Permenkes

1. Permenkes No 34 Tahun 2022
Akreditasi Puskesmas, Klinik, Labkes, UTD, TPMD
dan TPMDG
dr. Kalsum Komaryani, MPPM
Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan

2. ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2020-2024
2
Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan
kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung
inovasi dan pemanfaatan teknologi, melalui
Peningkatan kesehatan
ibu, anak, keluarga
berencana (KB) dan
kesehatan
reproduksi,
Percepatan perbaikan
gizi masyarakat
• Angka kematian ibu (per 100.000
KH)
• Angka kematian bayi (per 1.000 KH)
• Angka kematian neonatal (per 1.000
KH)
• Imunisasi dasar lengkap pada anak
usia12-23 bulan (%)
• Prevalensi stunting balita (%)
• Prevalensi wasting balita (%)
• Insidensi TB (per 100.000
penduduk)
• Insidensi HIV (per 1000
penduduk yang tidak
terinfeksi HIV)
• Eliminasi malaria (Kab/Kota)
Peningkatan
pengendalian penyakit
Pembudayaan
perilaku hidup sehat
melalui Gerakan
Masyarakat Hidup
Sehat
Penguatan sistem
kesehatan dan
pengawasan obat dan
makanan
• Merokok usia 10-18
tahun (%)
• Obesitas usia >18
tahun (%)
• Jumlah kab/kota sehat
• Fasilitas kesehatan tingkat
pertama terakreditasi (%)
• RS terakreditasi (%)
• Puskesmas dengan jenis
tenaga kesehatan sesuai
standar (%)
• Puskesmas tanpa dokter (%)
• Puskesmas dengan
ketersediaan obat esensial (%)

3. Persentase FKTP Terakreditasi
INDIKATOR RENSTRA TERKAIT AKREDITASI FKTP
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (IKP)
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (IKK)
Persentase Puskesmas Terakreditasi
Persentase Klinik Pratama Terakreditasi

4. REGULASI DAN INFRASTRUKTUR
4
NO JENIS REGULASI
1 Peraturan Menteri Kesehatan No 34/2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Labkes, UTD, TPMD
2 Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Lembaga Penyelenggara Akreditasi
3 Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Akreditasi
• Puskesmas
• Klinik
• Laboratorium Kesehatan
• UTD
• TPMD/TPMDG
4 Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Tarif Akreditasi
5 Rancangan Keputusan Dirjen Yankes ttg Pedoman Survei Akreditasi Puskesmas, Klinik, Labkes, UTD, TPMD
6 Rancangan Keputusan Dirjen Yankes tentang Instrumen Akreditasi Puskesmas, Klinik, Labke, UTD, TPMD
6 Sistem Informasi Akreditasi - SINAF

5. Outline Permenkes 34/2022 (6 BAB, 37 Pasal)
5
I. Ketentuan Umum
II. Penyelenggaraan Akreditasi
III. Pendanaan
IV. Pembinaan & Pengawasan
V. Ketentuan Peralihan
1. Definisi Operasional
2. Tujuan Akreditasi
1. Umum
2. Penyelenggara akreditasi (lembaga dan surveyor)
3. Kegiatan akreditasi (persiapan, survei, paska)
Sumber dana untuk survei dan binwas
1. Pembinaan & Pengawasan terhadap kegiatan
akreditasi
2. Pembinaan & Pengawasan terhadap
penyelenggara survei
VI. Ketentuan Penutup

6. TUJUAN
AKREDITASI FKTP
PASAL 2 PMK 34 2022
1. Meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dan
keselamatan bagi pasien dan masyarakat;
2. Meningkatkan perlindungan bagi sumber daya
manusia kesehatan dan Puskesmas, Klinik,
Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG
sebagai institusi;
3. Meningkatkan tata kelola organisasi dan tata
kelola pelayanan di Puskesmas, Klinik,
Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, dan
TPMDG; dan
4. Mendukung program pemerintah di
kesehatan
bidang
TUJUAN AKREDITASI
PASAL 2

7. 7
PASAL 3

8. Penyelenggaraan Akreditasi
8
Pasal 4
Masa Berlaku Akreditasi
Selama 5 Tahun
Pasal 3 : Kewajiban Faskes Terakreditasi
Akreditasi dilakukan paling
lambat setelah Puskesmas,
Klinik, Laboratorium
Kesehatan, UTD dan TPMD
beroperasi 2 (dua) tahun
sejak memperoleh perizinan
berusaha untuk pertama kali
• Akreditasi dilakukan sesuai
dengan Standar Akreditasi.
• Standar Akreditasi
ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 5 : Standar Akreditasi

9. Penyelenggaraan Akreditasi
9
Pasal 6 : Penyelenggara
• Dalam rangka menyelenggarakan
akreditasi, Menteri menetapkan
Lembaga penyelenggara akreditasi
• Lembaga penyelenggara Akreditasi
bertugas membantu Menteri dalam
melaksanakan survei Akreditasi.
Pasal 7 : Masa Tugas Lembaga
Masa tugas lembaga
penyelenggara Akreditasi
ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 8 : Kewajiban Lembaga
1. Melaporkan kepada Menkes atas
penyelenggaraan akreditasi secara
berkala setiap tahun atau sewaktu-waktu
2. Terakreditasi oleh lembaga
pengakreditasi lembaga penyelenggara
Akreditasi nasional dan/atau internasional
secara berkala, paling lambat 5 (lima)
tahun sejak ditetapkan, yang dibuktikan
dengan dokumen telah terakreditasi.

