SlideShare a Scribd company logo
1
TUGAS MAKALAH
SOSIOLOGI HUKUM
“PENGERTIAN, PENDEKATAN, DAN ALIRAN-ALIRAN
SOSIOLOGI HUKUM”
DISUSUN OLEH:
NAMA : KARISMA SULASTRI
NIM : B012222090
PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2023
2
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas
limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
makalah Sosiologi Hukum yang berjudul “Pengertian, Pendekatan, dan
Aliran-Aliran Sosiologi Hukum” dengan baik dan tepat waktu.
Makalah ini disusun untuk membantu mengembangkan
kemampuan pemahaman pembaca terhadap pengertian sosiologi hukum,
pendekatan dalam sosiologi hukum, dan apa saja aliran-aliran yang
mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum. Pemahaman tersebut
dapat dipahami melalui pendahuluan, pembahasan masalah, serta
penarikkan garis kesimpulan dalam makalah ini.
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada segala pihak yang
berkontribusi dalam membentu penulis menyusun makalah ini.
Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Saran, kritik
dan masukan sangat penulis harapkan dari seluruh pihak dalam proses
membangun mutu makalah ini.
Makassar, 14 April 2023
Penulis
3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................................ 2
DAFTAR ISI....................................................................................................................... 3
BAB I .................................................................................................................................. 4
PENDAHULUAN .............................................................................................................. 4
A. LATAR BELAKANG MASALAH......................................................................... 4
B. RUMUSAN MASALAH ........................................................................................ 5
C. TUJUAN ................................................................................................................. 5
BAB II................................................................................................................................. 6
PEMBAHASAN................................................................................................................. 6
A. SOSIOLOGI HUKUM........................................................................................... 6
B. PENDEKATAN & ALIRAN SOSIOLOGI HUKUM ........................................... 9
BAB III.............................................................................................................................. 15
PENUTUP ....................................................................................................................... 15
A. Kesimpulan.......................................................................................................... 15
B. Saran.................................................................................................................... 15
DAFTAR PUSTAKA....................................................................................................... 17
4
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Filsafat hukum sebagai bagian dari disiplin hukum, telah memiliki
tradisi yang lama dan telah di kembangkan oleh ahli-ahli pemikir yang
tersohor. Filsafat hukum tersebut terutama berusaha menghayati arti dan
hakikat hukum, telah banyak mengahasilkan pemikiran-pemikiran yang
berguna. Akan tetapi tidak dapat disangkal, bahwa hasil-hasil dari pemikir
tadi tidak semuanya dapat dijadikan pegangan. Hal ini disebabkan karena
timbulnya usaha-usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti,
apakah hukum itu, apakah keadilan, apakah hukum yang tidak baik dapat
dinamakan hukum.
Dalam usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang arti
hukum seringkali dikemukakan bagaimana hukum itu seharusnya. Bagi
mereka yang menelaah masyarakat secara empiris, hal itu sangat sulit
untuk diterima karena fakta harus dipisahkan degan keadaan yang
seharusnya terjadi. Namun demikian hal ini bukan berarti hasil-hasil
pemikiran tersebut sama sekali tidak berpengaruh terhadap
perkembangan sosiologi hukum. Sosilogi hukum pada hakikatnya lahir
dari hasil-hasil pemikiran para ahli pemikir, baik di bidang filsafat (hukum),
ilmu sosiologi.
Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara
perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat
mempengaruhi masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan
hukum. Alam pikiran manusia dalam dunia sosial ditentukan oleh prinsip
hubungan timbal balik dalam memberi dan menerima, sehingga tampak
jelas bahwa manusia menciptakan dunia sosial pada hakekatnya justru
akan memperbudak mereka sendiri dan manusia memelihara kapasitas
untuk mengubah dunia sosial yang membelenggu mereka sendiri. Pada
5
hakikatnya, hal ini merupakan objek yang menyentuh dari aspek sosiologi
hukum, atau aspek sosial masyarakat oleh karena tak ada keragu-raguan
lagi bahwa suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem
sosial dimana sistem hukum tadi merupakan bagiannya.
Dalam berbagai disiplin ilmu yang ada sudah barang tentu terdapat
pendekatan yang dipakai guna mencapai tujuan dari disiplin ilmu
tersebut. Pendekatan dipergunakan untuk mempermudah mengkonstruksi
struktur pemahaman, dengan memperhatikan ruang lingkup serta objek
yang ingin dipahami. Sosiologi hukum sebagai salah satu disiplin ilmu juga
tentu saja memiliki hal tersebut, selain itu sosiologi hukum juga
mempunyai beberapa aliran yang mempengaruhi pembentukannya.
B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat
dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Apa yang dimaksud dengan sosiologi hukum?
2. Bagaimanakah pendekatan dan aliran-aliran yang mempengaruhi
pembentukan sosiologi hukum?
C. TUJUAN
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka makalah ini
bertujuan untuk:
1. Mengetahui Apa yang dimaksud dengan sosiologi hukum.
2. Mengetahui pendekatan dan aliran-aliran yang mempengaruhi
pembentukan sosiologi hukum.
6
BAB II
PEMBAHASAN
A. SOSIOLOGI HUKUM
Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik
antara hukum dengan gejala-gejala social lainnya secara empiris analitis.
ada lahirnya sosiologi hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) disiplin ilmu, yaitu
filsafat hukum, ilmu hukum dan sosiologi yang berorientasi dibidang
hukum.
1. Filsafat hukum
Konsep yang dilahirkan oleh aliran positivisme (Hans Kelsen) yaitu
“stufenbau des recht” atau hukum bersifat hirarkis artinya hukum itu tidak
boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya. Dimana
urutannya yaitu :
a. Grundnorm (dasar sosial daripada hukum)
b. Konstitusi
c. Undang-undang dan kebiasaan
d. Putusan badan pengadilan
2. Ilmu Hukum
Yang mendukung ilmu sosiologi hukum adalah ilmu hukum yang
menganggap bahwa hukum itu adalah gejala sosial. Sosiologi dan ilmu
hukum mempunyai kaitan. Jika ilmu hukum hanya memandang hukum
dari segi normatif saja yaitu perundang-undangan atau perintah
penguasa. Maka sosiologi hukum memandang hukum adalah gejala social
yang ada di dalam masyarakat.
3. Sosiologi yang berorientasi di bidang hukum
Menurut Emile Durkhain mengungkapkan bahwa dalam masyarakat
selalu ada solideritas social yang meliputi :
7
 Solideritas social mekanis yaitu terdapat dalam masyarakat
sederhana dimana kaidah hukumnya bersifat represif (yang
diasosiasikan dalam hukum pidana)
 Solideritas social organis yaitu terdapat dalam masyarakat
modern dimana kaidah hukumnya bersifat restitutif (yang
