Petunjuk praktis penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak bendahara Bantuan Operasional Sekolah, meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai. Dilengkapi dengan contoh pengisian dan bentuk formulir yang dipergunakan.
Dokumen ini berisi tentang serah terima barang milik negara berupa sebuah laptop ACER dari Badarul Hamzah kepada Sayuti Harahap. Laptop tersebut merupakan inventaris Kankemenag Kabupaten Padang Lawas Utara pada Seksi Penyelenggara Zakat yang sekarang berubah nama menjadi Penyelenggara Syariah. Sayuti meminta bantuan Kepala Kankemenag untuk mengembalikan laptop tersebut ke tempat asalnya di Seksi Penyelenggara Syaria
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dasar manajemen pajak dan perbedaan antara tax management dengan tax planning, serta perbedaan antara tax avoidance dengan tax evasion. Secara singkat, tax management bertujuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar namun jumlah pajak yang dibayar ditekan seminimal mungkin, sedangkan tax planning bertujuan untuk mengatur pembayaran pajak agar tidak melanggar peraturan. Tax avoidance dilakukan secara sa
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi investasi pemerintah daerah yang mencakup definisi dan klasifikasi investasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan investasi. Investasi diklasifikasikan menjadi investasi jangka pendek dan jangka panjang, dan diakui berdasarkan kriteria tertentu. Pengukuran investasi menggunakan metode biaya, ekuitas, atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Hasil investasi diakui se
Dokumen ini berisi tentang serah terima barang milik negara berupa sebuah laptop ACER dari Badarul Hamzah kepada Sayuti Harahap. Laptop tersebut merupakan inventaris Kankemenag Kabupaten Padang Lawas Utara pada Seksi Penyelenggara Zakat yang sekarang berubah nama menjadi Penyelenggara Syariah. Sayuti meminta bantuan Kepala Kankemenag untuk mengembalikan laptop tersebut ke tempat asalnya di Seksi Penyelenggara Syaria
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dasar manajemen pajak dan perbedaan antara tax management dengan tax planning, serta perbedaan antara tax avoidance dengan tax evasion. Secara singkat, tax management bertujuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar namun jumlah pajak yang dibayar ditekan seminimal mungkin, sedangkan tax planning bertujuan untuk mengatur pembayaran pajak agar tidak melanggar peraturan. Tax avoidance dilakukan secara sa
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi investasi pemerintah daerah yang mencakup definisi dan klasifikasi investasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan investasi. Investasi diklasifikasikan menjadi investasi jangka pendek dan jangka panjang, dan diakui berdasarkan kriteria tertentu. Pengukuran investasi menggunakan metode biaya, ekuitas, atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Hasil investasi diakui se
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi badan usaha milik desa (BUMDes). Ringkasannya adalah:
1. Dokumen menjelaskan definisi akuntansi dan jenis perusahaan berdasarkan kegiatannya.
2. Tujuan laporan keuangan adalah untuk mengetahui posisi keuangan, kinerja, arus kas, dan dasar pengambilan keputusan.
3. Contoh laporan keuangan yang disajikan adalah neraca, laporan laba rug
Dokumen tersebut membahas contoh kasus pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21/26 oleh PT Jaya Abadi untuk bulan Januari hingga Oktober 2014. Terdapat penghitungan PPh untuk pegawai tetap dan tidak tetap, pembuatan bukti pemotongan, penyetoran PPh yang dipotong, serta pelaporan SPT PPh melalui formulir-formulir terkait. Pada Oktober terdapat pegawai baru dan pegawai yang berhenti kerja sehingga dil
Perjanjian sewa gedung antara Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu untuk pelaksanaan Diklat PIM IV ASN Kota Palu selama 28 hari mulai 16 April 2018 hingga 8 Agustus 2018 dengan biaya sewa Rp185.700.000.
Dokumen tersebut membahas tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) sebagai identitas wajib pajak perorangan dan badan. NPWP diperlukan bagi orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak dan berstatus karyawan, sedangkan NPPKP diperlukan bagi pengusaha untuk melaksanakan kewajiban perpajakan seperti P
Surat pemberitahuan dari pengurus RT 004 RW 011 Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat mengenai kenaikan iuran RT untuk para pedagang yang berada di lingkungan wilayah RT 004 menjadi Rp. 75.000 mulai bulan Desember 2020. Kenaikan ini dimaksudkan untuk menambah kenyamanan warga dan mendukung operasional RT.
