Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Kelompok VI membahas strategi Indonesia dalam menghadapi ancaman terhadap persatuan bangsa, meliputi ancaman militer dan non-militer dari dalam dan luar negeri. Warga negara turut berperan dalam upaya bela negara sesuai konstitusi.
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
PKN- Bentuk bentuk ancaman
1. Kelompok VI
Muh. Pandemen
Sendi Istian H
Heny widya A
Nadila
Nur Rohmadhani
Ulva Vianti
Assalamualaikum wr.wb
2. A.Strategi Mengatasi Berbagai Ancaman dalam Membangun
Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia
Hakikat Ancaman dalam Membangun Persatuan Bangsa
a. Pengertian Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan
Tantangan merupakan hal atau usaha bertujuan atau
bersifat menggugah kemampuan (kecelakaan,
kelaparan, dan kebakaran).
Ancaman merupakan setiap upaya dan bentuk kegiatan yang dilakukan
oleh seseorang, sekelompok orang atau pihak-pihak, baik dari dalam
maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan dak
keutuhan wilayah negara serta keselamatan seluruh bangsa.
Gangguan merupakan suatu hal atau usaha yang tidak bermoral dari
luar, yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi
secara tidak konsepsional (narkotika, buadaya, dan ideologi asing).
Hambatan merupakan hal atau usaha yang berasal dari dalam negeri
yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara
tidak konsepsional, kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan.
3. Bentuk-bentuk Ancaman dalam Membangun
Persatuan Bangsa
1. Ancaman dari Dalam Negeri
Ancaman dari dalam negeri adalah segala ancaman terhadap persatuan dan
kesatuan bangsa Indonesia yang berasal dari dalam negeri. Ancaman dari
dalam negeri ada yang bersifat militer dan nirmiliter.
a. Ancaman Militer
Ancaman militer merupakan ancaman menggunakan kekuatan
bersenjata, terorganisasi, dan dinilai mempunyai kemampuan
membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara,
dan keselamatan segenap bangsa
b. Ancaman nirmiliter
Ancaman nirmiliter merupakan ancaman yang memiliki
karakteristik berbeda dengan ancaman militer yaitu
ancaman yang tidak bersifat fisik dan bentuk tidak terlihat.
Bentuk ancaman nirmilter bersumber dari dalam negeri
dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial
budaya.
4. 2. Ancaman dari luar negeri
Ancaman dari luar negeri adalah segala ancaman terhadap persatuan dan
kesatuan bnagsa Indonesia yang berasal dari luar negri. Ancaman dari luarnegeri
juga ada yang bersifat militer dan nirmiliter.
a). ancama militer
bentuk ancaman yang dapat membahayakan yang dapat
membahayakan Negara karena dilakukan secara fisik.
Contohnya, agresi militer, pelanggaran batas wilayah,
spionase, dan sabotase
b). ancaman nirmiliter
bentuk ancaman nirmiliter yang bersumber dari luar
negeri dapat berdimensi ideology,politik,eonomi, dan
social budaya
5. strategi Negara Indonesia mengatasi ancaman dalam
membangun persatuan bangsa
1. Strategi Menghadapi Ancaman Militer
Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
memberikan gambaran bahwa strategi pertahanan dan keamanan Negara untuk
mengatasi berbagai macam ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan
sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Sistem
pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan segala
upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan
segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh
wilayah negara merupakan satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.
Dengan kata lain, penyelenggaraan Sishankamrata didasarkan pada kesadaran
akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan
sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sistem pertahanan dan
keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan aspek-aspek berikut.
a. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan
untuk kepentingan seluruh rakyat.
b. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya
pertahanan.
c. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai degan kondisi georafis
sebagai Negara kepulauan.
6. 2. Strategi Menghadapi Ancaman Nir-Militer
a. Strategi dalam Menghadapi Ancaman di Bidang Ideologi
Strategi Negara Indonesia dalam menghadapi ancaman
di bidang ideologi diperlukan langkah-langkah seperti
berikut.
