1. PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA
POLITIK HUKUM
DOSEN PENGAJAR
DR. H. BOY NURDIN, S.H., M.H.
NIDN : 0311026802

2. Dosen: Dr. H. Boy Nurdin, S.H., M.H. – MIH Ubhara Jakarta (2)
A. IDENTITAS MATA KULIAH
Nama Mata Kuliah : Politik Hukum
Status Mata Kuliah : Nasional Wajib
Kode Mata Kuliah : MUN 304
Jumlah SKS : 3 sks
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Program : Pascasarjana Universitas Bhayangkara
Jakarta
B. DESKRIPSI MATA KULIAH
1. Peristilahan dan Arti Politik Hukum
a. Rechtspolitiek, Politik Hukum dan Artinya
b. Persinggungan antara Ilmu Politik dan Ilmu Hukum
2. Dua Makna Politik Hukum dan Tempat Politik Hukum
a. Politik Hukum dalam Makna Pertama
b. Politik Hukum dalam Makna Kedua
c. Ilmu Politik ataukah Ilmu Hukum

3. Dosen: Dr. H. Boy Nurdin, S.H., M.H. – MIH Ubhara Jakarta (3)
3. Berbagai Rumusan Politik Hukum dan Implikasinya
a. Pendapat Prof. Padmo Wahyono
b. Pendapat Teuku Moh. Radhie
c. Pendapat Prof. Soedarto
d. Pendapat Moh. Mahfud MD
e. Sri Soemantri & Daniel S. Lev tentang Politik Hukum di Indonesia
4. Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum
a. Hukum (tertulis) sebagai Produk Politik
b. Politik sebagai Kebijakan (beleid, policy)
c. Variabel Independent dan Variabel Dependent
(antara konfigurasi politik dan karakter produk hukum)
5. Sistem Hukum
a. Ilmu Hukum dan The Science Tree of Law
b. Sistem Hukum di Dunia
c. Sistem Hukum Indonesia dan Sistem Hukum Nasional
6. Politik Hukum Umum dan Khusus
a. Politik Hukum yang Bersifat Umum
b. Politik Hukum yang Bersifat Khusus

4. 7. Independensi Lembaga Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
a. Rezim Orde Lama (Periode 1959 – 1967)
1. Lahirnya UU No. 19 Th. 1964 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman;
2. Intervensi Eksekutif Terhadap Kekuasaan Kehakiman;
b. Rezim Orde Baru (Periode 1967 – 1998)
1. Lahirnya UU No. 14 Th. 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman;
2. Pengaruh Eksekutif terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman.
c. Rezim Pasca Orde Baru (1999 – sekarang)
1. Reformasi Bidang Hukum dan Upaya Penguatan Independensi Kekuasaan
Kehakiman;
2. Menguatnya Intervensi Politik Terhadap Hukum;
3. Mahkamah Agung dan Independensi Kekuasaan Kehakiman.
8. Politik Hukum Pada Bidang Penegakan Hukum di Indonesia
a. Faktor-faktor Fundamentalis yang Mempengaruhi Penegakan Hukum;
b. Apa dan Siapa Sebenarnya Penegak Hukum ?
Dosen: Dr. H. Boy Nurdin, S.H., M.H. – MIH Ubhara Jakarta (4)

5. C. TUJUAN INSTRUKSIONAL
1. Mahasiswa dapat memahami pengertian politik hukum dalam rangka
penyusunan kebijakan hukum di Indonesia.
2. Mahasiswa mampu memahami proses perumusan kebijakan hukum di Indonesia.
3. Mahasiswa mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
(politik) hukum dan sistem hukum di Indonesia.
4. Pada akhirnya mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang penegakan
hukum yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga peradilan yang
melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia.
D. BUKU-BUKU REFERENSI
1. Daniel S. Lev. Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan,
Penerbit LP3ES: Jakarta, 1990.
2. Sri Soemantri Martosoewignjo. Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia.
Penerbit Alumni: Bandung, 1992.
3. Moh. Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Penerbit LP3ES: Jakarta, 1998.
4. Boy Nurdin. Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia.
Penerbit Alumni: Bandung, 2012.
Dosen: Dr. H. Boy Nurdin, S.H., M.H. – MIH Ubhara Jakarta (5)

