Pengantar Ilmu Hukum

Pengantar Ilmu Hukum
Dr. Andrie Irawan, SH., MH

Pengantar Ilmu Hukum
Istilah Pengantar Ilmu Hukum (PIH) pertama
kali dipergunakan oleh Perguruan Tinggi
Gajah Mada di Yogyakarta yg didirikan pada
tgl.13 Maret 1946.
Istilah tsb mrpkn terjemahan dari Bhs
Belanda: “Inleiding tot de
Rechtswetenschap” yg digunakan sejak
tahun 1924 oleh Rechts Hoge-School di
Jakarta.
Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat)
baca juga referensi dari buku dan sumber lain yang terpercaya serta dengarkanlah
penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!

PERBEDAAN PIH DAN PHI PIH
• (Pengantar Ilmu Hukum)
– objek mempelajari hukum secara umum (pengertian-
pengertian pokok, disiplin hukum, dan asas-asas
hukumnya)
– sifat universal, tidak terikat ruang dan waktu, pengetahuan
mengenai hukum secara umum di seluruh dunia
• PHI (Pengantar Hukum Indonesia)
– objek hukum positif di Indonesia seperti pidana, perdata,
HTN, HAN, dsb
– sifat terikat pada tempat dan waktu tertentu, cakupannya
hanya di Indonesia

• Inleiding tot de Rechtswetenschap juga dipakai
di P.T. di Belanda sejak tahun 1920 ketika istilah
tsb. dimasukan dalam Hooger Onderwijswet
(UU-PT) untuk menggantikan istilah
”Encyclopaedie der Rechtswetenschap”.
• Istilah tsb diambil dari Jerman yakni “Einfuhrung
in die Rechtswissenschaft” yg dipakai sejak akhir
abad 19 dan permulaan abad 20.

• PIH adalah mata kuliah dasar yg
mengantarkan, yakni menunjuk jalan ke arah
cabang-cabang ilmu hukum (rechtsvakken).
Secara formil PIH memberikan suatu
pandangan umum secara ringkas mengenai
seluruh ilmu pengetahuan hukum, mengenai
kedudukan ilmu hukum disamping ilmu-ilmu
yang lain.

PIH merupakan pengantar untuk
mempelajari hukum
 Tidak menunjuk pada suatu sistem hukum tertentu.
 Mempelajari tentang tujuan hukum.
 Mempelajari tentang pengertian hak dan kewajiban.
 Mempelajari tentang pengertian-pengertian dalam
hukum.
 Mempelajari tentang sumber-sumber hukum.
 Mempelajari tentang aneka sistem hukum yang ada
dalam masyarakat.

Beberapa istilah asing
• Law, yg mengadung pengertian (1) preskipsi
mengenai apa yg seharusnya dilakukan dlm
mencapai keadilan dan (2) merpkn aturan
perilaku yg ditujukan utk menciptakan
ketertiban masyarakat.
• Yang pertama dlm bhs.Latin disebut ius, bhs.
Perancis droit, bhs Bld dan Jerman recht dan
dlm bhs Indonesia hukum .

• Yang kedua, dlm bhs Latin lex, Perancis loi,
Bld. wet, Jerman gesetz dan bhs Indonesia
undang undang.
• Kata law dlm bhs Inggris berasal dari kata
lagu, yaitu aturan-aturan yg dibuat oleh raja-
raja Ango-Saxon yg telah dikodifikasikan, Lagu
berada dalam garis lex dan bukan ius.

Jurisprudence
• Ilmu hukum dalam bahasa Inggris di kenal
dengan Jurisprudence. Kata itu berasal dari
dua kata latin yakni iuris yg artinya hukum dan
prudentia yg artinya kebijaksanaan atau
pengetahuan.
• Ilmu hukum (jurisprudence) secara luas
sebagai sesuatu yg bersifat teoritis tentang
hukum dan mempunyai pengertian suatu
metode kajian tentang hukum secara umum.

• Jurisprudence – Filsafat Hukum – Science of Law.
• Kata science diidentikkan dgn ilmu pengetahuan
yg empiris (ilmu alam).
• Ilmu hukum dalam artian jurisprudence tdk
tergolong dlm pengertian science yang
mengandung makna verifikasi empirik.
• Gijssels dan Van Hoecke mendifinisikan
jurisprudence sbg suatu pengetahuan yg
sistematis dan terorganisasikan ttg gejala hukum,
struktur kekuasaan, norma-norma, hak-hak dan
kewajiban

Ruang lingkup Ilmu Hukum
• Ilmu Hukum mencakup dan membicarakan
segala hal yang berhubungan dengan hukum.
Karena luasnya masalah yang dicakup oleh
ilmu hukum, ada orang yang pendapat bahwa
“batas-batasnya tidak bisa ditentukan”.
• Ilmu Hukum tidak mempersoallan suatu
tatanan hukum tertentu yang berlaku di suatu
negara (ius constitutum).

Tujuan mempelajari hukum
• Mempelajari asas-asas yang pokok dari
hukum.
• Mempelajari sistem formal dari hukum.
• Mempelajari konsepsi-konsepsi hukum dan
arti fungsionalnya dalam masyarakat.
• Mempelajari kepentingan-kepentingan sosial
apa saja yang dilindungi oleh hukum.

