Dokumen ini membahas masa pemerintahan BJ Habibie sebagai presiden Indonesia setelah Soeharto. Masa pemerintahannya dimulai dengan krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia pada saat itu. Habibie berupaya melakukan reformasi dengan membebaskan tahanan politik, memberikan otonomi daerah, dan mengadakan pemilu lebih awal. Namun, pemerintahannya juga ditandai dengan kontroversi penanganan kasus Timor Timur.
Dokumen ini merangkum masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari pemilihan sampai pemecatannya. Gus Dur terpilih menjadi presiden pada 1999 dengan dukungan partai-partai Muslim. Ia melakukan berbagai reformasi dan kebijakan kontroversial yang menimbulkan oposisi. Pada 2001, Gus Dur akhirnya diberhentikan oleh MPR karena tuduhan korupsi dan kegagalannya membangun koalisi.
Kebijakan pada Masa Pemerintahan MegawatiRisa Nabila
Dr. Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri atau umumnya lebih dikenal sebagai Megawati Soekarnoputri atau biasa disapa dengan panggilan "Mbak Mega" adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004.
Demokrasi liberal merupakan sistem politik yang menganut kebebasan individu sesuai konstitusi. Kabinet-kabinet awal berusaha mempertahankan demokrasi liberal sambil mengatasi masalah keamanan dan ekonomi. Kabinet Djuanda berfokus pada pembangunan ekonomi melalui program Panca Karya. Akan tetapi, krisis demokrasi liberal memuncak hingga presiden beralih ke sistem Demokrasi Terpimpin.
Sejarah 12 masa pemerintahan sby (makalah)Nisa 'Icha' El
Masa pemerintahan SBY difokuskan pada upaya memperkuat demokrasi, penegakan hukum, dan pembangunan ekonomi. SBY berusaha mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera melalui berbagai kebijakan.
Dokumen ini membahas masa pemerintahan BJ Habibie sebagai presiden Indonesia setelah Soeharto. Masa pemerintahannya dimulai dengan krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia pada saat itu. Habibie berupaya melakukan reformasi dengan membebaskan tahanan politik, memberikan otonomi daerah, dan mengadakan pemilu lebih awal. Namun, pemerintahannya juga ditandai dengan kontroversi penanganan kasus Timor Timur.
Dokumen ini merangkum masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari pemilihan sampai pemecatannya. Gus Dur terpilih menjadi presiden pada 1999 dengan dukungan partai-partai Muslim. Ia melakukan berbagai reformasi dan kebijakan kontroversial yang menimbulkan oposisi. Pada 2001, Gus Dur akhirnya diberhentikan oleh MPR karena tuduhan korupsi dan kegagalannya membangun koalisi.
Kebijakan pada Masa Pemerintahan MegawatiRisa Nabila
Dr. Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri atau umumnya lebih dikenal sebagai Megawati Soekarnoputri atau biasa disapa dengan panggilan "Mbak Mega" adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004.
Demokrasi liberal merupakan sistem politik yang menganut kebebasan individu sesuai konstitusi. Kabinet-kabinet awal berusaha mempertahankan demokrasi liberal sambil mengatasi masalah keamanan dan ekonomi. Kabinet Djuanda berfokus pada pembangunan ekonomi melalui program Panca Karya. Akan tetapi, krisis demokrasi liberal memuncak hingga presiden beralih ke sistem Demokrasi Terpimpin.
Sejarah 12 masa pemerintahan sby (makalah)Nisa 'Icha' El
Masa pemerintahan SBY difokuskan pada upaya memperkuat demokrasi, penegakan hukum, dan pembangunan ekonomi. SBY berusaha mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera melalui berbagai kebijakan.
