SlideShare a Scribd company logo
Kabinet Ali II
O Oleh Kelompok 4
Anggota Kelompok
1. Afrizal (01)
2. Mutiara Permatahati S. (21)
3. Rossa Hening W. (26)
Kabinet Ali II
O Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu
PNI, Masyumi, dan NU.
O Dasar Pembentukan : Keputusan Presiden
Republik Indonesia No.24 Tahun 1956
O Masa Bakti : 24 Maret 1956 s.d 14 Maret 1957
O Jumlah Kementerian : 22
O Kabinet Ali Sastroamidjojo II dikenal juga dengan
Kabinet Ali Roem Idham.
O Berakhirnya kabinet Mundurnya sejumlah menteri
dari Masyumi (Januari 1957), membuat kabinet
hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan
mandatnya pada Presiden pada tanggal 14 Maret
1957.
Program pokok kabinet Ali II
1. Pembatalan KMB,
2. Pemulihan keamanan dan
ketertiban, pembangunan lima
tahun, menjalankan politik luar negeri
bebas aktif,
3. Melaksanakan keputusan KAA.
Program kabinet ini disebut Rencana
Pembangunan Lima Tahun yang memuat
program jangka panjang, sebagai berikut:
1. Perjuangan pengembalian Irian Barat
2. Pembentukan daerah-daerah otonomi dan
mempercepat terbentuknya anggota-
anggota DPRD.
3. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh
dan pegawai.
4. Menyehatkan perimbangan keuangan
negara.
5. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial
menjadi ekonomi nasional berdasarkan
kepentingan rakyat.
6. Luar negeri:
O Menjalankan politik luar negeri yang
bebas dan aktif.
O Merumuskan kerjasama dengan
negara-negara Asia Afrika dalam
melaksanakan keputusan-keputusan
konfrensi Asia Afrika di Bandung.
7. Pembatalan KMB
*Hasil : Mendapat dukungan penuh dari
presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari
periode planning and investment, hasilnya
adalah Pembatalan seluruh perjanjian KMB
Kendala/ Masalah yang
dihadapi :
O Berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat.
O Muncul pergolakan/kekacauan di daerah yang semakin
menguat dan mengarah pada gerakan sparatisme dengan
pembentukan dewan militer seperti Dewan Banteng di
Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan
Garuda di Sumatra Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di
Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara.
O Memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah
pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya.
O Pembatalan KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru
khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di
Indonesia. Banyak pengusaha Belanda yang menjual
perusahaannya pada orang Cina karena memang merekalah
yang kuat ekonominya. Muncullah peraturan yang dapat
melindungi pengusaha nasional.
O Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi
menghendaki agar Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya
sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI berpendapat bahwa
mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi
dan parlementer.
SUSUNAN KABINET
1. Presiden : Ir. Soekarno
2. Wakil Presiden : Drs. Mohammad Hatta
3. Perdana Menteri : Mr. Ali Sastroamidjojo
4. Wakil Perdana Menteri I : Mohammad Roem
5. Wakil Perdana Menteri II : Idham Chalid
6. Dasar Pembentukan : Keputusan Presiden Republik
Indonesia No.24 Tahun 1956
7. Masa Bakti : 24 Maret 1956 s.d 14 Maret 1957
8. Jumlah Kementerian:22
SUSUNAN KABINET
1. Menteri Luar Negeri : Roeslan Abdulgani
2. Menteri Dalam Negeri : Soenarjo
3. Menteri Pertahanan (Ad Interim) : Ali Sastroamidjojo
4. Menteri Kehakiman : Muljatno
5. Menteri Penerangan : Soedibjo
6. Menteri Keuangan : Jusuf Wibisono
7. Menteri Perekonomian : Barhanuddin
8. Menteri Muda Perekonomian : F.F. Umbas
SUSUNAN KABINET
9. Menteri Pertanian:Eny Karim
10. Menteri Muda Pertanian : Sjech Marhaban
11. Menteri Perhubungan:Suchjar
Tedjasukmana
12. Menteri Muda Perhubungan:A.S. de Rozari
13. Menteri Pekerjaan Umum dan
Tenaga:Pangeran Mohammad Nur
14. Menteri Agraria:A.A. Suhardi
15. Menteri Sosial:Fattah Jasin
16. Menteri Tenaga Kerja:Sabilal Rasjad
SUSUNAN KABINET
17. Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan:Sarino Mangunpranoto
18. Menteri Kesehatan:H. Sinaga
19. Menteri Agama:Mohammad Iljas
20. Menteri Negara Urusan
Perencanaan:Djuanda
21. Menteri Urusan Umum:Rusli Abdul
Wahid
22. Menteri Negara Urusan
Veteran:Dahlan Ibrahim
Ali Sastro
Kabinet Ali II

