Paket undang-undang keuangan negara membahas reformasi sistem keuangan negara melalui undang-undang tentang keuangan negara, perbendaharaan negara, dan pemeriksaan keuangan negara. Dokumen ini menjelaskan kelemahan sistem keuangan saat ini dan agenda reformasi yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pertanggungjawaban.

1. PAKET UNDANG-UNDANG
KEUANGAN NEGARA

2. REGULASI
PEMERINTAH

3. Agenda
Reformasi Keuangan Negara
UU Keuangan Negara
UU Perbendaharaan Negara
UU Pemeriksanaan Keuangan
Negara
UU lainnya

4. REFORMASI
KEUANGAN
NEGARA

5. KELEMAHAN DI BIDANG PENGANGGARAN
• Fungsi perencanaan yang belum tegas benang
merahnya dengan penganggaran;
• Institusi penganggaran yang terbelah antara anggaran
rutin dan pembangunan;
• Anggaran yang berorientasi pada input, bukan output
atau outcomes;
• Landasan pelaksanaan hak bujet legislatif yang belum
tersedia.
5

6. • Fungsi financial management yang tidak terpadu, dan fungsi
operasional yang belum optimal (let the managers manage);
• Dukungan pembiayaan alternatif yang belum tersedia setelah
independensi BI;
• Duplikasi dan akumulasi sehubungan dengan pemisahan
anggaran rutin dan pembangunan;
• Penyelenggaraan fungsi treasury (kas, piutang, utang, investasi,
aset lain) yang jauh dari optimal.
6
KELEMAHAN DI BIDANG PELAKSANAAN
ANGGARAN

7. • Tanggung jawab kementerian terhadap penggunaan
anggaran belum cukup tegas;
• Belum tersedia standar akuntansi bagi pelaporan
keuangan pemerintah, dan belum jelas otoritas
pembuat standar dimaksud.
• Laporan keuangan hanya meliputi realisasi anggaran
dan penyajiannya sangat lambat.
• Fungsi pemeriksaan yang kurang efektif dan tumpang
tindih;
7
KELEMAHAN AKUNTANSI DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

8. • Reformasi bidang Perencanaan & Penganggaran.
• Reformasi bidang Pelaksanaan Anggaran.
• Reformasi bidang Perbendaharaan, dan Sistem
Penerimaan & Pembayaran.
• Reformasi bidang Pengelolaan Kas, Piutang, Barang
Milik Negara, dan Kewajiban Pemerintah
• Reformasi bidang Akuntansi, Pelaporan, dan
Pertanggungjawaban
• Reformasi bidang Pemeriksaan dan Sistem
Pengendalian
8
AGENDA REFORMASI:
Dari Hulu Sampai ke Hilir

9. • Perubahan Hukum & Peraturan Per-UU-an
• Penataan ulang sistem, prosedur, dan kalender
• Penyesuaian kelembagaan/organisasi
• Perubahan kerangka perilaku
• Peningkatan kapasitas personil
• Penyediaan sarana kerja
• Perwujudan kepemimpinan/leadership baru
9
AGENDA REFORMASI:
Perangkat Perubahan

10. Reformasi Keuangan Negara
• Pengaturan umum tentang keuangan negara
UU 17/2003 Keuangan Negara
• Sistem keuangan, tata cara pembayaran,
pertanggungjawaban
UU 1/2004 Perbendaharaan Negara
• Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan
pemeriksaan tujuan tertentu
UU 15/2004 Pemeriksaan Pengelolaan
Keuangan Negara Pemeriksaan keuangan
oleh BPK berdasarkan SAP
10

11. Reformasi Hukum
UUD
1945
UU No. 17
Tahun 2003
UU No. 1
Tahun 2004
Prinsip dasar pengelolaan
keuangan negara
Prinsip-prinsip umum
pengelolaan keuangan negara
(Hukum Tata Negara)
Kaidah administratif
pengelolaan keu. negara
(Hukum Administrasi Keu Negara)
UU No. 15
Tahun 2004
Prinsip-prinsip umum
pemeriksaan
keuangan negara

12. AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAN DESA
Undang Undang
No 6 tahun 2014
Tentang Desa
Permendagri 113 Tahun 2014
Pengelolaan Keuangan Desa
Laporan Keuangan Desa
Undang Undang
No 17 tahun 2003
Tentang Keuangan Negara
PP 71 tahun 2010 Standar
Akuntansi Pemerintahan
Laporan Keuangan
Pemerintah (Pusat dan
Daerah)

13. UNDANG-UNDANG
KEUANGAN
NEGARA

14. UU KEUANGAN NEGARA
• Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban
negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala
sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang
dapat dijadikan milik negara berhubung dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
• Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
14

15. Lingkup Keuangan Negara
– hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan
melakukan pinjaman;
– kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan
negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
– Penerimaan Negara;
– Pengeluaran Negara;
– Penerimaan Daerah;
Pengeluaran Daerah;
– kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain
berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai
dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/
perusahaan daerah;
– kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
– kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan
pemerintah.