Kelompok 6 membahas dampak positif dan negatif masa Orde Baru di bidang politik, ekonomi, pers, dan hukum. Positifnya termasuk pembangunan kekuatan negara dan swasembada beras, namun negatifnya adalah sistem yang otoriter dan KKN serta ketimpangan ekonomi. Di bidang pers, kebebasan berpendapat dibatasi pemerintah.
MASA REFORMASI DI INDONESIA (1998 - Sekarang)rogensamuel
Era reformasi dimulai setelah Soeharto mengundurkan diri pada 1998, memberikan ruang kebebasan pers dan sistem multi partai. Pemilu 1999 dan selanjutnya menghasilkan kepemimpinan Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan kemajuan demokrasi. Namun, periode ini juga diwarnai krisis ekonomi 1997 dan lemahnya penegakan hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang pembelajaran sejarah Indonesia pada masa Demokrasi Liberal 1950-1959. Pada masa ini terdapat tujuh orang perdana menteri yang memerintah dalam beberapa kabinet, yaitu kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamijoyo II, dan Djuanda. Setiap kabinet memiliki program kerja namun umumnya jatuh dalam waktu singkat karena pertentangan
Restorasi Meiji di Jepang menandai bangkitnya nasionalisme setelah Jepang terbuka pada pengaruh Barat. Kaisar Meiji membawa modernisasi dengan memindahkan ibukota, menciptakan lambang negara, dan mengadopsi sistem pendidikan Barat. Hal ini memacu industrialisasi dan pertumbuhan penduduk cepat, mendorong Jepang untuk melakukan ekspansi wilayah seperti negara imperialis lainnya.
Dokumen tersebut merangkum tentang pemerintahan Orde Baru di Indonesia, meliputi proses suksesi pemerintahan Orde Baru, landasan kehidupan Orde Baru berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, kebijakan-kebijakan pemerintahan Orde Baru dalam bidang politik, ekonomi, dan luar negeri, serta proses jatuhnya pemerintahan Orde Baru akibat krisis multidimensional.
Berakhirnya orde baru dan lahirnya reformasiNeli Narulita
Berakhirnya Orde Baru dan munculnya Reformasi disebabkan oleh berbagai krisis seperti politik, hukum, ekonomi, dan kepercayaan masyarakat selama pemerintahan Orde Baru. Gerakan reformasi mahasiswa tuntut agar Soeharto mundur dan terjadilah berbagai peristiwa penting seperti Tragedi Trisakti hingga akhirnya Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998.
Perbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan ReformasiDewi Setiyani Putri
Pada masa Orde Baru di bawah Soeharto, pemerintahan bersifat otoriter dengan fokus pada pembangunan ekonomi meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela. Pada masa Reformasi, terjadi demokratisasi dan desentralisasi dengan memberi kebebasan berpolitik dan otonomi daerah meski belum sepenuhnya menyelesaikan masalah ketimpangan dan korupsi.
Dokumen tersebut membahas latar belakang dan tujuan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi negara Indonesia akibat kegagalan konstituante merumuskan UUD baru dan situasi politik yang kacau yang dapat membahayakan negara."
Latar belakang dibentuknya kabinet karya sampai berakhirnya kabinet djuanda.
SMAN1SUKOHARJO.
hanya untuk presentasi, jadi tidak banyak penjelasan. Untuk penjelasan lanjut, bisa ke alfiyanmas@gmail.com
Kebijakan Masa Pemerintahan Megawati SoekarnoputriAmmara Fathina
Pemerintahan Megawati Soekarnoputri (2001-2004) berfokus pada kebijakan ekonomi seperti menstabilkan kurs, menekan inflasi, dan membentuk KPK. Di bidang politik, dilakukan pemilu demokratis pada 2004 dan menetapkan undang-undang baru tentang pemilu. Pemerintahan ini mencatat keberhasilan seperti membentuk KPK dan menangkap koruptor, namun juga mengalami kegagalan seperti lepasnya pulau
Reformasi politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia pasca 21 Mei 1998 dimulai dengan naiknya BJ Habibie sebagai presiden, membentuk kabinet reformasi, memberikan amnesti terhadap tahanan politik, memperbaiki hukum dan demokrasi, serta menghadapi tantangan ekonomi dan sosial akibat krisis moneter 1997.