Dokumen ini membahas tentang izin konsultasi mengenai kontrak internet setda kabupaten Pidie. Terdapat permasalahan kurangnya dana kontrak internet dan kebutuhan akan jaringan wifi yang kondusif dengan bandwidth besar. Kepala Bagian Telekomunikasi meminta izin untuk mengirim pegawai ke Telkom Aceh guna melakukan konsultasi terkait kontrak internet tersebut.
Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya menetapkan pembentukan panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bhuana Jaya tahun 2020 yang bertugas mengundang perwakilan masyarakat untuk melakukan musyawarah dan penetapan calon anggota badan, serta mengatur proses pencalonan sesuai peraturan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi aset tetap pemerintah daerah berbasis akrual. Menguraikan definisi, kriteria, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, cara perolehan, dan pengeluaran setelah perolehan aset tetap. Juga memberikan contoh-contoh pencatatan transaksi aset tetap dengan berbagai cara perolehan seperti pembelian, swakelola, pertukaran, hibah, dan gabungan.
Dokumen memberikan instruksi lengkap tentang cara mengisi SPT tahunan secara online melalui e-filing, mulai dari memilih tahun pajak dan jenis SPT, mengisi data penghasilan, bukti potong, harta dan utang, perhitungan pajak, hingga menyimpan SPT yang telah diisi.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi badan usaha milik desa (BUMDes). Ringkasannya adalah:
1. Dokumen menjelaskan definisi akuntansi dan jenis perusahaan berdasarkan kegiatannya.
2. Tujuan laporan keuangan adalah untuk mengetahui posisi keuangan, kinerja, arus kas, dan dasar pengambilan keputusan.
3. Contoh laporan keuangan yang disajikan adalah neraca, laporan laba rug
Dokumen tersebut membahas contoh kasus pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21/26 oleh PT Jaya Abadi untuk bulan Januari hingga Oktober 2014. Terdapat penghitungan PPh untuk pegawai tetap dan tidak tetap, pembuatan bukti pemotongan, penyetoran PPh yang dipotong, serta pelaporan SPT PPh melalui formulir-formulir terkait. Pada Oktober terdapat pegawai baru dan pegawai yang berhenti kerja sehingga dil
Perjanjian sewa gedung antara Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu untuk pelaksanaan Diklat PIM IV ASN Kota Palu selama 28 hari mulai 16 April 2018 hingga 8 Agustus 2018 dengan biaya sewa Rp185.700.000.
Dokumen tersebut membahas tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) sebagai identitas wajib pajak perorangan dan badan. NPWP diperlukan bagi orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak dan berstatus karyawan, sedangkan NPPKP diperlukan bagi pengusaha untuk melaksanakan kewajiban perpajakan seperti P
Surat pemberitahuan dari pengurus RT 004 RW 011 Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat mengenai kenaikan iuran RT untuk para pedagang yang berada di lingkungan wilayah RT 004 menjadi Rp. 75.000 mulai bulan Desember 2020. Kenaikan ini dimaksudkan untuk menambah kenyamanan warga dan mendukung operasional RT.
Dokumen ini membahas tentang izin konsultasi mengenai kontrak internet setda kabupaten Pidie. Terdapat permasalahan kurangnya dana kontrak internet dan kebutuhan akan jaringan wifi yang kondusif dengan bandwidth besar. Kepala Bagian Telekomunikasi meminta izin untuk mengirim pegawai ke Telkom Aceh guna melakukan konsultasi terkait kontrak internet tersebut.
Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya menetapkan pembentukan panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bhuana Jaya tahun 2020 yang bertugas mengundang perwakilan masyarakat untuk melakukan musyawarah dan penetapan calon anggota badan, serta mengatur proses pencalonan sesuai peraturan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi aset tetap pemerintah daerah berbasis akrual. Menguraikan definisi, kriteria, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, cara perolehan, dan pengeluaran setelah perolehan aset tetap. Juga memberikan contoh-contoh pencatatan transaksi aset tetap dengan berbagai cara perolehan seperti pembelian, swakelola, pertukaran, hibah, dan gabungan.
