SlideShare a Scribd company logo
LANDASAN DAN AZAS 
PERATURAN 
PERUNDANGAN 
PERTEMUAN 
KE-3 
Dosen pengajar: 
RENDRA SETYADIHARJA, M.I.P 
(MK TEKNIK PENYUSUNAN 
UU) 
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik (STISIPOL) RAJA HAJI 
Tanjungpinang
DASAR 
PEMIKIRAN 
PENYUSUNAN 
PERATURAN 
PERUNDANGAN 
• Dasar filsafat yang berasal dari jati 
diri bangsa atau pedoman hidup 
bangsa 
FILOSOFIS 
• Ketentuan Hukum yang menjadi 
sumber hukum/dasar hukum 
dalam pembuatan peraturan 
perundangan 
YURIDIS 
• Landasan yang terdiri atas fakta-fakta 
yang merupakan kebutuhan 
masyrakat 
SOSIOLOGIS
LANDASAN 
FILOSOFIS 
PERATURAN 
PERUNDANG 
AN 
NILAI-NILAI PANCASILA 
Nilai Religiusitas 
Nilai 
Kemanusiaan 
Nilai Persatuan 
Nilai 
Pemusyawaratan 
Nilai Keadilan 
Sosial
LANDASAN 
SOSIOLOGIS 
PERATURAN 
PERUNDANG 
AN 
Soekanto dan Purbacaraka (Handoyo, 
2014) mengatakan bahwa ada dua 
landasan teoritis sebagai dasar sosiologis 
berlakunya suatu kaidah hukum,yaitu 
 TEORI KEKUASAAN (MACHTTHEORIE) 
secara sosiologis kaidah hukum berlaku 
karena paksaan penguasa, terlepas 
diterima atau tidak diterima oleh masyrakat 
 TEORI PENGAKUAN 
(ANNERKENNUGSTHEORIE). Kaidah 
hukum berlaku berdasarkan penerimaan 
dari masyarakat tempat hukum itu berlaku
LANDASAN 
SOSIOLOGIS 
PERATURAN 
PERUNDANG 
AN 
Mahfud MD (Handoyo, 2014) bahwa ada 
dua landasan sosiologis bagi suatu 
peraturan perundangan 
 Produk Hukum RESPONSIF. Produk hukum 
yang mencerminkan rasa keadilan dan 
memenuhi harapan masyarakat. 
 Produk Hukum KONSERVATIF. Produk hukum 
yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit 
politik, lebih menekankan kepentingan 
pemerintah dan menjadi alat pelaksana 
ideologi dan program negara
LANDASAN 
YURIDIS 
PERATURAN 
PERUNDANG 
AN 
(Persyaratan 
Yuridis) 
Dibuat oleh organ yang berwenang 
Adanya kesesuian bentuk/isi peraturan 
perundangan dengan materi muatan 
yang akan diatur 
Adanya prosedur dan tata cara 
pembentukan yang telah ditentukan 
Tidak boleh bertentangan dengan 
peraturan perundangan yang lebih tinggi 
tingkatannya sesuai dengan padangan 
stafenbau theory
ASAS UMUM 
PERATURAN 
PERUNDANG 
AN 
Purbacarakan dan Soekanto 
(Handoyo,2014) 
1. Undang-Undang tidak berlaku 
surut 
2. Undang-Undang yang dibuat 
penguasa lebih tinggi 
mempunyai kedudukan yang 
lebih tinggi pula 
3. Undang-undang bersifat 
khusus menyampingkan 
undang yang bersifat umum 
(Lex specialis degorat lex 
generalis) 
4. Undang-undang yang berlaku 
belakangan membatalkan 
undang-undang yang berlaku 
terdahulu (Lex posteriore 
degorat lex priori) 
5. Undang-Undang tidak dapat 
diganggu gugat 
6. Undang sebagai saranan untuk 
semaksimal mungkin dapat 
mencapai kesejahteraan 
spiritual dan materiil bagi 
masyarakat maupun individu 
Syarief (Handoyo, 2014) 
1. Azas tingkatan hirarkis 
2. Undang-undang tidak 
dapat diganggu gugat 
3. Undang-undang bersifat 
khusus menyampingkan 
undang yang bersifat 
umum (Lex specialis 
degorat lex generalis) 
4. Undang-Undang tidak 
berlaku surut 
5. Undang-undang yang baru 
menyampingkan undang-undang 
yang lebih lama 
(Lex posteriore degorat lex 
priori)
Azas Peraturan 
Perundangan 
dalam UU 
No.12/11 
Pasal5 UU.12/11 
Kejelasan Tujuan 
Kelembagaan atau Pejabat 
Pembentuk yang tepat 
Kesesuaian antara jenis, 
hierarkis dan materi 
muatan 
Dapat dilaksanakan 
Kedayagunaan 
Kejelasan Rumusan 
Keterbukaan
Azas Materi 
Muatan 
Peraturan 
Perundangan 
dalam UU 
No.12/11 
Pengayoman 
Kemanusiaan 
Kenusantaraan 
Kekeluargaan Kebangsaan
Azas Materi 
Muatan 
Peraturan 
Perundangan 
dalam UU 
No.12/11 
(Cont.) 
Bhinneka Tunggal 
Ika 
Keadilan 
Kesamaan 
kedudukan dalam 
hukum dan 
pemerintahan 
Keseimbangan, 
Keserasian dan 
Keselerasan 
Ketertiban dan 
Kepastian Hukum
TUGAS 
KELOMPOK 
RANGKUMLAH MATERI YANG 
TELAH DIBERIKAN KEPADA ANDA 
BUAT RANGKUMANNYA DALAM 
SEBUAH MAKALAH 
BUAT POWER POINT UNTUK 
DIPRESENTASIKAN SECARA 
KELOMPOK DIHADAPAN KELAS 
ANDA