Kelompok 6 membahas dampak positif dan negatif masa Orde Baru di bidang politik, ekonomi, pers, dan hukum. Positifnya termasuk pembangunan kekuatan negara dan swasembada beras, namun negatifnya adalah sistem yang otoriter dan KKN serta ketimpangan ekonomi. Di bidang pers, kebebasan berpendapat dibatasi pemerintah.
MASA REFORMASI DI INDONESIA (1998 - Sekarang)rogensamuel
Era reformasi dimulai setelah Soeharto mengundurkan diri pada 1998, memberikan ruang kebebasan pers dan sistem multi partai. Pemilu 1999 dan selanjutnya menghasilkan kepemimpinan Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan kemajuan demokrasi. Namun, periode ini juga diwarnai krisis ekonomi 1997 dan lemahnya penegakan hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang pembelajaran sejarah Indonesia pada masa Demokrasi Liberal 1950-1959. Pada masa ini terdapat tujuh orang perdana menteri yang memerintah dalam beberapa kabinet, yaitu kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamijoyo II, dan Djuanda. Setiap kabinet memiliki program kerja namun umumnya jatuh dalam waktu singkat karena pertentangan
Restorasi Meiji di Jepang menandai bangkitnya nasionalisme setelah Jepang terbuka pada pengaruh Barat. Kaisar Meiji membawa modernisasi dengan memindahkan ibukota, menciptakan lambang negara, dan mengadopsi sistem pendidikan Barat. Hal ini memacu industrialisasi dan pertumbuhan penduduk cepat, mendorong Jepang untuk melakukan ekspansi wilayah seperti negara imperialis lainnya.
Dokumen tersebut merangkum tentang pemerintahan Orde Baru di Indonesia, meliputi proses suksesi pemerintahan Orde Baru, landasan kehidupan Orde Baru berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, kebijakan-kebijakan pemerintahan Orde Baru dalam bidang politik, ekonomi, dan luar negeri, serta proses jatuhnya pemerintahan Orde Baru akibat krisis multidimensional.
Berakhirnya orde baru dan lahirnya reformasiNeli Narulita
Berakhirnya Orde Baru dan munculnya Reformasi disebabkan oleh berbagai krisis seperti politik, hukum, ekonomi, dan kepercayaan masyarakat selama pemerintahan Orde Baru. Gerakan reformasi mahasiswa tuntut agar Soeharto mundur dan terjadilah berbagai peristiwa penting seperti Tragedi Trisakti hingga akhirnya Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998.
Perbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan ReformasiDewi Setiyani Putri
Pada masa Orde Baru di bawah Soeharto, pemerintahan bersifat otoriter dengan fokus pada pembangunan ekonomi meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela. Pada masa Reformasi, terjadi demokratisasi dan desentralisasi dengan memberi kebebasan berpolitik dan otonomi daerah meski belum sepenuhnya menyelesaikan masalah ketimpangan dan korupsi.
Dokumen tersebut membahas latar belakang dan tujuan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi negara Indonesia akibat kegagalan konstituante merumuskan UUD baru dan situasi politik yang kacau yang dapat membahayakan negara."
Latar belakang dibentuknya kabinet karya sampai berakhirnya kabinet djuanda.
