SlideShare a Scribd company logo
PENGANTAR ILMU HUKUM 1
Pertemuan 1
Dosen
IR.SA.WIRAGUNA, SH., MH., MM.
PENGANTAR
ILMU HUKUM
( PIH )
TATA TERTIB
DI KELAS
1. KELAS HARUS TERTIB, TENANG & SANTUN
2. ALAT KOMUNIKASI/HP DI SENYAPKAN, DILARANG MENERIMA
PANGGILAN HP DISAAT PELAJARAN BERLANGSUNG
3. BERPARTISIPASI AKTIF
PENGANTAR ILMU HUKUM 2
SYARAT KELULUSAN
BOBOT NILAI
1. KEHADIRAN : 10 % (Max 3 X Absen/tidak hadir)
2. TUGAS : 20 %
3. UTS : 30 %
4. UAS : 40 %
PENGANTAR ILMU HUKUM 3
LITERATUR
&
BUKU BACAAN
BUKU
1. PENGANTAR ILMU HUKUM (Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja,SH.,
LLM, Dr. B. ARIEF SIDHARTA.SH.)
2. ILMU HUKUM (Prof. Dr. SATJIPTO,SH RAHARDJO.SH.)
3. PENGANTAR ILMU HUKUM ( Dr. SOEDJONO DIRDJOSISWORO,SH.)
4. DLL
PENGANTAR ILMU HUKUM 4
PENGERTIAN
DAN DEFINISI
Definisi Ilmu
Ilmu diartikan sebagai pengetahuan
tentang suatu bidang yang disusun
secara bersistem menurut metode
tertentu, yang dapat digunakan untuk
menerangkan gejala tertentu di bidang
(pengetahuan)
PENGANTAR ILMU HUKUM 5
Definisi Hukum
Sampai saat ini definisi hukum belum di
sepakati oleh para ahli hukum. Mengetahui
dan memahami hukum sebagai suatu ilmu
tampaknya agak sulit tanpa memahami
definisi hukum itu sendiri, sebagai objek dari
ilmu hukum. Belum adanya kesepakatan
para ilmuwan hukum, karena terdapat
kesulitan dalam mendefinisikan atau
memberikan pengertian hukum
PENGANTAR ILMU HUKUM 6
Definisi Hukum
LATAR BELAKANG PENULISAN
PENGANTAR ILMU HUKUM
Istilah Pengantar Ilmu Hukum (PIH) pertama kali
dipergunakan oleh Perguruan Tinggi Gajah Mada di
Yogyakarta yg didirikan pada tgl.13 Maret 1946.
Istilah tersebut merupakan terjemahan dari Bahasa
Belanda: “Inleidingtot de Rechtswetenschap” yang
digunakan sejak tahun 1924 oleh Rechts Hoge-School
di Jakarta.
PENGANTAR ILMU HUKUM 7
PENGANTAR ILMU HUKUM
Pengantar Ilmu Hukum (PIH) kerap kali oleh dunia
studi hukum dinamakan “Encyclopaedia Hukum”,
yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar
(introduction atau inleiding) dalam mempelajari
ilmu hukum. Dapat pula dikatakan bahwa PIH
merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut
dalam studi hukum yang mempelajari pengertian-
pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi-
sendi utama ilmu hukum.
PENGANTAR ILMU HUKUM 8
PIH
Merupakan Pengantar untuk
Mempelajari Hukum
 Tidak menunjuk pada suatu sistem hukum
tertentu.
 Mempelajari tentang tujuan hukum.
 Mempelajari tentang pengertian hak dan
kewajiban.
 Mempelajari tentang pengertian-pengertian dalam
hukum.
 Mempelajari tentang sumber-sumber hukum.
 Mempelajari tentang aneka sistem hukum yang ada
dalam masyarakat.
PENGANTAR ILMU HUKUM 9
PENGANTAR ILMU HUKUM 10
Pengertian Dasar
Dalam Ilmu Hukum
Subjek Hukum
Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut
hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki)
hak dan kewajiban. Subjek hukum ini, dalam kasus
ilmu hukum disebut juga “orang” atau pendukung
hak dan kewajiban. Dengan demkian, subjek
hukum memiliki kewenangan untuk bertindak
menurut tata cara yang ditentukan atau
dibenarkan.
Objek Hukum
Objek hukum adalah segala sesutu yang
bermanfaat bagi subjek hukum, dan
dapat menjadi objek hukum suatu
hubungan hukum. Menurut
istilah objek hukum juga bisa disebut
benda atau barang.
PENGANTAR ILMU HUKUM 11
Sumber, Tujuan
dan Fungsi Hukum
Sumber
Para ahli membedakan sumber hukum ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu
Sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti
formal.
Sumber Hukum dalam arti material, yaitu: suatu keyakinan/ perasaan
hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum.
Dengan demikian keyakinan/ perasaan hukum individu (selaku anggota
masyarakat) dan juga pendapat umum yang merupakan faktor-faktor
yang dapat mempengaruh Pembentukannya
Sedangkan sumber hukum dalam arti Formal, yaitu: bentuk atau
kenyataan dimana kita dapat menemukan hukum yang berlaku. Jadi
karena bentuknya itulah yang menyebabkan hukum berlaku umum,
diketahui, dan ditaati
PENGANTAR ILMU HUKUM 12
•Undang-undang
•Kebiasaan atau hukum tak tertulis
•Yurisprudensi
•Traktat
•Doktrin
PENGANTAR ILMU HUKUM 13
Sumber Hukum Dalam Arti Formal
Ruang lingkup
Ilmu Hukum
 Ilmu Hukum mencakup dan membicarakan
segala hal yang berhubungan dengan hukum.
Karena luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu
hukum, ada orang yang pendapat bahwa
“batas-batasnya tidak bisa ditentukan”.
 Ilmu Hukum tidak mempersoallan suatu
tatanan hukum tertentu yang berlaku di suatu