• Ingin mengetahui tentang apa sesungguhnya
hukum itu, dari mana dia datang/muncul, apa
yang dilakukannya dan dengan cara-
cara/sarana-sarana apa ia melakukan hal itu.
• Mempelajari tentang apakah keadilan itu dan
bagaimana ia diwujudkan melalui hukum.
• Mempelajari tentang perkembangan hukum
(apakah sejak dari dulu hukum itu sama
dengan yang kita kenal sekarang)

• Mempelajari pemikiran-pemikiran orang
mengenai hukum sepanjang masa.
• Mempelajari bagaimana sesungguhnya
kedudukan hukum itu dalam masyarakat.
Kerterkaitan hukum dengan sub-sub sistem
lain dalam masyarkat.
• Bagaimanakah sifat-sifat atau karakteristik
ilmu hukum itu?

Jurisprudence merupakan suatu disiplin yang bersifat
sui generis*)
• Ilmu hukum tidak tergolong atau bukan
merupakan suatu kajian yang bersifat empirik
maupun evaluatif (seperti dlm filsafat).
• Jurisprudence bukan semata-mata studi tentang
hukum melainkan lebih dari itu, yaitu studi
tentang sesuatu mengenai hukum .
• Ilmu hukum sebagai ilmu sui generis artinya ilmu
hukum merupakan ilmu jenis sendiri.
*). Lat. Of its own kind or class ( i.e. The only one of its own
kind; peculiar)

Jurisprudence is by its nature a trans-national
subject, its concerns relate in various ways to
mosts if not all legal systems.
All States have system of law and, despite the
variety of forms, the problems and questions
arising tend to be very similar in their general
nature.
The subject matter of jurisprudence is the
nature of law and its working.

Disiplin Hukum
• Disiplin adalah sistem ajaran mengenai kenyataan atau
gejala-gejala yang dihadapi. Disiplin dapat dibedakan antara :
(1) disiplin analitis ( yang menganalisis, memahami serta
menjelaskan) dan (2) disiplin preskriptif (yang menentukan
apakah yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan).
• Sebagai sistem ajaran, disiplin hukum merupakan sistim
ajaran yang : (1) menentukan apakah yang seyogyanya atau
seharusnya dilakukan (preskriptif) maupun (2) yang
senyatanya dilakukan (deskriptif) di dalam hidup.
• Disiplin Hukum mencakup: (1) ilmu-ilmu hukum, (2) politik
hukum dan (3) filsafat hukum.

Ilmu Hukum
Sebagai kumpulan ilmu pengetahuan, ilmu
hukum mencakup:
1. Ilmu tentang kaidah.
2. Ilmu tetang Pengertian dalam hukum.
3. Ilmu tentang kenyataan hukum.

Pengertian Ilmu Hukum
• Menurut Cross: Segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum
dalam segala bentuk dan manifestasinya.
• Menurut Curzon: Ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang
mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum.
• Menurut Kamus Perpustakaan Hukum: Ilmu hukum dalam perpustakaan
hukum dikenal dengan nama ‘Jurisprudence’ yang berasal dari kata ‘Jus’,
‘Juris’ yang artinya hukum atau hak, dan kata ‘Prudence’ berarti melihat ke
depan atau mempunyai keahlian, dan arti umum dari Jurisprudence adalah
ilmu pengetahuan yang mempelajari ilmu hukum.
• Menurut Prof. Purbacaraka dan Soerjono Soekanto:
– Ilmu hukum mencakup ilmu tentang kaidah atau norma yaitu ilmu yang
menelaah hukum sebagai kaidah dengan dokmatik hukum dan sistematik
hukum.
– Ilmu tentang pengertian, ilmu tentang pengertian-pengertian hukumseperti
subyek hukum, peristiwa hukum, dan kejadian hukum.
– Ilmu tentang kenyataan yang menyoroti hukum sebagai prikelakuan dan sikap
kita mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, dan fisiologi hukum.

• PIH adalahsuatu mata pelajaran yang menjadi pengantar
dan petunjuk jalan
– bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum yang ternyata
sangat luas ruang lingkupnya. Karena ilmu hukum tidak hanya
membicarakan tentang perundang-undangan saja melainkan
filsafatnya, azas-azasnya, pengertian-pengertian hukum, dan
konsep-konsep dasar yang tidak terbatas pada suatu hukum
tertentu dan masyarakat luas.
• Hukum Positif
– Hukum yang berlaku di suatu negara tertentu pada waktu
sekarang.
Pengantar Ilmu Hukum bermaksud memberikan pengantar
pertama dalam ilmu hukum secara umum dengan
memperkenalkan pengertian tentang hukum. Misalnya Hukum
Pidana dan Hukum Perdata

Peran dan Fungsi PIH
• Memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum.
• Memperkenalkan ilmu hukum yaitu pengetahuan yang mempelajari
segala seluk -beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan
manifestasinya.
• Berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud dan
tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada hukum serta
bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan
hukum.
• Merupakan dasar dalam rangka studi hukum. Tanpa mempelajari
ilmu hukum secara tuntas, tidak akan memperoleh pengertian yang
baik tentang berbagai cabang ilmu hukum.
• Mengkualifikasikan mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke
arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan.