More Related Content

What's hot

Pengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu HukumPengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu Hukum
Andrie Irawan
 
Pengertian sistem hukum
Pengertian sistem hukumPengertian sistem hukum
Pengertian sistem hukum
aziz paloh
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumAndrew Fritz
 
Ilmu hukum
Ilmu hukumIlmu hukum
Ilmu hukum
gradyg
 
Pertemuan ii Dasar Pemikiran Perundangan
Pertemuan ii Dasar Pemikiran PerundanganPertemuan ii Dasar Pemikiran Perundangan
Pertemuan ii Dasar Pemikiran Perundangan
STISIPOL Raja Haji
 
Legal opinion
Legal opinionLegal opinion
Legal opinion
sherlcoklekipiouw
 
Uundang undang dua belas
Uundang undang dua belasUundang undang dua belas
Uundang undang dua belas
Arsyad Iriansyah
 
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
dina susiani
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukum
Muhammad Subhan
 
Asas - Asas Pemerintahan Yang Layak
Asas - Asas Pemerintahan Yang LayakAsas - Asas Pemerintahan Yang Layak
Asas - Asas Pemerintahan Yang Layak
Siti Sahati
 
Teori hans kelsen_tentang_hukum
Teori hans kelsen_tentang_hukumTeori hans kelsen_tentang_hukum
Teori hans kelsen_tentang_hukumaanpalisury
 
Hukum Indonesia
Hukum IndonesiaHukum Indonesia
Hukum Indonesia
Nanda Pratama
 
Pkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di IndonesiaPkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Nandha Zulyana
 
KONSEP HUKUM KEPUTUSAN TUN DAN KOPETENSI PTUN
KONSEP HUKUM KEPUTUSAN TUN DAN KOPETENSI PTUNKONSEP HUKUM KEPUTUSAN TUN DAN KOPETENSI PTUN
KONSEP HUKUM KEPUTUSAN TUN DAN KOPETENSI PTUN
sherlcoklekipiouw
 
Hukum di indonesia part 2
Hukum di indonesia part 2Hukum di indonesia part 2
Hukum di indonesia part 2
Agnas Setiawan
 
