Makalah ini membahas sejarah perkembangan hukum di Indonesia, termasuk jenis-jenis hukum dan sumber hukum. Jenis hukum yang dijelaskan antara lain hukum perdata, pidana, agama, dan privat. Sumber hukum meliputi undang-undang, hukum adat, traktat, jurisprudensi, dan doktrin.
Dokumen tersebut membahas pengertian hukum menurut para ahli dan pengertian ilmu hukum. Van Kan mendefinisikan hukum sebagai aturan yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia. Sedangkan pengertian ilmu hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa untuk menaati tata tertib masyarakat dan memberikan sanksi bagi pelanggar.
BAB 5 membahas tentang memahami sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI. Pembahasan meliputi penjelasan mengenai konsep hukum, keadilan, dan ketertiban serta macam-macam penggolongan hukum seperti bentuk, ruang, waktu, tertulis/tidak tertulis, nasional/internasional, dan lainnya. Terdapat juga contoh kasus pelanggaran hukum seperti pembunuhan, pencemaran nama ba
Dokumen tersebut membahas tentang subjek dan objek hukum. Subjek hukum adalah manusia dan badan hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki seperti benda dan hak. Dokumen ini juga menjelaskan tentang hak, kewajiban, dan pengakhiran hak dan kewajiban.
Hukum pidana adalah seluruh peraturan dan larangan yang ditetapkan negara yang diancam dengan sanksi pidana bagi pelanggar, serta mengatur cara pelaksanaan pidana tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum, fungsi hukum, tujuan hukum, dan sumber-sumber hukum formal seperti undang-undang, kebiasaan, putusan hakim, traktat, dan doktrin. Subjek hukum dibahas meliputi manusia sebagai subjek hukum dan ketentuan usia yang dapat melakukan perbuatan hukum.
Dokumen tersebut membahas pengertian hukum menurut para ahli dan pengertian ilmu hukum. Van Kan mendefinisikan hukum sebagai aturan yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia. Sedangkan pengertian ilmu hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa untuk menaati tata tertib masyarakat dan memberikan sanksi bagi pelanggar.
BAB 5 membahas tentang memahami sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI. Pembahasan meliputi penjelasan mengenai konsep hukum, keadilan, dan ketertiban serta macam-macam penggolongan hukum seperti bentuk, ruang, waktu, tertulis/tidak tertulis, nasional/internasional, dan lainnya. Terdapat juga contoh kasus pelanggaran hukum seperti pembunuhan, pencemaran nama ba
Dokumen tersebut membahas tentang subjek dan objek hukum. Subjek hukum adalah manusia dan badan hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki seperti benda dan hak. Dokumen ini juga menjelaskan tentang hak, kewajiban, dan pengakhiran hak dan kewajiban.
Hukum pidana adalah seluruh peraturan dan larangan yang ditetapkan negara yang diancam dengan sanksi pidana bagi pelanggar, serta mengatur cara pelaksanaan pidana tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum, fungsi hukum, tujuan hukum, dan sumber-sumber hukum formal seperti undang-undang, kebiasaan, putusan hakim, traktat, dan doktrin. Subjek hukum dibahas meliputi manusia sebagai subjek hukum dan ketentuan usia yang dapat melakukan perbuatan hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang Pengantar Ilmu Hukum yang mencakup pengertian, konsep, bagian-bagian disiplin ilmu hukum, sumber-sumber hukum, dan unsur-unsur penting lainnya dalam ilmu hukum seperti subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, dan akibat hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian ilmu hukum dan pengantar ilmu hukum. Terdapat penjelasan mengenai definisi hukum, unsur-unsur hukum, sejarah istilah pengantar ilmu hukum, batasan pengertian ilmu hukum, kedudukan dan fungsi pengantar ilmu hukum, serta hubungannya dengan filsafat hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan hukum dan fungsinya. Secara garis besar dibahas tentang pelaksanaan hukum di Indonesia yang tidak konsisten, berbagai macam jabatan pemerintahan, dan fungsi-fungsi hukum seperti mengatur hubungan masyarakat dan mewujudkan keadilan.