SMAN1SUKOHARJO.
hanya untuk presentasi, jadi tidak banyak penjelasan. Untuk penjelasan lanjut, bisa ke alfiyanmas@gmail.com
Kebijakan Masa Pemerintahan Megawati SoekarnoputriAmmara Fathina
Pemerintahan Megawati Soekarnoputri (2001-2004) berfokus pada kebijakan ekonomi seperti menstabilkan kurs, menekan inflasi, dan membentuk KPK. Di bidang politik, dilakukan pemilu demokratis pada 2004 dan menetapkan undang-undang baru tentang pemilu. Pemerintahan ini mencatat keberhasilan seperti membentuk KPK dan menangkap koruptor, namun juga mengalami kegagalan seperti lepasnya pulau
Reformasi politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia pasca 21 Mei 1998 dimulai dengan naiknya BJ Habibie sebagai presiden, membentuk kabinet reformasi, memberikan amnesti terhadap tahanan politik, memperbaiki hukum dan demokrasi, serta menghadapi tantangan ekonomi dan sosial akibat krisis moneter 1997.
Reformasi 1998 di Indonesia diawali oleh berbagai krisis selama pemerintahan Orde Baru, seperti ketidakadilan ekonomi dan hukum, politik, serta kepercayaan masyarakat. Gerakan reformasi dipimpin mahasiswa dan tokoh masyarakat dengan tuntutan mundurnya Soeharto. Setelah Soeharto mundur pada Mei 1998, Indonesia melakukan reformasi dengan pemilihan umum 1999 dan mengubah konstitusi.
Bacharuddin Jusuf Habibie adalah presiden Indonesia ketiga yang menjabat dari 1998 hingga 1999. Sebelumnya ia menjabat sebagai menteri riset dan teknologi serta wakil presiden. Habibie mewarisi kondisi negara yang kacau setelah Soeharto, namun berhasil meredam gejolak dengan mengeluarkan UU otonomi daerah dan reformasi politik lainnya. Ia juga melakukan reformasi ekonomi untuk menangani krisis moneter
Bacharuddin Jusuf Habibie adalah presiden Indonesia ketiga yang menjabat dari 1998 hingga 1999. Sebelumnya ia menjabat sebagai menteri riset dan teknologi serta wakil presiden. Habibie mewarisi kondisi negara yang kacau setelah Soeharto, namun berhasil meredam gejolak dengan mengeluarkan UU otonomi daerah dan reformasi politik lainnya. Ia juga melakukan reformasi ekonomi untuk menangani krisis moneter
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan politik dan ekonomi di Indonesia sejak masa Orde Lama hingga era Reformasi. Mencakup latar belakang lahirnya Orde Baru, kehidupan pada masa Orde Baru, dampak kebijakan politik dan ekonomi Orde Baru, serta perkembangan revolusi hijau, industrialisasi, dan demokrasi pada era Reformasi.
Dokumen tersebut membahas sistem dan struktur politik-ekonomi Indonesia masa reformasi, mulai dari tuntutan reformasi pada masa Orde Baru hingga pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Secara ringkas, dokumen menjelaskan proses reformasi yang meliputi agenda reformasi, pemerintahan presiden-presiden sebelumnya, upaya-upaya reformasi politik dan ekonomi, serta pelaksanaan pemilu.
Sistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasievarahma70
Dokumen tersebut membahas sistem dan struktur politik-ekonomi Indonesia masa reformasi, mulai dari tuntutan reformasi pada masa Orde Baru hingga pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mencakup perjalanan reformasi ekonomi, politik, hukum, dan berbagai upaya penyelesaian konflik di tanah air.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Bacharuddin Jusuf Habibie adalah presiden Indonesia ketiga yang menjabat selama masa transisi menuju demokrasi setelah rezim Orde Baru. Ia berhasil melakukan reformasi penting seperti otonomi daerah dan pemulihan ekonomi.