More Related Content

What's hot

Kabinet Natsir dan Kebijakan Gunting Syarifuddin
Kabinet Natsir dan Kebijakan Gunting SyarifuddinKabinet Natsir dan Kebijakan Gunting Syarifuddin
Kabinet Natsir dan Kebijakan Gunting Syarifuddinsetyarinima
 
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi LiberalPerkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi LiberalHana Medina
 
Masa pemerintahan bj habibie
Masa pemerintahan bj habibieMasa pemerintahan bj habibie
Masa pemerintahan bj habibieSigit W
 
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi ParlementerSistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi ParlementerNesha Mutiara
 
Presentasi Sejarah Masa Orde Baru
Presentasi Sejarah Masa Orde BaruPresentasi Sejarah Masa Orde Baru
Presentasi Sejarah Masa Orde BaruNurul Ma'rifah
 
pembentukan pemerintahan RI
 pembentukan pemerintahan RI pembentukan pemerintahan RI
pembentukan pemerintahan RImunir ikhwan
 
PPT SNI 6 Demokrasi Liberal
PPT SNI 6 Demokrasi LiberalPPT SNI 6 Demokrasi Liberal
PPT SNI 6 Demokrasi LiberalDewi_Sejarah
 
Pendudukan Jepang di Indonesia
Pendudukan Jepang di IndonesiaPendudukan Jepang di Indonesia
Pendudukan Jepang di IndonesiaSEJARAH UNY
 
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi LiberalPPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi LiberalErika N. D
 
PERANG DINGIN / COLD WAR
PERANG DINGIN / COLD WARPERANG DINGIN / COLD WAR
PERANG DINGIN / COLD WARliuenxiu97
 
Sejarah Indonesia XI - Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia
Sejarah Indonesia XI - Organisasi Pergerakan Nasional IndonesiaSejarah Indonesia XI - Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia
Sejarah Indonesia XI - Organisasi Pergerakan Nasional IndonesiaTrie Nakita Sabrina
 
Perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan bangsa
Perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan bangsaPerjuangan tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan bangsa
Perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan bangsaGungun Misbah Gunawan
 
Bab 5 (indonesia merdeka)
Bab 5 (indonesia merdeka)Bab 5 (indonesia merdeka)
Bab 5 (indonesia merdeka)Siti Fatimah
 
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaPowerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaDini Audi
 

What's hot (20)

Tugas PKI Madiun
Tugas PKI MadiunTugas PKI Madiun
Tugas PKI Madiun
 
Kabinet Natsir dan Kebijakan Gunting Syarifuddin
Kabinet Natsir dan Kebijakan Gunting SyarifuddinKabinet Natsir dan Kebijakan Gunting Syarifuddin
Kabinet Natsir dan Kebijakan Gunting Syarifuddin
 
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi LiberalPerkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
 
Masa pemerintahan bj habibie
Masa pemerintahan bj habibieMasa pemerintahan bj habibie
Masa pemerintahan bj habibie
 
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi TerpimpinDemokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin
 
MAKALAH DI TII
MAKALAH DI TIIMAKALAH DI TII
MAKALAH DI TII
 
Kabinet Natsir
Kabinet NatsirKabinet Natsir
Kabinet Natsir
 
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi ParlementerSistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
 