1. Sistem hukum adalah kesatuan hukum yang berlaku dan diikuti oleh warga negara tertentu.
2. Terdiri dari berbagai bidang hukum seperti perdata, pidana, tata usaha negara, dan hukum internasional.
3. Masing-masing bidang hukum memiliki lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara yang terkait.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum yang mencakup pengertian sistem, hukum, dan sistem hukum. Juga membahas asas hukum, tujuan hukum, sumber hukum, penggolongan hukum, sanksi hukum, dan peradilan nasional. Secara ringkas, dokumen tersebut memberikan gambaran menyeluruh tentang unsur-unsur pokok yang membentuk suatu sistem hukum di suatu negara.
Sumber hukum terdiri atas sumber hukum formal dan materiel. Sumber hukum formal meliputi undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin. Sedangkan sumber hukum materiel adalah faktor-faktor yang mempengaruhi isi hukum seperti faktor ideologis, sosial, ekonomi, dan agama. Hierarki sumber hukum didasarkan pada Undang-Undang Dasar sebagai yang tertinggi.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan definisi hukum menurut para ahli. Terdapat beberapa pendapat tentang hukum sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan diberlakukan oleh negara. Dokumen juga menjelaskan ciri, sifat, tujuan, peristiwa, dan pembagian hukum menurut sumbernya.
Materi kuliah Pengantar Ilmu Hukum yang digunakan baik untuk prodi ilmu hukum maupun prodi ilmu sosial terkait yang akan membahas dasar-dasar pengenalan hukum di dunia juga di Indonesia yg menjadi dasar awal dalam mengenal hukum bagi mahasiswa, semoga bermanfaat
Asas hukum adalah dasar pemikiran umum dan abstrak yang terkandung nilai-nilai etis. Tanpa pengetahuan asas-asas hukum, hukum tidak dapat dipahami. Asas-asas hukum memberi makna etis pada peraturan hukum dan menjadi landasan bagi tumbuhnya peraturan baru. Contoh asas hukum meliputi praduga tak bersalah, in dubio pro reo, dan pacta sunt servanda.
Dokumen tersebut membahas beberapa asas hukum, yaitu:
1. Asas legalitas, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dihukum jika sudah ada aturan yang mengatur sebelumnya.
2. Asas oportunitas, yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut suatu perkara.
3. Asas adaptasi, kontinuitas, dan prioritas, yang bertujuan menyesuaikan keputusan dengan perub
Sistem hukum terdiri dari komponen struktural, substansi, dan budaya hukum. Hukum dapat diklasifikasi berdasarkan sumber, bentuk, isi, tempat berlaku, masa berlaku, cara mempertahankan, sifat, dan wujudnya. Klasifikasi penting untuk memahami hukum secara lebih baik dan mudah menerapkannya.
Dokumen tersebut merangkum pengertian hukum tata negara menurut beberapa ahli. Hukum tata negara didefinisikan sebagai hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar lembaga negara, dan kedudukan warga negara. Dokumen ini juga menjelaskan sumber-sumber hukum tata negara formal dan material serta bentuk-bentuk produk hukum tata negara seperti undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan da
Dokumen tersebut membahas tentang Pengantar Ilmu Hukum yang mencakup pengertian, konsep, bagian-bagian disiplin ilmu hukum, sumber-sumber hukum, dan unsur-unsur penting lainnya dalam ilmu hukum seperti subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, dan akibat hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian ilmu hukum dan pengantar ilmu hukum. Terdapat penjelasan mengenai definisi hukum, unsur-unsur hukum, sejarah istilah pengantar ilmu hukum, batasan pengertian ilmu hukum, kedudukan dan fungsi pengantar ilmu hukum, serta hubungannya dengan filsafat hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan hukum dan fungsinya. Secara garis besar dibahas tentang pelaksanaan hukum di Indonesia yang tidak konsisten, berbagai macam jabatan pemerintahan, dan fungsi-fungsi hukum seperti mengatur hubungan masyarakat dan mewujudkan keadilan.
1. Sistem hukum adalah kesatuan hukum yang berlaku dan diikuti oleh warga negara tertentu.
2. Terdiri dari berbagai bidang hukum seperti perdata, pidana, tata usaha negara, dan hukum internasional.
3. Masing-masing bidang hukum memiliki lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara yang terkait.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum yang mencakup pengertian sistem, hukum, dan sistem hukum. Juga membahas asas hukum, tujuan hukum, sumber hukum, penggolongan hukum, sanksi hukum, dan peradilan nasional. Secara ringkas, dokumen tersebut memberikan gambaran menyeluruh tentang unsur-unsur pokok yang membentuk suatu sistem hukum di suatu negara.
