Materi kuliah Pengantar Ilmu Hukum yang digunakan baik untuk prodi ilmu hukum maupun prodi ilmu sosial terkait yang akan membahas dasar-dasar pengenalan hukum di dunia juga di Indonesia yg menjadi dasar awal dalam mengenal hukum bagi mahasiswa, semoga bermanfaat
Materi kuliah Pengantar Ilmu Hukum yang digunakan baik untuk prodi ilmu hukum maupun prodi ilmu sosial terkait yang akan membahas dasar-dasar pengenalan hukum di dunia juga di Indonesia yg menjadi dasar awal dalam mengenal hukum bagi mahasiswa, semoga bermanfaat
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Pertemuan iii Landasan dan Azas Peraturan Perundangan
1. LANDASAN DAN AZAS
PERATURAN
PERUNDANGAN
PERTEMUAN
KE-3
Dosen pengajar:
RENDRA SETYADIHARJA, M.I.P
(MK TEKNIK PENYUSUNAN
UU)
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik (STISIPOL) RAJA HAJI
Tanjungpinang
2. DASAR
PEMIKIRAN
PENYUSUNAN
PERATURAN
PERUNDANGAN
• Dasar filsafat yang berasal dari jati
diri bangsa atau pedoman hidup
bangsa
FILOSOFIS
• Ketentuan Hukum yang menjadi
sumber hukum/dasar hukum
dalam pembuatan peraturan
perundangan
YURIDIS
• Landasan yang terdiri atas fakta-fakta
yang merupakan kebutuhan
masyrakat
SOSIOLOGIS
3. LANDASAN
FILOSOFIS
PERATURAN
PERUNDANG
AN
NILAI-NILAI PANCASILA
Nilai Religiusitas
Nilai
Kemanusiaan
Nilai Persatuan
Nilai
Pemusyawaratan
Nilai Keadilan
Sosial
4. LANDASAN
SOSIOLOGIS
PERATURAN
PERUNDANG
AN
Soekanto dan Purbacaraka (Handoyo,
2014) mengatakan bahwa ada dua
landasan teoritis sebagai dasar sosiologis
berlakunya suatu kaidah hukum,yaitu
TEORI KEKUASAAN (MACHTTHEORIE)
secara sosiologis kaidah hukum berlaku
karena paksaan penguasa, terlepas
diterima atau tidak diterima oleh masyrakat
TEORI PENGAKUAN
(ANNERKENNUGSTHEORIE). Kaidah
hukum berlaku berdasarkan penerimaan
dari masyarakat tempat hukum itu berlaku
5. LANDASAN
SOSIOLOGIS
PERATURAN
PERUNDANG
AN
Mahfud MD (Handoyo, 2014) bahwa ada
dua landasan sosiologis bagi suatu
peraturan perundangan
Produk Hukum RESPONSIF. Produk hukum
yang mencerminkan rasa keadilan dan
memenuhi harapan masyarakat.
Produk Hukum KONSERVATIF. Produk hukum
yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit
politik, lebih menekankan kepentingan
pemerintah dan menjadi alat pelaksana
ideologi dan program negara
6. LANDASAN
YURIDIS
PERATURAN
PERUNDANG
AN
(Persyaratan
Yuridis)
Dibuat oleh organ yang berwenang
Adanya kesesuian bentuk/isi peraturan
perundangan dengan materi muatan
yang akan diatur
Adanya prosedur dan tata cara
pembentukan yang telah ditentukan
Tidak boleh bertentangan dengan
peraturan perundangan yang lebih tinggi
tingkatannya sesuai dengan padangan
stafenbau theory
7. ASAS UMUM
PERATURAN
PERUNDANG
AN
Purbacarakan dan Soekanto
(Handoyo,2014)
1. Undang-Undang tidak berlaku
surut
2. Undang-Undang yang dibuat
penguasa lebih tinggi
mempunyai kedudukan yang
lebih tinggi pula
3. Undang-undang bersifat
khusus menyampingkan
undang yang bersifat umum
(Lex specialis degorat lex
generalis)
4. Undang-undang yang berlaku
belakangan membatalkan
undang-undang yang berlaku
terdahulu (Lex posteriore
degorat lex priori)
5. Undang-Undang tidak dapat
diganggu gugat
6. Undang sebagai saranan untuk
semaksimal mungkin dapat
mencapai kesejahteraan
spiritual dan materiil bagi
masyarakat maupun individu
Syarief (Handoyo, 2014)
1. Azas tingkatan hirarkis
2. Undang-undang tidak
dapat diganggu gugat
3. Undang-undang bersifat
khusus menyampingkan
undang yang bersifat
umum (Lex specialis
degorat lex generalis)
4. Undang-Undang tidak
berlaku surut
5. Undang-undang yang baru
menyampingkan undang-undang
yang lebih lama
(Lex posteriore degorat lex
priori)
8. Azas Peraturan
Perundangan
dalam UU
No.12/11
Pasal5 UU.12/11
Kejelasan Tujuan
Kelembagaan atau Pejabat
Pembentuk yang tepat
Kesesuaian antara jenis,
hierarkis dan materi
muatan
Dapat dilaksanakan
Kedayagunaan
Kejelasan Rumusan
Keterbukaan
9. Azas Materi
Muatan
Peraturan
Perundangan
dalam UU
No.12/11
Pengayoman
Kemanusiaan
Kenusantaraan
Kekeluargaan Kebangsaan
10. Azas Materi
Muatan
Peraturan
Perundangan
dalam UU
No.12/11
(Cont.)
Bhinneka Tunggal
Ika
Keadilan
Kesamaan
kedudukan dalam
hukum dan
pemerintahan
Keseimbangan,
Keserasian dan
Keselerasan
Ketertiban dan
Kepastian Hukum
11. TUGAS
KELOMPOK
RANGKUMLAH MATERI YANG
TELAH DIBERIKAN KEPADA ANDA
BUAT RANGKUMANNYA DALAM
SEBUAH MAKALAH
BUAT POWER POINT UNTUK
DIPRESENTASIKAN SECARA
KELOMPOK DIHADAPAN KELAS
ANDA