Pengantar ilmu hukum sumber sumber hukum
Pengantar ilmu hukum sumber   sumber hukumPengantar ilmu hukum sumber   sumber hukum
Pengantar ilmu hukum sumber sumber hukum
Septiani Dwi Rahayu
 
3 sumber hukum tata negara
3 sumber hukum tata negara3 sumber hukum tata negara
3 sumber hukum tata negaraNuelnuel11
 
Pengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum IndonesiaPengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum Indonesia
Aryo Adiwoso
 

What's hot (20)

Pengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu HukumPengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu Hukum
 
Pengertian sistem hukum
Pengertian sistem hukumPengertian sistem hukum
Pengertian sistem hukum
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukum
 
Ilmu hukum
Ilmu hukumIlmu hukum
Ilmu hukum
 
Pertemuan ii Dasar Pemikiran Perundangan
Pertemuan ii Dasar Pemikiran PerundanganPertemuan ii Dasar Pemikiran Perundangan
Pertemuan ii Dasar Pemikiran Perundangan
 
Legal opinion
Legal opinionLegal opinion
Legal opinion
 
Uundang undang dua belas
Uundang undang dua belasUundang undang dua belas
Uundang undang dua belas
 
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukum
 
Asas - Asas Pemerintahan Yang Layak
Asas - Asas Pemerintahan Yang LayakAsas - Asas Pemerintahan Yang Layak
Asas - Asas Pemerintahan Yang Layak
 
Teori hans kelsen_tentang_hukum
Teori hans kelsen_tentang_hukumTeori hans kelsen_tentang_hukum
Teori hans kelsen_tentang_hukum
 
Hukum Indonesia
Hukum IndonesiaHukum Indonesia
Hukum Indonesia
 
Pkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di IndonesiaPkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
 
KONSEP HUKUM KEPUTUSAN TUN DAN KOPETENSI PTUN
KONSEP HUKUM KEPUTUSAN TUN DAN KOPETENSI PTUNKONSEP HUKUM KEPUTUSAN TUN DAN KOPETENSI PTUN
KONSEP HUKUM KEPUTUSAN TUN DAN KOPETENSI PTUN
 
Hukum di indonesia part 2
Hukum di indonesia part 2Hukum di indonesia part 2
Hukum di indonesia part 2
 
Pengantar ilmu hukum sumber sumber hukum
Pengantar ilmu hukum sumber   sumber hukumPengantar ilmu hukum sumber   sumber hukum
Pengantar ilmu hukum sumber sumber hukum
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukum
 
Legal drafting
Legal draftingLegal drafting
Legal drafting
 
3 sumber hukum tata negara
3 sumber hukum tata negara3 sumber hukum tata negara
3 sumber hukum tata negara
 
Pengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum IndonesiaPengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum Indonesia
 

Similar to Pertemuan iii Landasan dan Azas Peraturan Perundangan

---------- PENGANTAR ILMU HUKUM --------
---------- PENGANTAR ILMU HUKUM ------------------ PENGANTAR ILMU HUKUM --------
---------- PENGANTAR ILMU HUKUM --------
rivaldotobing08
 
Sinopsis pranata hukum
Sinopsis pranata hukumSinopsis pranata hukum
Selayang pandang-asas-hukum-norma-kaidah-hukum-ilmu-hukum-dan-hukum-pidana
Selayang pandang-asas-hukum-norma-kaidah-hukum-ilmu-hukum-dan-hukum-pidanaSelayang pandang-asas-hukum-norma-kaidah-hukum-ilmu-hukum-dan-hukum-pidana
Selayang pandang-asas-hukum-norma-kaidah-hukum-ilmu-hukum-dan-hukum-pidana
AGUNGFAKHRUZY1
 
PHI-FH_2.pptx
PHI-FH_2.pptxPHI-FH_2.pptx
PHI-FH_2.pptx
Khiyaroh1
 
PHI-FH_2.pptx
PHI-FH_2.pptxPHI-FH_2.pptx
PHI-FH_2.pptx
ArdianoUlfa
 
Syllabus Mata Kuliah Filsafat Hukum
Syllabus Mata Kuliah Filsafat HukumSyllabus Mata Kuliah Filsafat Hukum
Syllabus Mata Kuliah Filsafat Hukum
Boy Nurdin Law Office, Universitas Borobudur Jakarta
 
