Konsep materialitas dan penerapan materialitas terhadap proses auditDian Rahmah
1. Konsep Materialitas dan Penerapan Materialitas Terhadap Proses Audit
2. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu.
3. Konsep materialitas berkaitan dengan seberapa salah saji yang terdapat dalam asersi dapat diterima oleh audiotr agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh besarnya salah saji tersebut.
Konsep risiko audit berkaitan dengan risiko kegagalan auditor dalam mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material.
4. MENGAPA KONSEP MATERIALITAS PENTING dalam AUDIT atas LAPORAN KEUANGAN ??
5. Dalam audit atas laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan berikut ini : (1) Bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diingkas, digolongkan, dan dikompilasi. (2) Bahwa ia telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. (3) Dalam bentuk pendapat atau memberikan informasi, dalam hal terdapat perkecualian), bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan kecurangan.
6. Dua konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor: (1) Konsep materialitas menunjukan seberapa besar salah saji yangdapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. (2) Konsep risiko audit menunjukan tingkat risiko kegagalan auditor untuk mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material.
7. Pertimbangan Awal tentang Materialitas
Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif.
- Pertimbangan Kuantitatif : Berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan.
- Pertimbangan Kualitatif : Berkaitan dengan penyebab salah saji.
8. Materialitas dibagi menjadi 2 golongan : (1) Materialitas pada tingkat laporan keuangan. (2) Materialitas pada tingkat saldo akun.
9. Materialitas pada Tingkat Laporan Keuangan
Auditor menggunakan dua cara dalam menerapkan materialitas :
Pertama, auditor menggunakan materialitas dalam perencanaan audit.
10. Kedua, pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanan audit.
11. Materialitas pada tingkat saldo akun adalah salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun tidak boleh dicampuradukkan dengan istilah saldo akun material.
12. Alokasi Materialitas Laporan Keuangan ke Akun
13. Hubungan Antara Materialitas Dengan Bukti Audit
Konsep materialitas dan penerapan materialitas terhadap proses auditDian Rahmah
1. Konsep Materialitas dan Penerapan Materialitas Terhadap Proses Audit
2. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu.
3. Konsep materialitas berkaitan dengan seberapa salah saji yang terdapat dalam asersi dapat diterima oleh audiotr agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh besarnya salah saji tersebut.
Konsep risiko audit berkaitan dengan risiko kegagalan auditor dalam mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material.
4. MENGAPA KONSEP MATERIALITAS PENTING dalam AUDIT atas LAPORAN KEUANGAN ??
5. Dalam audit atas laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan berikut ini : (1) Bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diingkas, digolongkan, dan dikompilasi. (2) Bahwa ia telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. (3) Dalam bentuk pendapat atau memberikan informasi, dalam hal terdapat perkecualian), bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan kecurangan.
6. Dua konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor: (1) Konsep materialitas menunjukan seberapa besar salah saji yangdapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. (2) Konsep risiko audit menunjukan tingkat risiko kegagalan auditor untuk mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material.
7. Pertimbangan Awal tentang Materialitas
Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif.
- Pertimbangan Kuantitatif : Berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan.
- Pertimbangan Kualitatif : Berkaitan dengan penyebab salah saji.
8. Materialitas dibagi menjadi 2 golongan : (1) Materialitas pada tingkat laporan keuangan. (2) Materialitas pada tingkat saldo akun.
9. Materialitas pada Tingkat Laporan Keuangan
Auditor menggunakan dua cara dalam menerapkan materialitas :
Pertama, auditor menggunakan materialitas dalam perencanaan audit.
10. Kedua, pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanan audit.
11. Materialitas pada tingkat saldo akun adalah salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun tidak boleh dicampuradukkan dengan istilah saldo akun material.
12. Alokasi Materialitas Laporan Keuangan ke Akun
13. Hubungan Antara Materialitas Dengan Bukti Audit
Low employee productivity and excess employees are the problems organizations face on regular basis. How to solve these issues, this PPT explains in a clear and concise way.
Current Tax Planning Techniques in U.S. and International TransactionsWinston & Strawn LLP
The Real Deal webinar, “Current Tax Planning Techniques in U.S. & International Transactions,” focused on the tax issues relating to both domestic and cross-border transactions. In the domestic area, we reviewed structuring and other common tax issues in the acquisition of domestic C corporations, S corporations, and partnerships. In the international area, we covered structuring issues relating to acquisitions of foreign targets by U.S. corporations, as well as current developments related to inversions in light of IRS Notice 2014-52 and new IRS Notice 2015-79.