diasosiasikan dalam hukum perdata).
 Max Weber dengan teori ideal type, mengungkapkan bahwa
hukum meliputi :
 Irasionil materil (pembentuk undang-undang mendasarkan
keputusan-keputusannya semata-mata pada nilai-nilai
emosional tanpa menunjuk pada suatu kaidahpun)
 Irasionil formal (pembentuk undang-undang dan hakim
berpedoman pada kaidah-kaidah diluar akan, oleh karena
didasarkan pada wahyu atau ramalan)
 Rasional materil (keputusan-keputusan para pembentuk
undang-undnag dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci,
kebijaksanaan-kebijaksanaan penguasa atau ideologi)
 Rasional formal (hukum dibentuk semata-mata atas dasar
konsep-konsep abstrak dari ilmu hukum)
Konsep-Konsep Sosiologi Hukum
1. Hukum Berfungsi Sebagai Sarana Social Control (Pengendalian Sosial)
Hukum sebagai social control : kepastian hukum, dalam artian UU
yang dilakukan benar-benar terlaksana oleh penguasa, penegak hukum.
Fungsinya masalah penginterasian tampak menonjol, dengan terjadinya
perubahan perubahan pada faktor tersebut di atas, hukum harus
menjalankan usahanya sedemikian rupa sehingga konflik-konflik serta
kepincangan-kepincangan yang mungkin timbul tidak mengganggu
ketertiban serta produktivitas masyarakat
Pengendalian sosial adalah upaya untuk mewujudkan kondisi
seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan
yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat.
8
Maksudnya adalah hukum sebagai alat memelihara ketertiban dan
pencapaian keadilan. Pengendalian sosial mencakup semua kekuatan-
kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Hukum
merupakan sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari
perbuatan dan ancaman yang membahayakan dirinya dan harta
bendanya.
2. Hukum Berfungsi Sebagai Sarana Social Engineering
Hukum dapat bersifat sosial engineering : merupakan fungsi hukum
dalam pengertian konservatif, fungsi tersebut diperlukan dalam setiap
masyarakat, termasuk dalam masyarakat yang sedang mengalami
pergolakan dan pembangunan. Mencakup semua kekuatan yang
menciptakan serta memelihara ikatan sosial yang menganut teori
imperative tentang fungsi hukum.
Hal ini dimaksudkan dalam rangka memperkenalkan lembaga-
lembaga hukum modern untuk mengubah alam pikiran masyarakat yang
selama ini tidak mengenalnya, sebagai konsekuensi Negara sedang
membangun, yang kaitannya menuju modernisasi dalam meningkatkan
taraf hidup masyarakat. Maksudnya adalah hukum sebagai sarana
pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam
mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional
ke dalam pola pemikiran yang rasional/modern.
3. Wibawa Hukum
Melemahnya wibawa hukum menurut O. Notohamidjoyo,
diantaranya karena hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya
dari norma-norma sosial bukan hukum, norma-norma hukum belum sesuai
dengan norma-norma sosial yang bukan hukum, tidak ada kesadaran
hukum dan kesadaran norma yang semestinya, pejabat-pejabat hukum
yang tidak sadar akan kewajibannya untuk memelihara hukum Negara,
adanya kekuasaan dan wewenang, ada paradigma hubungan timbal balik
antara gejala sosial lainnya dengan hukum.
9
B. PENDEKATAN & ALIRAN SOSIOLOGI HUKUM
1. Pendekatan Sosiologi Hukum
a. Pendekatan Hukum Sebagai Nilai
Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti, bahwa
kehadirannya untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung
tinggi oleh masyarakat. Eksistensi dan kemampuan hukum lalu diukur
seberapa jauh ia telah mewujudkan keadilan tersebut. Dengan demikian,
moral keadilan telah menjadi dasar untuk mensahkan kehadiran dan
bekerjanya hukum.1
Dalam buku Sosiologi karangan Satjipto Raharjo dikemukakan
keberatan Donald Black, seorang Sosiolog Hukum Amerika terkemuka
yang sama sekali menolak untuk membicarakan nilai-nilai, sebab
Sosiologi Hukum seharusnya konsisten sebagai ilmutentang fakta, jadi
sesatu itu harus berdasarkan pada apa yang dapat diamati dan
dikualifikasikan.
b. Pendekatan Hukum Sebagai Institusi
Dalam Sosiologi Hukum, institusi adalah suatu sistem
hubungan sosial yang menciptakan keteraturan dengan mendefenisikan
dan membagikan peran-peran yang saling berhubungan di dalam
institusi. Para pihak dalam institusi menempati dan menjalankan
perannya masing-masing, sehingga mengetahui apa yang diharapkan
orang darinya dan apa yang dapat diharapkannya dari orang lain.
Institusi menjadikan usaha untuk menghadapi tuntutan-tuntutan dasar
dalam kehidupan tersebut berlangsung tertib, berkesinambungan dan
bertahan lama (enduring). keadaan yang demikian itu dimungkinkan,
karena institusi memuat peraturan, prosedur dan praksis. Institusi
tersusun dari (1) nilai, (2) kaidah, (3) peran dan (4) organisasi.
Institusionalisasi adalah usaha untuk membuat institusi menjadi
mapan. Persoalan yang dihadapi negara berkembang pada umumnya
1
Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta: Genta Publishing,
2009) hal. 66.
10
adalah bagaimana membuat hukum itu memiliki otoritas yang cukup
agar mampu menjalankan fungsinya dengan baik.2
2. Aliran yang Mempengaruhi Pembentukan Sosiologi Hukum
a. Mazhab Formalitas
Tokoh terpenting dalam mazhab ini adalah Jhon Austin (1790-
1859), ia mengatakan bahwa: hukum merupakan perintah dari mereka
yang memegang kekuasan tertinggi (law is command of the lawgivers),
atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah
perintah yang dibebankan untuk mengatur mahluk berfikir, perintah
mana yang dilakukan oleh mahluk berfikir yang memegang dan
mempunyai kekuasaan. Austin menganggap hukum sebagai suatu
sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup dan karena ajarannya
dinamakan Analitical Jurisprudence. Ajaran Austin kurang/tidak
memberi tempat bagi hukum yang hidup dalam masyarakat.
Austin membagi hukum dalam 2 (dua) bagian:
1) Hukum yang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia
2) Hukum yang dibuat dan disusun oleh manusia, hukum ini terbagi
lagi menjadi 2 (dua) bagian:
 Hukum yang sebenarnya; hukum yang tepat disebut
sebagai hukum, jenis hukum ini disebut juga sebagai
hukum positif. Hukum yang sebenarnya mengandung:
perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Hukum yang
sebenarnya terbagi dua yaitu Hukum yang dibuat oleh
penguasa seperti undang-undang, peraturan pemerintah
dan lain-lain. Serta hukum yang dibuat atau disusun oleh
rakyat secara individual yang dipergunakan untuk
melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya,
misalnya: hak kurator terhadap badan/orang dalam kuratele
2
Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, (Surakarta:
Muhammadiyah University Press, 2002) hal. 83-84.
11
atau hak wali terhadap orang yang berada dibawah
perwalian.
 Hukum yang tidak sebenarnya; adalah bukan hukum yang
merupakan hukum yang secara langsung berasal dari
penguasa, tetapi peraturan-peraturan yang berasal dari
perkumpulan-perkumpulan atau badan-badan tertentu.
b. Mazhab Sejarah dan Kebudayaan
Mazhab sejarah dan kebudayaan ini adalah senyatanya
mempunyai pemikiran yang bertentangan dengan mazhab formalisme.
Dalam hal ini mazhab sejarah dan kebudayaan menekankan
bahwasanya hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka
sejarah dan kebudayaan dimana hukum tersebut timbul. Munculnya aliran
sejarah setidaknya dilatar belakangi oleh tiga hal :
1) Rasionalisme abad XVIII yang didasarkan pada hukum alam yang
dipandang tidak memperhatikan fakta sejarah.
2) Semangat revolusi Perancis yang menentang tradisi dan lebih
mengutamakan rasio.
3) Adanya larangan penafsiran oleh hakim karena undang-undang