H U K U M
ASAL KATA:
• HUKM (BHS. ARAB)
• RECHT (BHS BELANDA, JERMAN)
• LAW (BHS. INGGRIS)
• LE’I (BHS. PERANCIS)
PENGERTIAN UMUM:
NORMA, KAIDAH, PERATURAN, UU, PATOKAN
YANG MENGIKAT

DEFINISI HUKUM MENURUT PARA AHLI
• IMANUEL KANT
“KESELURUHAN SYARAT-SYARAT DIMANA DENGAN INI KEHENDAK BEBAS ORANG
DAPAT MENYESUAIKAN DIRI DENGAN KEHENDAK BEBAS ORANG LAIN”
• LEON DUQUIT
“ATURAN TINGKAH LAKU PARA ANGGOTA MASYARAKAT, YANG DIINDAHKAN
OLEH ANGGOTA MASYARAKAT SEBAGAI JAMINAN KEPENTINGAN BERSAMA, DAN
JIKA DILANGGAR MENIMBULKAN REAKSI BERSAMA TERHADAP PELANGGAR”
• UTERECHT
“HIMPUNAN PETUNJUK HIDUP, PERINTAH-PERINTAH DAN LARANGAN, YG
MENGATUR TATA TERTIB DALAM SESUATU MASYARAKAT, DAN SEHARUSNYA
DITAATI OLEH ANGGOTA MASYARAKAT YG BERSANGKUTAN, OLEH KARENA
PELANGGARAN PETUNJUK HIDUP TERSEBUT DAPAT MENIMBULKAN TINDAKAN
OLEH PEMERINTAH ATAU PENGUASA MASYARAKAT TERSEBUT”
• APELDORN
“TIDAK ADA DEFINISI YANG TEPAT MENGENAI HUKUM”

Unsur-unsur Hukum:
• Rangkaian aturan atau syarat-syarat tertentu
• Mengatur tingkah laku masyarakat (manusia
dan/atau badan hukum)
• Bersumber dari aturan
masyarakat/pemerintah/penguasa
• Bentuk sebuah aturan baik tertulis maupun tidak
tertulis
• Bersifat memaksa
• Sanksi bagi yang melanggar

Kaidah Hukum
• Kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang
dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat
atau penguasa negara, mengikat setiap orang dan
berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat
atau aparat negara, sehingga berlakunya kaidah hukum
dapat dipertahankan
• Kaidah hukum ditujukan kepada sikap lahir manusia
atau perbuatan nyata yang dilakukan manusia.
• Kaidah hukum tidak mempersoalkan apakah sikap batin
seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikannya
adalah bagaimana perbuatan lahiriyah orang itu

ISI KAIDAH HUKUM
• Gebod (Suruhan) Kaidah yang berisi suruhan untuk berbuat sesuatu (ciri-
ciri: ada kewajiban) Contoh: Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974,
mewajibkan orangtua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka
dengan sebaik-baiknya
• Verbod (Larangan) Kaidah yang berisi larangan untuk melakukan sesuatu
(ciri-ciri: ada larangan) Contoh: Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974, tentang
larangan perkawinan
• Mogen (Kebolehan) Kaidah yang berisi kebolehan, dilakukan boleh, tidak
juga tidak ada sanksi (ciri-ciri: tidak ada larangan & kewajiban) Contoh:
Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa pihak yang melakukan
perkawinan boleh mengadakan perjanjian tertulis, asal tidak melanggar
batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan
SIFAT KAEDAH HUKUM
• Imperatif, Memaksa secara apriori2 yang bersifat imperatif adalah Gebod
dan Verbod
• Fakultatif, Tidak harus dilakukan, yang bersifat fakultatif adalah Mogen

Sollen – Sein dalam hukum
• Kaidah hukum mrpkn ketentuan atau pedoman
tentang apa yang seyogya atau seharusnya
dilakukan.
• Kaidah hukum berisi kenyataan normatif : das
sollen dan bukan berisi kenyataan alamiah atau
peristiwa konkrit: das sein.
• Dalam hukum yang penting bukanlah apa yang
terjadi, tetapi apa yang seharusnya terjadi.
Perbuatan korupsi (sein) seharusnya (sollen)
dihukum.

Sollen – Sein dalam hukum
• Koruptor dihukum bukan akibat dari korupsi
yang dilakukan tetapi, koruptor harus
dihukum berdasarkan undang-undang yang
melarangnya. Jadi dalam hukum tidak berlaku
hukum sebab akibat.

Asas-asas Hukum
• Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali :Tidak ada suatu
perbuatan dapat dihukum tanpa adanya peraturan yang mengaturnya
terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan (asas legalitas)
• Lex specialis derogat legi generalis: Hukum yang khusus
mengesampingkan hukum yang umum
• Lex superior derogat legi inferior: Hukum yang lebih tinggi
mengesampingkan hukum yang lebih rendah tingkatannya
• Lex posterior derogat legi priori: Hukum yang lebih baru
mengesampingkan hukum yang lama
• Presumption of innocence/Asas praduga tak bersalah, seseorang tidak
boleh dianggap bersalah sebelum dapat dibuktikan sebaliknya
• Unus testis nullus testis: Satu saksi bukanlah saksi (digunakan dalam
hukum acara pidana)
• In dubio pro reo: Dalam keraguan, hakim menggunakan hukum yang lebih
ringan terhadap terdakwa
• Ne bis in idem: Perkara yang sama tidak dapat diadili 2x

• Stare decisis et quieta non movere/the binding force of precedent
Seorang hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya yang telah
in kracht mengenai perkara yang sama
• Fictie hukum Setiap orang dianggap telah mengetahui isi UU saat
tercatat pada lembaran negara/diundangkan
• Asas publisitas Negara bertanggung jawab untuk
menyebarluaskan/mempublikasikan UU sebelum diundangkan
sehingga warga negara mengetahui isi UU tersebut
• Pacta sunt servanda Setiap perjanjian menjadi hukum yang
mengikat bagi para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian
tersebut
• No punishment without guilt Seseorang tidak dapat dihukum jika
tidak terbukti melakukan kesalahan
• Lex dura sed temen scripta Peraturan hukum itu keras karena
memang demikianlah sifatnya