TUGAS MAKALAH SOSHUM KARISMA SULASTRI.pdf
TUGAS MAKALAH SOSHUM KARISMA SULASTRI.pdfTUGAS MAKALAH SOSHUM KARISMA SULASTRI.pdf
TUGAS MAKALAH SOSHUM KARISMA SULASTRI.pdf
karisma46
 
Makalah Hukum dan Penegakan Hukum
Makalah Hukum dan Penegakan HukumMakalah Hukum dan Penegakan Hukum
Makalah Hukum dan Penegakan Hukum
Shriie Arianti
 
Law Sociology
Law SociologyLaw Sociology
Law Sociology
RiskyAminAlQadry
 
PSIKOLOGI HUKUM merupakan cabang ilmu hukum
PSIKOLOGI HUKUM merupakan cabang ilmu hukumPSIKOLOGI HUKUM merupakan cabang ilmu hukum
PSIKOLOGI HUKUM merupakan cabang ilmu hukum
ErhaSyam
 
tugas ke 1.bustami jasri.pptx
 tugas ke 1.bustami jasri.pptx tugas ke 1.bustami jasri.pptx
tugas ke 1.bustami jasri.pptx
Bustamijasri
 
Pengantar-Anthropologi-Hukum.ppt
Pengantar-Anthropologi-Hukum.pptPengantar-Anthropologi-Hukum.ppt
Pengantar-Anthropologi-Hukum.ppt
DewiAuliaSantika
 
Proleg New 1.pptx
Proleg New 1.pptxProleg New 1.pptx
Proleg New 1.pptx
Jonijoko2
 
Nur Sania Dasopang
Nur Sania DasopangNur Sania Dasopang
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
IqbaalKamalludin1
 
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)Sosiologi hukum (soerjono soekanto)
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)R Maulana
 
ISTILAH MENYANGKUT ILMU HUKUM.pptx
ISTILAH MENYANGKUT ILMU HUKUM.pptxISTILAH MENYANGKUT ILMU HUKUM.pptx
ISTILAH MENYANGKUT ILMU HUKUM.pptx
AkunPremium123
 
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.pptBAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
asifsardari
 

Similar to Pertemuan iii Landasan dan Azas Peraturan Perundangan (20)

---------- PENGANTAR ILMU HUKUM --------
---------- PENGANTAR ILMU HUKUM ------------------ PENGANTAR ILMU HUKUM --------
---------- PENGANTAR ILMU HUKUM --------
 
Sinopsis pranata hukum
Sinopsis pranata hukumSinopsis pranata hukum
Sinopsis pranata hukum
 
Selayang pandang-asas-hukum-norma-kaidah-hukum-ilmu-hukum-dan-hukum-pidana
Selayang pandang-asas-hukum-norma-kaidah-hukum-ilmu-hukum-dan-hukum-pidanaSelayang pandang-asas-hukum-norma-kaidah-hukum-ilmu-hukum-dan-hukum-pidana
Selayang pandang-asas-hukum-norma-kaidah-hukum-ilmu-hukum-dan-hukum-pidana
 
Peranan filsafat pancasila sebagai sumber hukum tata usaha negara ideal di in...
Peranan filsafat pancasila sebagai sumber hukum tata usaha negara ideal di in...Peranan filsafat pancasila sebagai sumber hukum tata usaha negara ideal di in...
Peranan filsafat pancasila sebagai sumber hukum tata usaha negara ideal di in...
 