dipandang telah dapat memecahkan semua masalah hukum.
Beberapa pemikir mazhab ini, antara lain Friedrich Karl von
Savigny (1779-1861) berasal dari jerman, tokoh ini juga ini dianggap
sebagai pemuka sejarah hukum (bahkan Georges Gurvitch
menyatakan Savigny dan Puhcha adalah peletak dasar mazhab
sejarah ini). Ia berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan
dari kesadaran hukum masyarakat (valksgeist). Yang mana semua
hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan serta bukan berasal
dari pembentukan undang-undang.
Tokoh lain dalam mazhab ini adalah Sir Henry Maine (1822-
1888), ia mengatakan bahwa perkembangan hukum dari status
kontrak yang sejalan dengan perkembangan masyarakat yang mana
masih sederhana kepada masyarakat yang senyatanya sudah modern
12
dan kompleks serta kaidah-kaidah hukum yang ada pada masyarakat
sederhana secara berangsur-angsur akan hilang dan berkembang
kepada kaidah-kaidah hukum sudah moderndan kompleks. Mazhab ini
membangun kajian-kajian adaptif atas masyarakat yang relatif bersifat
statis homogen, dengan masyarakat yang komplek (modern), dinamis dan
relatif heterogen. Sehingga sangat membantu dalam perkembangan
bahkan memprediksi bangunan Sosiologi hukum baik secara teoritis
maupun secara aplikatif. Sehingga apa yang dikatakan Satjipto
Rahardjo bahwa benturan-benturan antara hukum dan negara dengan
masyarakat dengan segala budayanya yang lebih alami memang tidaklah
dapat dihindari, apalgi suatu negara dan bangsa yang sangat majemuk
(seperti Indonesia), makanya agar proses hukum itu tidak dibatasi
sebagai proses hukum, melainkan sebagaimana ditegaskan Satjipto
Rahardjo adalah juga proses sosial.
3.Aliran Utilitarianisme
Prinsip aliran ini adalah bahwa masyarakat bertindak untuk
memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Sebagaimana
yang diungkapkan oleh Jeremy Bentham (1748-1832) yang berpendapat
Bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kerusakan. Tugas Hukum
adalah memelihara kebahagiaan dan mencegah kejahatan. Menurutnya
pemidanaan haruslah bersifat spesifik untuk tiap jenis kejahatan, dan
seberapa besar pidana itu boleh diberikan, hal ini tidak boleh melebihi
jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah timbulnya kejahatan. Yang
menjadi kelemahan teori Bentham ini adalah bahwa ukuran keadilan,
kebahagiaan dan penderitaan itu sendiri diinterpretasikan relatif berbeda
antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Sehingga keadilan dan
penderitaan tersebut tidaklah menjadi wujud yang pasti sama bagi setiap
manusia.3
4.Aliran Sociological Jurisprudence
3
Sukarno Aburaera, Muhadar & Maskun, Filsafat Hukum: Teori dan Praktik, (Depok:
Prenadamedia Grup, 2013) hal. 111.
13
Ajaran-ajaran aliaran Sociological Juriprudence berkembang dan
menjadi popular di Amerika Serikat terutama atas jasa Roscoe Pound
(1870-1964). Roscoe berpendapat, bahwa hukum harus dilihat atau
dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk
memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan tugas dari ilmu hukum
untuk mengembangkan suatu kerangka yang mana kebutuhan-
kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal.
Pound menganjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu
proses (Law in Action) yang dibedakannya dengan hukum tertulis (Law
in The Books). Pembedaan ini dapat diterapkan pada seluruh bidang
hukum, baik hukum subtansif maupun hukum ajektif. Ajarannya
tersebut menonjolkan masalah, apakah hukum yang ditetapkan sesuai
dengan polpola perikelakuan. Ajarannya tersebut dapat diperluas lagi
sehingga mencakup masalah keputusan-keputusan pengadilan serta
pelaksanaannya dan juga antara isi suatu peraturan dengan efek-
efeknya yang nyata. Baik Sosiological Jurisprudencedan Sosiologi Hukum
mempunyai pokok perhatian yang sama. Pound mengakui bahwa
hukum hanyalah merupakan salah satu alat pengendalian sosial,
bahkan hukum selalu menghadapi tantangan dari pertentangan-
pertentangan.4
5. Aliran Realisme Hukum
Aliran ini diprakarsai oleh Karl Liewellyn (1893-1962), Jereme
Frank (1889-1957) dan Justice Oliver Wendell Halmes (1841-1935)
ketiga orang tersebut berasal dari Amerika. Konsep mereka sangat
radikal tentang proses peradilan, dikatakannya bahwa hakim-hakim
tidaklah hanya menentukan hukuman, tetapi bahkan membentuk
hukum. Seorang hakim selalu harus memilih, dia yang menentukan
prinsip-prinsip mana yang dipakai dalam menentukan pemeriksaan di
pengadilan dan pihak-pihak mana yang akan menang dalam suatu
perkara. Sering kali suatu keputusan hakim telah mendahului
4
Ibid, hal. 123
14
penggunaan prinsip-prinsip hukum yang formal. Kemudian konsep
keadilan dirasinalisasikan di dalam suatu pendapat tertulis.
Aliran realisme hukum sangat memperhatikan tentang konsep
keadilan, namun secara ilmiah mereka menyadari bahwa keadilan, atau
hukum yang adil itu sendiri paling tidak sangat sulit ditentukan kalau tidak
dikatakan tak bisa ditetapkan. Sementara itu tugas hukum tidak lebih
hanyalah proses dugaan bahwa apabila seseorang berbuat dan atau
tidak berbuat sesuatu, maka dia akan menerima derita sebagai sanksi
dan atau sebaliknya sesuai dengan proses keputusan yang ditetapkan.5
5
Ibid, hal. 128-129.
15
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan
hal-hal sebagai berikut:
1. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik
antara hukum dengan gejala-gejala social lainnya secara empiris
analitis. ada lahirnya sosiologi hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) disiplin
ilmu, yaitu filsafat hukum, ilmu hukum dan sosiologi yang berorientasi
dibidang hukum.
2. Beberapa pendekatan dalam sosiologi hukum yaitu: a). Pendekatan
Hukum Sebagai Nilai dan b). Pendekatan Hukum Sebagai Institusi.
Adapun aliran-aliran yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi
hukum yaitu: a). Mazhab sejarah, tokohnya Carl Von Savigny (hukum
itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh da berkembang bersama-sama
masyarakat). b). Mazhab utility, tokohnya Jeremy Bentham (hukum itu
harus bermanfaat bagi masyarakat guna mencapai hidup bahagia). c).
Aliran sociological jurisprudence, tokohnya Eugen Ehrlich (hukum
yang dibuat harus sesuai dengan hukum yang hidup di dalam
masyarakat atau living law). d). Aliran pragmatical legal realism,
tokohnya Roscoe Pound (law as a tool of social engineering), Karl
Llewellyn, Jerome Frank, Justice Oliver (hakim-hakim tidak hanya
menemukan huhum akan tetapi bahkan membentuk hukum).
B. Saran
Sebaiknya dalam menghadapi persoalan hukum, bukan hanya
perlu memerhatikan dari segi normatif tapi juga dari segi sosiologisnya,
karena ini merupakan ilmu yang mempelajari hukum dari kacamata social
atau hukum yang nyata terjadi dalam masyarakat. Diharapkan dengan
16
munculnya berbagai aliran-aliran hukum dan berbagai teori-teorinya dapat
membuat kehidupan masyarakat semakin lebih baik dengan hukum.
17
DAFTAR PUSTAKA
Aburaera, Sukarno, dkk. 2013. Filsafat Hukum: Teori dan Praktik. Depok:
Prenadamedia Grup.
Rahardjo, Satjipto. 2009. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis,
Yogyakarta: Genta Publishing.
Rahardjo, Satjipto. 2002. Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan
Pilihan Masalah. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
https://www.academia.edu/38613522 diakses pada 13 April 2023
https://sites.google.com/a/unida.ac.id/gelardwi/pengantar-ilmu-
hukum/sociological-jurisprudence Diakses pada 13 April 2023
http://bentukdanisi.blogspot.co.id/2012/10/mazhab-mazhab-teori-huku-
terkait.html Diakses pada 13 April 2023