• Ius curia novit Hakim dianggap mengetahui
hukum
• Audi et alteram partem Hakim harus mendengar
para pihak yang bersengketa secara seimbang
sebelum menjatuhkan putusannya
• Similia similibus Perkara yang sama diadili
dengan ketentuan yang sama
• Judex ne procedat ex officio Hakim bersifat
menunggu datangnya tuntutan hak diajukan
kepadanya

Sumber Hukum
• Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-
aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni
aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang
tegas dan nyata.
• Sumber hukum terdiri atas:
• Sumber-sumber hukum material, dapat ditinjau lagi dari berbagai
sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan
sebagainya.
• Sumber-sumber hukum formal antara lain ialah:
– Undang-Undang(statute)
– Kebiasaan (custom)
– Yurisprudensi
– Traktat
– Doktrin

• UU menurut Prof Buys memiliki 2 arti:
• UU dalam arti Formil/UU
setiap peraturan atau ketetapan yg dibentuk oleh
alat perlengkapan negara yg diberi kekuasaan untuk
membentuk UU, yaitu Presiden dan DPR
• UU dalam arti Materil/Peraturan
setiap peraturan atau ketetapan yg isinya mengikat
kepada umum, misal Perda.

• Suatu UU dapat bersifat formil maupun
bersifat materiil
• Misal UU No. 5 thn 1960 tentang UUPA :
– Dalam arti formil krn UU tsb dibuat pemerintah
dgn DPR.
– Dalam arti materil krn UU tsb mengikat umum.

• Namun dalam hal tertentu hanya bersifat
satu saja
• Misalnya UU Naturalisasi :
– hanya bersifat formil, krn dibuat oleh Presiden dan
DPR tetapi isinya hanya mengikat pihak tertentu
saja
• PP, Perda, Kepmen :
– Hanya bersifat materil, krn hanya mengikat umum
tetapi tdk dibuat oleh Presiden dan DPR.

Kekuatan Mengikat UU
• Agar suatu UU mempunyai kekuatan mengikat dan dapat
berlaku, maka harus di undangkan dalam Lembaran Negara,
dan yg mengundangkan adalah Menhuham
• Setiap UU yang telah diundangkan melalui LN maka akan
berlaku fiksi Hukum :
“setiap orang dianggap telah mengetahui adanya UU yang
telah diundangkan tsb.”
• Setiap UU selalu disertai dgn penjelasan, penjelasan suatu UU
dan Peraturan Pemerintah (PP) dimasukkan dalam Tambahan
Lembaran Negara.

• Setiap UU diberi nomor urut dan tahun
dibentuknya, demikian pula Lembaran Negara
diberi nomor urut dan tahun. Tahun
terbentuknya UU dan LN sama, tetapi nomor
urut biasanya berbeda.
• Suatu UU mulai berlaku sesuai dgn tgl yang
ditentukan dalam UU itu sendiri. Apabila tdk
ditentukan maka UU tsb akan mulai berlaku 30
hari (jawa dan madura) dan 100 hari (diluar
jawa dan madura) setelah diundangkan dalam
LN

Suatu UU tidak berlaku lagi jika:
• Jangka waktu yg ditentukan dlm UU tsb
sudah lampau;
• Keadaaan untuk mana UU tsb diadakan
sudah tidak ada lagi;
• UU tsb dicabut oleh instansi yg membuatnya
• telah diadakan UU baru yang isinya
bertentangan dgn UU yang berlaku

Berita Negara dan Tambahan Berita Negara
• Selain Lembaran Negara, masih terdapat lg
Berita Negara yang mempunyai fungsi
sebagai tempat pengumuman Keppres,
Kepmen.
• Tambahan Berita Negara yng memuat
anggaran dasar dr perseroan, perhimpunan,
yayasan, dsbnya.

Asas-asas Perundangan yg Dikenal
• UU tidak berlaku surut
• UU tdk boleh diganggu gugat
• UU yg dibuat oleh penguasa yg lebih tinggi
kedudukannya mempunyai kedudukan yg lebih
tinggi pula.
• UU yg berlaku kemudian membatalkan UU
terdahulu.
• UU khusus mengesampingkan UU yang bersifat
umum.

• Tap/MPRs/XX/1966 tata urutan per-uu-an:
– UUD 1945
– Tap Mpr
– UU/Perpu
– Peraturan Pemerintah (PP)
– Keputusan Presiden (Kepres)
– Peraturan Pelaksana lain : Permen, Instruksi Men.

• Tap III/MPR/2000 berkenaan dg tata urutan
Per-UU-an:
– UUD 1945
– Ketetapan MPR
– UU
– Perpu
– Peraturan Pemerintah
– Keppres
– Perda

Tata Urutan Perundang-Undangan:
• UU No. 10 Tahun 2004 :
– UUD 1945
– UU/Perpu
– PP
– Perpres
– Perda

TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN UU No.12 Tahun 2011
pasal 7 ayat 1:
UUD 1945
a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah Provinsi; dan
f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

YURISPRUDENSI
• PERISTILAHAN LAINNYA :
– Yurisprudentie (Belanda)
– Yurisprudence (Perancis)
– Case Law/ Judge Made Law
• PENGERTIAN :
“keputusan hakim terdahulu yg diikuti oleh hakim lain
dan dijadikan sebagai dasar keputusan hakim lain
mengenai kasus yg sama”

• Latar belakang Yurisprudensi
• Kerap kali hakim dalam memeriksa dan memutus
suatu perkara, dihadapkan kpd peraturan hukum
yang tidak ada atau tdk lengkap.
• Hakim tidak boleh menolak memeriksa suatu perkara
dgn alasan ketiadaan peraturan (Pasal 22 AB)
• Dalam kondisi tsb hakim harus menciptakan
hukumnya sendiri.