Masa Reformasi dimulai setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998. Presiden BJ Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid melanjutkan reformasi dengan mengubah konstitusi, melawan korupsi, dan memberdayakan otonomi daerah. Namun, keduanya hanya menjabat satu periode karena kontroversi politik. Pergantian kepemimpinan terus berlanjut selama masa Reformasi.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
2. NAMA KELOMPOK
KRONOLOGI
KRONOLOGI
PROGRAM
PROGRAM 1. Ahmad Najih F
KEBERHASILAN
KEBERHASILAN
2. Alvan Noris
3. Annisa Fauzia Khasanh
KENDALA
KENDALA
4. Bangkit Hadi Utomo
BERAKHIRNYA
BERAKHIRNYA
JABATAN
JABATAN 5. Bilqis S
BJ.HABIBIE
BJ.HABIBIE
6. Binta Khumaoiroh
7. Devi Diana H
3. KRONOLOGI
KRONOLOGI
KRONOLOGI
• Karena banyak sekali gejolak yang terjadi di
pemerintahan atas pimpinan Suharto, para
PROGRAM
PROGRAM pemuda melakukan demonstrasi besar-
besaran pada tanggal 12 Mei 1998. Presiden
KEBERHASILAN
KEBERHASILAN Soeharto terpaksa mundur dari jabatan
Presiden yang dipegangnya selama lebih
KENDALA
KENDALA kurang 32 tahun.
BERAKHIRNYA •
BERAKHIRNYA Soeharto mundur, maka Wakilnya yakni
JABATAN
JABATAN
BJ Habibie pun diangkat menjadi Presiden RI
BJ.HABIBIE
BJ.HABIBIE
ke-3 berdasarkan pasal 8 UUD 1945. Namun,
masa jabatannya sebagai presiden hanya
bertahan selama 512 hari.
4. PROGRAM
KRONOLOGI
KRONOLOGI
PROGRAM
PROGRAM
KEBERHASILAN
KEBERHASILAN
KENDALA
KENDALA
BERAKHIRNYA
BERAKHIRNYA
JABATAN
JABATAN
BJ.HABIBIE
BJ.HABIBIE
5. 1. Bidang Politik
BERHASIL
KRONOLOGI
KRONOLOGI Memberi kebebasan pada rakyat untuk
menyalurkan aspirasinya
PROGRAM
PROGRAM
Membebaskan narapidana politik (napol)
KEBERHASILAN
KEBERHASILAN seperti Sri Bintang Pamungkas (mantan
anggota DPR yang masuk penjara karena
KENDALA
KENDALA mengkritik Presiden Soeharto)
Membentuk tiga undang-undang yang
BERAKHIRNYA
BERAKHIRNYA
JABATAN
JABATAN demokratis
BJ.HABIBIE
BJ.HABIBIE Penyelesaian masalah timor-timur
Pemberian gelar pahlawan reformasi bagi
korban trisakti
6. 1. Bidang Politik
TIDAK BERHASIL
KRONOLOGI
KRONOLOGI
PROGRAM
PROGRAM
Pengusutan kekayaan Soeharto dan
KEBERHASILAN
KEBERHASILAN kroni-kroninya
KENDALA
KENDALA
BERAKHIRNYA
BERAKHIRNYA
JABATAN
JABATAN
BJ.HABIBIE
BJ.HABIBIE
7. 1. Bidang Ekonomi
BERHASIL
KRONOLOGI
KRONOLOGI
Menaikkan nilai tukar rupiah
PROGRAM
PROGRAM terhadap dolar hingga di bawah
Rp.10.000,00
KEBERHASILAN
KEBERHASILAN Membentuk lembaga pemantau dan
penyelesaian masalah hutang luar negeri
KENDALA
KENDALA Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999
tentang Larangan Praktik Monopoli dan
BERAKHIRNYA
BERAKHIRNYA
Persaingan yang Tidak Sehat
JABATAN
JABATAN
BJ.HABIBIE
Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999
BJ.HABIBIE
tentang Perlindungan Konsumen
8. 1. Bidang Politik
TIDAK BERHASIL
KRONOLOGI
KRONOLOGI
Distribusi sembako terutama minyak
PROGRAM
PROGRAM
goreng dan beras
KEBERHASILAN
KEBERHASILAN
KENDALA