More Related Content

What's hot

Resensi buku ilmu kalam
Resensi buku ilmu kalamResensi buku ilmu kalam
Resensi buku ilmu kalam
Hafidzotul Millah
 
Kedudukan Ilmu Tauhid
Kedudukan Ilmu TauhidKedudukan Ilmu Tauhid
Kedudukan Ilmu Tauhid
Zezen Wahyudin
 
Sejarah Perkembangan Psikologi Agama
Sejarah Perkembangan Psikologi AgamaSejarah Perkembangan Psikologi Agama
Sejarah Perkembangan Psikologi Agama
Bhayu Sulistiawan
 
PPT KEBENARAN ILMIAH.pdf
PPT KEBENARAN ILMIAH.pdfPPT KEBENARAN ILMIAH.pdf
PPT KEBENARAN ILMIAH.pdf
SukmaWati130587
 
Masail Fiqhiyah (Aborsi)
Masail Fiqhiyah (Aborsi)Masail Fiqhiyah (Aborsi)
Masail Fiqhiyah (Aborsi)Marhamah Saleh
 
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHAN
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHANPENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHAN
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHAN
Paul SinlaEloE
 
Pemikiran Filsafat Al-Kindi
Pemikiran Filsafat Al-KindiPemikiran Filsafat Al-Kindi
Pemikiran Filsafat Al-Kindi
Pipit Gupitan
 
Filsafat al ghazali dan ibnu rusyd
Filsafat al ghazali dan ibnu rusydFilsafat al ghazali dan ibnu rusyd
Filsafat al ghazali dan ibnu rusyd
Dwi Andriani
 
Munasabah al qur’an
Munasabah al qur’anMunasabah al qur’an
Munasabah al qur’an
Mul Yadi
 
Presentasi Pengantar Masail Fiqhiyah
Presentasi Pengantar Masail FiqhiyahPresentasi Pengantar Masail Fiqhiyah
Presentasi Pengantar Masail FiqhiyahMarhamah Saleh
 
problematika filsafat, epistimologi, ontologi aksiologi
problematika filsafat, epistimologi, ontologi aksiologiproblematika filsafat, epistimologi, ontologi aksiologi
problematika filsafat, epistimologi, ontologi aksiologi
Ltfltf
 
I'jaz Al Qur'an
 I'jaz Al Qur'an I'jaz Al Qur'an
I'jaz Al Qur'an
Annas Sulthon
 
Mutazilah
Mutazilah Mutazilah
Mutazilah
Islamic Studies
 
POWER POINT STUDI ISLAM
POWER POINT STUDI ISLAMPOWER POINT STUDI ISLAM
POWER POINT STUDI ISLAM
AlfinfatihaRahmah
 
Haid, istihadah, nifas, mani, madzi dan wadi
Haid, istihadah, nifas, mani, madzi dan wadiHaid, istihadah, nifas, mani, madzi dan wadi
Haid, istihadah, nifas, mani, madzi dan wadi
Nasruddin Asnah
 
Makalah pendekatan teks studi islam
Makalah pendekatan teks studi islamMakalah pendekatan teks studi islam
Makalah pendekatan teks studi islamRifiani Zemi
 
Implikasi dan implementasi Filsafat Ilmu
Implikasi dan implementasi Filsafat IlmuImplikasi dan implementasi Filsafat Ilmu
Implikasi dan implementasi Filsafat Ilmu
sayid bukhari
 
Makalah sumber hukum islam
Makalah sumber hukum islamMakalah sumber hukum islam
Makalah sumber hukum islam
Muslimatur Rohmah
 

What's hot (20)

Resensi buku ilmu kalam
Resensi buku ilmu kalamResensi buku ilmu kalam
Resensi buku ilmu kalam
 
Kedudukan Ilmu Tauhid
Kedudukan Ilmu TauhidKedudukan Ilmu Tauhid
Kedudukan Ilmu Tauhid
 
Sejarah Perkembangan Psikologi Agama
Sejarah Perkembangan Psikologi AgamaSejarah Perkembangan Psikologi Agama
Sejarah Perkembangan Psikologi Agama
 
Makalah al yakin la yuzalu bi syak
Makalah al yakin la yuzalu bi syakMakalah al yakin la yuzalu bi syak
Makalah al yakin la yuzalu bi syak
 
PPT KEBENARAN ILMIAH.pdf
PPT KEBENARAN ILMIAH.pdfPPT KEBENARAN ILMIAH.pdf
PPT KEBENARAN ILMIAH.pdf
 
Masail Fiqhiyah (Aborsi)
Masail Fiqhiyah (Aborsi)Masail Fiqhiyah (Aborsi)
Masail Fiqhiyah (Aborsi)
 
Model penelitian agama
Model penelitian agamaModel penelitian agama
Model penelitian agama
 
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHAN
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHANPENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHAN
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHAN
 
Pemikiran Filsafat Al-Kindi
Pemikiran Filsafat Al-KindiPemikiran Filsafat Al-Kindi
Pemikiran Filsafat Al-Kindi
 