• Terdapat beberapa alasan mengapa seorang hakim
mengikuti keputusan hakim lain :
– Karena keputusan tsb dibuat oleh hakim yg
mempunyai kedudukan yg lebih tinggi.
– Karena alasan praktis
– Hakim mengikuti keputusan hakim lain karena
sependapat

• PENGERTIAN TRAKTAT :
“Perjanjian yg dibuat diantara dua atau lebih negara“
• Macam-Macam Traktat :
– Traktat Bilateral, yg dibuat antara 2 negara
– Traktat Multilateral, yg dibuat secara kolektif
– Traktat Terbuka, perjanjian yg memungkinkan
masuknya negara baru sbagai peserta
– Traktat Tertutup, tidak memungkinkan masuknya
peserta baru

• Terdapat 2 Macam Bentuk Perjanjian
Internasional :
– Traktat, dibuat oleh Presiden dgn persetujuan
DPR. ( Pasal 11 UUD 1945)
– Agreement, dibuat hanya dgn keputusan presiden,
dan biasanya hanya menyangkut bidang Politik.

KEBIASAAN
• Perbuatan manusia yg tetap dilakukan
berulang-ulang dalam hal yg sama.
• Peraturan yg walaupun tidak ditetapkan oleh
pemerintah , tetapi ditaati oleh seluruh rakyat,
krn masyarakat yakin bahwa peraturan tsb
berlaku sebagai hukum.

• Agar Hukum Kebiasaan tsb ditaati, maka ada
2 syarat yag harus dipenuhi :
– Perbuatan yg tetap dilakukan orang
– Adanya keyakinan bahwa perbuatan itu harus
dilakukan krn telah merupakan kewajiban

PENDAPAT AHLI HUKUM
• “pendapat para ahli hukum/sarjana hukum yg
terkenal dan mempunyai nama pengaruh
dalam keputusan hakim.”
• Hakim sering berpegang pada pendapat
seorang atau beberapa orang sarjana hukum
terkenal dalam menetapkan dasar-dasar
keputusannya.

Hubungan Hukum
• Hubungan antara 2 subjek hukum atau lebih
dimana hak dan kewajiban disatu pihak
berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain
• Hubungan sederajat: suami-istri
• Hubungan tidak sederajat: anak-orangtua
• Hubungan timbal balik dan timpang bukan
sepihak
– Satu pihak punya hak saja dan satu pihak punya
kewajiban saja (misal membayar pajak, rakyat hanya
punya kewajiban membayar pajak, dan negara punya
hak memungut pajak)

Peristiwa Hukum
• Peristiwa yang membawa akibat yang diatur oleh hukum, peristiwa
yang menimbulkan adanya perkembangan hukum. Ada 3 kelompok
peristiwa hukum
• Keadaan Bersegi
– Alamiah: siang dan malam
– Kejiwaan: normal dan abnormal
– Sosial: keadaan darurat (noodtoestand)
• Kejadian
– Bencana Alam (force majeure)
• Sikap Tindak
– Sikap tindak menurut hukum (taat pada hukum)
– Sikap tindak melanggar hukum: Menyalahgunakan kekuasaan,
Merampas/mengganggu hak-hak orang lain, Peristiwa yang melanggar
ketentuan pidana, perdata, dsb
– Sikap tindak lainnya, misalnya perjanjian jual beli

Peranan Hukum
• HAK, adalah peranan yang fakultatif, boleh tidak dilaksanakan (contoh hak: buruh minta gaji)
• KEWAJIBAN, adalah peranan yang imperatif, harus dilaksanakan (contoh kewajiban: buruh
bekerja supaya mendapat gaji)
• Hak dan Kewajiban selalu berhadapan dan berdampingan
• Berhadapan
– A wajib melunasi hutang kepada B
– B berhak menagih hutang kepada A
• Berdampingan
– A menagih hutang kepada B didampingi kewajiban A untuk tidak menyalahgunakan
kewajibannya, misal mengancam dengan mengirimkan penagih hutang atau membebani
dengan bunga yang sangat tinggi
– B berkewajiban melunasi hutang didampingi hak untuk melawan gangguan terhadap
pelunasan hutang tersebut
• Hak dan Kewajiban dapat dibedakan menjadi
– Searah/Relatif Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum dan berlaku hanya
oleh subjek hukum tertentu, misal: perjanjian hutang-piutang A dan B, maka B hanya
melunasi hutang kepada A saja, dan A hanya menagih hutang kepada B saja (dengan
siapa mereka mengadakan perjanjian)
– Jamak/Absolut Hak yang dimiliki subjek hukum dan berlaku untuk semua Contoh: hak
milik, hak memungu pajak, hak suami-istri, hak anak-orangtua, hak kebendaan, hak
immateriil, dsb.