KNIP
KNIPKNIP
KNIP
 
Presentasi Sejarah Masa Orde Baru
Presentasi Sejarah Masa Orde BaruPresentasi Sejarah Masa Orde Baru
Presentasi Sejarah Masa Orde Baru
 
pembentukan pemerintahan RI
 pembentukan pemerintahan RI pembentukan pemerintahan RI
pembentukan pemerintahan RI
 
PPT SNI 6 Demokrasi Liberal
PPT SNI 6 Demokrasi LiberalPPT SNI 6 Demokrasi Liberal
PPT SNI 6 Demokrasi Liberal
 
Pendudukan Jepang di Indonesia
Pendudukan Jepang di IndonesiaPendudukan Jepang di Indonesia
Pendudukan Jepang di Indonesia
 
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi LiberalPPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
 
Pemberontakan APRA
Pemberontakan APRAPemberontakan APRA
Pemberontakan APRA
 
PERANG DINGIN / COLD WAR
PERANG DINGIN / COLD WARPERANG DINGIN / COLD WAR
PERANG DINGIN / COLD WAR
 
Sejarah Indonesia XI - Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia
Sejarah Indonesia XI - Organisasi Pergerakan Nasional IndonesiaSejarah Indonesia XI - Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia
Sejarah Indonesia XI - Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia
 
Perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan bangsa
Perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan bangsaPerjuangan tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan bangsa
Perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan bangsa
 
Bab 5 (indonesia merdeka)
Bab 5 (indonesia merdeka)Bab 5 (indonesia merdeka)
Bab 5 (indonesia merdeka)
 
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaPowerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
 

Similar to Kabinet ali II

Mater ips bab 4 ekpol pasca nkri
Mater ips bab 4 ekpol pasca nkriMater ips bab 4 ekpol pasca nkri
Mater ips bab 4 ekpol pasca nkriYudha Kirito
 
7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberal
7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberal7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberal
7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberalAkhmad Akbar
 
DEMOKRASI LIBERAL KELOMPOK.pptx
DEMOKRASI LIBERAL KELOMPOK.pptxDEMOKRASI LIBERAL KELOMPOK.pptx
DEMOKRASI LIBERAL KELOMPOK.pptxShintaPutri46
 
Powerpoint Pembelajaran Demokrasi Liberal.pptx
Powerpoint Pembelajaran Demokrasi Liberal.pptxPowerpoint Pembelajaran Demokrasi Liberal.pptx
Powerpoint Pembelajaran Demokrasi Liberal.pptxNandaBas
 
Demokrasi_Liberal__Pptx.pptx
Demokrasi_Liberal__Pptx.pptxDemokrasi_Liberal__Pptx.pptx
Demokrasi_Liberal__Pptx.pptxhiburankepo
 
MODUL SEJARAH INDONESIA KELAS XII IPA.docx
MODUL SEJARAH INDONESIA KELAS XII IPA.docxMODUL SEJARAH INDONESIA KELAS XII IPA.docx
MODUL SEJARAH INDONESIA KELAS XII IPA.docxmohammadhabibi36
 
Orde lama, orde baru, dan reformasi
Orde lama, orde baru, dan reformasiOrde lama, orde baru, dan reformasi
Orde lama, orde baru, dan reformasiNanda Aditasia
 
Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan
Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan
Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan rendrafauzi
 
Pembentukan Pemerintahan Pertama Indonesia
Pembentukan Pemerintahan Pertama IndonesiaPembentukan Pemerintahan Pertama Indonesia
Pembentukan Pemerintahan Pertama IndonesiaGede Prasadana
 
ppt sejarah indo ukbm 4.pdf
ppt sejarah indo ukbm 4.pdfppt sejarah indo ukbm 4.pdf
ppt sejarah indo ukbm 4.pdfssuser9d992b
 
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan KedaulatanPeristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan KedaulatanZahra Rizky Fadilah
 
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959University Of Tarbiyah
 
Orde baru sejarah
Orde baru sejarahOrde baru sejarah
Orde baru sejarahPuspa Ckski
 
demokrasi_terpimpin_sejarah_XII.pptx
demokrasi_terpimpin_sejarah_XII.pptxdemokrasi_terpimpin_sejarah_XII.pptx
demokrasi_terpimpin_sejarah_XII.pptxStepa4
 

