3. Dasar Hukum Akreditasi Rumah Sakit
3
Pasal 40 Ayat 1:
Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit
wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun
sekali
Pasal 40 Ayat 2:
Akreditasi dilakukan oleh suatu lembaga independen baik dari
dalam negeri maupun dari luar negeri berdasarkan standar
akreditasi yang berlaku
UU No 44/2009 tentang Rumah Sakit
PP No 47/2021 tentang Penyelenggaraan
Rumah Sakit
PMK No12/2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit
Regulasi Pendukung
Penyelenggaraan Akreditasi RS
Kepmenkes Nomor :
01.07/MENKES/1128/2022
STANDAR AKREDITASI RS
Kepmenkes Nomor :
01.07/MENKES/1119/2022
TARIF SURVEI AKREDITASI RS
Kepdirjen Yankes Nomor :
HK.02.02/I/1130/2022
PEDOMAN SURVEI AKREDITASI RS
4. 4
Penyelenggaraan Akreditasi RS
SE MENKES
No 133/2022
18 Februari 2022
• Pelaksanaan akreditasi daring dan/atau
luring menyesuaikan situasi pandemi di
daerah
• Surat Pernyataan Komitmen dan Sertifikat
Akreditasi dinyatakan masih berlaku 1
tahun terhitung SE ditetapkan
• Surat Pernyataan Komitmen masih dapat
dipergunakan untuk persyaratan
kerjasama dengan BPJS sampai 1 tahun
setelah SE ditetapkan
PENGGANTI
SE MENKES
No 455/2020
Tidak memerlukan perpanjangan
sertifikat akreditasi
5. 5
Persentase RS terakreditasi menjadi
indikator RPJMN
Target 2024: 100% RS terakreditasi
Capaian Maret-22: 78% RS terakreditasi
(691 RS belum terakreditasi)
Paripurna,
37%
13%
16%
8%
26%
Hasil Akreditasi (n: 3,173)
Paripurna
Utama
Madya
Dasar
Perdana
2,389 RS akan habis masa berlaku
akreditasinya pada akhir tahun 2022
Pandemi menyebabkan penundaan
proses akreditasi
Pemberlakuan SE 455/2020 menyebabkan
tidak adanya kegiatan akreditasi selama
~1,5 tahun
Risiko pasien JKN tidak dapat dilayani
bila masa berlaku akreditasi RS habis
sehingga RS tidak dapat meneruskan
kerjasama dengan BPJS
6. Alur Penyelenggaraan Akreditasi RS
6
RS
DINKES
KEMENKES
LEMBAGA
1. Pengajuan
Akreditasi
2. Memeriksa Persyaratan Untuk
Akreditasi dan Penetuan Jadwal
Akreditasi
3. Tahapan Akreditasi
• Secara online : Pemeriksaan, telusur dan klarifikasi dokumen
• Secara offline : telusur dan kunjungan lapangan
4. Melaporkan hasil akreditasi dan rekomendasi
SERTIFIKAT
AKREDITASI
5. Penerbitan dan penenadatangan
sertifikat akreditasi
6. Penyerahan Salinan sertifikat
akreditasi dan rekomendasi akreditasi
7. Penyerahan Sertifikat
Akreditasi dan Rekomendasi
Perbaikan dari Lembaga
kepada RS
1
2
3
4
5
6
7
7. Lembaga Penyelenggara Akreditasi RS
KOMISI AKREDITASI RUMAH
SAKIT
(KARS)
KMK : 406/2020
Lembaga Akreditasi
Fasilitas Kesehatan
Indonesia
(LAFKI)
KMK : 6604/2021
Lembaga Akreditasi Mutu
dan Keselamatan Pasien
Rumah Sakit
(LAM-KPRS)
KMK : 6604/2021
Lembaga Akreditasi Rumah
Sakit “Damar Husada
Paripurna”
(LARS DHP)
KMK : 6604/2021
Lembaga Akreditasi
Rumah Sakit
(LARS)
KMK : 6604/2021
Lembaga Akreditasi
Rumah Sakit Indonesia
(LARSI)
KMK : 6604/2021
• Join Comission
International (JCI)
• Australian Council on
Healthcare Standards
(ACHS)
Berdasarkan PP 47 tahun 2021 LIPA LN
harus ditetapkan oleh Pemerintah
sebagai Lembaga yang akan
menyelenggarakan akreditasi di
Indonesia
Dalam
Negeri
Luar
Negeri
8. DASHBOARD
SISTEM INFORMASI NASIONAL AKREDITASI RS (SINAR)
8
XXX
RS Mengajukan ke LIPA
Peta sebaran persentase Rumah Sakit Terakreditasi
Provinsi : all (multiple)
Tanggal update : 23 March 2022
XXX
RS sedang disurvey
XXX
proses penerbitan sertifikat
XXX
RS Terakreditasi
9. Data RS Online yg dikirimkan ke LIPA
1. Kode RS
2. Nama
3. Alamat
4. Telepon
5. e-Mail
6. Propinsi
7. Kabkota
8. Kelas
9. Jenis
10. Kepemilikan
11. PKS dengan BPJS
12. Capaian INM
13. IKP
RS ONLINE API INTEGRASI LIPA
SINAR
Data LIPA yg dikirimkan ke RS Online
1. Kode RS
2. Pembimbing (terakhir)
3. Tanggal Mulai Bimbingan
4. Tanggal Selesai Bimbingan
5. Hasil Survei Kepuasan RS terhadap
pembimbing
6. Lembaga Akreditasi
7. Tanggal Pengajuan Survei
8. Tanggal Mulai Survei
9. Tanggal Update Sertifikat
10. Capaian Akreditasi
11. Tanggal Masa Berlaku
12. Surat Pengajuan penanda tanganan
Sertifikat Akreditasi
13. Sertifikat Akreditasi (PDF)
14. Rekomendasi Survei (PDF)
BRIDGING : SINAR (KEMENKES) – SIM LIPA
10. Hasil Akreditasi Kriteria
Paripurna Seluruh Bab mendapat nilai minimal 80%
Utama • RS Pendidikan dan Wahana Pendidikan :
12-15 Bab mendapat nilai minimal 80% dan Bab SKP
mendapat nilai minimal 80%
• Rumah Sakit Non Pendidikan dan Non Wahana
Pendidikan: 12-14 Bab mendapat nilai minimal 80% dan Bab
SKP mendapat nilai minimal 80%
Madya 8-11 Bab mendapat nilai minimal 80% dengan nilai SKP minimal
70%
Tidak terakreditasi a. Kurang dari 8 Bab yang mendapat nilai minimal 80%; atau
b. Bab SKP mendapat nilai kurang dari 70%
Kriteria Hasil Akreditasi
12. 12
BAB
Topik utama terkait proses
bisnis RS
STANDAR
Hal yang dinilai dalam
akreditasi
ELEMEN PENILAIAN
(EP)
Poin rinci yang dinilai
dalam standar
Standar Akreditasi RS
Kepmenkes Nomor : HK.01.07/MENKES/1128/2022
Struktur Standar Akreditasi
Kelompok
Manajemen
rs
Pelayanan
berfokus
pada pasien
Sasaran
keselamatan
pasien
Program
nasional
Total
Ruang
lingkup
Terkait good
corporate
governance
Terkait good
clinical
governance
Terkait upaya
rumah sakit
meningkatka
n sasaran
keselamatan
pasien
Terkait upaya
rumah sakit
melaksanaka
n program
prioritas
nasional
BAB 7 7 1 1 16
STANDAR 107 101 8 10 226
EP 403 330 24 32 789
13. KMK Standar Akreditasi RS (2)
13
Terdiri dari 16 BAB yang mewakili proses bisnis RS, patient safety, dan program nasional
MANAJEMEN RS
PELAYANAN BERORIENTASI
PASIEN
SASARAN KESELAMATAN
PASIEN
PROGRAM NASIONAL
1. Tata Kelola RS (TKRS)
2. Manajemen Fasilitas &
Keselamatan (MFK)
3. Kualifikasi Pendidikan &
Staf (KPS)
4. Pendidikan dalam
Pelayanan Kesehatan
(PPK)
5. Peningkatan Mutu &
Keselamatan Pasien
(PMKP)
6. Pencegahan &
Pengendalian Infeksi (PPI)
7. Manajemen Rekam Medik
dan Informasi Kesehatan
(MRMIK)
8. Akses dan Keberlangsungan
Pelayanan (AKP)
9. Pelayanan dan Asuhan Pasien
(PAP)
10. Pelayanan Anestesi dan Bedah
(PAB)
11. Hak Pasien dan Keluarga
(HPK)
12. Pelayanan Kefarmasian dan
Penggunaan Obat (PKPO)
13. Pengkajian Pasien (PP)
14. Komunikasi dan Edukasi (KE)
15. Sasaran Keselamatan Pasien
(SKP)
a. Identifikasi Pasien
b. Komunikasi Efektif
c. Keamanan Obat yang
Diwaspadai
d. Keamanan pada Tindakan
Bedah
e. Mengurangi Resiko Infeksi
pada Perawatan
f. Mengurangi Resiko
Cedera Akibat Pasien
Jatuh
16. Program Nasional
a. Pelayanan Kesehatan Ibu
dan Anak
b. Pelayanan TB Paru
c. Pelayanan HIV/AIDS
d. Program Gizi
e. Program KB Rumah Sakit
14. KMK Standar Akreditasi RS
14
BAB RUANG LINGKUP
1 Tata Kelola RS (TKRS) Tata kelola RS, meliputi kepemilikan, struktur dan operasional RS
2 Manajemen Fasilitas & Keselamatan (MFK)
Fasilitas, sarana, prasarana RS, termasuk kondisi fasilitas pendukung yang
ada di RS seperti alarm kebakaran, hydrant kebakaran dll
3 Kualifikasi Pendidikan & Staf (KPS)
Staf RS, mulai dari cara perekrutan, orientasi, pembinaan, jenjang karier,
pelatihan dan pemeriksaan Kesehatan
4 Pendidikan Dalam Pelayanan Kesehatan (PPK)
Staf RS, mulai dari cara perekrutan, orientasi, pembinaan, jenjang karier,
pelatihan dan pemeriksaan Kesehatan
5 Peningkatan Mutu & Keselamatan Pasien (PMKP)
Tentang kegiatan pendidikan dalam pelayanan kesehatan, standar ini
diberlakukan untuk RS Pendidikan dan RS yang menyelenggarakan
pendidikan
6 Pencegahan & Pengendalian Infeksi (PPI)
Pengukuran mutu RS, manajemen resiko dan keselamatan pasien
7
Manajemen Rekam Medik dan Informasi
Kesehatan (MRMIK)
Standar tentang pencegahan dan pengendalian infeksi di RS, kegiatan
pencegahan infeksi terutama yang berhubungan dengan HAIS (Healthcare
Acquired Infection )
Kelompok Manajemen RS
15. KMK Standar Akreditasi RS
15
BAB RUANG LINGKUP
1 Akses Dan Keberlangsungan Pelayanan (AKP) Keberlangsungan pelayanan pada pasien, mulai dari masuk ke RS sampai
pulang dari RS termasuk kalua di rujuk
2 Pelayanan Dan Asuhan Pasien (PAP) Standar tentang pelayanan dan asuhan (perawatan) pasien, standar yang
berisikan tentang tatacara perawatan dan pemberian asuhan kepada pasien
yang dirawat
3 Pelayanan Anestesi Dan Bedah (PAB) Standar yang mengatur tentang ptoses pelayanan bedah dan anestesi di
rumah sakit
4 Hak Pasien Dan Keluarga (HPK) Hak pasien dan keluarga, pasien berhak mengetahui kondisi perawatan nya,
keberlanjutan perawatan dan segala yang berhubungan dengan pasien
5 Pelayanan Kefarmasian Dan Penggunaan Obat
(PKPO)
Obat dan pelayanan farmasi, termasuk tentang penggunaan obat, formularium
dan perbekalan alat Kesehatan
6 Pengkajian Pasien (PP) Pengkajian pasien yaitu pemeriksaan pasien disaat pasien masuk ke RS,
pengkajian sampai menghasilkan rencana asuhan
7 Komunikasi Dan Edukasi (KE) Tatacara melakukan komunikasi dan edukasi yang dilakukan di RS termasuk
kepada pasien dan keluarga
Kelompok Pelayanan Berorientasi Pasien
16. KMK Standar Akreditasi RS
16
Kelompok Sasaran Keselamatan Pasien
BAB RUANG LINGKUP
1 Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) a. Identifikasi Pasien
b. Komunikasi Efektif
c. Keamanan Obat Yang Diwaspadai
d. Keamanan Pada Tindakan Bedah
e. Mengurangi Resiko Infeksi Pada Perawatan
f. Mengurangi Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh
Kelompok Program Nasional
BAB RUANG LINGKUP
1 Program Nasional a. Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak
b. Pelayanan TB Paru
c. Pelayanan HIV/Aids
d. Program Gizi
e. Program KB Rumah Sakit
18. Tarif Survei Akreditasi RS
Kepmenkes Nomor : 01.07/MENKES/1119/2022
18
1. Biaya survei akreditasi yang seragam pada semua LIPA dan ditentukan
oleh Kemenkes
2. Besaran Unit Cost mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM) dari
Kemenkeu
3. Dalam KMK Tarif Survei dalam bentuk paket berdasarkan kelas Rumah
Sakit
4. Tarif dihitung berdasarkan jumlah hari survei dan jumlah surveior yang
bertugas
5. Tarif belum termasuk transportasi, akomodasi surveior saat ke RS dan
PPN
6. Pembayaran langsung dari RS ke lembaga
19. Tarif Survei Akreditasi RS
19
Keterangan :
Survei dilakukan dengan metode Hybrid. Telusur dokumen secara daring oleh seluruh surveior dengan menggunakan sistem informasi
yang dapat diakses. Telusur lapangan dengan metode luring
1. Biaya akomodasi Surveior berupa
penginapan atau hotel bintang 4
dengan menggunakan kamar non
eksekutif atau setara
2. Batas tertinggi biaya transportasi
surveior adalah sesuai biaya moda
transportasi darat/laut/udara non luxury
non bisnis dengan rute terpendek
3. Transportasi local dari dan.atau ke
bandara/terminal/stasiun dari tempat
asal menggunakan at cost
20. 01
PEMBENTUKAN LEMBAGA
INDEPENDEN
PENYELENGGARA AKREDITASI
02
PENETAPAN STANDAR AKREDITASI
OLEH MENKES
03
PENETAPAN BIAYA SURVEI
AKREDITASI OLEH MENKES
04
PENYIAPAN SURVEIOR
AKREDITASI
05
PENYIAPAN SISTEM INFORMASI
DALAM PELAKSANAAN AKREDITASI
06
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
LEMBAGA AKREDITASI RUMAH SAKIT
KESIAPAN PENYELENGGARAAN
AKREDITASI RUMAH SAKIT
PEDOMAN SURVEY AKREDITASI RS
07