Subjek Hukum
• Subyek hukum adalah “orang” yang menyandang hak dan kewajiban
(subject van een recht)
• Manusia (natuurlijk persoon): manusia sebagai pembawa hak dan
kewajiban sejak lahir hingga meninggal selalu punya hak dan kewajiban
• Badan Hukum (rechtsperson): pribadi ciptaan hukum, dibuat oleh manusia
sesuai kebutuhan
• Sifat Subjek Hukum – Manusia
– Mandiri, mempunyai kemampuan penuh untuk bersikap tindak (cakap)
– Terlindung, jika dianggap tidak mampu bersikap tindak, maka tidak
dapat dihukum (misalnya orang cacat mental, orang gila, anak dibawah
umur, dsb)
– Perantara, sikap tindaknya dibatasi sebatas kepentingan pihak yang
diantarainya (kepentingan pengampu dibatasi oleh kepentingan orang
yang diampunya) - Wali: bagi yang belum dewasa - Pengampu: bagi
yang sudah dewasa tapi akal pikiran tidak sehat
• Badan Hukum terdiri dari Badan Hukum Privat dan Badan Hukum Publik

Objek Hukum
• Obyek hukum adalah segala sesuatu yang berguna
dengan subyek hukum dan yang dapat menjadi pokok
suatu perhubungan hukum, karena sesuatu tersebut
dapat dikuasi oleh subyek hukum yang biasanya
berbentuk benda atau hak
• Materiil: berwujud benda yang nyata, misalnya laptop,
motor, dsb.
• Immateriil: berupa sesuatu yang memiliki daya guna
kebermanfaatan, misalnya listrik, pulsa, hak cipta, dsb.

Perbuatan Hukum
• Adalah segala perbuatan manusia yang secara sengaja
dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan
kewajiban
• Perbuatan hukum terbagi dua :
– Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh
satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak
pula, misalnya membuat wasiat, hibah
– Perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan
oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah
pihak (timbal balik), misalnya persetujuan jual beli, sewa menyewa

• Pasal 1365 BW:
– Adanya suatu perbuatan.
– Perbuatan tersebut melawan hukum.
– Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
– Adanya kerugian bagi korban.
– Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
• PMH dibagi 3 golongan: karena kesengajaan, tanpa kesengajaan dan
karena lalai
• Bentuk perbuatan melawan hukum terbagi menjadi :
– Nofeasance, yaitu merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh
hukum.
– Misfeasance, yaitu perbuatan yang dilakukan secara salah, dan perbuatan
mana merupakan kewajibannya.
– Malfeasance, yaitu perbuatan yang dilakukan, padahal pelakunya tidak
berhak untuk melakukannya.
onrechmatihge daad

Buku Referensi
• Apeldoorn, L.J van. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. PT Pradnya Paramita.
Jakarta
• Djamali, Abdoel. 2011. Pengantar Hukum Indonesia. Edisi revisi.. PT Raja
Grafindo Persada. Jakarta
• Mokhmmad Najih & Soimin, 2014, Pengantar Hukum Indonesia (sejarah,
konsep tata hukum dan politik hukum Indonesia), Setara Perss, Malang
• Montesqouieu, 2007, The Spirit of Laws-Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu
Politik, Nusa Media, Bandung
• Ni’matul Huda, 2013, Ilmu Negara, Rajawali Pers, JakartaUndang-Undang
Dasar 1945
• Kitab Undang-undang Hukum Pidana
• Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
• Kitab Undang-undang Hukum Perdata
• Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
• Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Teori Etis
• Menurut Aristoteles dlm bukunya “Rhetorica & Ethica
Nicomachea” menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas
suci yaitu memberi kepada setiap orang yg berhak
menerimanya
• Aristoteles membagi keadilan dalam 2 jenis:
a. Keadilan distributif: keadilan yg memberikan kepada
setiap orang jatah munrut jasanya (pembagian menurut
haknya masing-masing)
b. Keadilan komutatif: keadilan yg memberikan kepada
setiap orang jatah yg sama banyaknya tanpa mengingat
jasa masing2
Tujuan Hukum

Teori Utilitas
• Menurut Jeremy Betham dlm bukunya “Introduction to the morals
and legislation” berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk
mewujudkan semata-mata apa yg berfaedah/manfaat bagi orang
• Rumusan dari Betham ini hanya bersifat umum, tanpa
memperhatikan unsur keadilan serta tidak mempertimbangkan ttg
hal2 yg kongkrit
Teori Peace
• Menurut teori ini dalam keadaan damai sejahtera terdapat
kelimpahan, yg kuat tidak menindas yg lemah, yg berhak benar-
benar mendapatkan haknya dan adanya perlindungan bagi rakyat
Tujuan Hukum

Teori Campuran
• Menurut Muchtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa pokok dan
pertama dari hukum adalah ketertiban
• Selain itu tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yg
berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakt dan zamannya
Teori normatif-dogmatif
• Tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian
hukum (John Austin dan Van Kan)
• Keastian hukum disini adalah adanya melegalkan kepastian hak dan
kewajiban
• Van kan berpendapat tujuan hukum adalah menjaga kepentingan
manusia agar tidak diganggu da terjaminnya kepastiannya
Tujuan Hukum

• Secara umum tujuan hukum bertumpu kepada
3 (tiga) hal yaitu:
–Keadilan
–Kemanfaatan
–Kepastian
Tujuan Hukum

ALIRAN-ALIRAN (PRAKTEK) HUKUM
1. Aliran legisme
2. Aliran Freie Rechtslehre / Freie Rechtswegung
/ Freie Rechtsschule
3. Aliran Rechtsvinding

Aliran Legisme
• Bahwa satu-satunya sumber hukum adalah Undang-Undang
• Bahwa di luar Undang-Undang tidak ada hukum
Menurut aliran ini hakim hanya berfungsi sebagai sub sumtie automaat
dan perumusan perkara hanya berdasarkan Undang-undang saja.
Dalam hal ini, aliran legisme memberikan suatu kepastian hukum,
sehingga kebanyakan negara-negara eropa mengikuti aliran ini.
Dalam kenyataannya, seiring dengan berjalannya waktu, dalam aliran ini
banyak ditemukan kekurangannya, karena banyak permasalan hukum
yang timbul kemudian tidak dapat dipecahkan oleh peraturan perundang-
undangan yang telah dibentuk.

