1. 1
SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI
INDONESIA
TONGGAKTONGGAK
REFORMASIREFORMASI
AKUNTANSIAKUNTANSI
AKUNTANSI
TRADISIONA
L
AKUNTANSI
MODERN
SINGLE
ENTRY DAN
BASIS
KAS
BASIS KAS
MENUJU
AKRUAL
FASE I: Sebelum
2003
FASE II: 2003/2004
Lahirnya UU KN DAN UU PN
FASE III 2005-
sekarang

2. Pra Reformasi Keuangan Negara (sebelum 2003)
1. Laporan Keuangan hanya Perhitungan Anggaran
Negara (PAN)
2. Sistem pencatatan akuntansi single entry;
3. Pelaporan keuangan berdasarkan basis kas;
4. Standar Akuntansi Pemerintahan belum
ditetapkan;
5. Pengolahan data belum terintegrasi secara
memadai, penyusunan laporan keuangan bersifat
sentralisasi;
6. Transaksi keuangan disajikan tidak berdasarkan
data-data yang telah direkonsiliasi;
7. Adanya time lag yang panjang antara
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan
negara.

3. Reformasi Keuangan Negara
• UU 17/2003  Keuangan Negara
• UU 1/2004  Perbendaharaan
Negara
• UU 15/2004  Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara

4. Reformasi Pengelolaan Keuangan
1. Menteri Keuangan selaku BUN - Chief
Financial Officer (CFO) menyelenggarakan
akuntansi dan pelaporan keuangan (SA-BUN);
2. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna
Anggaran - Chief Operational Officer (COO)
menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan
keuangan (SAI);
3. Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal
menyusun LKPP untuk disampaikan kepada
Presiden (selaku CEO) dalam rangka
memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN.

5. 5
REFORMASI AKUNTANSI PEMERINTAH
5. Kementerian Keuangan mengembangkan sistem
akuntansi pemerintah pusat
6. Pemerintah Daerah mengembangkan sistem
akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah
7. Sistem akuntansi yang dibangun setidaknya harus
menghasilkan (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2)
Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas
Laporan Keuangan

6. 6
ISU-ISU DALAM PENGEMBANGAN AWAL
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
 Mandat UU KN dan UUPN untuk menyusun laporan keuangan berbasis
akrual
 Adanya IPSAS yang berbasis akrual
 PSAK berbasis akrual
 Anggaran berbasis kas
 Adanya kewajiban untuk menyusun neraca
 Belum dikenalnya sistem pembukuan berpasangan di lingkungan
pemerintah
 Terbatasnya SDM di bidang akuntansi
 Bersamaan dengan reformasi manajemen keuangan negara yang
menuntut adanya penyempurnaan peraturan per-UU-an, penataan
kembali kelembagaan, dan penyempurnaan sisdur.

7. Dasar Hukum Akuntansi Pemerintahan:
UU Nomor 1/2004, psl 51:
(1) Menteri Keuangan/PPPKD selaku BUN/BUD
menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan,
aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi
pembiayaan dan perhitungannya.
(2) Menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD selaku
Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas
transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana,
termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang
berada dalam tanggung jawabnya.
(3) Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) digunakan untuk menyusun laporan keuangan
Pemerintah Pusat/Daerah sesuai dengan standar
akuntansi pemerintahan.

8. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Lingkungan operasional organisasi pemerintah
berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan
pelaporan keuangannya
a. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan
 Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan
kekuasaaan
 Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan
antar pemerintahan
 adanya pengaruh proses poltik
 Hub. Antara pembayar pajak dgn pelayanan pem.
a. Ciri keuangan pemerintah
 Anggaran sbg pernyatan publik, target fiskal dan
sebagai alat pengendalian
 Investasi aset tidak langsung menghasilkan
pendapatan
 Kemungkinan Penggunaan akuntansi dana

9. PENGGUNA LAPORAN
KEUANGAN
 Masyarakat;
 Para wakil rakyat, lembaga pengawas,
dan lembaga pemeriksa;
 Pihak yang memberi atau berperan
dalam proses donasi, investasi, dan
pinjaman, dan
 Pemerintah.

10. Dasar Hukum LKPP
a. UU 17/2003  Psl 30
(1) Presiden menyampaikan RUU ttg pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN kpd DPR berupa laporan keuangan
yang telah diperiksa oleh BPK…...
(2) Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi
LRA, Neraca, LAK, dan CaLK, yang dilampiri dengan
laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya
b. UU 1/2004  Psl 55
(1) Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun
LKPP untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka
memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN

11. 11
DASAR HUKUM STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN
UU No.17/2003 pasal 32 :
Bentuk dan isi LPJ pelaksanaan APBN/APBD
disusun dan disajikan sesuai dg Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Standar Akuntansi disusun oleh suatu Komite
Independen dan ditetapkan dgn PP

12. PP 24/2005 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):
No 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
No 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
No 03 tentang Laporan Arus Kas
No 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
No 05 tentang Akuntansi Persediaan;
No 06 tentang Akuntansi Investasi;
No 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
No 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
No 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
No 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan
KebijakanAkuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; dan
No 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian

13. BULETIN TEKNIS STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN
• No. 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat
• No. 02 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah
• No.03 Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Dengan
Konversi
• No.04 Penyajian dan Pengungkapan Belanja
Pemerintah
• No.05 Akuntansi Penyusutan
• No.06 Akuntansi Piutang
• No.07 Akuntansi Dana Bergulir
• No.08 Akuntansi Utang
• Interpretasi SAP 01 Transaksi dalam Mata Uang Asing

14. BASIS AKUNTANSI
 BASIS KAS: untuk pengakuan pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;
 BASIS AKRUAL: untuk pengakuan aset,
kewajiban, dan ekuitas;
 Entitas diperkenankan menggunakan basis akrual
sepenuhnya, namun tetap menyajikan Laporan
Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas.
 Menciptakan JURNAL KOROLARI yang dapat
menghasilkan nilai kapitalisasi aset atau utang
“Cash towards Accrual”

15. 15
KEUNIKAN “KAS MENUJU AKRUAL”
BASIS KAS BASIS AKRUAL
Modified
Accrual Basis
Modified
Cash Basis
Basis kas
menuju akrual
(CTA)
Neraca: Current
assets + FA
TEROBOSAN
BARU

16. 16
KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
“KAS MENUJU AKRUAL” VS “AKRUAL”
NO KAS MENUJU AKRUAL AKRUAL
1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca Neraca
3. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan Atas Laporan Keuangan
5. - Laporan Operasional
6. - Laporan Perubahan SAL
7. - Laporan Perubahan Ekuitas