KENDALA
BERAKHIRNYA
BERAKHIRNYA
JABATAN
JABATAN
BJ.HABIBIE
BJ.HABIBIE
9. KEBERHASILAN
KRONOLOGI
KRONOLOGI
1. Bidang
1. Bidang
PROGRAM
PROGRAM politik
politik
2.Bidang Ekonomi
2.Bidang Ekonomi
KEBERHASILAN
KEBERHASILAN
KENDALA
KENDALA
BERAKHIRNYA
BERAKHIRNYA 3. Bidang Manajemen
3. Bidang Manajemen
JABATAN
JABATAN Internal ABRI
Internal ABRI
BJ.HABIBIE
BJ.HABIBIE
4. Bidang
4. Bidang
Hukum
Hukum
10. 1. Bidang Politik
KRONOLOGI
KRONOLOGI A. Kebebasan pers
Dalam hal ini, pemerintah memberikan kebebasan bagi
pers di dalam pemberitaannya, sehingga semasa
PROGRAM
PROGRAM pemerintahan Habibie ini, banyak sekali bermunculan
media massa
KEBERHASILAN
KEBERHASILAN
B. Pemberian Gelar Pahlawan Reformasi bagi
Korban Trisakti
KENDALA
KENDALA Pemberian gelar Pahlawan Reformasi pada para
mahasiswa korban Trisakti yang menuntut lengsernya
BERAKHIRNYA Soeharto pada tanggal 12 Mei 1998 merupakan hal positif
BERAKHIRNYA
JABATAN yang dianugrahkan oleh pemerintahan Habibie, dimana
JABATAN penghargaan ini mampu melegitimasi Habibie sebagai
BJ.HABIBIE
BJ.HABIBIE bentuk penghormatan kepada perjuangan dan pengorbanan
mahasiswa sebagai pelopor gerakan Reformasi.
•
11. B. Pembentukan Parpol dan Percepatan
pemilu dari tahun 2003 ke tahun 1999
Presiden RI ketiga ini melakukan perubahan
KRONOLOGI
KRONOLOGI dibidang politik lainnya diantaranya
mengeluarkan UU No. 2 Tahun 1999 tentang
Partai Politik, UU No. 3 Tahun 1999 tentang
Pemilu, UU No. 4 Tahun 1999 tentang MPR dan
PROGRAM
PROGRAM DPR.
Itulah sebabnya setahun setelah reformasi
KEBERHASILAN Pemilihan Umum dilaksanakan bahkan
KEBERHASILAN menjelang Pemilu 1999, Partai Politik yang
terdaftar mencapai 141 dan setelah diverifikasi
oleh Tim 11 Komisi Pemilihan Umum menjadi
KENDALA
KENDALA sebanyak 98 partai, namun yang memenuhi
syarat mengikuti Pemilu hanya 48 Parpol saja
BERAKHIRNYA
BERAKHIRNYA Selanjutnya tanggal 7 Juni 1999,
diselenggarakan Pemilihan Umum Multipartai.
JABATAN
JABATAN
BJ.HABIBIE
BJ.HABIBIE
12. C. Pemberian Gelar Pahlawan Reformasi
bagi Korban Trisakti
KRONOLOGI
KRONOLOGI
Pemberian gelar Pahlawan
PROGRAM
PROGRAM Reformasi pada para mahasiswa
korban Trisakti yang menuntut
KEBERHASILAN
KEBERHASILAN lengsernya Soeharto pada tanggal
12 Mei 1998 merupakan hal positif
KENDALA
KENDALA yang dianugrahkan oleh pemerintahan
Habibie, dimana penghargaan ini
BERAKHIRNYA
BERAKHIRNYA mampu melegitimasi Habibie sebagai
JABATAN
JABATAN bentuk penghormatan kepada perjuangan
BJ.HABIBIE
BJ.HABIBIE dan pengorbanan mahasiswa sebagai
pelopor gerakan Reformasi
13. 2. Bidang Ekonomi
Di dalam pemulihan ekonomi,
KRONOLOGI
KRONOLOGI
secara signifikan pemerintah berhasil
menekan laju inflasi dan gejolak
PROGRAM
PROGRAM
moneter dibanding saat awal terjadinya
KEBERHASILAN
KEBERHASILAN krisis. Pada tanggal 21 Agustus 1998
pemerintah membekukan operasional
KENDALA
KENDALA Bank Umum Nasional, Bank Modern,
dan Bank Dagang Nasional Indonesia.
