Konsep bela negara di Indonesia mencakup upaya fisik dan nonfisik untuk mempertahankan negara, termasuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air. Tugas bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara berdasarkan konstitusi. Implementasinya disesuaikan dengan situasi dan kemampuan masing-masing warga negara.

1. BelaNegara
Konsep Bela Negara Di Indonesia – Bela negara biasanya selalu dikaitkan dengan militer atau
militerisme, seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak
pada Tentara Nasional Indonesia. Padahal berdasarkan Pasal 30 UUD 1945, bela negara
merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia. Bela negara adalah
upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman baik
dari luar maupun dalamnegeri.
Kesadaran bela negara merupakan satu hal yang esensial dan harus dimiliki oleh setiap warga
negara Indonesia (WNI), sebagai wujud penunaian hak dan kewajibannya dalam upaya bela
negara. Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan bangsa, dalamrangka
menjaga keutuhan, kedaulatan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai
Upaya Bela Negara yaitu ketentuan Pasal 27 Ayat (3): “Setiap warga negara berhak dan wajib
ikut serta dalam upaya pembelaan Negara,” dan Pasal 30 Ayat (1): “Tiap-tiap warga negara
berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” Upaya bela
negara harus dilakukan dalam kerangka pembinaan kesadaran bela negara sebagai sebuah
upaya untuk mewujudkan WNI yang memahami dan menghayati serta yakin untuk menunaikan
hak dan kewajibannya. Bangsa Indonesia ingin pula memiliki peradaban yang unggul dan mulia.
Peradaban demikian dapat dicapai apabila masyarakat dan bangsa kita juga merupakan
masyarakat dan bangsa yang baik (good society and nation), damai, adil dan sejahtera,
sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh para pendiri bangsa (founding fathers) dalam
Pembukaan UUD 1945.
Di sisi lain, bahwa UUD 1945 memberikan landasan serta arah dalam pengembangan sistem
dan penyelenggaraan pertahanan negara. Substansi pertahanan negara yang terdapat dalam
UUD 1945 diantaranya adalah pandangan bangsa Indonesia dalam melihat diri dan
lingkungannya, tujuan negara, sistempertahanan negara, serta keterlibatan warga negara. Hal
ini merefleksikan sikap bangsa Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan, yang
bertentangan dengan nilai-nilai kemanusian, keadilan dan kesejahteraan.
Pengertian bela negara di Indonesia
Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tiap-tiap warga negara berhak
dan wajib ikut serta dalamusaha pembelaan negara dan Syarat-syarat tentang pembelaan
diatur dengan undang-undang. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada

2. negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari
yang paling halus, hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara
sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya
adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.
Konsep bela negara dapat diartikan secara fisik dan non fisik. Secara fisik dengan mengangkat
senjata menghadapi serangan atau agresi musuh, secara non fisik dapat didefinisikan sebagai
segala upaya untuk mempertahankan Negara dengan cara meningkatkan rasa nasionalisme,
yakni kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta
berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara.
Unsur Dasar Bela Negara
Unsur dasar bela negara yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah sebagai berikut :
Cinta Tanah Air.
Kesadaran Berbangsa dan bernegara.
Yakin akan Pancasila sebagai Ideologi Negara.
Rela berkorban untuk bangsa dan negara
Memiliki kemampuan awal Bela Negara.
Dasar Hukum Bela Negara Indonesia
Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang Wajib Bela Negara di negara Indonesia adalah
sebagai berikut:
Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep wawasan nusantara dan keamanan nasional.
Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988.
Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.
Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.
Amandemen UUD ’45 Pasal 30 ayat 1-5 dan pasal 27 ayat 3.
Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