Sumber hukum terdiri atas sumber hukum formal dan materiel. Sumber hukum formal meliputi undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin. Sedangkan sumber hukum materiel adalah faktor-faktor yang mempengaruhi isi hukum seperti faktor ideologis, sosial, ekonomi, dan agama. Hierarki sumber hukum didasarkan pada Undang-Undang Dasar sebagai yang tertinggi.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan definisi hukum menurut para ahli. Terdapat beberapa pendapat tentang hukum sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan diberlakukan oleh negara. Dokumen juga menjelaskan ciri, sifat, tujuan, peristiwa, dan pembagian hukum menurut sumbernya.
Materi kuliah Pengantar Ilmu Hukum yang digunakan baik untuk prodi ilmu hukum maupun prodi ilmu sosial terkait yang akan membahas dasar-dasar pengenalan hukum di dunia juga di Indonesia yg menjadi dasar awal dalam mengenal hukum bagi mahasiswa, semoga bermanfaat
Asas hukum adalah dasar pemikiran umum dan abstrak yang terkandung nilai-nilai etis. Tanpa pengetahuan asas-asas hukum, hukum tidak dapat dipahami. Asas-asas hukum memberi makna etis pada peraturan hukum dan menjadi landasan bagi tumbuhnya peraturan baru. Contoh asas hukum meliputi praduga tak bersalah, in dubio pro reo, dan pacta sunt servanda.
Dokumen tersebut membahas beberapa asas hukum, yaitu:
1. Asas legalitas, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dihukum jika sudah ada aturan yang mengatur sebelumnya.
2. Asas oportunitas, yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut suatu perkara.
3. Asas adaptasi, kontinuitas, dan prioritas, yang bertujuan menyesuaikan keputusan dengan perub
Sistem hukum terdiri dari komponen struktural, substansi, dan budaya hukum. Hukum dapat diklasifikasi berdasarkan sumber, bentuk, isi, tempat berlaku, masa berlaku, cara mempertahankan, sifat, dan wujudnya. Klasifikasi penting untuk memahami hukum secara lebih baik dan mudah menerapkannya.
Dokumen tersebut merangkum pengertian hukum tata negara menurut beberapa ahli. Hukum tata negara didefinisikan sebagai hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar lembaga negara, dan kedudukan warga negara. Dokumen ini juga menjelaskan sumber-sumber hukum tata negara formal dan material serta bentuk-bentuk produk hukum tata negara seperti undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan da
Srimad Bhagwat Gita in simple english with Illustrated pictures and beautiful background music. Friends enjoy the slides and if u like it, dont' forget to share to maximise its reach to help others to know the real meaning of life(jivan) , work(karma) and truth(Dharma)
Read more about it on http://en.wikipedia.org/wiki/Bhagavad_Gita
2015 workplace trends - our top 10 predictionsBanner
We look at some of the key trends
that we predict will really impact on the workplace
this year.
Here are our top 10 workplace trends for
2015 including the rise in flexible working and the changing nature of office space.
O Serviço Social e a tradição Marxista - José Paulo NettoFILIPE NERI
O Serviço Social e a tradição Marxista - José Paulo Netto
NETTO, J. P. O Serviço Social e a tradição marxista. Serviço Social & Sociedade, Cortez, ano 10, n. 30, p. 89-102, maio/ago. 1989.
The Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) insures consumer bank deposits up to $250,000 per depositor, per insured bank, in case of bank failure. As an independent U.S. government agency, the FDIC has protected deposits since 1933 without failure. Global Client Solutions provides a dedicated account service for debt repayment that features FDIC insurance, ensuring consumer savings are protected even if the bank collapses.
3 d pie chart circular puzzle with hole in center process 2 stages style 1 po...SlideTeam.net
The document describes a two stage 3D circular puzzle process. It includes instructions on how to ungroup objects and edit their colors in PowerPoint. The full document includes repeated blocks of text and images for downloading 3D stock images and icons that can be customized.
Aitana y George celebraron su aniversario en abril. La pareja ha estado junta durante varios años y continúan disfrutando de su relación. El aniversario fue una oportunidad para que Aitana y George reflexionaran sobre lo mucho que se aman el uno al otro.