Aliran Freie Rechtslehre / Freie Rechtswegung / Freie Rechtsschule
• Aliran bertolak dari aliran legisme (1840).
• Aliran menjawab kekurangan yang terdapat dalam aliran legisme
• Aliran ini merupakan aliran bebas, dimana hukumnya tidak dibuat oleh
badan Legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar
Undang-Undang.
• Hakim dalam aliran Freie Rechtslehre bebas
menentukan/menciptakan hukum, baik dengan memekai UU dan atau
tidak berdasarkan UU.
• Disini hakim paling utama dituntut untuk memahami yurisprudensi,
sedangkan penguasaan UU adalah sekunder.

Hakim juga dituntut
1. Hakim harus mampu mencuiptakan hukum (judge made law) karena
keputusannya didasarkan pada keyakinan hakim,
2. Keputusan hakim lebih dinamis karena selalu mengikuti perkembangan dalam
masyarakat,
3. Hukum hanya terbentuk oleh Peradilan ( rechts-spraak )
4. Bagi hakim UU, kebiasaan dan sebagainya hanya merupakan sarana saja
dalam membentuk/menciptakan atau menemukan hukum pada kasus-kasus
yang konkret.
5. Pandangan Freie Rechtslehre bertumpu pada kegunaan sosial (sociale
doelmatigheid)

Tujuan aliran Freie Rechtslehre adalah;
1. Memberikan peradilan sebaik-baiknya dengan cara
memberi kebebasan kepada hakim tenpa terikat dengan
UU, tetapi menghayati tata kehidupan sehari-hari,
2. Membuktikan bahwa dalam UU terdapat kekurangan-
kekurangan yang perlu dilengkapi,
3. Mengharapkan agar hakim dalam memutuskan perkara di
dasarkan kepada rechtside (cita keadilan)

Aliran Rechtsvinding (penemuan Hukum)
Perkembangan selanjutnya pada zaman ini, banyak perubahan-
perubahan pandangan terhadap hukum yang disebabkan karena;
1. Hukum harus berdasarkan asas keadilan masyarakat yang terus
berkembang,
2.Ternyata pembuat UU tidak dapat mengikuti kecepatan gerak
masyarakat atau proses perkembangan sosial, sehingga
penyusunan UU selalu ketinggalan,
3. UU tidak dapat menyelesaikan setiap masalah yang timbul. UU
tidak dapat dirinci melainkan hanya memberikan algemeene
rechtlijnen (pedoman umum) saja.

3. UU tidak dapat sempurna, terkadang terdapat istilah yang kabur
dan hakim harus memberikan makna yang lebih jauh dengan
cara penafsiran,
4. UU tidak dapat lengkap dan tidak mencakup segalanya, sehingga
hakim terpaksa harus menyusun kembali dengan cara
rekonstruksi hukum, rechtsverfijning atau argumentum a
contrario.
5. Apa yang patut dan masuk akal dalam kasus-kasus tertentu juga
berlaku bagi kasus lain yang sama.

Menurut aliran Rechtsvinding
Hukum terbentuk dengan beberapa cara;
1. Karena Wetgeving ( pembentukan Undang-Undang),
2. Karena administrasi / tata usaha negara,
3. Karena rechtsspraak atau peradilan,
4. Karena kebiasaan/ tradisi yang sudah mengikat masyarakat,
5. Karena ilmu (wetenschap)

Pandangan aliran Legisme dan Freie
Rechtslehre terhadap aliran Rechtsvinding
1. Aliran rechtsvinding merupakan jalan tengah legisme dan
freie rechtslehre,
2. Aliran rechtsvinding berpegang pada UU tetapi tidak ketat
dan bebas sebagaimana aliran legisme dan freie
rechtslehre, terikat tetapi bebas (gebonden vrijheid) atau
bebas tetapi terikat (vrijegebondenheid),

3. Tugas hakim dalam rechtsvinding adalah menyelaraskan
UU dengan keadaan masyarakat yang nyata (sociale
werkelijkheid) dan bila perlu disesuaikan dengan asas
keadaan masyarakat,
4. Kebebasan yang terikat dan keterikatan yang bebas
dicerminkan dalam penafsiran hukum, dan pengisian
kekosongan hukum dengan konstruksi hukum,
rechtsverfijning dan argumentum a contrario.
5. Menurut hakim rechtsvinding, jurisprudensi mempunyai
arti yang penting disamping UU, karena dalam
jurisprudensi terdapat makna yang penting, konkret, yang
tidak terdapat dalam UU.

Pendapat para pakar tentang Rechtsvinding;
Logemann
 Bahwa hakim harus tunduk kepada kehendak pembuat UU
sebagaimana yang tertulis dalam UU tersebut. Kehendak disini
diartikan sebagai semangat yang menjadi latar belakang lahirnya UU
tersebut.
 Hakim wajib mengetahui latar belakang sejarah dari kalimat-kalimat
yang dibuat oleh para legislator pada saat itu dan dihubungkan
dengan arti yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari.
 Hakim wajib mencari tahu kehendak pembuat UU, karenanya hakim
tidak boleh membuat penafsiran yang berbeda dengan maksud
pembuatnya.
 Penafsiran yang tepat adalah yang sesuai dengan kehendak pembuat
UU, dimana rakyat dan hakim harus wajib tunduk kepada suatu
kesimpulan yang logis.