Makalah Perpajakan Tax Planing PPh Orang pribadi ini di harapakan dapat bermanfaat untuk Pedoman penghitungan kewajiban perpajakan untuk orang pribadi. untuk makalah yang lainnya silahkan di unduh di gudang makalah
Makin maraknya beberapa kasus pajak di media akhir-akhir, baik berupa penghindaran pajak (tax avoidance) maupun penggelapan pajak (tax evasion) membuat banyak masyarakat yang semakin ingin mengetahui tentang perpajakan lebih dekat, khususnya kalangan pemula ( mahasiswa )
Sejak dilakukannya reformasi Tahun 1983, perpajakan menjadi primadona bagi pemasukan negara menggantikan peranan minyak dan gas bumi yang cadangannya semakin menipis. Pentingnya peranan perpajakan dalam kontribusinya membangun negeri ini membawa konsekuensi pada sumber daya manusia, dalam hal ini wajib pajak, yang harus siap dalam mengimplementasikan peraturan dan perundang-undangan perpajakan agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami kesalahan yang ujungnya akan merugikan wajib pajak itu sendiri.
Tidak kalah peranannya dalam menyukseskan penerimaan negara dari sektor perpajakan ini adalah perguruan tinggi yakni dengan memberi mata kuliah perpajakan kepada mahasiswanya agar mereka siap dengan dinamika perkembangan perpajakan terutama perpajakan indonesia yang selalu dinamis dan berubah dari waktu ke waktu mengikuti perekonomian, politik dan lain-lain.
Buku ini sengaja di desain berdasarkan hasil pengalaman dan penelitian penulis dalam memberikan Mata Kuliah Perpajakan agar mahasiswa dapat dengan mudah memahami tentang dunia perpajakan secara sistematis, yang mungkin selama ini mata kuliah perpajakan menjadi momok bagi mahasiswa yang belum mengenal lebih dekat.
Untuk selengkapnya silahkan di
hendroagungs.blogspot.com adalah sebuah blog kumpulan materi kuliah dalam bentuk powerpoint maupun pdf dan word, bila ada kritik atau saran silahkan kontak bisnishendroagung@gmail.com
PSAK 46 adalah PSAK yang mengatur bagaimana entitas melaporan pajak penghasilan dalam laporan keuangan baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Seringkali praktisi akuntan meremehkan keberadaan informasi pajak dalam laporan keuangan.
File AKT_Pajak,Muhtaromi,Suryanih,TentangPSAK46 merupakan resume PSAK 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan, di bimbing oleh dosen Bp Suryanih di kampus STIAMI Tangerang
PSAK 46 adalah PSAK yang mengatur bagaimana entitas melaporan pajak penghasilan dalam laporan keuangan baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Seringkali praktisi akuntan meremehkan keberadaan informasi pajak dalam laporan keuangan. Atau seringkali beranggapan antara administrasi perpajakan dan akuntansi tidak memiliki kaitan.
PSAK 46 mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan
dalam:
· Mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan
periode mendatang untuk hal-hal sebagai berikut: (a) Pemulihan nilai
tercatat aktiva dan pelunasan nilai tercatat kewajiban yang disajikan di
dalam neraca, (b) Transaksi atau kejadian lain dalam periode berjalan
yang diakui dan disajikan didalam laporan komersial perusahaan.Pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa kerugian yang
belum dikompesasikan, penyajian pajak penghasilan di dalam laporan
keuangan komersial dan pengungkapan informasi yang berhubungan
dengan pajak penghasilan Prinsip Dasar Akunansi Pajak Penghasilan
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
E learning tax plan pph psl 21
1. E LEARNING MNJ PAJAK
HARI : RABU/14 OKTOBER2015
KELAS MALAM 22A DAN 22B
TUGAS
1.KEMARIN SAUDARA TELAH PELAJARI MATERI INI,
SAUDARA INGAT INGAT LAGI TENTANG PERENCANAAN Pph
Pasal 21.
2.BUATLAH PERENCANAAN PPh PASAL 21, ILUSTRASI
KASUS MAUPUN ANGKA BEBAS, HASIL AKHIR ADA
PENGHEMATAN PAJAK. PEKERJAAN DI TULIS TANGAN DAN
DIKUMPULKAN KE PENGAJARAN FAK KAMPUS 2 PADA HARI
SELASA 20 OKTOBER 2015.