Similar to Kabinet ali II (20)

Dem liberal min
Dem liberal minDem liberal min
Dem liberal min
 
Mater ips bab 4 ekpol pasca nkri
Mater ips bab 4 ekpol pasca nkriMater ips bab 4 ekpol pasca nkri
Mater ips bab 4 ekpol pasca nkri
 
7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberal
7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberal7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberal
7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberal
 
Demokrasi Liberal
Demokrasi LiberalDemokrasi Liberal
Demokrasi Liberal
 
DEMOKRASI LIBERAL KELOMPOK.pptx
DEMOKRASI LIBERAL KELOMPOK.pptxDEMOKRASI LIBERAL KELOMPOK.pptx
DEMOKRASI LIBERAL KELOMPOK.pptx
 
Powerpoint Pembelajaran Demokrasi Liberal.pptx
Powerpoint Pembelajaran Demokrasi Liberal.pptxPowerpoint Pembelajaran Demokrasi Liberal.pptx
Powerpoint Pembelajaran Demokrasi Liberal.pptx
 
Demokrasi Liberal di Indonesia
Demokrasi Liberal di IndonesiaDemokrasi Liberal di Indonesia
Demokrasi Liberal di Indonesia
 
Demokrasi_Liberal__Pptx.pptx
Demokrasi_Liberal__Pptx.pptxDemokrasi_Liberal__Pptx.pptx
Demokrasi_Liberal__Pptx.pptx
 
Bab 2 INDO.pptx
Bab 2 INDO.pptxBab 2 INDO.pptx
Bab 2 INDO.pptx
 
SIN Kel 1.pptx
SIN Kel 1.pptxSIN Kel 1.pptx
SIN Kel 1.pptx
 
MODUL SEJARAH INDONESIA KELAS XII IPA.docx
MODUL SEJARAH INDONESIA KELAS XII IPA.docxMODUL SEJARAH INDONESIA KELAS XII IPA.docx
MODUL SEJARAH INDONESIA KELAS XII IPA.docx
 
Orde lama, orde baru, dan reformasi
Orde lama, orde baru, dan reformasiOrde lama, orde baru, dan reformasi
Orde lama, orde baru, dan reformasi
 
Bab 5 a sni 6
Bab 5 a sni 6Bab 5 a sni 6
Bab 5 a sni 6
 
Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan
Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan
Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan
 
Pembentukan Pemerintahan Pertama Indonesia
Pembentukan Pemerintahan Pertama IndonesiaPembentukan Pemerintahan Pertama Indonesia
Pembentukan Pemerintahan Pertama Indonesia
 
ppt sejarah indo ukbm 4.pdf
ppt sejarah indo ukbm 4.pdfppt sejarah indo ukbm 4.pdf
ppt sejarah indo ukbm 4.pdf
 
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan KedaulatanPeristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
 
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
 
Orde baru sejarah
Orde baru sejarahOrde baru sejarah
Orde baru sejarah
 
demokrasi_terpimpin_sejarah_XII.pptx
demokrasi_terpimpin_sejarah_XII.pptxdemokrasi_terpimpin_sejarah_XII.pptx
demokrasi_terpimpin_sejarah_XII.pptx
 

Recently uploaded

Solusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptx
Solusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptxSolusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptx
Solusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptxAgungRomadhon3
 
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawasPrensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawassuprihatin1885
 
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdfPETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdfHernowo Subiantoro
 
ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP) B. Inggris kelas 7.pdf
ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP) B. Inggris kelas 7.pdfALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP) B. Inggris kelas 7.pdf
ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP) B. Inggris kelas 7.pdfMIN1Sumedang
 
1. Standar Operasional Prosedur PPDB Pada paud
1. Standar Operasional Prosedur PPDB Pada paud1. Standar Operasional Prosedur PPDB Pada paud
1. Standar Operasional Prosedur PPDB Pada paudMamanDiana
 