negara (ius constitutum).
PENGANTAR ILMU HUKUM 14
Tujuan
mempelajari hukum
Mempelajari asas-asas yang pokok dari
hukum.
Mempelajari sistem formal dari hukum.
Mempelajari konsepsi-konsepsi hukum dan
arti fungsionalnya dalam masyarakat.
Mempelajari kepentingan-kepentingan
sosial apa saja yang dilindungi oleh hukum.
PENGANTAR ILMU HUKUM 15
Lanjutan………..Tujuan mempelajari hukum
Ingin mengetahui tentang apa sesungguhnya hukum
itu, dari mana dia datang/muncul, apa yang
dilakukannya dan dengan cara-cara/sarana-sarana apa
ia melakukan hal itu.
Mempelajari tentang apakah keadilan itu dan
bagaimana ia diwujudkan melalui hukum.
Mempelajari tentang perkembangan hukum (apakah
sejak dari dulu hukum itu sama dengan yang kita kenal
sekarang)
PENGANTAR ILMU HUKUM 16
Lanjutan……….Tujuan mempelajari hukum
Mempelajari pemikiran-pemikiran orang
mengenai hukum sepanjang masa.
Mempelajari bagaimana sesungguhnya
kedudukan hukum itu dalam masyarakat.
Kerterkaitan hukum dengan sub-sub sistem lain
dalam masyarkat.
Bagaimanakah sifat-sifat atau karakteristik ilmu
hukum itu?
PENGANTAR ILMU HUKUM 17
Fungsi Hukum
Menurut Rusli Effendy dkk fungsi hukum sebagai
berikut :
Fungsinya yang pasif yang hanya untuk menjaga
status quo. Fungsi ini disebut “sarana sosial
Kontrol”.
Fungsinya yang aktif yang merombak tatanan yang
telah ada menuju suatu keadaan yang dicita-
citakan. Fungsi ini dikenal sebagai “law is tool of
social engneering”, atau fungsi hukum sebagai alat
perekayasa sosial.
PENGANTAR ILMU HUKUM 18
Jurisprudence merupakan suatu disiplin yang
bersifat sui generis*)
Ilmu hukum tidak tergolong atau bukan
merupakan suatu kajian yang bersifat empirik
maupun evaluatif (seperti dlm filsafat).
Jurisprudence bukan semata-mata studi tentang
hukum melainkan lebih dari itu, yaitu studi
tentang sesuatu mengenai hukum .
Ilmu hukum sebagai ilmu sui generis artinya ilmu
hukum merupakan ilmu jenis sendiri.
PENGANTAR ILMU HUKUM 19
Disiplin Hukum
 Disiplin adalah sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala-gejala yang
dihadapi. Disiplin dapat dibedakan antara :
 (1) disiplin analitis ( yang menganalisis, memahami serta menjelaskan)
 (2) disiplin preskriptif (yang menentukan apakah yang seyogyanya atau
seharusnya dilakukan).
 Sebagai sistem ajaran, disiplin hukum merupakan sistim ajaran yang :
 (1) menentukan apakah yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan
(preskriptif)
 (2) yang senyatanya dilakukan (deskriptif) di dalam hidup.
 Disiplin Hukum mencakup: (1) ilmu-ilmu hukum, (2) politik hukum dan (3)
filsafat hukum.
PENGANTAR ILMU HUKUM 20
Kaidah Hukum dan
kaidah-kaidah yang lain
Kaidah aspek hidup pribadi terdiri dari:
◦ Kaidah Kepercayaan;
◦ Kaidah Kesusilaan.
Kaidah aspek hidup antar pribadi terdiri
dari:
◦ Kaidah Kesopanan/Sopan santun;
◦ Kaidah Hukum
PENGANTAR ILMU HUKUM 21
Kaidah Kepercayan
Kaidah kepercayaan ditujukan terhadap
kewajiban manusia kepada Tuhan dan kepada
dirinya sendiri.
Sumber atau asal kaidah ini adalah ajaran-
ajaran kepercayaan atau agama yang diyakini
sebagai parintah Tuhan.
Pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah ini
akan memperoleh sanksi dari Tuhan
PENGANTAR ILMU HUKUM 22
Kaidah Kesusilan
Kaidah Kesusilaan ditujukan kepada manusia agar
mempunyai ahlak yang baik.
Sumber kaidah kesusilaan adalah dari manusia sendiri,
jadi bersifat otonom dan tidak ditujukan kepada
sikap lahir, tetapi sikap batin manusi juga.
Pelanggan terhadap kaidah ini menimbulkan rasa
penyesalan dalam hati nurani, rasa malu, takut,
merasa bersalah sebagai sanksi atau reaksi terhadap
pelanggaran kaidah kesusilan.
PENGANTAR ILMU HUKUM 23
Kaidah Kesopan
Sopan Satun
Kaidah Kesopan ditujukan kepada sikap lahir pelakunya
demi “kesedapan” hidup antar pribadi. Kaidah ini
mementingkan yang lahir atau formal dan tidak
semata-mata sikap batin .
Kaidah ini membebani manusia dengan kewajiban.
Sanksi diberikan oleh masyarakat, dan bersifat tidak
resmi. Yang memaksakan kepada kita adalah
kekuasaan di luar kita (heteronom).
PENGANTAR ILMU HUKUM 24
Kaidah Hukum
 Kaidah hukum melindungi lebih lanjut
kepentingan-kepentingan manusia yang telah
memperoleh perlindungan dari ketiga kaedah
lainnya dan melindungi kepentingan-
kepentingan yang belum mendapat perlindungan
dari ketiga kaedah tadi.
 Kaidah hukum ditujukan pada tindakan konkrit,
bukan untuk penyempurnaan manusia,
melainkan untuk ketertiban masyarakat.
PENGANTAR ILMU HUKUM 25
26
PENGANTAR ILMU HUKUM