Filsafat al ghazali dan ibnu rusyd
Filsafat al ghazali dan ibnu rusydFilsafat al ghazali dan ibnu rusyd
Filsafat al ghazali dan ibnu rusyd
 
Munasabah al qur’an
Munasabah al qur’anMunasabah al qur’an
Munasabah al qur’an
 
Presentasi Pengantar Masail Fiqhiyah
Presentasi Pengantar Masail FiqhiyahPresentasi Pengantar Masail Fiqhiyah
Presentasi Pengantar Masail Fiqhiyah
 
problematika filsafat, epistimologi, ontologi aksiologi
problematika filsafat, epistimologi, ontologi aksiologiproblematika filsafat, epistimologi, ontologi aksiologi
problematika filsafat, epistimologi, ontologi aksiologi
 
I'jaz Al Qur'an
 I'jaz Al Qur'an I'jaz Al Qur'an
I'jaz Al Qur'an
 
Mutazilah
Mutazilah Mutazilah
Mutazilah
 
POWER POINT STUDI ISLAM
POWER POINT STUDI ISLAMPOWER POINT STUDI ISLAM
POWER POINT STUDI ISLAM
 
Haid, istihadah, nifas, mani, madzi dan wadi
Haid, istihadah, nifas, mani, madzi dan wadiHaid, istihadah, nifas, mani, madzi dan wadi
Haid, istihadah, nifas, mani, madzi dan wadi
 
Makalah pendekatan teks studi islam
Makalah pendekatan teks studi islamMakalah pendekatan teks studi islam
Makalah pendekatan teks studi islam
 
Implikasi dan implementasi Filsafat Ilmu
Implikasi dan implementasi Filsafat IlmuImplikasi dan implementasi Filsafat Ilmu
Implikasi dan implementasi Filsafat Ilmu
 
Makalah sumber hukum islam
Makalah sumber hukum islamMakalah sumber hukum islam
Makalah sumber hukum islam
 

Similar to TUGAS MAKALAH SOSHUM KARISMA SULASTRI.pdf

Law Sociology
Law SociologyLaw Sociology
Law Sociology
RiskyAminAlQadry
 
Makalah sosiologi hukum vika
Makalah sosiologi hukum vikaMakalah sosiologi hukum vika
Makalah sosiologi hukum vika
muel sihombing
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
IqbaalKamalludin1
 
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).pptMATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
KukuhDt
 
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)Sosiologi hukum (soerjono soekanto)
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)R Maulana
 
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realismLatar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Isnaldi Utih
 
Presentasi sosiologi hukum
Presentasi sosiologi hukumPresentasi sosiologi hukum
Presentasi sosiologi hukumRoy Punk
 
PPT SOSIOLOGI HUKUM.pptx
PPT SOSIOLOGI HUKUM.pptxPPT SOSIOLOGI HUKUM.pptx
PPT SOSIOLOGI HUKUM.pptx
FiaHarleni
 
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisiplinerKebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
Universitas Gadjah Mada-Yogyakarta, Indonesia
 
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.pptBAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
asifsardari
 
penyebab manusia menaati hukum
penyebab manusia menaati hukumpenyebab manusia menaati hukum
penyebab manusia menaati hukum
mochammad fathor rosi
 
Budaya hukum dan implikasinya terhadap pembangunan hukum nasional
Budaya hukum dan implikasinya terhadap pembangunan hukum nasionalBudaya hukum dan implikasinya terhadap pembangunan hukum nasional
Budaya hukum dan implikasinya terhadap pembangunan hukum nasional
Muh Sudirman Sesse Albone
 
---------- PENGANTAR ILMU HUKUM --------
---------- PENGANTAR ILMU HUKUM ------------------ PENGANTAR ILMU HUKUM --------
---------- PENGANTAR ILMU HUKUM --------
rivaldotobing08
 
Sosiologi Hukum
Sosiologi HukumSosiologi Hukum
Sosiologi Hukum
Selancar Info
 
Materi kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIP
Materi kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIPMateri kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIP
Materi kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIPNur Fitriana Damayanti
 
Materi kuliah Antropologi Hukum
Materi kuliah Antropologi HukumMateri kuliah Antropologi Hukum
Materi kuliah Antropologi Hukum
Nur Fitrianna Damayanti
 
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCESOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
Dian Oktavia
 

Similar to TUGAS MAKALAH SOSHUM KARISMA SULASTRI.pdf (20)

Law Sociology
Law SociologyLaw Sociology
Law Sociology
 
Makalah sosiologi hukum vika
Makalah sosiologi hukum vikaMakalah sosiologi hukum vika
Makalah sosiologi hukum vika
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).pptMATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
 
Hukum non doktrinal
Hukum non doktrinalHukum non doktrinal
Hukum non doktrinal
 
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)Sosiologi hukum (soerjono soekanto)
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)
 
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realismLatar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
 
Presentasi sosiologi hukum
Presentasi sosiologi hukumPresentasi sosiologi hukum
Presentasi sosiologi hukum
 
PPT SOSIOLOGI HUKUM.pptx
PPT SOSIOLOGI HUKUM.pptxPPT SOSIOLOGI HUKUM.pptx
PPT SOSIOLOGI HUKUM.pptx
 
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisiplinerKebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
 
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.pptBAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
 
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan InterdisiplinerKebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
 
penyebab manusia menaati hukum
penyebab manusia menaati hukumpenyebab manusia menaati hukum
penyebab manusia menaati hukum
 
Budaya hukum dan implikasinya terhadap pembangunan hukum nasional
Budaya hukum dan implikasinya terhadap pembangunan hukum nasionalBudaya hukum dan implikasinya terhadap pembangunan hukum nasional
Budaya hukum dan implikasinya terhadap pembangunan hukum nasional
 
Antropologi hukum umk cabang raha
Antropologi hukum umk cabang rahaAntropologi hukum umk cabang raha
Antropologi hukum umk cabang raha
 
---------- PENGANTAR ILMU HUKUM --------
---------- PENGANTAR ILMU HUKUM ------------------ PENGANTAR ILMU HUKUM --------
---------- PENGANTAR ILMU HUKUM --------
 
Sosiologi Hukum
Sosiologi HukumSosiologi Hukum
Sosiologi Hukum
 
Materi kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIP
Materi kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIPMateri kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIP
Materi kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIP
 
Materi kuliah Antropologi Hukum
Materi kuliah Antropologi HukumMateri kuliah Antropologi Hukum
Materi kuliah Antropologi Hukum
 
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCESOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
 

Recently uploaded

ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
MunirMisbah1
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
Adhi Setyowibowo
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
intelkejarimimika07
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 

Recently uploaded (16)

ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 

TUGAS MAKALAH SOSHUM KARISMA SULASTRI.pdf

  • 1. 1 TUGAS MAKALAH SOSIOLOGI HUKUM “PENGERTIAN, PENDEKATAN, DAN ALIRAN-ALIRAN SOSIOLOGI HUKUM” DISUSUN OLEH: NAMA : KARISMA SULASTRI NIM : B012222090 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN 2023
  • 2. 2 KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr. Wb Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah Sosiologi Hukum yang berjudul “Pengertian, Pendekatan, dan Aliran-Aliran Sosiologi Hukum” dengan baik dan tepat waktu. Makalah ini disusun untuk membantu mengembangkan kemampuan pemahaman pembaca terhadap pengertian sosiologi hukum, pendekatan dalam sosiologi hukum, dan apa saja aliran-aliran yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum. Pemahaman tersebut dapat dipahami melalui pendahuluan, pembahasan masalah, serta penarikkan garis kesimpulan dalam makalah ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada segala pihak yang berkontribusi dalam membentu penulis menyusun makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Saran, kritik dan masukan sangat penulis harapkan dari seluruh pihak dalam proses membangun mutu makalah ini. Makassar, 14 April 2023 Penulis
  • 3. 3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................................................ 2 DAFTAR ISI....................................................................................................................... 3 BAB I .................................................................................................................................. 4 PENDAHULUAN .............................................................................................................. 4 A. LATAR BELAKANG MASALAH......................................................................... 4 B. RUMUSAN MASALAH ........................................................................................ 5 C. TUJUAN ................................................................................................................. 5 BAB II................................................................................................................................. 6 PEMBAHASAN................................................................................................................. 6 A. SOSIOLOGI HUKUM........................................................................................... 6 B. PENDEKATAN & ALIRAN SOSIOLOGI HUKUM ........................................... 9 BAB III.............................................................................................................................. 15 PENUTUP ....................................................................................................................... 15 A. Kesimpulan.......................................................................................................... 15 B. Saran.................................................................................................................... 15 DAFTAR PUSTAKA....................................................................................................... 17
  • 4. 4 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG MASALAH Filsafat hukum sebagai bagian dari disiplin hukum, telah memiliki tradisi yang lama dan telah di kembangkan oleh ahli-ahli pemikir yang tersohor. Filsafat hukum tersebut terutama berusaha menghayati arti dan hakikat hukum, telah banyak mengahasilkan pemikiran-pemikiran yang berguna. Akan tetapi tidak dapat disangkal, bahwa hasil-hasil dari pemikir tadi tidak semuanya dapat dijadikan pegangan. Hal ini disebabkan karena timbulnya usaha-usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah hukum itu, apakah keadilan, apakah hukum yang tidak baik dapat dinamakan hukum. Dalam usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang arti hukum seringkali dikemukakan bagaimana hukum itu seharusnya. Bagi mereka yang menelaah masyarakat secara empiris, hal itu sangat sulit untuk diterima karena fakta harus dipisahkan degan keadaan yang seharusnya terjadi. Namun demikian hal ini bukan berarti hasil-hasil pemikiran tersebut sama sekali tidak berpengaruh terhadap perkembangan sosiologi hukum. Sosilogi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli pemikir, baik di bidang filsafat (hukum), ilmu sosiologi. Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Alam pikiran manusia dalam dunia sosial ditentukan oleh prinsip hubungan timbal balik dalam memberi dan menerima, sehingga tampak jelas bahwa manusia menciptakan dunia sosial pada hakekatnya justru akan memperbudak mereka sendiri dan manusia memelihara kapasitas untuk mengubah dunia sosial yang membelenggu mereka sendiri. Pada
  • 5. 5 hakikatnya, hal ini merupakan objek yang menyentuh dari aspek sosiologi hukum, atau aspek sosial masyarakat oleh karena tak ada keragu-raguan lagi bahwa suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial dimana sistem hukum tadi merupakan bagiannya. Dalam berbagai disiplin ilmu yang ada sudah barang tentu terdapat pendekatan yang dipakai guna mencapai tujuan dari disiplin ilmu tersebut. Pendekatan dipergunakan untuk mempermudah mengkonstruksi struktur pemahaman, dengan memperhatikan ruang lingkup serta objek yang ingin dipahami. Sosiologi hukum sebagai salah satu disiplin ilmu juga tentu saja memiliki hal tersebut, selain itu sosiologi hukum juga mempunyai beberapa aliran yang mempengaruhi pembentukannya. B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Apa yang dimaksud dengan sosiologi hukum? 2. Bagaimanakah pendekatan dan aliran-aliran yang mempengaruhi pembentukan sosiologi hukum? C. TUJUAN Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka makalah ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui Apa yang dimaksud dengan sosiologi hukum. 2. Mengetahui pendekatan dan aliran-aliran yang mempengaruhi pembentukan sosiologi hukum.
  • 6. 6 BAB II PEMBAHASAN A. SOSIOLOGI HUKUM Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala social lainnya secara empiris analitis. ada lahirnya sosiologi hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) disiplin ilmu, yaitu filsafat hukum, ilmu hukum dan sosiologi yang berorientasi dibidang hukum. 1. Filsafat hukum Konsep yang dilahirkan oleh aliran positivisme (Hans Kelsen) yaitu “stufenbau des recht” atau hukum bersifat hirarkis artinya hukum itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya. Dimana urutannya yaitu : a. Grundnorm (dasar sosial daripada hukum) b. Konstitusi c. Undang-undang dan kebiasaan d. Putusan badan pengadilan 2. Ilmu Hukum Yang mendukung ilmu sosiologi hukum adalah ilmu hukum yang menganggap bahwa hukum itu adalah gejala sosial. Sosiologi dan ilmu hukum mempunyai kaitan. Jika ilmu hukum hanya memandang hukum dari segi normatif saja yaitu perundang-undangan atau perintah penguasa. Maka sosiologi hukum memandang hukum adalah gejala social yang ada di dalam masyarakat. 3. Sosiologi yang berorientasi di bidang hukum Menurut Emile Durkhain mengungkapkan bahwa dalam masyarakat selalu ada solideritas social yang meliputi :