10. 10
Surveior Akreditasi
Pasal 10
Pasal 9
Lembaga Penyelenggara
Akreditasi harus memiliki
surveior
Pasal 10
Jenis Surveior
1. Surveior Puskesmas &
Klinik
2. Surveior Labkes & UTD
3. Surveior TPMD &
TPMDG
Tim Surveior Puskesmas & Klinik terdiri atas :
1. bidang tata kelola sumber daya dan upaya kesehatan masyarakat; dan
2. bidang tata kelola pelayanan dan penunjang.
Tim Surveior Labkes & UTD terdiri atas :
1. bidang manajemen pelayanan kesehatan; dan
2. bidang teknis pelayanan Laboratorium Kesehatan dan UTD.
Tim Surveior TPMD & TPMDG terdiri atas :
1. bidang tata kelola ; dan
2. bidang teknis pelayanan klinis

11. Kriteria Surveior
11
Pasal 11
Kriteria Surveior :
1. Kriteria Umum
2. Kriteria Khusus
Kriteria Umum
1. warga negara Indonesia
2. bebas dari tindak pidana;
3. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat
sehat yang dikeluarkan oleh rumah sakit milik
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah atau
Puskesmas;
4. bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,
dibuktikan dengan surat bebas narkoba yang
dikeluarkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
5. bersedia ditugaskan untuk melaksanakan survei di
daerah manapun yang dibuktikan dengan surat
pernyataan yang ditandatangani dan bermaterai
cukup.
Kriteria Khusus Surveior Puskesmas & Klinik
bidang tata kelola sumber daya dan upaya
kesehatan masyarakat:
1. tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya
dengan pendidikan paling rendah Strata Satu (S1)
bidang kesehatan; dan
2. mempunyai pengalaman:
a) bekerja di Puskesmas dan/atau Klinik;
b) mengelola program pelayanan kesehatan
dasar; dan/atau
c) mengelola program mutu pelayanan
kesehatan dasar, paling singkat 3 (tiga) tahun.
bidang tata kelola pelayanan dan penunjang:
1. tenaga medis; dan
2. mempunyai pengalaman bekerja di Puskesmas
dan/atau Klinik paling singkat 3 (tiga) tahun.

12. 12
Pasal 11
Kriteria Khusus Surveior Labkes & UTD
bidang manajemen pelayanan kesehatan:
1.tenaga medis, atau tenaga kesehatan dengan pendidikan paling rendah Strata Dua (S2) bidang kesehatan
dengan latar belakang Strata Satu (S1) bidang kesehatan; dan
2.mempunyai pengalaman:
a) pengelolaan Laboratorium Kesehatan atau UTD; dan/atau
b) mengelola program mutu dan Akreditasi Laboratorium Kesehatan, UTD, atau fasilitas pelayanan
kesehatan lain, paling singkat 3 (tiga) tahun.
bidang teknis pelayanan:
1. tenaga medis dengan pendidikan paling rendah pendidikan profesi dokter spesialis di bidang laboratorium,
atau tenaga kesehatan dengan pendidikan Strata Satu (S1)/Diploma Empat (D IV) terkait Laboratorium
Kesehatan atau UTD; dan
2. mempunyai pengalaman bekerja di Laboratorium Kesehatan atau UTD sebagai pengelola teknis
Laboratorium Kesehatan atau UTD paling singkat 3 (tiga) tahun.
Kriteria Surveior

13. 13
Pasal 11
Kriteria Khusus Surveior TPMD & TPMDG
bidang tata kelola
tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya
dengan pendidikan paling rendah Strata Satu
(S1) bidang kesehatan.
bidang teknis pelayanan klinis:
1. tenaga medis; dan
2. mempunyai pengalaman praktik mandiri
paling singkat 1 (satu) tahun.
1. Tim surveior harus meningkatkan
pengetahuan, keterampilan, dan
kemampuan dalam bidang Akreditasi
Puskesmas, Klinik, Laboratorium
Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG.
2. Peningkatan pengetahuan, keterampilan,
dan kemampuan dapat dilaksanakan
melalui pelatihan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 12
Kriteria Surveior Kewajiban Surveior

14. Kegiatan Akreditasi
14
• Membuat perencanaan
perbaikan strategis
• Melaksanakan perencanaan
perbaikan strategis yang telah
disusun
Kegiatan Perbaikan Setelah
Dilaksanakan Survei
Akreditasi
Pasca
Akreditasi
• Pelaksanaan Survei
• Penetapan status
akreditasi
Pelaksanaan
Assesment Eksternal
oleh Surveior
Pelaksanaan
Akreditasi
• Self Assesment
• Penyusunan program
peningkatan mutu
• Penetapan dan pengukuran
indiikator mutu
• Pelaporan Insiden
Keselamatan Pasien
Dilakukan upaya pemenuhan
SPA, SDM, proses pelayanan
sesuai standar
Persiapan
Akreditasi
Pasal 13 Pasal 13 Pasal 13
Pasal 14
Pasal 17
Pasal 22