More Related Content

Similar to ---------- PENGANTAR ILMU HUKUM --------

MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).pptMATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
KukuhDt
 
Semester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdf
Semester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdfSemester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdf
Semester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdf
JhonatanTelaumbanua
 
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)Sosiologi hukum (soerjono soekanto)
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)
R Maulana
 
Nadya E. Putri (ISBD Bab 5)
Nadya E. Putri (ISBD Bab 5)Nadya E. Putri (ISBD Bab 5)
Nadya E. Putri (ISBD Bab 5)
nadyasakura
 
TUGAS MAKALAH SOSHUM KARISMA SULASTRI.pdf
TUGAS MAKALAH SOSHUM KARISMA SULASTRI.pdfTUGAS MAKALAH SOSHUM KARISMA SULASTRI.pdf
TUGAS MAKALAH SOSHUM KARISMA SULASTRI.pdf
karisma46
 

Similar to ---------- PENGANTAR ILMU HUKUM -------- (20)

Hukum non doktrinal
Hukum non doktrinalHukum non doktrinal
Hukum non doktrinal
 
PENEMUAN HUKUM.pdf
PENEMUAN HUKUM.pdfPENEMUAN HUKUM.pdf
PENEMUAN HUKUM.pdf
 
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realismLatar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
 
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt
 
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).pptMATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
 
