahasiswa
tersusun dalam organisasi Resimen
Mahasiswa (Menwa). Siswa sekolah
menengah seperti Pramuka, PKS,
Paskibra, PMR, dll.
30. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara
sukarela atau wajib
Dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 30 ayat 2 disebutkan
bahwa TNI dan Polri merupakan unsur utama dalam usaha
pertahanan dan keamanan rakyat. Prajurit TNI dan Polri
merupakana pelakasanaan dan kekuatan utama dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara. Setiap warga negar untuk
mengabdi sebagai prajurit TNI dan Polri melalui syarat-syarat
tertentu.
POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakan hukum, serta memberikan terpeliharanya
keamanan dalam negeri. Sedangkan TNI berperan sebagai
alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan
demikian, POLRI berperan dalam bidang keamanan negara,
sedangkanTNI berperan dalam bidang pertahanan negara.
31. Pengabdian sesuai dengan
keahlian atau profesi
Yang dimaksud pengabdian sesuai profesi adalah
pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu
untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam
menanggulangi dan/atau memperkecil akibat yang
ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya
(penjelasan UURI Nomor 3Tahun 2002).
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diidentifi kasi
beberapa profesi tersebut terutama yang berkaitan dengan
kegiatan menanggulangi dan/atau memperkecil akibat perang,
bencana alam atau bencana lainnya yaitu antara lain petugas
PMI, para medis, tim SAR, POLRI, dan petugas bantuan sosial.
Disamping itu kita juga mengenal LINMAS (Perlindungan
Masyarakat).