La memoria RAM se utiliza como memoria de trabajo para el sistema operativo y software. Es de acceso aleatorio porque se puede leer o escribir cualquier posición de memoria en el mismo tiempo. Los primeros tipos de memoria RAM fueron de núcleo magnético y luego se desarrollaron las memorias RAM basadas en semiconductores. Las memorias RAM han evolucionado desde las DRAM hasta las DDR3 SDRAM actuales, mejorando la velocidad a través de técnicas como el direccionamiento múltiple y la sincronización con un reloj.
Chanakya quotes advise to keep secrets private and destroy any approaching fears through preemptive action. One's greatness comes from deeds rather than birth, and education is highly valued as the best friend that leads to respect everywhere by surpassing beauty and youth.
Managing serious incidents and fatal accidents - November 2016, BirminghamBrowne Jacobson LLP
This seminar covered:
• the legal matrix - the police, Health and Safety Executive and other regulators
• immediate challenges in the hours and days after an incident - visits to site
• dealing with the investigations - legal privilege, disciplinary investigations, safeguarding
• witness statements - proper preparation
• interview under caution - attend or not? How to respond
• inquests
• criminal proceedings - responding to the case summary and Friskies Schedule
•sentencing.
The document discusses recent changes to SEBI regulations regarding substantial acquisitions of shares and takeovers. It covers topics like an increased creeping acquisition limit of 5%, disclosure requirements for pledged shares, and potential exemptions from open offer provisions. It also analyzes some judicial pronouncements and discusses the takeover battle for Orissa Sponge Iron and Steel Limited as the first case involving competitive bidding in India.
La tecnología de punta se refiere a innovaciones tecnológicas avanzadas que surgen de la investigación en laboratorios y luego se comercializan. Algunos ejemplos de tecnología de punta incluyen la nanotecnología, la biotecnología, la robótica y la automatización. La tecnología de punta tiende a ser costosa al principio pero los precios bajan a medida que las compañías recuperan sus inversiones. El documento también discute ejemplos de tecnología de punta en comput
Dr Nadine Zacharias (Deakin University-based NCSEHE Equity Fellow) and Dr Juliana Ryan (Deakin University Manager, Communications and Engagement) presented on behalf of their research team work funded by the NCSEHE examining effective scholarships for equity students at the recent 2016 Equity Scholarships Forum held at the University of Technology, Sydney on Monday 29 February. More information on the underlying research is available on the NCSEHE's website: https://www.ncsehe.edu.au/effective-scholarships-equity-students/
Makalah ini membahas tentang jenis-jenis lapangan hukum di Indonesia yang terdiri dari 14 bidang, yaitu hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum perburuhan, hukum agraria, hukum pajak, hukum antar golongan, hukum perdata internasional, hukum internasional, hukum acara pidana dan perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Makalah ini
Makalah ini membahas tentang hukum adat di Indonesia. Hukum adat merupakan hukum yang bersumber dari adat istiadat masyarakat yang tidak tertulis namun senantiasa diikuti. Makalah ini menjelaskan pengertian hukum adat, sejarah penemuan hukum adat, ciri-ciri hukum adat, sumber-sumber hukum adat, asas-asas hukum adat, dan sistem hukum adat.
Peraturan Perundang-Undangan di Indonesiaanisamaryadi
1. Mengerti arti dari qanun, dustur, perundang-undangan
2. Memahami hirarki perundang-undangan di Indonesia
3. Mengetahui penjelasan Hukum Islam sebagai sumber pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia
4. Mengerti maksud dan tujuan perundang-undangan di indonesia
5. Hubungn hukum islam dan konstutisionalisme
4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, pengenalan hukum dan definisi hukum secara...WennaSustiany
Modul perkuliahan ini membahas pengertian dan definisi hukum secara umum, termasuk hukum perdata dan objek hukum. Materi ini juga menjelaskan pengertian badan hukum, jenis-jenisnya, serta perbedaan antara subjek dan objek hukum menurut beberapa pandangan ahli hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang, istilah, pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan sejarah hukum adat di Indonesia. Hukum adat bersumber dari adat istiadat yang hidup dalam masyarakat dan berkembang sesuai perkembangan masyarakat. Hukum adat memiliki perbedaan dengan adat dimana hukum adat mempunyai sanksi jika dilanggar sedangkan adat belum tentu.