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024SABDA
 
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...haryonospdsd011
 
Sejarah dan Perkembangan Agama Hindu.pptx
Sejarah dan Perkembangan Agama Hindu.pptxSejarah dan Perkembangan Agama Hindu.pptx
Sejarah dan Perkembangan Agama Hindu.pptxGallantryW
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERIPURWANTOSDNWATES2
 
Presentasi visi misi revisi sekolah dasar.pptx
Presentasi visi misi revisi sekolah dasar.pptxPresentasi visi misi revisi sekolah dasar.pptx
Presentasi visi misi revisi sekolah dasar.pptxDWIHANDOYOPUTRO2
 
Naufal Khawariz_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Naufal Khawariz_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdfNaufal Khawariz_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Naufal Khawariz_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdfNaufalKhawariz
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024
Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024
Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024SABDA
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
RENCANA + Link2 MATERI Training _PEMBEKALAN Kompetensi_PENGELOLAAN PENGADAAN...
RENCANA + Link2 MATERI  Training _PEMBEKALAN Kompetensi_PENGELOLAAN PENGADAAN...RENCANA + Link2 MATERI  Training _PEMBEKALAN Kompetensi_PENGELOLAAN PENGADAAN...
RENCANA + Link2 MATERI Training _PEMBEKALAN Kompetensi_PENGELOLAAN PENGADAAN...Kanaidi ken
 
Konflik dan Negosiasi dalam perilaku organisai
Konflik dan Negosiasi dalam perilaku organisaiKonflik dan Negosiasi dalam perilaku organisai
Konflik dan Negosiasi dalam perilaku organisaimuhammadmasyhuri9
 
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdfLaporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdfyuniarmadyawati361
 
Sosialisme Kapitalis Karl Marx (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)
Sosialisme Kapitalis Karl Marx (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)Sosialisme Kapitalis Karl Marx (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)
Sosialisme Kapitalis Karl Marx (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)saritharamadhani03
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIgloriosaesy
 
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...AgusRahmat39
 

Recently uploaded (20)

Solusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptx
Solusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptxSolusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptx
Solusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptx
 
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawasPrensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
 
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdfPETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
 
ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP) B. Inggris kelas 7.pdf
ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP) B. Inggris kelas 7.pdfALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP) B. Inggris kelas 7.pdf
ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP) B. Inggris kelas 7.pdf
 
1. Standar Operasional Prosedur PPDB Pada paud
1. Standar Operasional Prosedur PPDB Pada paud1. Standar Operasional Prosedur PPDB Pada paud
1. Standar Operasional Prosedur PPDB Pada paud
 
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
 
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
 
Sejarah dan Perkembangan Agama Hindu.pptx
Sejarah dan Perkembangan Agama Hindu.pptxSejarah dan Perkembangan Agama Hindu.pptx
Sejarah dan Perkembangan Agama Hindu.pptx
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
 
Presentasi visi misi revisi sekolah dasar.pptx
Presentasi visi misi revisi sekolah dasar.pptxPresentasi visi misi revisi sekolah dasar.pptx
Presentasi visi misi revisi sekolah dasar.pptx
 
Naufal Khawariz_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Naufal Khawariz_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdfNaufal Khawariz_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Naufal Khawariz_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024
Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024
Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
RENCANA + Link2 MATERI Training _PEMBEKALAN Kompetensi_PENGELOLAAN PENGADAAN...
RENCANA + Link2 MATERI  Training _PEMBEKALAN Kompetensi_PENGELOLAAN PENGADAAN...RENCANA + Link2 MATERI  Training _PEMBEKALAN Kompetensi_PENGELOLAAN PENGADAAN...
RENCANA + Link2 MATERI Training _PEMBEKALAN Kompetensi_PENGELOLAAN PENGADAAN...
 