Dokumen memberikan instruksi lengkap tentang cara mengisi SPT tahunan secara online melalui e-filing, mulai dari memilih tahun pajak dan jenis SPT, mengisi data penghasilan, bukti potong, harta dan utang, perhitungan pajak, hingga menyimpan SPT yang telah diisi.
Dokumen memberikan instruksi lengkap untuk mengisi SPT tahunan, mulai dari memilih form SPT yang sesuai, mengisi kode pembetulan jika diperlukan, mengisi data penghasilan, harta dan utang, menyimpan data setelah diverifikasi, serta konfirmasi penyimpanan data.
Cara Mudah Menggunakan Aplikasi eSPT PPh 21 2014Tobagus Makmun
Aplikasi e-SPT PPh 21 2014 digunakan untuk menghitung dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 secara elektronik. Dokumen ini menjelaskan pengenalan aplikasi, cara pengisian data dan simulasi pengisian SPT PPh 21 untuk bulan Januari hingga Desember 2014."
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan 26 yang terkait dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Pemotong PPh adalah pemberi kerja, sedangkan penerima penghasilan yang dikenakan PPh adalah pegawai, penerima pensiun, bukan pegawai, dan peserta kegiatan. Besarnya PPh ditentukan berdasarkan jenis dan cara pembayaran penghasilan dengan memper
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban perpajakan bagi bendahara desa, termasuk pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 21, 22, 23 dan pajak pertambahan nilai. Jenis-jenis pajak yang harus dipotong dan disetorkan oleh bendahara desa dijelaskan beserta contoh perhitungannya.
1. Laporan TMT bulan Juli 2009 untuk pegawai tetap dan tidak tetap CV. Aldira.
2. Data gaji direktur utama Srikandi untuk bulan Desember 2009 dengan rincian penghasilan kotor dan potongan.
3. Lampiran SPT Masa PPh 21 dan 26 bulan Desember 2009 CV. Aldira dengan data objek pajak dan jumlah pajak terutang.
Dokumen tersebut membahas jenis-jenis pajak yang relevan dengan pengelolaan keuangan sekolah/madrasah seperti PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPN beserta penjelasan singkat mengenai objek pajak, tarif, dan kewajiban pelaporan dan penyetoran pajak oleh bendahara sekolah/madrasah.
Dokumen tersebut memberikan panduan lengkap tentang cara mengisi dan melaporkan SPT PPh Pasal 21 secara elektronik melalui aplikasi E-SPT, mulai dari input data pegawai secara manual maupun impor file CSV, penghitungan pajak, input surat setoran pajak, pembuatan file pelaporan CSV, hingga cetakan SPT induk.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan oleh bendaharawan pemerintah atas penggunaan dana APBN dan APBD, termasuk dasar hukum, tarif, dan prosedurnya.
Dokumen tersebut membahas kewajiban perpajakan bendahara desa terkait pengadaan barang dan jasa melalui swakelola, yaitu pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, dan PPN. Juga membahas pengecualian pajak untuk pembelian barang dan jasa tertentu serta perbedaan kewajiban pajak antara swakelola tipe 1 dan 2.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, jasa kena pajak, dan kewajiban perpajakan bagi bendahara. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan definisi dan jenis-jenis pajak serta tanggung jawab bendahara dalam memotong dan menyetorkan pajak yang harus dibayar.
Dokumen tersebut membahas pengelolaan dana BOP Kesetaraan pada satuan pendidikan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Terdapat penjelasan mengenai pembukuan oleh bendahara untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran dana serta contoh laporan realisasi anggaran.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi perpajakan yang mencakup penjurnalan pajak untuk berbagai transaksi perusahaan seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, revaluasi aktiva tetap, dan rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal.