BERAKHIRNYA
BERAKHIRNYA Kemudian di awal tahun selanjutnya
JABATAN
JABATAN kembali pemerintah melikuidasi 38
BJ.HABIBIE
BJ.HABIBIE
bank swasta, 7 bank diambil-alih
pemerintah dan 9 bank mengikuti
program rekapitulasi.
14. 2. Bidang Menemen internal ABRI
KRONOLOGI
KRONOLOGI ABRI telah melakukan kebijakan-kebijakan
sebagai langkah perubahan politik internal, yang
PROGRAM
PROGRAM berlaku tanggal 1 April 1999. Kebijakan tersebut
antara lain:
KEBERHASILAN Pemisahan POLRI dari ABRI
KEBERHASILAN
Perubahan Stat Sosial Politik menjadi Staf
KENDALA
KENDALA Teritorial
BERAKHIRNYA Likuidasi Staf Karyawan
BERAKHIRNYA
JABATAN
JABATAN Pengurangan Fraksi ABRI di DPR, DPRD I/II
BJ.HABIBIE
BJ.HABIBIE Pemutusan hubungan organisatoris dengan partai
Golkar dan mengambil jarak yang sama dengan
parpol yang ada
Komitmen dan netralitas ABRI dalam Pemilu
15. KENDALA
Habibie memulai jabatannya dengan
KRONOLOGI
KRONOLOGI kepercayaan rendah dari aktivis mahasiswa,
militer, sayap politik utama, investor luar
PROGRAM
PROGRAM negeri dan perusahaan internasional.
Kondisi saat Habibie memimpin
KEBERHASILAN
KEBERHASILAN perekonomian sedang dalam keadaan
terpuruk, inflansi ditargetkan 80% untuk satu
tahun berjalan. Indonesia sedang memasuki
KENDALA
KENDALA kekurangan panen akibat badai El NiH’o.
Perusahaan besar seperti Simpati Air, PT
BERAKHIRNYA
BERAKHIRNYA
Astra Internasional tidak beroperasi lagi. Nilai
JABATAN
JABATAN
tukar rupiah berada di bawah Rp.10000/$
BJ.HABIBIE
BJ.HABIBIE bahkan mencapai level Rp 15000-17000/$,
113 juta orang Indonesia ( 56% dari penduduk
Indonesia berada di bawah garis kemiskinan).
16. BERAKHIRNYA JABATAN
HABIBIE
KRONOLOGI
KRONOLOGI Pada tanggal 14 Oktober 1999 Presiden
Habibie menyampaikan pidato
PROGRAM
PROGRAM pertanggungjawabannya di depan Sidang
Umum MPR namun terjadi penolakan
terhadap pertanggungjawaban presiden
KEBERHASILAN
KEBERHASILAN karena Pemerintahan Habibie dianggap
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
KENDALA
KENDALA Rezim Orba. Kemudian pada tanggal 20
Oktober 1999, Ketua MPR Amien Rais
BERAKHIRNYA
BERAKHIRNYA menutup Rapat Paripurna sambil
JABATAN
JABATAN mengatakan, ”dengan demikian
BJ.HABIBIE
BJ.HABIBIE
pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie
ditolak”. Pada hari yang sama Presiden
habibie mengatakan bahwa dirinya
mengundurkan diri dari pencalonan
presiden.