Konflik dan Negosiasi dalam perilaku organisai
Konflik dan Negosiasi dalam perilaku organisaiKonflik dan Negosiasi dalam perilaku organisai
Konflik dan Negosiasi dalam perilaku organisai
 
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdfLaporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
 
Sosialisme Kapitalis Karl Marx (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)
Sosialisme Kapitalis Karl Marx (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)Sosialisme Kapitalis Karl Marx (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)
Sosialisme Kapitalis Karl Marx (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
 
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
 

Kabinet ali II

  • 1. Kabinet Ali II O Oleh Kelompok 4
  • 2. Anggota Kelompok 1. Afrizal (01) 2. Mutiara Permatahati S. (21) 3. Rossa Hening W. (26)
  • 3. Kabinet Ali II O Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU. O Dasar Pembentukan : Keputusan Presiden Republik Indonesia No.24 Tahun 1956 O Masa Bakti : 24 Maret 1956 s.d 14 Maret 1957 O Jumlah Kementerian : 22 O Kabinet Ali Sastroamidjojo II dikenal juga dengan Kabinet Ali Roem Idham. O Berakhirnya kabinet Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi (Januari 1957), membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada Presiden pada tanggal 14 Maret 1957.
  • 4. Program pokok kabinet Ali II 1. Pembatalan KMB, 2. Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, 3. Melaksanakan keputusan KAA.
  • 5. Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut: 1. Perjuangan pengembalian Irian Barat 2. Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota- anggota DPRD. 3. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. 4. Menyehatkan perimbangan keuangan negara. 5. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.
  • 6. 6. Luar negeri: O Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. O Merumuskan kerjasama dengan negara-negara Asia Afrika dalam melaksanakan keputusan-keputusan konfrensi Asia Afrika di Bandung. 7. Pembatalan KMB *Hasil : Mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment, hasilnya adalah Pembatalan seluruh perjanjian KMB
  • 7. Kendala/ Masalah yang dihadapi : O Berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat. O Muncul pergolakan/kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan sparatisme dengan pembentukan dewan militer seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatra Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara. O Memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya. O Pembatalan KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya pada orang Cina karena memang merekalah yang kuat ekonominya. Muncullah peraturan yang dapat melindungi pengusaha nasional. O Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer.
  • 8. SUSUNAN KABINET 1. Presiden : Ir. Soekarno 2. Wakil Presiden : Drs. Mohammad Hatta 3. Perdana Menteri : Mr. Ali Sastroamidjojo 4. Wakil Perdana Menteri I : Mohammad Roem 5. Wakil Perdana Menteri II : Idham Chalid 6. Dasar Pembentukan : Keputusan Presiden Republik Indonesia No.24 Tahun 1956 7. Masa Bakti : 24 Maret 1956 s.d 14 Maret 1957 8. Jumlah Kementerian:22
  • 9. SUSUNAN KABINET 1. Menteri Luar Negeri : Roeslan Abdulgani 2. Menteri Dalam Negeri : Soenarjo 3. Menteri Pertahanan (Ad Interim) : Ali Sastroamidjojo 4. Menteri Kehakiman : Muljatno 5. Menteri Penerangan : Soedibjo 6. Menteri Keuangan : Jusuf Wibisono 7. Menteri Perekonomian : Barhanuddin 8. Menteri Muda Perekonomian : F.F. Umbas
  • 10. SUSUNAN KABINET 9. Menteri Pertanian:Eny Karim 10. Menteri Muda Pertanian : Sjech Marhaban 11. Menteri Perhubungan:Suchjar Tedjasukmana 12. Menteri Muda Perhubungan:A.S. de Rozari 13. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga:Pangeran Mohammad Nur 14. Menteri Agraria:A.A. Suhardi 15. Menteri Sosial:Fattah Jasin 16. Menteri Tenaga Kerja:Sabilal Rasjad
  • 11. SUSUNAN KABINET 17. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:Sarino Mangunpranoto 18. Menteri Kesehatan:H. Sinaga 19. Menteri Agama:Mohammad Iljas 20. Menteri Negara Urusan Perencanaan:Djuanda 21. Menteri Urusan Umum:Rusli Abdul Wahid 22. Menteri Negara Urusan Veteran:Dahlan Ibrahim
  • 13.