- Laporan pertanggungjawaban keuangan semester II tahun 2020 untuk SMA/MA DT Surabaya mencakup pencairan dana 50% pada Mei dan 50% pada awal Juni, pengisian SPTJM, dan pertanggungjawaban berupa rekapan penerimaan, belanja, pajak, dan pengembalian dana
- Ada beberapa persyaratan administrasi untuk SPJ honorarium, pembelian bahan, sewa jasa, termasuk contoh kuitansi dan surat pernyataan non
Pembayaran hutang sebesar Rp. 20.000.000,00 dan bunganya Rp. 500.000,00 pada 1 Juni 2014 mempengaruhi akun kas, hutang, dan modal. Transaksi ini menyebabkan kas berkurang Rp. 20.500.000,00, hutang berkurang Rp. 20.000.000,00, dan modal berkurang Rp. 500.000,00.
Jurnal umum adalah catatan kronologis tentang transaksi dan peristiwa perusahaan yang menunjukkan akun debet dan kredit beserta jumlah dan keterangannya. Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi harian perusahaan.
Mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah meliputi penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh penerima bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai, penyimpanan bukti pengeluaran, dan pengembalian sisa dana ke rekening kas negara. Laporan pertanggungjawaban harus dilengkapi dokumen pelengkap seperti undangan rapat, kuitansi, dan dokumen lainnya. Pembayaran honor juga tunduk p
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...Roko Subagya
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan Nilai
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan Nilai
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan Nilai
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan Nilai
Nota pertimbangan ini meminta persetujuan kepala UPT Puskesmas Lanjas untuk menerbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Dinas untuk beberapa pegawai yang akan ditugaskan untuk kegiatan senam lansia di beberapa posbindu.
1. Dokumen tersebut membahas tentang PPN terkait penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak baik di dalam negeri maupun impor, termasuk objek pajak, mekanisme perhitungan dan akuntansi PPN.
2. Terdapat penjelasan mengenai penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN, serta yang tidak terutang PPN seperti penyerahan barang hasil produksi sendiri dan penyerahan aktiva.
3. Dokumen juga membah
Contoh penerapan PTKP baru dalam perhitungan PPh Pasal 21, simulasi perhitungan pajak atas Pembelian Barang dan Sewa Gedung, untuk perhitungan lebih lanjut hubungi 0812-1917-9800 (Telkomsel)
Similar to Petunjuk Praktis Kewajiban Perpajakan Bendahara BOS (20)
4. PEMBELIAN BARANG & JASA
Transaksi pembelian barang dan jasa oleh Bendahara BOS pada umumnya terutang
tiga jenis pajak :
Pajak Pertambahan Nilai
Pajak atas konsumsi (baik barang maupun jasa), merupakan pajak yang dibayar
konsumen sebagai pihak yang melakukan konsumsi
Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak atas penghasilan dari jasa yang dilakukan Orang Pribadi, ditanggung oleh
penjual/rekanan sebagai pihak yang menerima penghasilan.
Pajak Penghasilan Pasal 23
Pajak atas penghasilan dari jasa yang dilakukan Badan Usaha, ditanggung oleh
penjual/rekanan sebagai pihak yang menerima penghasilan.
5. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
objek pajak : pembelian barang dan jasa dengan nilai di atas Rp 1.000.000 (selain yang
dikecualikan)
tarif : 10%
Penghitungan
- Harga sudah termasuk PPN : 10% x (100/110) x harga barang
- Harga belum termasuk PPN : 10% x harga barang
Pembayaran
- Kode pembayaran : 411211 – 900
- Identitas pada Surat Setoran Pajak diisi dengan identitas rekanan
- Tandatangan dan stempel pada Surat Setoran Pajak diisi dengan identitas bendaharawan
- Pembayaran paling lambat 7 hari setelah berakhirnya bulan pembayaran tagihan
Pelaporan
- dengan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pemungut (1107 – PUT)
- Paling lambat akhir bulan setelah bulan pembayaran tagihan
6. Contoh yang Dikecualikan dari
Pengenaan PPN
• makanan dan minuman yang disajikan di hotel,
restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya,
meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi
di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan
minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau
katering
• barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang
diambil langsung dari sumbernya, belum mengalami
proses pengolahan lebih lanjut, misal: batu, pasir
• buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku
pelajaran agama
7. Contoh Kasus
Bendaharawan BOS SDN Kandang Menjangan pada bulan Februari 2014 melakukan pembelian barang dan jasa
sebagai berikut :
1. Membeli seperangkat komputer dari CV Media Teknik dengan harga Rp 5.000.000, harga sudah termasuk
Pajak Pertambahan Nilai. Pembayaran tagihan dilakukan tanggal 12 Februari 2014
2. Melakukan rehabiilitasi ruangan, pembelian semen Rp 2.500.000, pasir Rp 1.200.000, batu Rp 400.000,
keramik Rp 400.000, Pembelian dilakukan di CV Maju Jaya, harga belum termasuk PPN. Ongkos tukang 2
orang selama 20 hari kerja masing-masing Rp 1.500.000.