  • 7. 7  Solideritas social mekanis yaitu terdapat dalam masyarakat sederhana dimana kaidah hukumnya bersifat represif (yang diasosiasikan dalam hukum pidana)  Solideritas social organis yaitu terdapat dalam masyarakat modern dimana kaidah hukumnya bersifat restitutif (yang diasosiasikan dalam hukum perdata).  Max Weber dengan teori ideal type, mengungkapkan bahwa hukum meliputi :  Irasionil materil (pembentuk undang-undang mendasarkan keputusan-keputusannya semata-mata pada nilai-nilai emosional tanpa menunjuk pada suatu kaidahpun)  Irasionil formal (pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman pada kaidah-kaidah diluar akan, oleh karena didasarkan pada wahyu atau ramalan)  Rasional materil (keputusan-keputusan para pembentuk undang-undnag dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci, kebijaksanaan-kebijaksanaan penguasa atau ideologi)  Rasional formal (hukum dibentuk semata-mata atas dasar konsep-konsep abstrak dari ilmu hukum) Konsep-Konsep Sosiologi Hukum 1. Hukum Berfungsi Sebagai Sarana Social Control (Pengendalian Sosial) Hukum sebagai social control : kepastian hukum, dalam artian UU yang dilakukan benar-benar terlaksana oleh penguasa, penegak hukum. Fungsinya masalah penginterasian tampak menonjol, dengan terjadinya perubahan perubahan pada faktor tersebut di atas, hukum harus menjalankan usahanya sedemikian rupa sehingga konflik-konflik serta kepincangan-kepincangan yang mungkin timbul tidak mengganggu ketertiban serta produktivitas masyarakat Pengendalian sosial adalah upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat.
  • 8. 8 Maksudnya adalah hukum sebagai alat memelihara ketertiban dan pencapaian keadilan. Pengendalian sosial mencakup semua kekuatan- kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Hukum merupakan sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari perbuatan dan ancaman yang membahayakan dirinya dan harta bendanya. 2. Hukum Berfungsi Sebagai Sarana Social Engineering Hukum dapat bersifat sosial engineering : merupakan fungsi hukum dalam pengertian konservatif, fungsi tersebut diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk dalam masyarakat yang sedang mengalami pergolakan dan pembangunan. Mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial yang menganut teori imperative tentang fungsi hukum. Hal ini dimaksudkan dalam rangka memperkenalkan lembaga- lembaga hukum modern untuk mengubah alam pikiran masyarakat yang selama ini tidak mengenalnya, sebagai konsekuensi Negara sedang membangun, yang kaitannya menuju modernisasi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Maksudnya adalah hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional/modern. 3. Wibawa Hukum Melemahnya wibawa hukum menurut O. Notohamidjoyo, diantaranya karena hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial bukan hukum, norma-norma hukum belum sesuai dengan norma-norma sosial yang bukan hukum, tidak ada kesadaran hukum dan kesadaran norma yang semestinya, pejabat-pejabat hukum yang tidak sadar akan kewajibannya untuk memelihara hukum Negara, adanya kekuasaan dan wewenang, ada paradigma hubungan timbal balik antara gejala sosial lainnya dengan hukum.
  • 9. 9 B. PENDEKATAN & ALIRAN SOSIOLOGI HUKUM 1. Pendekatan Sosiologi Hukum a. Pendekatan Hukum Sebagai Nilai Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti, bahwa kehadirannya untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Eksistensi dan kemampuan hukum lalu diukur seberapa jauh ia telah mewujudkan keadilan tersebut. Dengan demikian, moral keadilan telah menjadi dasar untuk mensahkan kehadiran dan bekerjanya hukum.1 Dalam buku Sosiologi karangan Satjipto Raharjo dikemukakan keberatan Donald Black, seorang Sosiolog Hukum Amerika terkemuka yang sama sekali menolak untuk membicarakan nilai-nilai, sebab Sosiologi Hukum seharusnya konsisten sebagai ilmutentang fakta, jadi sesatu itu harus berdasarkan pada apa yang dapat diamati dan dikualifikasikan. b. Pendekatan Hukum Sebagai Institusi Dalam Sosiologi Hukum, institusi adalah suatu sistem hubungan sosial yang menciptakan keteraturan dengan mendefenisikan dan membagikan peran-peran yang saling berhubungan di dalam institusi. Para pihak dalam institusi menempati dan menjalankan perannya masing-masing, sehingga mengetahui apa yang diharapkan orang darinya dan apa yang dapat diharapkannya dari orang lain. Institusi menjadikan usaha untuk menghadapi tuntutan-tuntutan dasar dalam kehidupan tersebut berlangsung tertib, berkesinambungan dan bertahan lama (enduring). keadaan yang demikian itu dimungkinkan, karena institusi memuat peraturan, prosedur dan praksis. Institusi tersusun dari (1) nilai, (2) kaidah, (3) peran dan (4) organisasi. Institusionalisasi adalah usaha untuk membuat institusi menjadi mapan. Persoalan yang dihadapi negara berkembang pada umumnya 1 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) hal. 66.
  • 10. 10 adalah bagaimana membuat hukum itu memiliki otoritas yang cukup agar mampu menjalankan fungsinya dengan baik.2 2. Aliran yang Mempengaruhi Pembentukan Sosiologi Hukum a. Mazhab Formalitas Tokoh terpenting dalam mazhab ini adalah Jhon Austin (1790- 1859), ia mengatakan bahwa: hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasan tertinggi (law is command of the lawgivers), atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah perintah yang dibebankan untuk mengatur mahluk berfikir, perintah mana yang dilakukan oleh mahluk berfikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Austin menganggap hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup dan karena ajarannya dinamakan Analitical Jurisprudence. Ajaran Austin kurang/tidak memberi tempat bagi hukum yang hidup dalam masyarakat. Austin membagi hukum dalam 2 (dua) bagian: 1) Hukum yang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia 2) Hukum yang dibuat dan disusun oleh manusia, hukum ini terbagi lagi menjadi 2 (dua) bagian:  Hukum yang sebenarnya; hukum yang tepat disebut sebagai hukum, jenis hukum ini disebut juga sebagai hukum positif. Hukum yang sebenarnya mengandung: perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Hukum yang sebenarnya terbagi dua yaitu Hukum yang dibuat oleh penguasa seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain. Serta hukum yang dibuat atau disusun oleh rakyat secara individual yang dipergunakan untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya, misalnya: hak kurator terhadap badan/orang dalam kuratele 2 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002) hal. 83-84.
  • 11. 11 atau hak wali terhadap orang yang berada dibawah perwalian.  Hukum yang tidak sebenarnya; adalah bukan hukum yang merupakan hukum yang secara langsung berasal dari penguasa, tetapi peraturan-peraturan yang berasal dari perkumpulan-perkumpulan atau badan-badan tertentu. b. Mazhab Sejarah dan Kebudayaan Mazhab sejarah dan kebudayaan ini adalah senyatanya mempunyai pemikiran yang bertentangan dengan mazhab formalisme. Dalam hal ini mazhab sejarah dan kebudayaan menekankan bahwasanya hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan dimana hukum tersebut timbul. Munculnya aliran sejarah setidaknya dilatar belakangi oleh tiga hal : 1) Rasionalisme abad XVIII yang didasarkan pada hukum alam yang dipandang tidak memperhatikan fakta sejarah. 2) Semangat revolusi Perancis yang menentang tradisi dan lebih mengutamakan rasio. 3) Adanya larangan penafsiran oleh hakim karena undang-undang dipandang telah dapat memecahkan semua masalah hukum. Beberapa pemikir mazhab ini, antara lain Friedrich Karl von Savigny (1779-1861) berasal dari jerman, tokoh ini juga ini dianggap sebagai pemuka sejarah hukum (bahkan Georges Gurvitch menyatakan Savigny dan Puhcha adalah peletak dasar mazhab sejarah ini). Ia berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (valksgeist). Yang mana semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan serta bukan berasal dari pembentukan undang-undang. Tokoh lain dalam mazhab ini adalah Sir Henry Maine (1822- 1888), ia mengatakan bahwa perkembangan hukum dari status kontrak yang sejalan dengan perkembangan masyarakat yang mana masih sederhana kepada masyarakat yang senyatanya sudah modern