3. Landasan pembentukan bela negara adalah wajib militer. Bela negara adalah pelayanan oleh
seorang individu atau kelompok dalamtentara atau milisi lainnya, baik sebagai pekerjaan yang
dipilih atau sebagai akibat dari rancangan tanpa sadar militer beberapa negara (misalnya Israel
dan Iran) meminta jumlah tertentu dinas militer dari masing-masing dan setiap salah satu
warga negara (kecuali untuk kasus khusus seperti fisik atau gangguan mental atau keyakinan
keagamaan). Sebuah bangsa dengan relawan sepenuhnya militer, biasanya tidak memerlukan
layanan dari wajib militer warganya, kecuali dihadapkan dengan krisis perekrutan selama masa
perang.
Di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Spanyol dan Inggris, bela negara dilaksanakan
pelatihan militer, biasanya satu akhir pekan dalam sebulan. Mereka dapat melakukannya
sebagai individu atau sebagai anggota resimen, misalnya Tentara Teritorial Britania Raya. Dalam
beberapa kasus milisi bisa merupakan bagian dari pasukan cadangan militer, seperti American
National Guard. Di negara lain, seperti Republik Rakyat Cina, Taiwan, Korea dan Israel, wajib
untuk beberapa tahun setelah seseorang menyelesaikan dinas nasional. Sebuah pasukan
cadangan militer berbeda dari pembentukan cadangan, kadang-kadang disebut sebagai
cadangan militer, yang merupakan kelompok atau unit personil militer tidak berkomitmen
untuk pertempuran oleh komandan mereka sehingga mereka tersedia untuk menangani situasi
tak terduga, memperkuat pertahanan Negara.
Alasan bela negara
a. Menghormati dan menghargai para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan.
b. Ingin memajukan Negara.
c. Mempetahankan Negara jangan sampai dijajah kembali.
d. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa di mata dunia internasional.
Bentuk-bentuk bela negara
a. Secara Fisik
Segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara dengan cara berpartisipasi secara
langsung dalamupaya pembelaan negara (TNI Mengangkat senjata, Rakyat Berkarya nyata
dalam proses Pembangunan).
b. Secara Non Fisik
Segala upaya untuk mempertahankan NKRI dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa
dan bernegara, menanamkan kecintaan pada tanah air serta berperan aktif dalam upaya
memajukan bangsa sesuai dengan profesi dan kemampuannya.

4. Wujud bela negara bagi pelajar
Lingkungan Keluarga: memahami hak dan kewajiban dalam keluarga, menjaga keutuhan dan
keharmonisan keluarga, demokratis, menjaga nama baik keluarga dll.
Lingkungan Sekolah: patuh pada aturan sekolah, berkata dan bersikap baik, bertanggung jawab
atas tugas yang diberikan, tidak ikut tawuran, dll
Lingkungan Masyarakat: aktif dalam kegiatan masyarakat, rela berkorban untuk kepentingan
masyarakat.
Lingkungan berbangsa dan bernegara; menghormati jasa pahlawan, berani mengemukakan
pendapat, melestarikan adat dan budaya asli daerah.
Pentingnya Masyarakat memiliki jiwa bela negara
Wilayah Indonesia yang sebagian besar adalah wilayah perairan mempunyai banyak celah
kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh negara lain yang pada akhirnya dapat meruntuhkan
bahkan dapat menyebabkan disintegrasi bangsa Indonesia. Indonesia yang memiliki kurang
lebih 13.670 pulau memerlukan pengawas yang cukup ketat. Dimana pengawas tersebut tidak
hanya dilakukan oleh pihak TNI/POLRI saja tetapi semua lapisan masyarakat Indonesia atau bila
hanya mengandalkan TNI/POLRI saja yang persenjataannya kurang lengkap mungkin bangsa
Indonesia sudah tercabik-cabik oleh bangsa lain, atau dengan adanya bela negara kita dapat
mempererat rasa persatuan di antara penduduk Indonesia yang saling berbhineka tunggal ika.
Sikap bela negara terhadap bangsa Indonesia merupakan kekuatan negara Indonesia bagi
proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional dan merupakan kondisi yang harus
diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses.
Oleh karena itu, diperlukan suatu konsepsi ketahanan nasional yang sesuai dengan
karakterristik bangsa Indonesia. Dengan adanya kesadaran akan bela negara, kita harus dapat
memiliki sikap dan prilaku yang sesuai kejuangan, cinta tanah air serta rela berkorban bagi nusa
dan bangsa. Dalamkaitannya dengan pemuda penerus bangsa hendaknya ditanamkan sikap
cinta tanah air sejak dini sehingga kecintaan mereka terhadap bangsa dan negara lebih
meyakini dan lebih dalam. Dalamsikap bela negara kita hendaknya mampu menyesuaikan diri
dengan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung di negara kita, tidak mungkin kita tunjukan
sikap bela negara yang bersifat keras seandainya situasi keamanan nasional terkendali.
Bela negara bisa dilihat secara mikro dan makro sesuai dengan negara masing-masing elemen
kehidupan. Secara mikro, implementasi bela negara diwujudkan oleh setiap elemen kehidupan
dalam bentuk pembelaan terhadap tempat di mana kaki berdiri dan di mana nafkah sebagai
belanja hidup didapat. Ini berarti, akan adanya perlawanan pada setiap intervensi yang datang