Sumber Yuridis Pancasila Sebagai Dasar Negara.pdfFaisalDaud7
Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia yang menjadi dasar dari segala peraturan perundang-undangan. Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, sehingga setiap produk hukum harus sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sistem norma hukum di Indonesia terdiri atas empat tingkatan yakni Pancasila sebagai norma fundamental, ketentuan UUD 1945 sebagai
Argumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.pdfZukét Printing
Argumentasi hukum adalah penalaran tentang hukum yang digunakan untuk mencari dasar hukum dalam suatu kasus dan memasukkannya ke dalam peraturan yang ada. Argumentasi hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan hukum seperti kepastian, keadilan, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.
Argumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.docxZukét Printing
Argumentasi hukum adalah penalaran tentang hukum yang digunakan untuk mencari dasar hukum dan mengambil keputusan dalam kasus hukum. Argumentasi hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan hukum seperti kepastian, keadilan, dan kepatuhan serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum adat dan hukum perorangan. Secara ringkas, hukum adat adalah sistem hukum tidak tertulis yang tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat. Hukum perorangan mengatur kedudukan manusia sebagai subjek hukum beserta hak dan kewajibannya. Subjek hukum terdiri atas manusia dan badan hukum.
Dokumen tersebut membahas peranan filsafat Pancasila sebagai sumber hukum tata usaha negara ideal di Indonesia. Pancasila dijelaskan sebagai sumber hukum materiil yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Sumber hukum formil meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, kebiasaan, traktat, dan pendapat para sarjana. Tatanan nilai Pancasila mencakup nilai material, vital, dan rohani yang dioper
Makalah ini membahas tentang sketsa peradilan agama yang mencakup pengaturan, susunan, kekuasaan, hukum acara, dan ketentuan-ketentuan peradilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989."
Instrumen Pemerintah dalam Kebijakan Pemerintah.docxZukét Printing
Makalah ini membahas tentang instrumen pemerintah dalam kebijakan pemerintahan. Terdapat dua aspek utama yang dibahas, yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan. Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen hukum yang bersifat umum dan mengikat secara universal, sedangkan peraturan kebijakan dikeluarkan berdasarkan kebijakan pemerintah tanpa dasar hukum yang jelas.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya sosiologi hukum dalam pengambilan keputusan para penegak hukum di Indonesia agar tercipta keadilan bagi masyarakat.
2) Dokumen tersebut juga membahas tentang tiga jenis hukum menurut Nonet dan Selznick yaitu hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif dalam konteks penegakan hukum di
1. NAMA : ERWIN PASARIBU
NPM : 1603010020
PRODI : ILMU HUKUM
DOSEN: QORI RIZQIAH H
LINGGA.,SH.I.,MA
DIBUAT UNTUK MEMENUHI TUGAS
INDIVIDU PADA MATA KULIAH ‘’ILMU
PENGANTAR HUKUM’’
SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM
2. KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa karena dengan rahmat, karunia saya dapat
menyelesaikan makalah tentang ‘’SEJARAH
PERKEMBANGAN HUKUM’’ dengan baik meskipun
banyak kekurangan didalamnya. Dan juga saya berterima
kasih pada
Ibu Qori Rizqiah H Kalingga.,SH.I.,MA selaku Dosen
Pengajar mata kuliah ‘’ILMU PENGANTAR HUKUM’’
Saya sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam
rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita
tentang SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM.
3. BAB. 1
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Salah satu kegunaan sejarah hukum adalah untuk mengungkapkan fakta-fakta
hukum tentang masa lampau dalam kaitannya dengan masa kini. Hal ini merupakan
suatu proses, suatu kesatuan, dan satu kenyataan yang dihadapi yang terpenting bagi
ahli sejarah data dan bukti tersebut adalah harus tepat, cenderung mengikuti
pentahapan yang sistematis, logika,jujur, kesadaran pada diri sendiri dan imajinasi
yang kuat.
2. PERUMUSAN MASALAH
Sejarah Hukum di indonesia dan jenis-jenis nya beserta tujuan nya
3. TUJUAN MAKALAH
secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis salah satu materi
pembelajaran hukum, khususnya sejarah hukum di Indonesia dari zaman belanda
hingga saat ini.