PHI-FH_2.pptx
PHI-FH_2.pptxPHI-FH_2.pptx
PHI-FH_2.pptx
 
PHI-FH_2.pptx
PHI-FH_2.pptxPHI-FH_2.pptx
PHI-FH_2.pptx
 
Syllabus Mata Kuliah Filsafat Hukum
Syllabus Mata Kuliah Filsafat HukumSyllabus Mata Kuliah Filsafat Hukum
Syllabus Mata Kuliah Filsafat Hukum
 
TUGAS MAKALAH SOSHUM KARISMA SULASTRI.pdf
TUGAS MAKALAH SOSHUM KARISMA SULASTRI.pdfTUGAS MAKALAH SOSHUM KARISMA SULASTRI.pdf
TUGAS MAKALAH SOSHUM KARISMA SULASTRI.pdf
 
Makalah Hukum dan Penegakan Hukum
Makalah Hukum dan Penegakan HukumMakalah Hukum dan Penegakan Hukum
Makalah Hukum dan Penegakan Hukum
 
Law Sociology
Law SociologyLaw Sociology
Law Sociology
 
PSIKOLOGI HUKUM merupakan cabang ilmu hukum
PSIKOLOGI HUKUM merupakan cabang ilmu hukumPSIKOLOGI HUKUM merupakan cabang ilmu hukum
PSIKOLOGI HUKUM merupakan cabang ilmu hukum
 
tugas ke 1.bustami jasri.pptx
 tugas ke 1.bustami jasri.pptx tugas ke 1.bustami jasri.pptx
tugas ke 1.bustami jasri.pptx
 
Peranan filsafat pancasila dalam pembangunan
Peranan filsafat pancasila dalam pembangunanPeranan filsafat pancasila dalam pembangunan
Peranan filsafat pancasila dalam pembangunan
 
Pengantar-Anthropologi-Hukum.ppt
Pengantar-Anthropologi-Hukum.pptPengantar-Anthropologi-Hukum.ppt
Pengantar-Anthropologi-Hukum.ppt
 
Proleg New 1.pptx
Proleg New 1.pptxProleg New 1.pptx
Proleg New 1.pptx
 
Nur Sania Dasopang
Nur Sania DasopangNur Sania Dasopang
Nur Sania Dasopang
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)Sosiologi hukum (soerjono soekanto)
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)
 
ISTILAH MENYANGKUT ILMU HUKUM.pptx
ISTILAH MENYANGKUT ILMU HUKUM.pptxISTILAH MENYANGKUT ILMU HUKUM.pptx
ISTILAH MENYANGKUT ILMU HUKUM.pptx
 
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.pptBAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
 

More from STISIPOL Raja Haji

Desentralisasi fiskal-Pertemuan ke II- MK P4D
Desentralisasi fiskal-Pertemuan ke II- MK P4DDesentralisasi fiskal-Pertemuan ke II- MK P4D
Desentralisasi fiskal-Pertemuan ke II- MK P4D
STISIPOL Raja Haji
 
Icpa kku
Icpa kku Icpa kku
Ppt id 141 IICIES
Ppt id 141 IICIESPpt id 141 IICIES
Ppt id 141 IICIES
STISIPOL Raja Haji
 
Ppt id 141(a) IICIES
Ppt id 141(a) IICIESPpt id 141(a) IICIES
Ppt id 141(a) IICIES
STISIPOL Raja Haji
 
Pertemuan v politik, kepemimpinan dan pemerintahan islam
Pertemuan v politik, kepemimpinan dan pemerintahan islamPertemuan v politik, kepemimpinan dan pemerintahan islam
Pertemuan v politik, kepemimpinan dan pemerintahan islam
STISIPOL Raja Haji
 
Pertemuan ii pai
Pertemuan ii paiPertemuan ii pai
Pertemuan ii pai
STISIPOL Raja Haji
 
Pertemuan v value for money, jenis anggaran
Pertemuan v value for money, jenis anggaranPertemuan v value for money, jenis anggaran
Pertemuan v value for money, jenis anggaran
STISIPOL Raja Haji
 
Pertemuan vi siklus anggaran
Pertemuan vi   siklus anggaranPertemuan vi   siklus anggaran
Pertemuan vi siklus anggaran
STISIPOL Raja Haji
 
Pertemuan ii p4 d
Pertemuan ii p4 dPertemuan ii p4 d
Pertemuan ii p4 d
STISIPOL Raja Haji
 