  • 12. 12 dan kompleks serta kaidah-kaidah hukum yang ada pada masyarakat sederhana secara berangsur-angsur akan hilang dan berkembang kepada kaidah-kaidah hukum sudah moderndan kompleks. Mazhab ini membangun kajian-kajian adaptif atas masyarakat yang relatif bersifat statis homogen, dengan masyarakat yang komplek (modern), dinamis dan relatif heterogen. Sehingga sangat membantu dalam perkembangan bahkan memprediksi bangunan Sosiologi hukum baik secara teoritis maupun secara aplikatif. Sehingga apa yang dikatakan Satjipto Rahardjo bahwa benturan-benturan antara hukum dan negara dengan masyarakat dengan segala budayanya yang lebih alami memang tidaklah dapat dihindari, apalgi suatu negara dan bangsa yang sangat majemuk (seperti Indonesia), makanya agar proses hukum itu tidak dibatasi sebagai proses hukum, melainkan sebagaimana ditegaskan Satjipto Rahardjo adalah juga proses sosial. 3.Aliran Utilitarianisme Prinsip aliran ini adalah bahwa masyarakat bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jeremy Bentham (1748-1832) yang berpendapat Bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kerusakan. Tugas Hukum adalah memelihara kebahagiaan dan mencegah kejahatan. Menurutnya pemidanaan haruslah bersifat spesifik untuk tiap jenis kejahatan, dan seberapa besar pidana itu boleh diberikan, hal ini tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah timbulnya kejahatan. Yang menjadi kelemahan teori Bentham ini adalah bahwa ukuran keadilan, kebahagiaan dan penderitaan itu sendiri diinterpretasikan relatif berbeda antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Sehingga keadilan dan penderitaan tersebut tidaklah menjadi wujud yang pasti sama bagi setiap manusia.3 4.Aliran Sociological Jurisprudence 3 Sukarno Aburaera, Muhadar & Maskun, Filsafat Hukum: Teori dan Praktik, (Depok: Prenadamedia Grup, 2013) hal. 111.
  • 13. 13 Ajaran-ajaran aliaran Sociological Juriprudence berkembang dan menjadi popular di Amerika Serikat terutama atas jasa Roscoe Pound (1870-1964). Roscoe berpendapat, bahwa hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan tugas dari ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka yang mana kebutuhan- kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal. Pound menganjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses (Law in Action) yang dibedakannya dengan hukum tertulis (Law in The Books). Pembedaan ini dapat diterapkan pada seluruh bidang hukum, baik hukum subtansif maupun hukum ajektif. Ajarannya tersebut menonjolkan masalah, apakah hukum yang ditetapkan sesuai dengan polpola perikelakuan. Ajarannya tersebut dapat diperluas lagi sehingga mencakup masalah keputusan-keputusan pengadilan serta pelaksanaannya dan juga antara isi suatu peraturan dengan efek- efeknya yang nyata. Baik Sosiological Jurisprudencedan Sosiologi Hukum mempunyai pokok perhatian yang sama. Pound mengakui bahwa hukum hanyalah merupakan salah satu alat pengendalian sosial, bahkan hukum selalu menghadapi tantangan dari pertentangan- pertentangan.4 5. Aliran Realisme Hukum Aliran ini diprakarsai oleh Karl Liewellyn (1893-1962), Jereme Frank (1889-1957) dan Justice Oliver Wendell Halmes (1841-1935) ketiga orang tersebut berasal dari Amerika. Konsep mereka sangat radikal tentang proses peradilan, dikatakannya bahwa hakim-hakim tidaklah hanya menentukan hukuman, tetapi bahkan membentuk hukum. Seorang hakim selalu harus memilih, dia yang menentukan prinsip-prinsip mana yang dipakai dalam menentukan pemeriksaan di pengadilan dan pihak-pihak mana yang akan menang dalam suatu perkara. Sering kali suatu keputusan hakim telah mendahului 4 Ibid, hal. 123
  • 14. 14 penggunaan prinsip-prinsip hukum yang formal. Kemudian konsep keadilan dirasinalisasikan di dalam suatu pendapat tertulis. Aliran realisme hukum sangat memperhatikan tentang konsep keadilan, namun secara ilmiah mereka menyadari bahwa keadilan, atau hukum yang adil itu sendiri paling tidak sangat sulit ditentukan kalau tidak dikatakan tak bisa ditetapkan. Sementara itu tugas hukum tidak lebih hanyalah proses dugaan bahwa apabila seseorang berbuat dan atau tidak berbuat sesuatu, maka dia akan menerima derita sebagai sanksi dan atau sebaliknya sesuai dengan proses keputusan yang ditetapkan.5 5 Ibid, hal. 128-129.
  • 15. 15 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala social lainnya secara empiris analitis. ada lahirnya sosiologi hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) disiplin ilmu, yaitu filsafat hukum, ilmu hukum dan sosiologi yang berorientasi dibidang hukum. 2. Beberapa pendekatan dalam sosiologi hukum yaitu: a). Pendekatan Hukum Sebagai Nilai dan b). Pendekatan Hukum Sebagai Institusi. Adapun aliran-aliran yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum yaitu: a). Mazhab sejarah, tokohnya Carl Von Savigny (hukum itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh da berkembang bersama-sama masyarakat). b). Mazhab utility, tokohnya Jeremy Bentham (hukum itu harus bermanfaat bagi masyarakat guna mencapai hidup bahagia). c). Aliran sociological jurisprudence, tokohnya Eugen Ehrlich (hukum yang dibuat harus sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat atau living law). d). Aliran pragmatical legal realism, tokohnya Roscoe Pound (law as a tool of social engineering), Karl Llewellyn, Jerome Frank, Justice Oliver (hakim-hakim tidak hanya menemukan huhum akan tetapi bahkan membentuk hukum). B. Saran Sebaiknya dalam menghadapi persoalan hukum, bukan hanya perlu memerhatikan dari segi normatif tapi juga dari segi sosiologisnya, karena ini merupakan ilmu yang mempelajari hukum dari kacamata social atau hukum yang nyata terjadi dalam masyarakat. Diharapkan dengan
  • 16. 16 munculnya berbagai aliran-aliran hukum dan berbagai teori-teorinya dapat membuat kehidupan masyarakat semakin lebih baik dengan hukum.
  • 17. 17 DAFTAR PUSTAKA Aburaera, Sukarno, dkk. 2013. Filsafat Hukum: Teori dan Praktik. Depok: Prenadamedia Grup. Rahardjo, Satjipto. 2009. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing. Rahardjo, Satjipto. 2002. Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah. Surakarta: Muhammadiyah University Press. https://www.academia.edu/38613522 diakses pada 13 April 2023 https://sites.google.com/a/unida.ac.id/gelardwi/pengantar-ilmu- hukum/sociological-jurisprudence Diakses pada 13 April 2023 http://bentukdanisi.blogspot.co.id/2012/10/mazhab-mazhab-teori-huku- terkait.html Diakses pada 13 April 2023