3. Membayar honor pelatih pramuka atas nama Jumadi, non PNS, sebesar Rp 200.000. Jumadi memiliki
NPWP.
4. Membayar honor ustad Dzulkifli untuk kegiatan siraman rohani sebesar Rp 300.000. Dzulkifli belum
memiliki NPWP.
5. Membayar honor Ferdinand, PNS golongan III, sebesar Rp 150.000.
6. Melakukan service printer pada CV Media Teknik, tidak ada perincian penggantian spare part dan ongkos
kerja, total biaya Rp 400.000.
7. Melakukan perbaikan sepeda motor dinas di bengkel Kawan Motor (Ahmad Setiawan), ongkos spare part
Rp 200.000, jasa service Rp 50.000. Ahmad Setiawan memiliki NPWP.
8. Menggandakan bahan pelajaran (fotokopi) Rp 300.000 di Toko Pak Mulawarman.
9. Membeli makan dan minum di warung Bu Sri Rejeki (tidak ber-NPWP) untuk keperluan rapat kantor Rp
2.000.000.
8. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai
1. PPN atas pembelian komputer
10% x (100/110) x Rp 5.000.000 = 10% x Rp 4.545.455
= Rp 454.545
2. PPN atas pembelian bahan bangunan
Semen: 10% x Rp 2.500.000 = Rp 250.000
Pasir (bukan objek PPN)
Batu (bukan objek PPN)
Keramik: 10% x Rp 400.000 = Rp 40.000
3. PPN atas honor pelatih pramuka
bukan objek PPN
4. PPN atas honor ustad
bukan objek PPN
5. PPN atas honor PNS
bukan objek PPN
6. PPN atas service printer
biaya service < Rp 1.000.000, PPN tidak dipungut
7. PPN atas service motor
biaya service < Rp 1.000.000, PPN tidak dipungut
8. PPN atas fotokopi
biaya fotokopi < Rp 1.000.000, PPN tidak dipungut
9. Jasa katering (makan/minum)
jasa katering tidak termasuk objek PPN.
9. Kewajiban Bendahara
1. Menyetor Pajak Pertambahan Nilai
2. Menyerahkan SSP Lembar 1 dan 3 kepada
rekanan sebagai bukti pungut
3. Melaporkan SPT Masa PPN, yang terdiri dari:
- Formulir 1107 PUT
- Formulir 1107 PUT 1
- Formulir 1107 PUT 2 (tidak perlu diisi)
- Surat Setoran Pajak/Fotokopi SSP Lembar 5
14. PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
objek pajak : pembelian jasa dari rekanan berbentuk badan usaha, tanpa batas nilai minimal
tarif : 2% untuk rekanan ber-NPWP
100% lebih tinggi untuk rekanan tidak ber-NPWP
Penghitungan
- Nilai Jasa sudah termasuk PPN : 2% x (100/110) x nilai jasa
- Nilai Jasa belum termasuk PPN : 2% x nilai jasa
keterangan: apabila nilai barang dan jasa bisa dipisah maka PPh Pasal 23 dipotong hanya atas pembayaran
jasa saja, apabila tidak dirinci maka dikenakan atas total keseluruhan tagihan. (kecuali jasa katering, nilai jasa
katering adalah total keseluruhan nilai tagihan)
Pembayaran
- Kode pembayaran : 411124 – 104
- Identitas pada Surat Setoran Pajak diisi dengan identitas dinas
- Tandatangan dan stempel pada Surat Setoran Pajak diisi dengan identitas bendaharawan
- Pembayaran paling lambat 10 hari setelah berakhirnya bulan pembayaran tagihan
Pelaporan
- dengan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23
- Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya
15. Contoh Kasus
Bendaharawan BOS SDN Kandang Menjangan pada bulan Februari 2014 melakukan pembelian barang dan jasa
sebagai berikut :
1. Membeli seperangkat komputer dari CV Media Teknik dengan harga Rp 5.000.000, harga sudah termasuk
Pajak Pertambahan Nilai. Pembayaran tagihan dilakukan tanggal 12 Februari 2014
2. Melakukan rehabiilitasi ruangan, pembelian semen Rp 2.500.000, pasir Rp 1.200.000, batu Rp 400.000,
keramik Rp 400.000, Pembelian dilakukan di CV Maju Jaya, harga belum termasuk PPN. Ongkos tukang 2
orang selama 20 hari kerja masing-masing Rp 1.500.000.
3. Membayar honor pelatih pramuka atas nama Jumadi, non PNS, sebesar Rp 200.000. Jumadi memiliki
NPWP.
4. Membayar honor ustad Dzulkifli untuk kegiatan siraman rohani sebesar Rp 300.000. Dzulkifli belum
memiliki NPWP.
5. Membayar honor Ferdinand, PNS golongan III, sebesar Rp 150.000.
6. Melakukan service printer pada CV Media Teknik, tidak ada perincian penggantian spare part dan ongkos
kerja, total biaya Rp 400.000.
7. Melakukan perbaikan sepeda motor dinas di bengkel Kawan Motor (Ahmad Setiawan), ongkos spare part
Rp 200.000, jasa service Rp 50.000. Ahmad Setiawan memiliki NPWP.
8. Menggandakan bahan pelajaran (fotokopi) Rp 300.000 di Toko Pak Mulawarman.
9. Membeli makan dan minum di warung Bu Sri Rejeki (tidak ber-NPWP) untuk keperluan rapat kantor Rp
2.000.000.
16. Penghitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23
1. PPh Pasal 23 atas pembelian komputer
bukan obyek PPh Pasal 23
2. PPh Pasal 23 atas pembelian bahan bangunan
bukan obyek PPh Pasal 23
3. PPh Pasal 23 atas honor pelatih pramuka
bukan obyek PPh Pasal 23
4. PPh Pasal 23 atas honor ustad
bukan obyek PPh Pasal 23
5. PPh Pasal 23 atas honor PNS
bukan obyek PPh Pasal 23
6. PPh Pasal 23 atas service printer
2% x Rp 400.000 = Rp 8.000
*) tidak ada rincian berapa nilai spare part dan jasa service
7. PPh Pasal 23 atas service motor
bukan obyek PPh Pasal 23
8. PPh Pasal 23 atas fotokopi
bukan obyek PPh Pasal 23
9. PPh Pasal 23 atas Jasa katering (makan/minum)
bukan obyek PPh Pasal 23, karena rekanan adalah orang pribadi
17. Kewajiban Bendahara
1. Membuat Bukti Potong PPh Pasal 23 tiga
rangkap (untuk arsip, laporan ke Kantor Pajak
dan rekanan yang dipotong)
2. Menyetorkan PPh Pasal 23 yang telah dipotong
3. Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23, yang terdiri
dari :
- SPT Masa PPh Pasal 23
- Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23
- Bukti Potong PPh Pasal 23
- Surat Setoran Pajak
23. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
objek pajak : Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau pemberian jasa oleh orang pribadi
Tarif & Pengenaan
Pegawai Negeri Sipil
tarif Golongan II ke bawah : 0% x honor bruto
tarif golongan III : 5% x honor bruto
tarif golongan IV : 15% x honor bruto
Non Pegawai Negeri Sipil
terkait atas pemberian jasa : 5% x 50% x honor bruto
sebagai peserta kegiatan/kepanitiaan : 5% x honor bruto
*) 20% lebih tinggi bagi yang tidak memiliki NPWP
Pembayaran
- kode pembayaran PPh 21 honor Non PNS : 411121 – 100
- Kode Pembayaran PPh 21 honor PNS : 411121 – 402
- Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
- Identitas pada SSP diisi dengan nama dinas
Pelaporan
- Dengan formulir SPT Masa PPh Pasal 21 (1721)
- Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya
Catatan: SPT Masa PPh Pasal 21 harus dilaporkan setiap bulan walaupun dalam bulan tersebut tidak ada
pembayaran gaji/honor
24. Contoh Kasus
Bendaharawan BOS SDN Kandang Menjangan pada bulan Februari 2014 melakukan pembelian barang dan jasa
sebagai berikut :
1. Membeli seperangkat komputer dari CV Media Teknik dengan harga Rp 5.000.000, harga sudah termasuk
Pajak Pertambahan Nilai. Pembayaran tagihan dilakukan tanggal 12 Februari 2014
2. Melakukan rehabiilitasi ruangan, pembelian semen Rp 2.500.000, pasir Rp 1.200.000, batu Rp 400.000,
keramik Rp 400.000, Pembelian dilakukan di CV Maju Jaya, harga belum termasuk PPN. Ongkos tukang 2
orang selama 20 hari kerja masing-masing Rp 1.500.000.