15. Mekanisme
Pelaksanaan Akreditasi
pasal 24
15
Puskesmas,
Klinik, Labkes,
UTD
Survei
Penjadwalan
Survei
Laporan
Hasil Survei
Verifikasi
Laporan
Hasil Survei
Rekomendasi
Status
Akreditasi
Penetapan
Status Akreditasi
Penerbitan
e-Sertifikat
Dinas
Kesehatan
Proses di Lembaga Penyelenggara Akreditasi diluar Kemkes
Proses di Kemkes
Terakreditasi Tidak Terakreditasi
Pasal 19
Pasal 20

16. 16
KEGIATAN VALIDASI
Tujuan 1.menjaga mutu dan menjamin pelaksanaan
2.Akreditasi secara objektif dan bebas dari konflik kepentingan,
dapat dilakukan validasi terhadap penyelenggaraan Akreditasi.
Waktu
Pelaksanaan
1. Rutin
Dilakukan terhadap beberapa hasil penetapan Akreditasi secara acak.
2. Sewaktu-waktu jika diperlukan
Dilakukan dalam hal:
1. Terjadi tindakan yang membahayakan di Puskesmas, Klinik,
Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG; dan/atau
2. Adanya hasil penilaian yang memiliki karakteristik yang berbeda
secara signifikan dari hasil penilaian yang lainnya.
Pasal 23

17. Pendanaan Akreditasi
1. Pendanaan penyelenggaraan Akreditasi
Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan,
dan UTD milik Pemerintah atau Pemerintah
Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah
dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
2. Pendanaan penyelenggaraan Akreditasi pada
Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD,
dan TPMDG milik swasta/masyarakat
bersumber dari pemilik Klinik, Laboratorium
Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG.
3. Pendanaan pembinaan dan pengawasan
terhadap kegiatan Akreditasi bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan/atau sumber lain yang sah dan tidak
mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 28
1. Lembaga penyelenggara Akreditasi
mengenakan tarif terhadap
penyelenggaraan survei Akreditasi.
2. Tarif terhadap penyelenggaraan
survei Akreditasi ditetapkan oleh
Menteri setelah berkoordinasi
dengan Menteri menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang
keuangan negara.
Pasal 29

18. Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Akreditasi
pasal 30
Oleh
Menteri & Gubernur
1. supervisi;
2. pemberian konsultasi
dan bimbingan teknis;
3. fasilitasi pendidikan
dan pelatihan;
4. pemantauan; dan/atau
5. evaluasi.
1. fasilitasi pemahaman Standar
Akreditasi;
2. pembinaan penyusunan PPS;
3. pembinaan dalam
penyelenggaraan
peningkatan mutu;
4. pembinaan dalam penetapan
dan pengukuran indikator
mutu; dan
5. pembinaan dalam pelaporan
insiden keselamatan pasien.
Oleh
Bupati/ Walikota

19. Pembinaan dan Pengawasan Kemkes Terhadap :
Pelaksanaan Survei
Direktur Jenderal dapat melakukan penyesuaian
atau pencabutan penetapan status Akreditasi atau
rekomendasi pelaksanaan kembali survei Akreditasi
kepada lembaga penyelenggara Akreditasi, apabila
ditemukan:
a. ketidaksesuaian status Akreditasi berdasarkan
Standar Akreditasi pada saat validasi;
b. adanya pelayanan kesehatan yang tidak sesuai
dengan indikator nasional mutu berdasarkan
laporan melalui sistem informasi; dan/atau
c. ditemukan tindakan yang membahayakan
keselamatan pasien.
Pasal 31
Lembaga
1. monitoring dan evaluasi
persyaratan lembaga
penyelenggara Akreditasi
2. monitoring dan evaluasi kinerja
lembaga penyelenggara Akreditasi,
meliputi:
a. pencapaian indikator
kinerja lembaga; dan
b. pencapaian target indikator
mutu lembaga; dan
c. menjaga kredibilitas
lembaga penyelenggara
Akreditasi dalam
pelaksanaan Akreditasi.
Pasal 32

20. Konsekuensi Temuan Saat Binwas Lembaga
20
Dalam hal hasil pembinaan dan pengawasan
Lembaga, ditemukan:
1. lembaga penyelenggara Akreditasi tidak lagi
memenuhi persyaratan;
2. lembaga penyelenggara Akreditasi tidak
mampu melaksanakan tugas dengan baik,
tidak melaksanakan kewajiban, atau tidak
kredibel; dan/atau
3. terdapat tindakan kecurangan (fraud) oleh
lembaga penyelenggara Akreditasi,
Menteri melalui Direktur Jenderal
dapat melakukan pencabutan
atas penetapan lembaga
penyelenggara Akreditasi.
Pasal 32