4. BAB II
PEMBAHASAN
Apakah sebenarnya hukum itu??? Pada umumnya yang dimaksud
hukum adalah segala peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah
dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu
sanksi dalam pelaksanaannya
Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum
Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem
yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum
Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu
Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan
Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie) Sumbangan Von Savigny
sebagai “Bapak Sejarah Hukum” telah menghasilkan aliran
historis (sejarah),
5. sejarah hukum juga mempunyai kegunaan
1. Sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum.
Hukum tak akan mungkin berdiri sendiri, karena senantiasa dipengaruhi oleh
aspek – aspek kehidupan lain, dan juga mempengaruhinya.
2. Hukum sebagai kadidah merupakan patokan perikelakuan atau sikap tindak yang
sepantasnya. Patokan tersebut memberikan pedoman, bagaimana seharusnya
manusia berkelakuan atau bersikap tindak, merupakan hasil dari perkembangan
pengalaman manusia semnjak dahulu kala
3. Sejarah hukum juga berguna dalam praktik hukum. Sejarah hukum sangat penting
untuk mengadakan penaksiran secara historical terhadap peraturan – peraturan
tertentu.
4. Dalam bidang pendidikan hukum, sejarah hukum akan sangat membantu
mahasiswa untuk lebih memahami hukum yang dipelajarinya. Untuk penelitian
hukum sejarah hukum juga berguna terutama untuk mengungkap kebenaran
dengan kaitannya dengan masa lampau dan masa kini.
6. Hukum menurut sumber nya.
Menurut sumbernya hukum dibedakan menjadi :
1 . Hukum undang-undang, yaitu peraturan hukum yang
tercantum dalam perundangan-undangan.
2 . Hukum adat, yaitu peraturan-peraturan hukum yang
terletak dalam kebiasaan.
3 . Hukum traktat, yaitu peraturan hukum yang
ditetapkan oleh beberapa negara dalam suatu perjanjian
Negara.
4 . Hukum jurisprudensi, yaitu peraturan hukum yang
terbentuk oleh putusan hakim.
5 . Hukum doktrin, peraturan hukum yang berasal dari
dari pendapat para ahli hukum.
7. Jenis jenis hukum
1. Hukum perdata:
Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-
individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga
hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat
adalah jual beli rumah atau kendaraan .
2. Hukum pidana:
Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan
berakibat diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang melakukannya .
3. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara agar hukum
(materiil) itu terwujud atau dapat diterapkan/dilaksanakan kepada subyek yang
memenuhi perbuatannya .
4. Sistem hukum agama:
Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama
tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam Kitab Suci.
5. Hukum Privat hukum yang mengatur kepentingan pribadi, atau hukum yang
mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lainnya
dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.
8. Kesimpulan
Hukum terdiri dari 5 jenis
Mengetahui kegunaan dan sejarah kecil perkembangan hukum di indonesia
Hukum Menurut sumber-sumber nya
SARAN
A . Menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, kedepannya penulis akan lebih fokus
dan details dalam menjelaskan tentang makalah di atas dengan sumber - sumber yang lebih banyak yang
tentunga dapat di pertanggung jawabkan.
B . Saran akademikk untuk persentase berikut nya.
1. makalah atau persentase selanjutnya sebaiknya memperdalam definisi dari hukum.
C . Saran untuk Masyarakat
1. penulis menyadari bahwa kurang nya pemahaman dari masyarakat tentang defenisi dan jenis-jenis hukum
oleh karena itu penulis menjelaskan jenis-jenis hukum beserta dapat di pertangggung jawabkan.
D . Saran untuk pemerintahan
1. Sebaik nya hukum di indonesia di jalankan sesuai dengan UU yang berlaku dan bersifat terbuka .
9. SUMBER
website
1. https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_di_Indonesia
2. http://www.davishare.com/2015/01/makalah-sejarah-hukum-indonesia.html
3. https://www.scribd.com/doc/32466723/SEJARAH-HUKUM
4. http://mora-harian.blogspot.co.id/2010/05/pengertian-atau-sejarah-
hukum.html
BUKU
1. Pengantar Ilmu Hukum. Edisi 1 Cetakan 5/oleh R Soeroso.–Jakarta: Sinar
Grafika,2002
2. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Cetakan 8/oleh CST Kansil.–
Jakarta: Balai Pustaka,1989
3. Pengantar Hukum Indonesia; Buku Panduan Mahasiswa./oleh JB. Daliyo.–
Jakarta: Prenhallindo-APTK,2001
UUD
1. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964