Rangkuman dokumen tersebut adalah: 1) Dokumen tersebut membahas tentang ketentuan rumah sakit pendidikan meliputi jenis, persyaratan, fungsi, kewajiban, dan pengawasan rumah sakit pendidikan.

1. DIREKTUR SDM PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

2. STRUKTUR PERMENKES No 31 tahun 2022
KETENTUAN UMUM
JENIS RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
JUMLAH MAHASISWA SERTA JUMLAH DAN
VARIASI JENIS KASUS PENYAKIT
JENIS RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
PERSYARATAN, STANDAR DAN TATA CARA PENETAPAN
1
2
3 FUNGSI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
4
7
8
10
11
INTEGRASI FUNGSIONAL DAN STRUKTURAL
KEWAJIBAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
9 PENDANAAN
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
12 KETENTUAN PERALIHAN
KETENTUAN PENUTUP
13
5
6

3. KETENTUAN UMUM
Rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan, pendidikan dan
penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi,
pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan Kesehatan lainnya secara multiprofesi.
Rumah Sakit
Pendidikan
Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademis, profesi dan/atau vokasi di
bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan/atau kesehatan lain.
Institusi
Pendidikan
Yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi,
humaniora kesehatan, dan/atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.
Dosen
Kedokteran
Mahasiswa kedokteran, kedokteran gigi, atau bidang kesehatan lain sebagai peserta didik
pada pendidikan akademik, profesi, dan vokasi yang menjalankan pembelajaran klinik di
Rumah Sakit Pendidikan.
Mahasiswa
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
Menteri

4. JENIS RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
4
• RSU/RSGM untuk memenuhi
seluruh atau sebagian besar
kompetensi
• Menyelenggarakan minimal 12
pelayanan medik spesialis untuk
RSU dan 8 pelayanan medik
spesialis untuk RSGM
• Minimal 200 tempat tidur rawat
inap untuk RSU dan 12
tempat tidur rawat inap
dan 50 dental unit untuk
RSGM
• Dapat ditetapkan menjadi RSP
Satelit atau Afiliasi bagi FK/FKG
lain
UTAMA
• RSU yang digunakan untuk
mencapai kompetensi tenaga
Kesehatan di bidang kedokteran,
kedokteran gigi dan atau tenaga
Kesehatan lain
• RS Pendidikan afiliasi apabila
digunakan bagi Pendidikan
dokter/dokter gigi dan tenaga
Kesehatan lain
• Menyelengggarakan minimal 4
pelayanan medik spesialis
SATELIT
• RS Khusus atau RSU dengan
Unggulan Pelayanan
Kedokteran dan Kesehatan
tertentu
• Digunakan untuk memenuhi
seluruh atau Sebagian besar
kurikulum bagi dokter
spesialis/dokter gigi spesialis
dan atau Pendidikan spesialis
tenaga Kesehatan lain
AFILIASI
Rasio tenaga pengajar dengan peserta didik, Jumlah dan variasi kasus Dapat
menyelenggarakan pendidikan profesi tenaga kesehatan lainnya sebelum maupun setelah
ditetapkan sebagai RSP

5. RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
PELAYANAN PENELITIAN
PENDIDIKAN
Bagian Implementasi Sistem Kesehatan Akademis yang terintegrasi
Peningkatan mutu pelayanan melalui Pendidikan dan riset
Informasi harus disampaikan secara terbuka kepada pengunjung

6. RUMAH SAKIT
PENDIDIKAN
FUNGSI
PELAYANAN
1
PENDIDIKAN
2
PENELITIAN
3
PELAYANAN KESEHATAN TERINTEGRASI
• Tata kelola klinis yang baik
• Perkembangan ilmu dan teknologi berbasis bukti
• Memperhatikan etika profesi dan hukum kesehatan
Pelayanan Kesehatan Integrasi Fungsi
Kolaborasi
Interprofesional
• Kegiatan pendidikan untuk
mencapai kompetensi
• Pendidikan dokter, dokter
gigi, tenaga kesehatan lain
• Dilakukan bersama-sama
• Pelayanan Kesehatan Tersier
• Pelayanan Kesehatan
Sekunder
• Pelayanan Kesehatan Primer
Melalui kerja sama RSP Utama
dengan jejaring RSP
• Fungsi Pelayanan
• Fungsi Pendidikan
• Fungsi Penelitian
Dosen RSPUtamawajib
supervisi proses pendidikan