6. Dosen: Dr. H. Boy Nurdin, S.H., M.H. – MIH Ubhara Jakarta (6)
E. RENCANA PERKULIAHAN SEMESTER
PERTEMUAN POKOK BAHASAN
PERTAMA Pendahuluan
 Buku-buku Referensi
 RPS (Rencana Perkuliahan Semester) Politik Hukum
 Rule of Game Perkuliahan
 Dan Lain-lain
KE – 2 Peristilahan dan Arti Politik Hukum
 Rechtspolitiek, Politik Hukum dan Artinya
 Persinggungan antara Ilmu Politik dan Ilmu Hukum
KE – 3 Dua Makna Politik Hukum dan Tempat Politik Hukum
 Politik Hukum dalam Makna Pertama
 Politik Hukum dalam Makna Kedua
 Ilmu Politik ataukah Ilmu Hukum

7. PERTEMUAN POKOK BAHASAN
KE – 4 Berbagai Rumusan Politik Hukum dan Implikasinya
 Pendapat Prof. Padmo Wahyono
 Pendapat Teuku Moh. Radhie
 Pendapat Prof. Soedarto
 Pendapat Moh. Mahfud MD
 Sri Soemantri & Daniel S. Lev tentang Politik Hukum di
Indonesia
KE – 5 Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum
 Hukum (tertulis) sebagai Produk Politik
 Politik sebagai Kebijakan (beleid, policy)
 Variabel Independent dan Variabel Dependent
(antara konfigurasi politik dan karakter produk hukum)
KE – 6 Sistem Hukum
 Ilmu Hukum dan The Science Tree of Law
 Sistem Hukum di Dunia
 Sistem Hukum Indonesia dan Sistem Hukum Nasional
KE – 7 Ujian Tengah Semester
Dosen: Dr. H. Boy Nurdin, S.H., M.H. – MIH Ubhara Jakarta (7)

8. PERTEMUAN POKOK BAHASAN
KE – 8 Politik Hukum : Umum dan Khusus
 Politik Hukum yang Bersifat Umum
 Politik Hukum yang Bersifat Khusus
KE – 9 Independensi Lembaga Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman di
Indonesia
a. Rezim Orde Lama (Periode 1959 – 1967)
1. Lahirnya UU No. 19 Th. 1964 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan
Kehakiman;
2. Intervensi Eksekutif Terhadap Kekuasaan Kehakiman;
KE – 10 b. Rezim Orde Baru (Periode 1967 – 1998)
1. Lahirnya UU No. 14 Th. 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman;
2. Pengaruh Eksekutif terhadap Independensi Kekuasaan
Kehakiman.
c. Rezim Pasca Orde Baru (1999 – sekarang)
1. Reformasi Bidang Hukum dan Upaya Penguatan Independensi
Kekuasaan Kehakiman;
2. Menguatnya Intervensi Politik Terhadap Hukum;
3. Mahkamah Agung dan Independensi Kekuasaan Kehakiman.
Dosen: Dr. H. Boy Nurdin, S.H., M.H. – MIH Ubhara Jakarta (8)

9. PERTEMUAN POKOK BAHASAN
KE – 11 Politik Hukum Pada Bidang Penegakan Hukum di Indonesia
a. Faktor-faktor Fundamentalis yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum;
b. Apa dan Siapa Sebenarnya Penegak Hukum ?
KE – 12 & 13 Presentasi Penulisan & Diskusi Kelompok
KE – 14 Presentasi Penulisan Pribadi (Sukarela / Ditunjuk) & Diskusi
Kelas
KE – 15 Pemantapan dan pengulangan seluruh materi perkuliahan secara
singkat dalam rangka persiapan UAS
KE – 16 UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)
Dosen: Dr. H. Boy Nurdin, S.H., M.H. – MIH Ubhara Jakarta (9)