Pertemuan vi implementasi kebijakan
Pertemuan vi   implementasi kebijakanPertemuan vi   implementasi kebijakan
Pertemuan vi implementasi kebijakan
STISIPOL Raja Haji
 
Pertemuan iv identifikasi rekomendasi
Pertemuan iv identifikasi rekomendasiPertemuan iv identifikasi rekomendasi
Pertemuan iv identifikasi rekomendasi
STISIPOL Raja Haji
 
Pertemuan 3 identifikasi masalah publik
Pertemuan 3 identifikasi masalah publikPertemuan 3 identifikasi masalah publik
Pertemuan 3 identifikasi masalah publik
STISIPOL Raja Haji
 
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
STISIPOL Raja Haji
 
Pertemuan 3 identifikasi masalah publik
Pertemuan 3 identifikasi masalah publikPertemuan 3 identifikasi masalah publik
Pertemuan 3 identifikasi masalah publikSTISIPOL Raja Haji
 
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)STISIPOL Raja Haji
 

More from STISIPOL Raja Haji (15)

Desentralisasi fiskal-Pertemuan ke II- MK P4D
Desentralisasi fiskal-Pertemuan ke II- MK P4DDesentralisasi fiskal-Pertemuan ke II- MK P4D
Desentralisasi fiskal-Pertemuan ke II- MK P4D
 
Icpa kku
Icpa kku Icpa kku
Icpa kku
 
Ppt id 141 IICIES
Ppt id 141 IICIESPpt id 141 IICIES
Ppt id 141 IICIES
 
Ppt id 141(a) IICIES
Ppt id 141(a) IICIESPpt id 141(a) IICIES
Ppt id 141(a) IICIES
 
Pertemuan v politik, kepemimpinan dan pemerintahan islam
Pertemuan v politik, kepemimpinan dan pemerintahan islamPertemuan v politik, kepemimpinan dan pemerintahan islam
Pertemuan v politik, kepemimpinan dan pemerintahan islam
 
Pertemuan ii pai
Pertemuan ii paiPertemuan ii pai
Pertemuan ii pai
 
Pertemuan v value for money, jenis anggaran
Pertemuan v value for money, jenis anggaranPertemuan v value for money, jenis anggaran
Pertemuan v value for money, jenis anggaran
 
Pertemuan vi siklus anggaran
Pertemuan vi   siklus anggaranPertemuan vi   siklus anggaran
Pertemuan vi siklus anggaran
 
Pertemuan ii p4 d
Pertemuan ii p4 dPertemuan ii p4 d
Pertemuan ii p4 d
 
Pertemuan vi implementasi kebijakan
Pertemuan vi   implementasi kebijakanPertemuan vi   implementasi kebijakan
Pertemuan vi implementasi kebijakan
 
Pertemuan iv identifikasi rekomendasi
Pertemuan iv identifikasi rekomendasiPertemuan iv identifikasi rekomendasi
Pertemuan iv identifikasi rekomendasi
 
Pertemuan 3 identifikasi masalah publik
Pertemuan 3 identifikasi masalah publikPertemuan 3 identifikasi masalah publik
Pertemuan 3 identifikasi masalah publik
 
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
 
Pertemuan 3 identifikasi masalah publik
Pertemuan 3 identifikasi masalah publikPertemuan 3 identifikasi masalah publik
Pertemuan 3 identifikasi masalah publik
 
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
 

Recently uploaded

ALur Tujuan Pembelajaran Materi IPA Kelas VII (1).pptx
ALur Tujuan Pembelajaran Materi IPA  Kelas VII (1).pptxALur Tujuan Pembelajaran Materi IPA  Kelas VII (1).pptx
ALur Tujuan Pembelajaran Materi IPA Kelas VII (1).pptx
rusinaharva1
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
safitriana935
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
nasrudienaulia
 