7. RUMAH SAKIT
PENDIDIKAN
FUNGSI
PELAYANAN
1
PENDIDIKAN
2
PENELITIAN
3
1 Menyediakan Dosen
2
Menghasilkan SDM
Nakes
3 Membina Jejaring
4 Menyediakan Pasien
• Bimbingan dan Pengawasan terhadap Mahasiswa
• Mengusulkan DPJP dan/atau Nakes diangkat menjadi Dosen
• Perencanaan dan seleksi bersama RSP dan Institusi
Pendidikan
• Direktur RS menetapkan sebagai Dosen di RS, dicantumkan
bidang keilmuannya
• Direktur RS mengusulkan NIDK bagi Dosen yang berasal
dari RS ke Institusi Pendidikan
• Menjadi tempat pemenuhan kompetensi
• Dokter, Dokter gigi, DLP, Spesialis/ Sub-spesialis, dan tenaga
kesehatan lain
• RS Pendidikan Satelit & Wahana Pendidikan
• Pembinaan proses pendidikan oleh Institusi
Pendidikan
• Jumlah kasus & Variasi Kasus sesuai kebutuhan
Keselamatan pasien dan Mutu
pelayanan
Pendidikan multiprofesi, interprofesi, dan/atau transprofesi
5

8. 1
2
3
4
5
RUMAH SAKIT
PENDIDIKAN
FUNGSI
PELAYANAN
1
PENDIDIKAN
2
PENELITIAN
3
Penelitian translasional, Penelitian bidang ilmu dan teknologi kedokteran,
kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya
Menilai, menapis, dan/atau mengadopsi teknologi kedokteran dan/atau
kedokteran gigi, serta teknologi kesehatan lainnya
Mengembangkan pusat unggulan bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan
bidang kesehatan lainnya
Mengembangkan penelitian untuk kemajuan pendidikan kedokteran,
kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya
Mengembangkan kerja sama dengan pelaku industri bidang kesehatan dan
pihak lain yang terkait

9. RENCANA INDUK PENELITIAN
• Peta penelitian
• Jenis penelitian unggulan/ terapan (peningkatan layanan)
• Perencanaan anggaran, sarana dan prasarana
• Bentuk kerjasama dengan pihak lain (industri kesehatan, dll)
HASIL PENELITIAN
• Wajib disebarluaskan melalui seminar, publikasi jurnal ilmiah
(kecuali rahasia)
• Dilaporkan ke Direktur/ Kepala RS
• Milik RS Pendidikan (kecuali ada klausul di PKS)
KAJI ETIK
• Komite Etik memberi persetujuan (penelitian tertentu)
• Jika RS belum memiliki Komite Etik, ke Komite etik Institusi
Pendidikan atau RS Jejaring
PENELITI
• Dosen, Mahasswa dari RSP
• Staff Peneliti dari luar RSP
IZIN
• Dari Direktur/Kepala RS
• Setelah disetujui komite etik (penelitian tertentu)
• Keselamatan pasien
• Mutu pelayanan RS
• Cara uji klinik yang baik
• Memperhatikan Etika
Penelitian
Mempertimbangkan

10. Jumlah Mahasiswa, jumlah dan variasi jenis kasus
Penerimaan mahasiswa sesuai:
Rasio jumlah dosen dengan mahasiswa Jumlah dan Variasi jenis kasus penyakit
1 2
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Kompetensi harus dicapai

11. Jejaring Rumah Sakit Pendidikan
Jejaring Pendidikan
• RSP Utama dan Institusi Pendidikan (IP) menilai
kesiapan
• Mengacu Pedoman Pendidikan RSP Utama
• Dilakukan secara terintegrasi
• Dikoordinasikan Komkordik
• Dibentuk Bersama Direktur/ Ka RS dan Institusi
Pendidikan 
ditetapkan Direktur/ Ka RS
di Provinsi yg sama,
Jika tidak ada -> Provinsi terdekat
RS Pendidikan Utama
Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan
Primer, Sekunder, Tersier
Rasio dosen : mahasiswa: Tidak memenuhi
Jumlah & variasi kasus: Tidak tercukupi
Pernyataan :
• Bersedia menjadi Jejaring
• Bersedia menggunakan standar & kurikulum
RSP Utama
• Bersedia dinilai oleh RSP Utama dan Institusi
Pendidikan
• Dibentuk Timkordik, unsur RS dan IP
• Membantu Komkordik
• Dibentuk Bersama Direktur/ Ka RS dan
Institusi Pendidikan  ditetapkan
Direktur/
Ka RS

12. PERSYARATAN, STANDAR DAN TATA CARA PENETAPAN
Visi, misi, dan komitmen RS di bidang pendidikan
Manajemen dan administrasi pendidikan
Sumber daya manusia
Sarana penunjang pendidikan
1
2
3
4
5
Perancangan dan pelaksanaan program
pendidikan klinik berkualitas
Patient-centered
Interprofessional practice collaboration
Jumlah & Variasi kasus
Perizinan berusaha
Terakreditasi
Perjanjian Kerjasama
SDM memenuhi kualifikasi Dosen
1
2
3
4
5
Teknologi Kedokteran/ Kesehatan
Program Penelitian
Pernyataan Kesediaan Pemilik
Memenuhi standar RS Pendidikan
6
7
8
9
TATA CARA
PENETAPAN
PERSYARATAN STANDAR RS PENDIDIKAN
KEPUTUSAN
MENTERI