Semester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdf
Semester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdfSemester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdf
Semester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdf
 
tugas ke 1.bustami jasri.pptx
 tugas ke 1.bustami jasri.pptx tugas ke 1.bustami jasri.pptx
tugas ke 1.bustami jasri.pptx
 
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)Sosiologi hukum (soerjono soekanto)
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)
 
Nadya E. Putri (ISBD Bab 5)
Nadya E. Putri (ISBD Bab 5)Nadya E. Putri (ISBD Bab 5)
Nadya E. Putri (ISBD Bab 5)
 
Sinopsis pranata hukum
Sinopsis pranata hukumSinopsis pranata hukum
Sinopsis pranata hukum
 
Jenis Jenis lapangan Hukum
Jenis Jenis lapangan HukumJenis Jenis lapangan Hukum
Jenis Jenis lapangan Hukum
 
Peranan filsafat pancasila dalam pembangunan
Peranan filsafat pancasila dalam pembangunanPeranan filsafat pancasila dalam pembangunan
Peranan filsafat pancasila dalam pembangunan
 
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
 
Nur Sania Dasopang
Nur Sania DasopangNur Sania Dasopang
Nur Sania Dasopang
 
II. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptxII. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptx
 
Perlindungan dan penegakan ham
Perlindungan dan penegakan hamPerlindungan dan penegakan ham
Perlindungan dan penegakan ham
 
ISTILAH MENYANGKUT ILMU HUKUM.pptx
ISTILAH MENYANGKUT ILMU HUKUM.pptxISTILAH MENYANGKUT ILMU HUKUM.pptx
ISTILAH MENYANGKUT ILMU HUKUM.pptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
TUGAS MAKALAH SOSHUM KARISMA SULASTRI.pdf
TUGAS MAKALAH SOSHUM KARISMA SULASTRI.pdfTUGAS MAKALAH SOSHUM KARISMA SULASTRI.pdf
TUGAS MAKALAH SOSHUM KARISMA SULASTRI.pdf
 
Hukum perdata
Hukum perdataHukum perdata
Hukum perdata
 

Recently uploaded (8)

Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdfSalinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
 
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdfREKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdfSalinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
 
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdfSalinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
 
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdfSalinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
 

---------- PENGANTAR ILMU HUKUM --------

  • 1. PENGANTAR ILMU HUKUM 1 Pertemuan 1 Dosen IR.SA.WIRAGUNA, SH., MH., MM. PENGANTAR ILMU HUKUM ( PIH )
  • 2. TATA TERTIB DI KELAS 1. KELAS HARUS TERTIB, TENANG & SANTUN 2. ALAT KOMUNIKASI/HP DI SENYAPKAN, DILARANG MENERIMA PANGGILAN HP DISAAT PELAJARAN BERLANGSUNG 3. BERPARTISIPASI AKTIF PENGANTAR ILMU HUKUM 2
  • 3. SYARAT KELULUSAN BOBOT NILAI 1. KEHADIRAN : 10 % (Max 3 X Absen/tidak hadir) 2. TUGAS : 20 % 3. UTS : 30 % 4. UAS : 40 % PENGANTAR ILMU HUKUM 3
  • 4. LITERATUR & BUKU BACAAN BUKU 1. PENGANTAR ILMU HUKUM (Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja,SH., LLM, Dr. B. ARIEF SIDHARTA.SH.) 2. ILMU HUKUM (Prof. Dr. SATJIPTO,SH RAHARDJO.SH.) 3. PENGANTAR ILMU HUKUM ( Dr. SOEDJONO DIRDJOSISWORO,SH.) 4. DLL PENGANTAR ILMU HUKUM 4
  • 5. PENGERTIAN DAN DEFINISI Definisi Ilmu Ilmu diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang (pengetahuan) PENGANTAR ILMU HUKUM 5
  • 6. Definisi Hukum Sampai saat ini definisi hukum belum di sepakati oleh para ahli hukum. Mengetahui dan memahami hukum sebagai suatu ilmu tampaknya agak sulit tanpa memahami definisi hukum itu sendiri, sebagai objek dari ilmu hukum. Belum adanya kesepakatan para ilmuwan hukum, karena terdapat kesulitan dalam mendefinisikan atau memberikan pengertian hukum PENGANTAR ILMU HUKUM 6 Definisi Hukum
  • 7. LATAR BELAKANG PENULISAN PENGANTAR ILMU HUKUM Istilah Pengantar Ilmu Hukum (PIH) pertama kali dipergunakan oleh Perguruan Tinggi Gajah Mada di Yogyakarta yg didirikan pada tgl.13 Maret 1946. Istilah tersebut merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda: “Inleidingtot de Rechtswetenschap” yang digunakan sejak tahun 1924 oleh Rechts Hoge-School di Jakarta. PENGANTAR ILMU HUKUM 7
  • 8. PENGANTAR ILMU HUKUM Pengantar Ilmu Hukum (PIH) kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan “Encyclopaedia Hukum”, yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar (introduction atau inleiding) dalam mempelajari ilmu hukum. Dapat pula dikatakan bahwa PIH merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian- pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi- sendi utama ilmu hukum. PENGANTAR ILMU HUKUM 8
  • 9. PIH Merupakan Pengantar untuk Mempelajari Hukum  Tidak menunjuk pada suatu sistem hukum tertentu.  Mempelajari tentang tujuan hukum.  Mempelajari tentang pengertian hak dan kewajiban.  Mempelajari tentang pengertian-pengertian dalam hukum.  Mempelajari tentang sumber-sumber hukum.  Mempelajari tentang aneka sistem hukum yang ada dalam masyarakat. PENGANTAR ILMU HUKUM 9
  • 10. PENGANTAR ILMU HUKUM 10 Pengertian Dasar Dalam Ilmu Hukum Subjek Hukum Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki) hak dan kewajiban. Subjek hukum ini, dalam kasus ilmu hukum disebut juga “orang” atau pendukung hak dan kewajiban. Dengan demkian, subjek hukum memiliki kewenangan untuk bertindak menurut tata cara yang ditentukan atau dibenarkan.
  • 11. Objek Hukum Objek hukum adalah segala sesutu yang bermanfaat bagi subjek hukum, dan dapat menjadi objek hukum suatu hubungan hukum. Menurut istilah objek hukum juga bisa disebut benda atau barang. PENGANTAR ILMU HUKUM 11
  • 12. Sumber, Tujuan dan Fungsi Hukum Sumber Para ahli membedakan sumber hukum ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu Sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal. Sumber Hukum dalam arti material, yaitu: suatu keyakinan/ perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Dengan demikian keyakinan/ perasaan hukum individu (selaku anggota masyarakat) dan juga pendapat umum yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruh Pembentukannya Sedangkan sumber hukum dalam arti Formal, yaitu: bentuk atau kenyataan dimana kita dapat menemukan hukum yang berlaku. Jadi karena bentuknya itulah yang menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui, dan ditaati PENGANTAR ILMU HUKUM 12
  • 13. •Undang-undang •Kebiasaan atau hukum tak tertulis •Yurisprudensi •Traktat •Doktrin PENGANTAR ILMU HUKUM 13 Sumber Hukum Dalam Arti Formal
  • 14. Ruang lingkup Ilmu Hukum  Ilmu Hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Karena luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu hukum, ada orang yang pendapat bahwa “batas-batasnya tidak bisa ditentukan”.  Ilmu Hukum tidak mempersoallan suatu tatanan hukum tertentu yang berlaku di suatu negara (ius constitutum). PENGANTAR ILMU HUKUM 14