2. PERENCANAAN PAJAK
1. Definisi Pajak
2. Definisi Perencanaan Pajak:
Tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi
pajaknya, yang tekanannya képada pengendalian setiap
transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Sedangkan tujuannya
adalah bagaimana pengendalian itu dapat mengefisiensikan
jumlah pajak yang akan dibayar kepada Negara.
1. Perencanaan Pajak (Tax Planning/Tax Management): Cara-cara
menghemat pembayaran pajak yang tidak bertentangan dengan
peraturan perpajakan.
2. Perencanaan pajak yang diterapkan oleh Wajib Pajak tententu,
belum tentu sesuai apabila diterapkan oleh Wajib Pajak yang
lainnya.
3. ASPEK-ASPEK MANAJEMEN PAJAK
Aspek Formal dan Administrasi dalam
Perencanaan Pajak
Aspek Material dalam Perencanaan Pajak
Penghindaran Sanksi Pajak
Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan
Pengendalian Pajak
4. TAHAPAN DALAM MEMBUAT
PERENCANAAN PAJAK
Analisa Informasi (Data) yang ada: Fakta
yang relevan, Faktor Pajak, dan Non Pajak.
Buat Satu Model atau Lebih Rencana
Besarnya Pajak
Evaluasi atas Perencanaan Pajak
Mencari Kelemahan dan Kemudian
Memperbaiki Rencana Pajak
Memutakhirkan Rencana Pajak
5. KARAKTERISTIK PERENCANAAN
PAJAK
Legal, tidak bertentangan dengan peraturan
perpajakan yang berlaku
Integral, merupakan bagian integral dari
perencanaan menyeluruh perusahaan
Valid, didukung dengan bukti-bukti yang memadai,
misalnya: agreement. invoice dan accounting
treatment.
Cash flow, berhubungan dengan kegiatan
mengendalikan cash flow.
Net Present Value, memaksimalkan net present
value.
6. TAHAP-TAHAP PERENCANAAN PAJAK
1. Tahap Pemahaman
a. Memahami Peraturan Perpajakan.
b. Memahami Kondisi Internal.
c. Memahami Kondisi Eksternal.
d. Memahami Variabel-variabel Perencanaan Pajak.
- Variabel Entitas
1) Memindahkan Penghasilan
2) Memindahkan Biaya
3) Melakukan Transfer Pricing
- Variabel Waktu
- Variabel Peraturan Perpajakan
- Variabel Karakteristik (Kekhususan) Peraturan P6jak
2. Tahap Penentuan Tujuan
3. Tahap Pemilihan Strategi
4. TahapPenentuanTeknik
5. Tahap Implementasi
6. Tahap Evaluasi
7. Strategy umum tax planning
Tax saving
Tax avoidance
Menghindari pelanggaran terhadap
peraturan perpajakan yang berlaku
Penundaan pembayaran kewajiban pajak
Mengoptimalkan kredit pajak yang
diperkenankan
8. ASPEK STRATEGIS PERENCANAAN
PAJAK
1. Aspek Strategis Berkaitan Dengan Bentuk Entitas Usaha Wajib Pajak
2. Aspek Strategis Berkaitan Dengan Tujuan Wajib Pajak
a. Mengoptimalkan Beban Pengeluaran
b. Menghindari Sanksi Perpajakan
c. Menunda atau Mengangsur Pembayaran Pajak
d. Memaksimalkan Sumber Pendanaan Perusahaan
f. Memaksimalkan Transaksi Dalam Satu Group Perusahaan
g. Memaksimalkan Pembayaran Pajak-Pajak, dan Zakat, Sebagai
Pengurang Penghasilan
3. Aspek Strategis Berkaitan Dengan Kondisi Internal Wajib Pajak
a. Memaksimalkan Kompensasi Kerugian
b. Melakukan Merger
c. Penentuan Metode Penyusutan Aktiva Tetap
4. Aspek Strategis Berkaitan Dengan Kondisi Eksternal Wajib Pajak
9. PERENCANAAN PAJAK UNTUK PAJAK
PENGHASILAN
1. Memaksimalkan Pengecualian-Pengecualian atas Objek
Pajak
Contoh:
PT. Bangun Jaya pada awal tahun 2003 memiliki kepemilikan
saham di PT Aneka Rupa sebagai bentuk investasinya sebesar
24 %. Pada tanggal 15 Januari 2004 PT Aneka Rupa
mengumumkan akan membagikan dividen untuk laba tahun
2003.
2. Memaksimalkan Pengurang Yang Diperkenankan
3. Memindahkan (Menggeser/Menunda)
4. Menyegerakan Pembebanan Biaya
5. Memaksimalkan Pajak yang Dapat Dikreditkan
10. PERENCANAAN PAJAK UNTUK PAJAK
PENGHASILAN (Cont.)
6. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25
7. Menggunakan Nama Perkiraan (Pos) Yang Sesuai
8. Biaya-Biaya yang Berkaitan Dengan Pemberian Kesejahteraan Kepada Karyawan
9. Pengelolaan Transaksi yang Berkaitan Dengan Withholding Tax
10.Kepemilikan Pada Perseroan Terbatas Dalam Negeri
a) Berasal dan laba ditahan;
b) Minimal penyertaan 25% (tidak disyaratkan bagi Koperasi); dan
c) Memiliki usaha aktif diluar kepemilikan saham
11.Income Spreading
12.Transaksi Induk-Anak Perusahaan dan Pihak Yang Memiliki Hubungan
Istimewa
13.Piutang TakTertagih
14.Bunga Pinjaman dan Deposito
15.Biaya Entertainment
16.Penyetaraan (Ekualisasi) SPT
11. Strategi Efisiensi PPh Badan
Usahakan Penghasilan tsb termasuk dalam Non Taxable
Income Cfm Pasal 4 ayat (3) UU PPh (Maximize
exemption)
Maximizing Deductible Expense
Menunda Penghasilan
Percepat Pembebanan Biaya
Pemilihan Alternatif Dasar Pembukuan
Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar
Permohonan penurunan pembayaran angsuran PPh
pasal 25
Pengelolaan transaksi yang biayanya tidak boleh
dikurangkan secara fiskal
12. Strategi Efisiensi PPh Badan
Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian
kesejahteraan kepada karyawan
Transaksi yang berkaitan dengan withholding tax
Perlakuan atas Penyertaan pada Perseroan Terbatas
dalam Negeri
Merger antara perusahaan yang terus menerus rugi dengan
perusahaan yang laba
Pemecahan Satu Perusahaan Menjadi beberapa
Perusahaan
Pengelolaan Transaksi Afiliasi
Pengajuan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 dan PPh
Pasal 23
13. Strategi Efisiensi PPh Badan
Kebijakan Piutang tak tertagih
Kebijakan Penempatan Deposito
Pengelolaan Biaya Entertainment
Ekualisasi SPT PPh Badan dengan PPh
Pasal 21, 23/26, Final dan PPN
Hindari Beban Pajak Orang Lain
14. Strategy efisiensi atas biaya
kesejahteraan karyawan
Memanfaatkan biaya natura yang merupakan
keharusan
Memanfaatkan biaya makanan dan minuman untuk
karyawan.
Jika laba kena pajak diatas Rp 100 juta dan pengenaan
PPh badannya tidak final, kesejahteraan karyawan
dalam bentuk natura diupayakan seminimal mungkin.
Jika rugi, merubah pemberian natura menjadi
tunjangan berupa uang hanya akan menaikkan PPh
pasal 21 sementara PPh Badan tetap nihil.