13. 13
Peningkatan Kinerja
Pelayanan, Pendidikan dan
Penelitian
INTEGRASI FUNGSIONAL
RSP dan IP Koordinasi
dan Kolaborasi
Koordinasi dan Kolaborasi dalam
perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi dalam pelayanan,
pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat
Unit Fungsional di RS :
Komkordil/Tim Kordik
INTEGRASI STRUKTURAL
Penyatuan IP dan RSP menjadi
satu kesatuan kerja dalam
menjalankan fungsi pelayanan,
pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat
Dapat dilaksanakan
pada IP dan RSP dengan
1 kepemilikan

14. KEWAJIBAN RS PENDIDIKAN
Meningkatkan mutu pelayanan
dan keselamatan pasien.
Meningkatkan kompetensi SDM
secara terus menerus sesuai
dengan perkembangan Ilmu
penegtahuan dan teknologi.
Menyelenggarakan jejaring
pelayanan rujukan dan membina
FKTP.
Meningkatkan fasilitas,sesuai dengan
perkembangan teknologi,kebutuhan masyarakat
berdasarkan fungsi dan klasifikasinya.
Meningkatkan penelitian klinis dan
penelitianlain di bidang kesehatan
Menjalankan tata Kelola organisasi, dan
tata Kelola klinis,yang efektif,efisien dan
akuntabel
Memberikan insentif bagi peserta PPDS
dan DLP

15. INSENTIF PPDS DI RS PENDIDIKAN
• Sumber : pendapatan RS atas jasa
pelayanan yang dilakukan peserta
PPDS/DLP sesuai dengan kemampuan
RS
• RS BLU :
a) Berasal dari PNBP BLU
b) Komponen biaya dari tarif layanan
c) Mempertimbangkan standar harga
pasar
• RSUD : Sesuai perundangan
• RSPTNBH dan RS Swasta : non
APBN
PENDANAAN DI RS PENDIDIKAN
• Tanggung Jawab Bersama RSP dan
IP→ memperhitungkan unit cost dan
kinerja pelayanan terkait
penyelenggaraan pendidikan
• Digunakan untuk pendidikan,
pelayanan dan penelitian dalam rangka
pembelajaran klinik
• Dapat berasal dari sumber lain yang sah
• RSP menerima kontribusi dana dari
IP→ Besaran dituangkan dalam PKS

16. SANKSI ADMINISTRATIF
Sanksi
Administratif
Pengaduan
1. Dilakukan perseorangan, kelompok. Institusi,
Lembaga ,organisasi
2. Tertulis
3. Uraian peristiwa yang dapat ditelusuri
Laporan dugaan pelanggaran berasal dari :
1. Pengaduan
2. Pemberitaan media Elektronik
3. Hasil pengawasan
RSP dikenakan sanksi bila :
1. Menyelenggarakan fungsi pendidikan, pelayanan dan
penelitian sebelum ditetaplkan sebagai RSP
2. RSPU tidak memiliki PKS dengan IP
3. RSP Afiliasi dan RSP Satelit tdk memiliki PKS dengan RSP Utama
dan IP
4. Tidak memberikan insentif bagi peserta PPDS dan DLP
Hasil pengawasan
1, pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat
dan daerah
Hasil pengawasan disamapaikan ke Kementerian
Kesehatan
Jenis Sanksi
1, Teguran tertulis
2. Denda Administratif
3. Pencabutan atau pembatalan status RSP
4. Penghentian sebagai RSP
1. Nama dan alamat yang diadukan
2. Jenis dugaan pelanggaran
3. Waktu
4. Kronologi
5. Keterangan
Isi Pengaduan

17. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
01
02
03
04
Dilaksanakan secara berjenjang oleh
- Menteri
- Menteri Dikbudristek
- Gubernur,Bupati/Walikota
Pelaksanaan
Dapat melibatkan OP, Asosiasi
Fasilitas Kesehatan dan atau
asosiasi institusi pendidikan.
Mekanisme
Supervisi
Konsultasi
Bimbingan Teknis
Monitoring dan Evaluasi.
Tujuan
Meningkatkan Mutu RSP dalam
menyelenggarakan pendidikan,
pelayanan dan penelitian serta
mencegah terjadinya pelanggaran
oleh RSP
.

18. KETENTUAN PERALIHAN
Pada saat PMK ini berlaku, RSP yang telah
memiliki SK sesuai dengan KMK 1069 tahun
2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan
Standar RS Pendidikan :
Pada saat PMK ini mulai berlaku
KETENTUAN PENUTUP
KMK 1069 tahun 2008 tentang
Pedoman Klasifikasi dan Standar RS
Pendidikan dinyatakan dicabut dan
tidak berlaku
RS yang mengajukan permohonan
penetapan sesudah PMK 31 tahun
2022 terbit akan diassement
menggunakan boring penetapan
standar RSP yang baru
1. Harus menyesuaikan dengan
ketentuan dalam PMK ini paling
lambat 2 tahun setelah diundangkan
2. SK penetapannya tetap berlaku
sampai habis masa berlakunya

19. Terima Kasih
Source : Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan - Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan