Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to 1. Kebijakan Kemenkes utk peningkatan mutu fasyankes .pdf
Similar to 1. Kebijakan Kemenkes utk peningkatan mutu fasyankes .pdf (20)
1. Kebijakan Kemenkes utk peningkatan mutu fasyankes .pdf
- 1. dr. Yanti Herman, S.H., M.H.Kes Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan KEBIJAKAN KEMENKES DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN Workshop Pelaksanaan Budaya Mutu dan Keselamatan Pasien di Laboratorium Kesehatan Bogor, 22 Februari 2023
- 2. 2 TOPIK ▪ Latar Belakang ▪ Transformasi Sistem Kesehatan ▪ Transformasi Akreditasi ▪ Indikator Nasional Mutu ▪ Insiden Keselamatan Pasien ▪ Penutup
- 3. 3 LATAR BELAKANG SDG’s menekankan mutu sebagai elemen kunci Universal Health Coverage Kualitas pelayanan kesehatan yang buruk di LMICs : • 5.7 – 8.4 juta pasien meninggal per tahun • 60% kematian pasien • Beban biaya US$ 1,4 – 1,6 triliun per tahun (WHO, 2020) 1 dari 10 pasien yang dirawat di RS mengalami insiden keselamatan pasien → 50% dapat dicegah (WHO, 2019) Pandemi COVID-19 berdampak pada sistem kesehatan global → laboratorium memiliki peran penting
- 4. 4 TOPIK ▪ Latar Belakang ▪ Transformasi Sistem Kesehatan ▪ Transformasi Akreditasi ▪ Indikator Nasional Mutu ▪ Insiden Keselamatan Pasien ▪ Penutup
- 5. Kemenkes berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan Meningkatkan kesehatan Memperkuat sistem ibu, anak, keluarga Mempercepat perbaikan Memperbaiki Gerakan Masyarakat kesehatan & berencana dan gizi masyarakat pengendalian penyakit Hidup Sehat (GERMAS) pengendalian obat dan kesehatan reproduksi makanan 6 pilar transformasi penopang kesehatan Indonesia Visi Sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan Outcome RPJMN bidang kesehatan 6 kategori utama Transformasi sistem pembiayaan kesehatan Transformasi SDM Kesehatan Transformasi teknologi kesehatan Transformasi layanan primer T ransformasi sistem ketahanan kesehatan Edukasi Kesehatan a Pencegahan Primer b a b Penguatan surveilans berbasis lab dan ketahanan tanggap darurat Peningkata n ketahanan sektor farmasi & alat kesehatan a Teknologi informasi b Bioteknologi Pencegahan Sekunder c Peningkata n kapasitas dan kapabilitas layanan primer d Peningkatan akses dan mutu layanan sekunder & tersier 1 2 Transformasi layanan rujukan 6 5 4 3 5
- 6. STANDAR MUTU PELAYANAN KESEHATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI 6 PELAYANAN KESEHATAN BUDAYA MUTU REGISTRA SI AKREDITA SI SERTIFIKA SI PENGUKU RAN MUTU PELAPORA N IKP AUDIT KLINIS LISENSI PENINGKATAN STATUS KESEHATAN & KEPUASAN PASIEN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU “Tingkat Pelayanan yang dapat meningkatkan outcome yang diharapkan, sesuai standar pelayanan, perkembangan ilmu, hak pasien dan keterlibatan pasien dan masyarakat”
- 7. 7 TOPIK ▪ Latar Belakang ▪ Transformasi Sistem Kesehatan ▪ Transformasi Akreditasi ▪ Indikator Nasional Mutu ▪ Insiden Keselamatan Pasien ▪ Kesiapan Fasyankes pada Masa Pandemi COVID-19 ▪ Penutup
- 8. TUJUAN AKREDITASI 8 1 2 3 4 5 Meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dan keselamatan bagi pasien dan masyarakat Meningkatkan tata kelola organisasi dan tata kelola pelayanan di Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG Meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan dan Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG sebagai institusi; Mendukung program pemerintah di kesehatan
- 9. 9 Stigma Akreditasi : Sulit dan Mahal
- 10. TRANSFORMASI MUTU DAN AKREDITASI LABORATORIUM 1 8 7 6 5 4 3 2 . PENYUSUNAN KURIKULUM MODUL PELATIHAN PEMBENTUKAN LPA PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS SURVEI PENGEMBANGANSISTEM INFORMASI TRANSFORMASI AKREDITASI FASYANKES PEMBENTUKAN TIM BINWAS PENETAPAN STANDAR AKREDITASI PENETAPAN BIAYA SURVEI AKREDITASI PELATIHAN CALON SURVEIOR RANCANGAN TRANSFORMASI AKREDITASI
- 11. 01 PENETAPAN LEMBAGA PENYELENGGARA AKREDITASI 02 PENETAPAN STANDAR AKREDITASI 03 PETUNJUK TEKNIS SURVEI AKREDITASI 04 PENETAPAN BIAYA SURVEI AKREDITASI 05 PELATIHAN SURVEIOR AKREDITASI 06 PENYIAPAN SISTEM INFORMASI DALAM PELAKSANAAN AKREDITASI KESIAPAN PENYELENGGARAAN AKREDITASI PUSKESMAS, KLINIK, LABORATORIUM KESEHATAN, UTD DAN TPMD PEMBINAAN DAN PENGAWASAN AKREDITASI DAN LEMBAGA AKREDITASI 07
- 12. REGULASI DAN INFRASTRUKTUR AKREDITASI PUSKESMAS, KLINIK, LABKES, UTD, TPMD & TPMDG NO REGULASI 1 Peraturan Menteri Kesehatan No 34 tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Labkes, UTD, TPMD/TPMDG 2 Keputusan Menteri Kesehatan No. 32 tahun 2023 tentang Lembaga Penyelenggara Akreditasi Puskesmas, Klinik, Labkes, UTD, TPMD/TPMDG 3 Keputusan Menteri Kesehatan No. 1983 tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Klinik 4 Keputusan Menteri Kesehatan No. 2011 tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Laboratorium Kesehatan 5 Keputusan Dirjen Yankes 3991/2022 tentang Juknis Survei Akreditasi Puskesmas, Klinik, Labkes, UTD, TPMD/TPMDG 6 Sistem Informasi Akreditasi - SINAF 7 Keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan No. 105 tahun 2023 tentang Instrumen Survei Akreditasi Klinik 8 Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Akreditasi Puskesmas 9 Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Akreditasi UTD 10 Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Akreditasi TPMD/TPMDG 11 Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Tarif Akreditasi 12 Rancangan Keputusan Dirjen Yankes ttg Instrumen Survei Akreditasi Puskesmas, Labkes, UTD, TPMD/G
- 13. OUTLINE PERMENKES 34/2022 (6 BAB, 37 Pasal) 13 I. Ketentuan Umum II. Penyelenggaraan Akreditasi III. Pendanaan IV. Pembinaan & Pengawasan V. Ketentuan Peralihan 1. Definisi Operasional 2. Tujuan Akreditasi 1. Umum 2. Penyelenggara akreditasi (lembaga dan surveyor) 3. Kegiatan akreditasi (persiapan, survei, paska) Sumber dana untuk survei dan binwas 1. Pembinaan & Pengawasan terhadap kegiatan akreditasi 2. Pembinaan & Pengawasan terhadap penyelenggara survei VI. Ketentuan Penutup
- 14. PENYELENGGARAAN AKREDITASI 14 Kewajiban Faskes Terakreditasi • Akreditasi dilakukan sesuai dengan Standar Akreditasi. • Standar Akreditasi ditetapkan oleh Menteri. Standar Akreditasi Periode akreditasi
- 15. PENYELENGGARAAN AKREDITASI 15 Penyelenggara Masa Tugas Lembaga Masa tugas lembaga penyelenggara Akreditasi ditetapkan oleh Menteri. Kewajiban Lembaga 1. Menteri menyelenggarakan Akreditasi dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait. 2. Menteri menetapkan lembaga penyelenggara Akreditasi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri. 3. Lembaga penyelenggara Akreditasi bertugas membantu Menteri dalam melaksanakan survei Akreditasi. 4. Dalam melaksanakan tugas bersifat mandiri 5. Lembaga penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri harus mampu mengakreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG. • Melaksanakan survei akreditasi • Melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui sistem informasi mengenai • Hasil pelaksanaan survei akreditasi • Rekomendasi status akreditasi • Terakreditasi oleh Lembaga pengakreditasi Lembaga Penyelenggara akreditasi nasional dan/atau internasional paling lambat 5 th sejak ditetapkan
- 16. LEMBAGA PENYELENGGARA AKREDITASI 16 Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/32/2023 1. Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer 2. Lembaga Akreditasi Fasyankes Seluruh Indonesia 3. Komite Akreditasi Kesehatan Pratama 4. Lembaga Penyelenggara Akreditasi Pelayanan Kesehatan Paripurna 5. Lembaga Akreditasi Faskes Indonesia 6. Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia 7. Lembaga Akreditasi Mutu Fasyankes Indonesia 8. Lembaga Akreditasi Independen Semar Bhakti Nusantara 9. Komite Akreditasi Kesehatan Primer 10. Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi Lipa Mutra Nusa 11. Aski Klinik Indonesia 12. Lembaga Akreditasi Puskesmas, Klinik, dan Laboratorium Indonesia 13. Lembaga Akreditasi Prima Husada
- 17. SURVEIOR Pasal 9 Lembaga Penyelenggara Akreditasi harus memiliki surveior Pasal 10 Jenis Surveior 1. Surveior Puskesmas & Klinik 2. Surveior Labkes & UTD 3. Surveior TPMD & TPMDG Tim Surveior Puskesmas & Klinik terdiri atas : 1. bidang tata kelola sumber daya dan upaya kesehatan masyarakat; dan 2. bidang tata kelola pelayanan dan penunjang. Tim Surveior Labkes & UTD terdiri atas : 1. bidang manajemen pelayanan kesehatan; dan 2. bidang teknis pelayanan Laboratorium Kesehatan dan UTD. Tim Surveior TPMD & TPMDG terdiri atas : 1. bidang tata kelola; dan 2. bidang teknis pelayanan klinis
- 18. PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DALAM KEGIATAN AKREDITASI • Penyelenggaraan Akreditasi dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. • Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi • pengusulan survei; • penjadwalan survei; • pelaporan hasil survei; • verifikasi laporan hasil survei; • pemberian rekomendasi status akreditasi; • penetapan status akreditasi; • penerbitan elektronik sertifikat akreditasi; • Teknologi informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Akreditasi dikembangkan oleh Menteri. • Selain teknologi informasi dan komunikasi lembaga penyelenggara Akreditasi dapat mengembangkan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan Akreditasi untuk kebutuhan internal lembaga penyelenggara Akreditasi. • Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Akreditasi harus memperhatikan prinsip satu data Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 18
- 19. Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Akreditasi Menteri & Gubernur 1. supervisi; 2. pemberian konsultasi dan bimbingan teknis; 3. fasilitasi pendidikan dan pelatihan; 4. pemantauan; dan/atau 5. evaluasi. 1. fasilitasi pemahaman Standar Akreditasi; 2. pembinaan penyusunan PPS; 3. pembinaan dalam penyelenggaraan peningkatan mutu; 4. pembinaan dalam penetapan dan pengukuran indikator mutu; dan 5. pembinaan dalam pelaporan insiden keselamatan pasien. Bupati/ Walikota Pasal 30
- 20. Pelaksanaan Survei Direktur Jenderal dapat melakukan penyesuaian atau pencabutan penetapan status Akreditasi atau rekomendasi pelaksanaan kembali survei Akreditasi kepada lembaga penyelenggara Akreditasi, apabila ditemukan: a. ketidaksesuaian status Akreditasi berdasarkan Standar Akreditasi pada saat validasi; b. adanya pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan indikator nasional mutu berdasarkan laporan melalui sistem informasi; dan/atau c. ditemukan tindakan yang membahayakan keselamatan pasien. Lembaga 1. monitoring dan evaluasi persyaratan lembaga penyelenggara Akreditasi 2. monitoring dan evaluasi kinerja lembaga penyelenggara Akreditasi, meliputi: a. pencapaian indikator kinerja lembaga; dan b. pencapaian target indikator mutu lembaga; dan c. menjaga kredibilitas lembaga penyelenggara Akreditasi dalam pelaksanaan Akreditasi. Pembinaan dan Pengawasan Kemenkes Pasal 31 Pasal 32
- 21. 21 TOPIK ▪ Latar Belakang ▪ Transformasi Sistem Kesehatan ▪ Transformasi Akreditasi ▪ Indikator Nasional Mutu ▪ Insiden Keselamatan Pasien ▪ Penutup
- 22. Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah PERMENKES 30 TH 2022 22 INM Tolok ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan Kepentingan transparansi publik Memberikan umpan balik kepada fasyankes . Menilai apakah upaya yang telah dilakukan dapat meningkatkan keluaran pelayanan kesehatan Pembelajaran menggunakan praktik terbaik yang diperoleh melalui proses kaji banding Tujuan Pengukuran INM
- 23. DIMENSI MUTU PELAYANAN KESEHATAN 23 Meminimalisasi terjadinya kerugian (harm), cedera dan kesalahan medis yg bisa dicegah kepada mereka yg menerima pelayanan AMAN Menyediakan pelayanan yang seragam tanpa membedakan jenis kelamin, suku, etnik, tempat tinggal, agama, social ekonomi ADIL Menyediakan pelayanan yang sesuai dengan preferensi kebutuhan & nilai nilai individu BERORIENTASI PASIEN Mengoptimalkan sumber daya yang ada tanpa pemborosan bahan. EFISIEN Menyediakan pelayanan Kesehatan berbasis bukti kepada masyarakat EFEKTIF Mengurangi waktu tunggu dan keterlambatan pemberian pelayanan TEPAT WAKTU Menyediakan pelayanan yang terkoordinasi lintas fasyankes dan pemberi pelayanan serta menyediakan pelayanan untuk seluruh siklus kehidupan INTEGRASI 7 Dimensi Mutu
- 24. 24 • Untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu harus melakukan pengukuran dan evaluasi mutu pelayanan Kesehatan • Pengukuran Indikator Mutu dilakukan dengan menggunakan profil Indikator Mutu melalui tahapan kegiatan: • pengumpulan data • validasi data • analisis data • pelaporan dan komunikasi • Pengukuran Indikator Mutu tersebut dilakukan melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan • 6 INDIKATOR PUSKESMAS • 13 INDIKATOR RS • 4 INDIKATOR KLINIK • 7 INDIKATOR LABKES • 7 INDIKATOR UTD • 4 INDIKATOR TPMD/DG INM TPMD, KLINIK, PUSKESMAS, RS, LABKES, DAN UTD
- 25. 25 INDIKATOR NASIONAL MUTU (INM) DI LABORATORIUM KESEHATAN 1 • Kepatuhan Kebersihan Tangan 2 • Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri 3 • Kepatuhan Identifikasi Pasien/Spesimen/Sampel 4 • Kepatuhan Pelaporan Hasil Kritis 5 • Kejadian Sampel/Spesimen Yang Hilang 6 • Pengulangan Hasil Pemeriksaan 7 • Kepuasan Pasien
- 26. PELAPORAN INM LABKES DI INDONESIA Tahun 2023 26 Kemenkes 19 Februari 2023
- 27. 27 TOPIK ▪ Latar Belakang ▪ Transformasi Sistem Kesehatan ▪ Transformasi Akreditasi ▪ Indikator Nasional Mutu ▪ Insiden Keselamatan Pasien ▪ Penutup
- 28. KESELAMATAN PASIEN 28 PERMENKES NO.11 TAHUN 2017 TTG KESELAMATAN PASIEN Keselamatan Pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman • Fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan pelaporan Insiden, secara online atau tertulis ke KNKP • Pelaporan Insiden tersebut disampaikan setelah dilakukan analisis, serta mendapatkan rekomendasi dan solusi dari tim Keselamatan Pasien fasilitas pelayanan kesehatan. 1 ASSESMEN RESIKO 2 IDENTIFIKASI & PENGELOLAAN RESIKO PASIEN 3 PELAPORAN & ANALISIS INSIDEN 4 KEMAMPUAN BELAJAR DARI INSIDEN & TINDAK LANJUTNYA
- 29. 29 KESELAMATAN PASIEN Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 ▪ Pasal 2 ▪ Pengaturan keselamatan pasien bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan fasyankes melalui penerapan manajemen risiko ▪ Pasal 5 ▪ Setiap fasyankes harus menyelenggarakan keselamatan pasien melalui pembentukan sistem pelayanan yang menerapkan standar keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien, 7 langkah menuju keselamatan pasien ▪ Pasal 19 ▪ Fasyankes melakukan pelaporan insiden secara online atau tertulis kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien.
- 30. PELAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN (IKP) 30 BERDASAR SE DIRJEN NOVEMBER 2021 Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02/I/4254/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Penggunaan Aplikasi Laporan Insiden Keselamatan Pasien, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah. o Laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan mulai 1 Januari 2022. o Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengirimkan laporan IKP (ada atau nihil) pada tiap akhir bulan. o Laporan IKP dilakukan melalui aplikasi e- report melalui alamat: http://mutufasyankes.kemkes.go.id o Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap e-report di masing- masing wilayah kerjanya.
- 31. PELAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN 31 • Risiko • Kejadian potensi cedera IKP IKP Umpan balik sebagai pembelajaran IKP Tidak terulang https://mutufasyankes.kemkes.go.id
- 32. PELAPORAN IKP LABKES 32 Update 31 DESEMBER 2022
- 33. PENUTUP 33 ✓ Transformasi sistem kesehatan bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan. ✓ Peningkatan mutu pelayanan kesehatan merupakan proses berkesinambungan (continuous quality improvement), meliputi struktur (input), proses, output, outcome. ✓ Perlu komitmen pimpinan dan staf fasyankes untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu. ✓ Perlu penguatan peran Dinkes, asosiasi fasyankes, organisasi profesi dan stake holder lain dalam pembinaan dan pengawasan mutu pelayanan kesehatan.