PERILAKU MENYIMPANG DAN PENGENDALIAN SOSIAL.ppt
PERILAKU MENYIMPANG DAN PENGENDALIAN SOSIAL.pptPERILAKU MENYIMPANG DAN PENGENDALIAN SOSIAL.ppt
PERILAKU MENYIMPANG DAN PENGENDALIAN SOSIAL.ppt
EkaPuspita67
 
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
ozijaya
 
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
PreddySilitonga
 
Refleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptx
Refleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptxRefleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptx
Refleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptx
SholahuddinAslam
 
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdfLaporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
OcitaDianAntari
 
Komunitas Belajar dalam Sekolah.Mari Melakukan Identifikasi! Apakah kombel Ib...
Komunitas Belajar dalam Sekolah.Mari Melakukan Identifikasi! Apakah kombel Ib...Komunitas Belajar dalam Sekolah.Mari Melakukan Identifikasi! Apakah kombel Ib...
Komunitas Belajar dalam Sekolah.Mari Melakukan Identifikasi! Apakah kombel Ib...
JokoPramono34
 
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdfPPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
SdyokoSusanto1
 
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdfObservasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
andikuswandi67
 
Kisi-kisi Soal PAT Matematika Kelas 3 SD
Kisi-kisi Soal PAT Matematika Kelas 3 SDKisi-kisi Soal PAT Matematika Kelas 3 SD
Kisi-kisi Soal PAT Matematika Kelas 3 SD
denunugraha
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
Kanaidi ken
 
AKSI NYATA FASILITATOR PEMBELAJARAN.pptx
AKSI NYATA FASILITATOR PEMBELAJARAN.pptxAKSI NYATA FASILITATOR PEMBELAJARAN.pptx
AKSI NYATA FASILITATOR PEMBELAJARAN.pptx
AdeRinaMuliawati1
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Rima98947
 
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOKPENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
GusniartiGusniarti5
 
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptxPenjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
GuneriHollyIrda
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
jodikurniawan341
 
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos ValidasiAksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
DinaSetiawan2
 

Recently uploaded (20)

ALur Tujuan Pembelajaran Materi IPA Kelas VII (1).pptx
ALur Tujuan Pembelajaran Materi IPA  Kelas VII (1).pptxALur Tujuan Pembelajaran Materi IPA  Kelas VII (1).pptx
ALur Tujuan Pembelajaran Materi IPA Kelas VII (1).pptx
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
 
PERILAKU MENYIMPANG DAN PENGENDALIAN SOSIAL.ppt
PERILAKU MENYIMPANG DAN PENGENDALIAN SOSIAL.pptPERILAKU MENYIMPANG DAN PENGENDALIAN SOSIAL.ppt
PERILAKU MENYIMPANG DAN PENGENDALIAN SOSIAL.ppt
 
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
 
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
 
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
 
Refleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptx
Refleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptxRefleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptx
Refleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptx
 
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdfLaporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
 
Komunitas Belajar dalam Sekolah.Mari Melakukan Identifikasi! Apakah kombel Ib...
Komunitas Belajar dalam Sekolah.Mari Melakukan Identifikasi! Apakah kombel Ib...Komunitas Belajar dalam Sekolah.Mari Melakukan Identifikasi! Apakah kombel Ib...
Komunitas Belajar dalam Sekolah.Mari Melakukan Identifikasi! Apakah kombel Ib...
 
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdfPPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
 
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdfObservasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
 
Kisi-kisi Soal PAT Matematika Kelas 3 SD
Kisi-kisi Soal PAT Matematika Kelas 3 SDKisi-kisi Soal PAT Matematika Kelas 3 SD
Kisi-kisi Soal PAT Matematika Kelas 3 SD
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
 
AKSI NYATA FASILITATOR PEMBELAJARAN.pptx
AKSI NYATA FASILITATOR PEMBELAJARAN.pptxAKSI NYATA FASILITATOR PEMBELAJARAN.pptx
AKSI NYATA FASILITATOR PEMBELAJARAN.pptx
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
 
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOKPENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
 
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptxPenjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
 
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos ValidasiAksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
 