16. UU KEUANGAN NEGARA
• Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
• Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi :
– Laporan Realisasi APBN
– Neraca
– Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan
keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.
16

17. UU KEUANGAN NEGARA
• Hak dan kewajiban negara dalam hal keuangan
negara.
• Kekuasaan atas Pengelola Keuangan Negara
– dikuasakan kepada Menteri Keuangan,
– dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga
– diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota Anggaran dan
prosedurnya baik untuk APBN, APBD
• Hubungan antara Bank Sentral, Pemerintah
Daerah, Pemerintah Pusat, Lembaga/Pemerintah
lain.
17

18. UU KEUANGAN NEGARA
• Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun
dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
• Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang
independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih
dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
• Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja
berbasis akrual. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja
berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran
berbasis kas
18

19. UNDANG-UNDANG
PERBENDAHARAAN
NEGARA

20. UU PERBENDAHARAAN NEGARA
• Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan
kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
• Pejabat perbendaharaan negara
– Pengguna Anggaran
– Bendahara Umum Negara/Daerah
– Bendahara Penerimaan/Pengeluaran
• Pelaksanaan pendapatan dan belanja/daerah
• Pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara/Daerah
• Pengelolaan uang
• Pengelolaan piutang dan utang
20

21. UU PERBENDAHARAAN NEGARA
• Pengelolaan investasi
• Pengelolaan barang milik negara/daerah
• Larangan penyitaan uang dan barang negara dan
daerah
• Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
APBN/APBD
• Pengendalian interm pemerintah
• Penyalahgunaan uang dan negara
• Pengelolaan keuangan badan umum
21

22. • Barang Milik Negara/Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBN/D atau berasal dari perolehan lainnya yang
sah.
• Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
barang milik negara/daerah.
• Kepala daerah →
– menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang
milik daerah;
– melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan barang milik daerah.
• Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai
akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh
negara/daerah adalah hak negara/daerah.
22
UU Perbendaharaan Negara 1/2004

23. • Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan
menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya
dengan sebaik-baiknya.
• Penjualan BMN/D dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
• BMN/D berupa tanah yang dikuasai Pemerintah harus disertifikatkan atas nama
pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan.
• BMN/D harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan
secara tertib.
• Tanah dan bangunan milik negara/daerah yang tidak dimanfaatkan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan,
wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan/ gubernur/
bupati/walikota untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan.
• BMN/D dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas
tagihan kepada Pemerintah.
• BMN/D dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
23
UU Perbendaharaan Negara

24. • Barang milik negara/ daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas
pemerintahan tidak dapat dipindahtangankan.
• Pemindahtanganan dilakukan dengan cara jual, dipertukarkan, dihibahkan, atau
disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.
(45)
• Persetujuan DPRD dilakukan untuk
– Pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan, kecuali :
• sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
• harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam
dokumen pelaksanaan anggaran;
• diperuntukkan bagi pegawai negeri;
• diperuntukkan bagi kepentingan umum;
• dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannnya
dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
– pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai
lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
• Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang
bernilai sampai Rp 5.000.000.000,00 dilakukan setelah mendapat persetujuan
gubernur/bupati/walikota.
24
UU Perbendaharaan Negara - Pemindahtanganan

25. • Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah kepada pihak lain → PP
• Pejabat wajib mengusahakan agar piutang diselesaikan seluruhnya dan
tepat waktu.
• Jika tidak dapat diselesaika seluruhnya tepat waktu → diselesaikan
menurut peraturan.
• Piutang negara mempunyai hak mendahului.
• Penyelesaian piutang akibat hubungan keperdataaan dapat dilakukan
melalui perdamaian kecuali yang diatur dalam UU tersendiri.
• Hirarki otorisasi penyelesaian dan penghapusanpiutang → <=10m
Menteri, 10<p<=100 Presiden, >100 DPR. Untuk daerah <=5m Kepala
Daerah, > 5m DPRD.
• Piutang dapat dihapuskan secara mutlak / bersyarat
• Tata cara penyelesaian dan penghapusan piutang diatur dalam PP
25
UU Perbendaharaan Negara – Pengelolaan Piutang

26. • Pemerintah dapat mengadakan utang dari dalam negeri maupun LN sesuai
ketentuan UU / Perda APBD.
• Utang / hibah dapat diteruspinjamkan.
• Biaya proses pengadaan utang dibebankan APBN/D
• Hak tagih utang daluwarsa 5 tahun, kecuali untuk pembayaran kewajiban
bunga dan pokok.
• Tata cara penatauahaan utang diatur dalam PP
26
UU Perbendaharaan Negara – Pengelolaan Utang

27. • Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh
manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
• Investasi dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi
langsung.
• Investasi diatur dengan peraturan pemerintah.
• Penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan
negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
• Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan
negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.
27
UU Perbendaharaan Negara – Pengelolaan Investasi