15. Transaksi yang berkaitan dengan
withholding tax
Perusahaan yg membayarkan withholding tax,
pajak yang dibayarkan ini tidak boleh
dibebankan sebagai biaya
Nilai transaksi digross-up, sehingga nilai
transaksi dalam kontrak sudah termasuk pajak
yang harus dipungut
16. PENYERTAAN PADA PT DALAM NEGERI
Dividen atas penyertaan pada PT Dalam
Negeri tidak menjadi objek pajak jika :
Dividen berasal dari cadangan laba yang
ditahan
Kepemilikan saham minimum 25 % dari jumlah
modal yang disetor
Holding Company harus mempunyai usaha
aktif di luar penyertaan tersebut
17. Dalam hal perusahaan mempunyai
usaha aktif
1. Investasi pada perusahaan listed
a. Biaya bunga atas pinjaman yang digunakan untuk
pembelian saham tidak boleh dibiayakan
b. Karena atas transaksi saham di bursa efek dikenakan PPh
Final saat transaksi, maka biaya bunga tersebut tidak perlu
dikapitalisasi
2. Investasi pada perusahaan non listed
a. Biaya bunga atas pinjaman yang digunakan untuk pembelian
saham tidak boleh dibiayakan dan harus dikapitalisasi sebagai
penambah harga perolehan saham
b. Selisih antara harga perolehan saham dengan harga jual
diakui sebagai laba atau rugi
18. Holding di luar negeri
Beberapa kemungkinan yang perlu diperhatikan:
Negara tersebut tidak termasuk di salah satu dari
negara yang disebutkan dalam KMK nomor:
650/KMK.04/1994, sebab walaupun holding tersebut
tidak membagikan dividen, tetap terhutang pajak
penghasilan di Indonesia
Negara tersebut mempunyai tax treaty dengan
Indonesia, sehingga tariff pemotongan pajak atas
dividennya lebih rendah dari tariff umum
Negara tersebut tidak mengenakan pajak penghasilan
ataupun mengenakan dengan tariff yang lebih rendah
dari tariff pajak penghasilan Indonesia
19. Permohonan Pengurangan PPh
Pasal 25
Jika diproyeksikan dalam tahun berjalan
akan terjadi penurunan laba kena pajak,
dikhawatirkan pada akhir tahun akan terjadi
kelebihan pembayaran PPh Pasal 25 WP
dapat mengajukan permohonan penurunan
Angsuran PPh Ps. 25 disertai proyeksi laba
pada akhir tahun dan alasan terjadinya
penurunan laba.
20. Ekualisasi PPh Badan dengan PPh Pasal
21, 23/26, Final dan PPN
Ekualisasi PPh Badan dengan PPh pasal 21
Ekualisasi PPh Badan dengan PPh pasal
23/26/final
Ekualisasi PPh Badan dengan PPN
21. PERENCANAAN PAJAK UNTUK PAJAK
PENGHASILAN (Cont)
PAJAK UNTUK PPh PASAL 21
- Prinsip-prinsip?
PERENCANAAN PAJAK UNTUK PPh
PASAL 23/26/PPh FINAL
- PPh Pasal 23/26/PPh Final
- PPh Pasal 23/26 Non PPh Final
22. Strategi efisiensi PPh 21
Perusahaan dalam keadaan untung dan
sebagian besar karyawan penghasilannya
berada pada level PPh 5 % - 25 % dengan
merubah pemberian natura menjadi
tunjangan kas
Perusahaan dalam keadaan rugi, lebih
banyak memberikan imbalan pada karyawan
dalam bentuk natura
23. PPh Pasal 23/26/Final – Strategi efisiensi
Perhatikan jenis objek pajak dan tarif pajak
Untuk PPh Final, hindari penggunaan
konsultan berjenjang agar biaya lebih murah
Untuk transaksi LN, pastikan diperoleh
Certificate of Residence
24. PPh Pasal 23/26/Final – Strategi efisiensi
Jika pihak ketiga tidak mau dipotong PPh Pasal 23/26
- Perusahaan membayarkan withholding tax, pajak
yang dibayarkan ini tidak boleh dibebankan sebagai
biaya.
- Nilai transaksi digross up, sehingga nilai transaksi
dalam kontrak sudah termasuk pajak yang harus
dipungut.
25. PPh Pasal 23/26/Final – Strategi efisiensi
Contoh :
Perusahaan akan menyewa kantor dari Bapak Agus Rp. 90.000.000,00 untuk 4
tahun, Agus tidak bersedia dipotong pajaknya sebesar 10%.
Perusahaan membayarkan withholding tax :
10% x Rp. 90.000.000 = Rp. 9.000.000 tidak boleh dibebankan sebagai
biaya
Nilai transaksi digross-up :
100/90 x Rp. 90.000.000 = 100.000.000
Withholding tax atas sewa 10% x 100.000.000 = Rp. 10.000.000 boleh
dibiayakan
# Tax Saving (30% x Rp. 10.000.000) – Rp 1.000.000 = Rp. 2.000.000
26. PERENCANAAN PAJAK UNTUK PPN
1. Penundaan Pembayaran PPN
2. Penggunaan Faktur Pajak Sederhana
3. Menghindari Sanksi Administrasi yang
Berkaitan Dengan Faktur Pajak
4. Perencanaan PPN Lainnya