5. dari negara lain. Dengan bahasa sederhana dapat dinyatakan bahwa menentukan pilihan hidup
adalah hak. Namun, setelah menjatuhkan pilihan maka di situ ada kewajiban yang harus
ditunaikan. Menunaikan kewajiban hidup sebagai manusia yang bermartabat pada tempat kaki
berpijak itulah bentuk bela negara secara mikro ditunjukkan. Secara makro, bentuk bela negara
diwujudkan dengan kemampuan menggerakkan semua elemen pendukung untuk mencapai
tujuan bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, aman, tenteram, rukun,
damai, bahagia, dan sejahtera. Dengan demikian, pengambilan keputusan dilakukan dengan
mufakat bulat sehingga tidak ada tempat untuk lari dari tanggung jawab.
Makna bela Negara selalu dipersepsikan terkait dengan upaya perjuangan bangsa Indonesia
menghadapi ancaman terhadap kelangsungan hidup bangsa Indonesia pada periode-periode
berikut:
1. Periode pertama perang kemerdekaan (1945 – 1949).
Bela negara dipersepsikan dengan perang kemerdekaan. Artinya, keikutsertaaan warga negara
dalam bela negara diwujudkan ikut serta berperan dalamperang kemerdekaan, baik bersenjata
maupun tidak bersenjata.
2. Periode kedua (1950 – 1965).
Dalammenghadapi berbagai pemberontakan dan gangguan-gangguan keamanan dalam negri,
bela negara dipersepsikan identik dengan upaya pertahanan keamanan, baik bersenjata
maupun tidak bersenjata.
3. Periode ketiga (Orde Baru 1966 – 1998).
Dalamupaya menghadapi ATHG, dikembangkan dan diterapkan konsepsi ketahanan nasional.
Oleh karena itu, bela negara dipersepsikan identik dengan ketahanan nasional. Pada periode ini
keikutsertaan warga negara dalam bela negara diselenggarakan melalui segenap aspek
kehidupan nasional.
4. Periode keempat (Orde reformasi 1998 – sekarang).
Bela negara dipersepsikan sebagai upaya untuk mengatasi berbagai krisis yang sedang dihadapi
oleh segenap bangsa Indonesia. Pada periode ini keikutsertaan setiap warga negara dalam
upaya bela negara disesuaikan dengan kemampuan dan profesi masing-masing.

6. KESIMPULAN
Konsep bela negara dapat diartikan secara fisik dan non fisik. Secara fisik dengan mengangkat
senjata menghadapi serangan atau agresi musuh, sedangkan secara non fisik dapat
didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara dengan cara meningkatkan
rasa nasionalisme yakni kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap
tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Guna menjamin tetap
tegaknya Negara Republik Indonesia dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, maka sumber
daya manusia menjadi titik sentral yang perlu dibina dan dikembangkan sebagai potensi bangsa
yang mampu melaksanakan pembangunan maupun mengatasi segala bentuk ancaman,
tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
Dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hak dan kewajiban harus sejalan,
hak-hak yang telah diberikan oleh Negara harus disertai pemahaman dan kesadaran akan
kewajiban yang dilakukan oleh warga Negara dan hak yang diatur oleh Negara juga harus
memberikan ruang kesadaran bagi warga Negara untuk menunaikan kewajibannya.
Pencerdasan kehidupan bangsa sebagai amanat UUD 1945 harus dijabarkan secara arif.
Kecerdasan kehidupan bangsa tidak hanya dalam arti fisik atau material, tetapi juga psikis dan
spiritual, artinya bahwa proses mencerdaskan dalam konteks keilmuan, harusdibarengi dengan
proses mencerdaskan watak kebangsaan sebagaimana diamalkan dalam pembukaan UUD
1945. Kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang hendak mencerdaskan kehidupan kebangsaan,
dilakukan dengan menanamkan kesadaran tentang identitas, karakter dan integritas, serta jati
diri bangsa.
Kesadaran bela Negara merupakan sikap moral dan implementasi profesionalisme, sehingga
dalam aktualisasinya mampu menjadikannya sebagai unsur utama kekuatan bangsa dalam
menghadapi ancaman militer. Pendidikan kewarganegaraan merupakan upaya untuk
menumbuhkan sikap perilaku bela Negara yang mencakup pembangunan sikap moral dan
watak bangsa serta pendidikan politik kebangsaan. Pembangunan sikap moral dan watak
bangsa memberikan ikatan dasar yang dapat mendukung ide kewarganegaraan tersebut,
memberikan arahan sikap dan perilaku karena dapat memberikan kerangka orientasi nilai.
Orientasi nilai yang dilandasi nilai-nilai komunal (nilai-nilai kebangsaan) yang disepakati
merupakan ikatan maya, yang jika tertanam dalam sanubari tiap warga Negara justru dapat
mengikat kuat karena menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.