Pertemuan iii Landasan dan Azas Peraturan Perundangan

  • 1. LANDASAN DAN AZAS PERATURAN PERUNDANGAN PERTEMUAN KE-3 Dosen pengajar: RENDRA SETYADIHARJA, M.I.P (MK TEKNIK PENYUSUNAN UU) Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) RAJA HAJI Tanjungpinang
  • 2. DASAR PEMIKIRAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGAN • Dasar filsafat yang berasal dari jati diri bangsa atau pedoman hidup bangsa FILOSOFIS • Ketentuan Hukum yang menjadi sumber hukum/dasar hukum dalam pembuatan peraturan perundangan YURIDIS • Landasan yang terdiri atas fakta-fakta yang merupakan kebutuhan masyrakat SOSIOLOGIS
  • 3. LANDASAN FILOSOFIS PERATURAN PERUNDANG AN NILAI-NILAI PANCASILA Nilai Religiusitas Nilai Kemanusiaan Nilai Persatuan Nilai Pemusyawaratan Nilai Keadilan Sosial
  • 4. LANDASAN SOSIOLOGIS PERATURAN PERUNDANG AN Soekanto dan Purbacaraka (Handoyo, 2014) mengatakan bahwa ada dua landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum,yaitu  TEORI KEKUASAAN (MACHTTHEORIE) secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyrakat  TEORI PENGAKUAN (ANNERKENNUGSTHEORIE). Kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku
  • 5. LANDASAN SOSIOLOGIS PERATURAN PERUNDANG AN Mahfud MD (Handoyo, 2014) bahwa ada dua landasan sosiologis bagi suatu peraturan perundangan  Produk Hukum RESPONSIF. Produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.  Produk Hukum KONSERVATIF. Produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih menekankan kepentingan pemerintah dan menjadi alat pelaksana ideologi dan program negara
  • 6. LANDASAN YURIDIS PERATURAN PERUNDANG AN (Persyaratan Yuridis) Dibuat oleh organ yang berwenang Adanya kesesuian bentuk/isi peraturan perundangan dengan materi muatan yang akan diatur Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan padangan stafenbau theory
  • 7. ASAS UMUM PERATURAN PERUNDANG AN Purbacarakan dan Soekanto (Handoyo,2014) 1. Undang-Undang tidak berlaku surut 2. Undang-Undang yang dibuat penguasa lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula 3. Undang-undang bersifat khusus menyampingkan undang yang bersifat umum (Lex specialis degorat lex generalis) 4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (Lex posteriore degorat lex priori) 5. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat 6. Undang sebagai saranan untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu Syarief (Handoyo, 2014) 1. Azas tingkatan hirarkis 2. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat 3. Undang-undang bersifat khusus menyampingkan undang yang bersifat umum (Lex specialis degorat lex generalis) 4. Undang-Undang tidak berlaku surut 5. Undang-undang yang baru menyampingkan undang-undang yang lebih lama (Lex posteriore degorat lex priori)
  • 8. Azas Peraturan Perundangan dalam UU No.12/11 Pasal5 UU.12/11 Kejelasan Tujuan Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat Kesesuaian antara jenis, hierarkis dan materi muatan Dapat dilaksanakan Kedayagunaan Kejelasan Rumusan Keterbukaan
  • 9. Azas Materi Muatan Peraturan Perundangan dalam UU No.12/11 Pengayoman Kemanusiaan Kenusantaraan Kekeluargaan Kebangsaan
  • 10. Azas Materi Muatan Peraturan Perundangan dalam UU No.12/11 (Cont.) Bhinneka Tunggal Ika Keadilan Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan Keseimbangan, Keserasian dan Keselerasan Ketertiban dan Kepastian Hukum
  • 11. TUGAS KELOMPOK RANGKUMLAH MATERI YANG TELAH DIBERIKAN KEPADA ANDA BUAT RANGKUMANNYA DALAM SEBUAH MAKALAH BUAT POWER POINT UNTUK DIPRESENTASIKAN SECARA KELOMPOK DIHADAPAN KELAS ANDA