3. Membayar honor pelatih pramuka atas nama Jumadi, non PNS, sebesar Rp 200.000. Jumadi memiliki
NPWP.
4. Membayar honor ustad Dzulkifli untuk kegiatan siraman rohani sebesar Rp 300.000. Dzulkifli belum
memiliki NPWP.
5. Membayar honor rapat Ferdinand, PNS golongan III, sebesar Rp 150.000.
6. Melakukan service printer pada CV Media Teknik, tidak ada perincian penggantian spare part dan ongkos
kerja, total biaya Rp 400.000.
7. Melakukan perbaikan sepeda motor dinas di bengkel Kawan Motor (Ahmad Setiawan), ongkos spare part
Rp 200.000, jasa service Rp 50.000. Ahmad Setiawan memiliki NPWP.
8. Menggandakan bahan pelajaran (fotokopi) Rp 300.000 di Toko Pak Mulawarman.
9. Membeli makan dan minum di warung Bu Sri Rejeki (tidak ber-NPWP) untuk keperluan rapat kantor Rp
2.000.000.
25. Penghitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21
1. PPh Pasal 21 atas pembelian komputer
bukan obyek PPh Pasal 21
2. PPh Pasal 21 atas pembayaran tukang bangunan
Rp 1.500.000 : 20 = Rp 75.000/hari
tidak terkena PPh 21, karena upah masih di bawah PTKP harian sebesar Rp 200.000
3. PPh Pasal 21 atas honor pelatih pramuka
5% x 50% x Rp 200.000 = Rp 5.000
4. PPh Pasal 21 atas honor ustad
120% x 5% x 50% x Rp 300.000 = Rp 9.000
5. PPh Pasal 21 atas honor PNS
5% x Rp 150.000 = Rp 7.500
6. PPh Pasal 21 atas service printer
bukan obyek PPh Pasal 21
*) penyerahan jasa dilakukan oleh badan hukum
7. PPh Pasal 21 atas service motor
5% x 50% x Rp 50.000 = Rp 1.250
*) terdapat rincian spare part & jasa service, sehingga PPh 21 hanya dikenakan atas ongkos service
8. PPh Pasal 21 atas fotokopi
bukan obyek PPh Pasal 21
9. PPh Pasal 21 atas Jasa katering (makan/minum)
120% x 5% x 50% x Rp 2.000.000 = Rp 60.000
26. Kewajiban Bendahara
1. Membuat Bukti Potong PPh Pasal 21 dua
rangkap (untuk arsip dan penerima honor)
2. Menyetor PPh Pasal 21 Terutang
3. Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21, yang terdiri
dari :
- 1721 halaman 1
- 1721 halaman 2
- 1721 II (Daftar Bukti Potong Tidak Final)
- 1721 III (Daftar Bukti Potong Final)
- 1721 IV (Daftar Surat Setoran Pajak)
41. PERATURAN PEMERINTAH NO 46
TAHUN 2013
Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari
usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa
sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan
peredaran bruto tidak melebihi
Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus
juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak,
dikenakan PPh Final sebesar 1% dari omset.
42. Surat Keterangan Bebas Pemotongan
/ Pemungutan Pajak Penghasilan
Bendaharawan tidak melakukan pemotongan
dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan apabila
telah menerima fotokopi Surat Keterangan
Bebas yang telah dilegalisasi oleh Kantor
Pelayanan Pajak dari rekanan.