Polak
Bahwa penafsiran terhadap UU harus berdasarkan kepada;
1. Materi peraturan per UU yang bersangkutan,
2. Tempat dimana UU itu dilahirkan,
3. Zaman/waktu UU itu dibentuk.

Ter Haar
Dalam pandangannya bahwa pada saat hakim menentukan
hukum dan menetapkan mana yang hukum dan mana yang
bukan hukum, maka hakim selalu berhubungan dengan
masyarakat.
Hakim harus memberi keputusan yang sesuai dengan
keadaan sosial yang nyata (sociale werkelijkeheid).
Dengan demikian diharapkan dapat tercapai maksud dan
tujuan dari hukum itu sendiri, yakni,
“suatu keadilan berdasarkan asas keadilan masyarakat”

Aliran yang berlaku di Indonesia;
Hakim di Indonesia menganut aliran Rechtsvinding.
Dimana hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada
UU dan hukum lainnya yang berlaku dan hidup di
masyarakat secara gebonden vrijheid dan vrije
gebondenheid.

 Hakim tidak boleh menolak mengadili perkara
yang diajukan kepadanya dengan alasan
peraturan per UU tidak ada, tidak lengkap, tidak
jelas.
 Apabila terjadi penolakan maka hakim dapat
dituntut berdasarkan rechtsweigering (Hukum
Penolakan).

Apabila ada perkara, maka hakim harus melakukan tindakan
sebagai berikut;
1. Tempatkan perkara dalam proporsi yang sebenarnya,
2. Kemudian lihat dan kaji per UU yang terkait dengan kasus
tersebut,
 Jika UU telah mengaturnya maka perkara akan diadili
menurut UU,
 Jika UU nya kurang jelas, maka harus dilakukan penafsiran,
 Jika terdapat ruang kosong atas UU tersebut, maka hakim
harus melakukan konstruksi hukum, rechtsverfijning
(penghalusan) atau argumentum a contrario,
3. Di samping itu hakim juga melihat jurisprudensi dan dalil-dalil
hukum agama, adat yang hidup di masyarakat.

Terbentuknya Hukum
 Hukum terbentuk dimulai dari kebiasaan yang mudah dirasakan
sebagai kewajiban dalam bersikap tindak, kemudian bila kebiasaan
tersebut dilanggar maka ada sanksi dalam masyarakat tersebut.
 Dalam kaidah hukum dinamakan hukum kebiasaan, kemudian
menjelma mennjadi hukum bagi masyarakat.
 Bila kebiasaan tersebut menjadi tradisi yang turun temurun maka hal
tersebut menjadi adat istiadat.
 Bila terjadi pelanggaran terhadap adat istiadat tersebut dan dikenai
sanksi, maka hal ini disebut hukum adat.

Contoh :
Hukum di Inggeris berasal dari kebiasaan yang
dikembangkan oleh pengadilan. Hukum ini biasa dikenal
sebagai Common Law.
Perkembangan ini dimulai pada tahun 1066 ketika
Inggeris di jajah oleh bangsa Normandi – William The
Conqueror .

Hukum digunakan untuk mengatur pemerintahan dan
peradilan, dimana hakimnya berasal dari penguasa
kerajaan.
Judges of Lyre / Itenerant judges (hakim keliling)
Dari putusan hakim tersebut berkembanglah common law.
Hukum yang berasal dari UU disebut Statue Law yang
merupakan bagian kecil dari hukum di Inggeris.
- Offences against the Person Act 1861
- Homicide Act 1957
- Theft Act 1960

Pembentukan Hukum di Indonesia
Kebiasaan dalam masyarakat Indonesia dikenal
sebagai hukum adat.
Namun hukum ini hanya terbatas pada hukum
perdata khususnya bagi golongan warga asli/
pribumi.

Berdasarkan pandangan dari aliran – aliran
* Legisme,
* Freie rechtslehre,
* Rechtsvinding
Maka dapat disimpulkan bahwa hukum terbentuk
berasal dari kebiasaan, perundang-undangan dan
proses peradilan.

Fiat justitia ruat caelum
(Hendaklah keadilan ditegakkan,
walaupun langit akan runtuh)
Terima kasih
Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana
Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber lain yang terpercaya serta
dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!

Doa Kafaratul Majelis
• َ‫ل‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ُ‫د‬َ‫ه‬ْ‫ش‬َ‫أ‬ َ‫ك‬ِ‫د‬ْ‫م‬َ‫ح‬ِ‫ب‬َ‫و‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ َ‫ك‬َ‫ن‬‫ا‬َ‫ح‬ْ‫ب‬ُ‫س‬
َ‫ك‬ُ‫ر‬ِ‫ف‬ْ‫غ‬َ‫ت‬ْ‫س‬َ‫أ‬ َ‫ت‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ َّ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ه‬‫ل‬ِ‫إ‬
ُ‫ب‬ ْ‫و‬ُ‫ت‬َ‫أ‬َ‫و‬
َ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬
• “Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu
allailahailla anta astaghfiruka wa’atubu ilaik”
• Artinya : “Maha Suci Engkau ya Allah, dengan
memuji-Mu aku bersaksi bahwa tiada tiada Tuhan
melainkan Engkau, aku memohon pengampunan-
Mu dan bertaubat kepada-Mu.” (HR. Tirmidzi,
Shahih)

Pengantar Ilmu Hukum

More Related Content

What's hot

Similar to Pengantar Ilmu Hukum

More from Andrie Irawan

Pengantar Ilmu Hukum