  • 15. Tujuan mempelajari hukum Mempelajari asas-asas yang pokok dari hukum. Mempelajari sistem formal dari hukum. Mempelajari konsepsi-konsepsi hukum dan arti fungsionalnya dalam masyarakat. Mempelajari kepentingan-kepentingan sosial apa saja yang dilindungi oleh hukum. PENGANTAR ILMU HUKUM 15
  • 16. Lanjutan………..Tujuan mempelajari hukum Ingin mengetahui tentang apa sesungguhnya hukum itu, dari mana dia datang/muncul, apa yang dilakukannya dan dengan cara-cara/sarana-sarana apa ia melakukan hal itu. Mempelajari tentang apakah keadilan itu dan bagaimana ia diwujudkan melalui hukum. Mempelajari tentang perkembangan hukum (apakah sejak dari dulu hukum itu sama dengan yang kita kenal sekarang) PENGANTAR ILMU HUKUM 16
  • 17. Lanjutan……….Tujuan mempelajari hukum Mempelajari pemikiran-pemikiran orang mengenai hukum sepanjang masa. Mempelajari bagaimana sesungguhnya kedudukan hukum itu dalam masyarakat. Kerterkaitan hukum dengan sub-sub sistem lain dalam masyarkat. Bagaimanakah sifat-sifat atau karakteristik ilmu hukum itu? PENGANTAR ILMU HUKUM 17
  • 18. Fungsi Hukum Menurut Rusli Effendy dkk fungsi hukum sebagai berikut : Fungsinya yang pasif yang hanya untuk menjaga status quo. Fungsi ini disebut “sarana sosial Kontrol”. Fungsinya yang aktif yang merombak tatanan yang telah ada menuju suatu keadaan yang dicita- citakan. Fungsi ini dikenal sebagai “law is tool of social engneering”, atau fungsi hukum sebagai alat perekayasa sosial. PENGANTAR ILMU HUKUM 18
  • 19. Jurisprudence merupakan suatu disiplin yang bersifat sui generis*) Ilmu hukum tidak tergolong atau bukan merupakan suatu kajian yang bersifat empirik maupun evaluatif (seperti dlm filsafat). Jurisprudence bukan semata-mata studi tentang hukum melainkan lebih dari itu, yaitu studi tentang sesuatu mengenai hukum . Ilmu hukum sebagai ilmu sui generis artinya ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri. PENGANTAR ILMU HUKUM 19
  • 20. Disiplin Hukum  Disiplin adalah sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Disiplin dapat dibedakan antara :  (1) disiplin analitis ( yang menganalisis, memahami serta menjelaskan)  (2) disiplin preskriptif (yang menentukan apakah yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan).  Sebagai sistem ajaran, disiplin hukum merupakan sistim ajaran yang :  (1) menentukan apakah yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan (preskriptif)  (2) yang senyatanya dilakukan (deskriptif) di dalam hidup.  Disiplin Hukum mencakup: (1) ilmu-ilmu hukum, (2) politik hukum dan (3) filsafat hukum. PENGANTAR ILMU HUKUM 20
  • 21. Kaidah Hukum dan kaidah-kaidah yang lain Kaidah aspek hidup pribadi terdiri dari: ◦ Kaidah Kepercayaan; ◦ Kaidah Kesusilaan. Kaidah aspek hidup antar pribadi terdiri dari: ◦ Kaidah Kesopanan/Sopan santun; ◦ Kaidah Hukum PENGANTAR ILMU HUKUM 21
  • 22. Kaidah Kepercayan Kaidah kepercayaan ditujukan terhadap kewajiban manusia kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri. Sumber atau asal kaidah ini adalah ajaran- ajaran kepercayaan atau agama yang diyakini sebagai parintah Tuhan. Pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah ini akan memperoleh sanksi dari Tuhan PENGANTAR ILMU HUKUM 22
  • 23. Kaidah Kesusilan Kaidah Kesusilaan ditujukan kepada manusia agar mempunyai ahlak yang baik. Sumber kaidah kesusilaan adalah dari manusia sendiri, jadi bersifat otonom dan tidak ditujukan kepada sikap lahir, tetapi sikap batin manusi juga. Pelanggan terhadap kaidah ini menimbulkan rasa penyesalan dalam hati nurani, rasa malu, takut, merasa bersalah sebagai sanksi atau reaksi terhadap pelanggaran kaidah kesusilan. PENGANTAR ILMU HUKUM 23
  • 24. Kaidah Kesopan Sopan Satun Kaidah Kesopan ditujukan kepada sikap lahir pelakunya demi “kesedapan” hidup antar pribadi. Kaidah ini mementingkan yang lahir atau formal dan tidak semata-mata sikap batin . Kaidah ini membebani manusia dengan kewajiban. Sanksi diberikan oleh masyarakat, dan bersifat tidak resmi. Yang memaksakan kepada kita adalah kekuasaan di luar kita (heteronom). PENGANTAR ILMU HUKUM 24
  • 25. Kaidah Hukum  Kaidah hukum melindungi lebih lanjut kepentingan-kepentingan manusia yang telah memperoleh perlindungan dari ketiga kaedah lainnya dan melindungi kepentingan- kepentingan yang belum mendapat perlindungan dari ketiga kaedah tadi.  Kaidah hukum ditujukan pada tindakan konkrit, bukan untuk penyempurnaan manusia, melainkan untuk ketertiban masyarakat. PENGANTAR ILMU HUKUM 25