•Memberikan informasi yan dapat menangkal berbagai
pengaruh asing yang dapat memecah belah persatuan
dan kesatuan bangsa
•Melaksanakan proses pembelajaran dan kesadaran
tentang ideology Pancasila seperti melalui Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan.
•Memperdayakan para pemimpin agama untuk menjadi
mitra pemerintah dalam rangka membentengi
masayrakat dari ancaman masuknya ideology asing
yang membahayakan keamanan Negara.
•Meningkatkan kesadaran bela Negara di berbagai
lingkungan kehidupan.
7. b. Strategi dalam Mengatasi Ancaman di Bidang
Politik
Strategi Negara Indonesia dalam menghadapi
ancaman di bidang politik diperlukan pendekatan
ke dalam dan keluar. Pendekatan kedalam
diwujudkan melalui pembagunan dan penataan
system politik dalam Negara. Sedangkan,
Pendekatan ke luar diarahkan melalui upaya
diplomatik dengan menigkatkan peran instrument
politk luar negeri, baik pada lingkup internal,
regional,supraregional, maupun global.
8. c. Strategi dalam Mengatasi Ancaman di Bidang
Ekonomi
Upaya yang dilakukan dalam rangka menghadapi ancaman
dibidang ekonomi adalah dengan membangun ketahanan di
bidang ekonomi melalui penataan sistem ekonomi nasional
yang sehat dan berdaya saing. Strategi Negara Indonesia
dalam menghadapi ancaman di bidang ekonomi diperlukan
langkah – langkah seperti berikut.
•Menciptakan lapangan kerja padat karya.
•Membangun infrastuktur
•Menciptakan iklim usaha yang kondusif.
•Pemilihan teknologi tepat guna
•Membangun dan menjaga hubungan baik dengan
Negara – Negara utama dalam tatanan ekonomi
dunia.
9. d. Strategi dalam Mengatasi Ancaman di Bidang
Sosial Budaya
Strategi Negara Indonesia dalam menghadapi ancaman
di bidang social budaya diperlukan langkah pembinaan
seperti berikut.
•Menjaga keseimbangan antara manusai dengan alam
semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan
Tuhan, serta keseimbangan kemajuan lahir dan
kesejahteraan batin.
•MEnjaga dan melestarikan seni budaya bangsa
Indonesia yang luhur
10. B. Model Praktis Partisipasi Warga Negara dalam
Mengatasi Ancaman Guna Membangun Persatuan dan
Kesatuan Bangsa
1. Pentingnya Membangun Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Persatuan dan kesatuan bangsa perlu dibangun. Apalagi pada era
globalisasi seperti sekarang ini. Mengingat pada era globalisasi
banyak perkembangan yang terjadi, baik dalam ilmu pengetahuan,
teknologi, komunikasi, maupun informasi yang telah mendorong
perubahan dalam segala aspek kehidupan manusia. Agar globalisasi
dapat memberikan manfaat, diperlukan beberapa perencanaan
sebagai berikut.
1.Kesiapan sumber daya manusia, terutama kesiapan dengan
pengetahuan yang dimiliki dan kemampuannya.
2.Kesiapan sosial budaya untuk terciptanya susana yang
kompetitif dalam berbagai sektor kehidupan.
3.Kesiapan keamanan, baik stabilitas politik dalam negeri
maupun luar negeri.
4.Kesiapan perekonomian rakyat.
11. 2. Partisipasi Warga Negara dalam Mengatsi Ancaman
Guna Membangun Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tersirat
sudah menentukan bentuk partisipasi warga negara melalui usaha bela negara.
Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal berikut.
1. Pasal 27 Ayat (3) menyatakan bahwa” Setiap warga negara berhak dan
wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
2. Pasal 30 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa
” (1) Tiap-tiap warga negara
berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan
negara;
(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui
sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan
utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (1) menjelaskan bahwa ”Setiap warga negara
berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam
penyelenggaraan pertahanan negara”.