keterbukaan informasi publik
•Download as PPTX, PDF•
1 like•79 views
The document discusses Indonesian laws and regulations related to public information disclosure, including Law No. 14 of 2018 on Public Information Openness, Government Regulation No. 61 of 2010 on the Implementation of Law No. 14 of 2008 on Public Information Openness, and Regulation of the Information Commission No. 1 of 2017 on the Classification of Public Information. It notes that public information is produced, managed, stored, delivered, and received, and explains why public information openness is needed so that everyone has the right to communicate and obtain personal, environmental, and social information.
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
More from Dory Sari
More from Dory Sari (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
keterbukaan informasi publik
- 1. © 2018 Slidefabric.com All rights reserved. S L I D E 1 DALAM PEMBANGUNAN DESA
- 2. UU RI Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik PP RI Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasin Publik Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
- 3. © 2018 Slidefabric.com All rights reserved. S L I D E 3
- 4. © 2018 Slidefabric.com All rights reserved. S L I D E 4
- 5. www.presentationgo.com Informasi Publik DIHASILKAN DIKELOLA DISIMPAN DIKIRIM DITERIMA
- 7. © 2018 Slidefabric.com All rights reserved. S L I D E 7 Kenapa KETERBUKAA N INFORMASI PUBLIK di butuhkan ?
- 8. © 2018 Slidefabric.com All rights reserved. S L I D E 8 https://youtu.be/0Akcjvjgaw4
- 9. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi pribadi lingkungan sosial
- 10. © 2018 Slidefabric.com All rights reserved. S L I D E 12
- 11. © 2018 Slidefabric.com All rights reserved. S L I D E 13
- 12. © 2018 Slidefabric.com All rights reserved. S L I D E 14 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAN KERJASAMA ANTAR DESA PEMERINTAH DESA BUMDES BADAN PUBLIK DESA
- 13. © 2018 Slidefabric.com All rights reserved. S L I D E 15
- 14. © 2018 Slidefabric.com All rights reserved. S L I D E 16 https://youtu.be/x2Fc2H2oPCM
- 15. © 2018 Slidefabric.com All rights reserved. S L I D E 17
- 16. © 2018 Slidefabric.com All rights reserved. S L I D E 18
- 17. © 2018 Slidefabric.com All rights reserved. S L I D E 19
- 18. © 2018 Slidefabric.com All rights reserved. S L I D E 20
- 19. © 2018 Slidefabric.com All rights reserved. S L I D E 21
- 20. © 2018 Slidefabric.com All rights reserved. S L I D E 22
- 21. © 2018 Slidefabric.com All rights reserved. S L I D E 23 https://youtu.be/Mqw35H_x2s4
- 22. © 2018 Slidefabric.com All rights reserved. S L I D E 24
- 23. © 2018 Slidefabric.com All rights reserved. S L I D E 25 Terima kasih Atas Perhatian Anda
Editor's Notes
- Informasi Publik Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan /atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan UU tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik (Ketentuan Umum Pasal 1 (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik )
- Karena merupakan Hak asasi Prinsip Dasar Seluruh informasi publik terbuka dan boleh diakses oleh publik kecuali yang dikecualikan Penolakan terhadap permohonan informasi publik harus berdasarkan pengujian atas konsekwensi yang timbul apabila suatu informasi publik terbuka Jangka waktu kerahasiaan dari informasi publik tidak permanen Kepastian Layanan Ada batasan waktu untuk merespon dan melayani permohonan informasi publik Sanksi Sanksi diberikan kepada pihak/badan publik yang menghambat pemberian informasi publik yang tidak dikecualikan berdasar undang-undang Pada dasarnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini bertujuan untuk: menjamin hak warga desa untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; mengetahui alasan kebijakan publik di desa yang memengaruhi hajat hidup orang banyak; mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan pemerintah Desa sebagai Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas
- Pada Pasal 28 F UUD 45 menegaskan bahwa: “ Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. “
- “ Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.” Pemerintahan Desa disebut badan publik karena telah memenuhi unsur (1) lembaga eksekutif yang (2) fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang (3) sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD. Pemerintahan Desa dapat dikategorikan sebagai badan publik karena mengelola dana dari APBN dan APBD, dan menjalankan fungsi-fungsi pelayanan terhadap masyarakat.
- Badan Publik Desa menurut Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2018 mencakup adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa.
- Informasi berkala Informasi Publik Desa yang paling sedikit terdiri atas: Profil Badan Publik Desa yang meliputi alamat, visi-misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dan profil singkat pejabat. Matriks Program atau kegiatan yang sedang dijalankan yang meliputi; nama program/kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan, penanggungjawab sumber dan besaran anggaran. Matriks Program masuk Desa yang meliputi program dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan pihak ke-3 serta data penerima bantuan program. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan. Laporan Kinerja Pemerintah Desa yang meliputi paling sedikit: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran; Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan; Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang paling sedikit terdiri atas: Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Laporan realisasi kegiatan; Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; Sisa anggaran; dan Alamat pengaduan. Daftar peraturan dan rancangan peraturan Pemerintah Desa. Informasi tentang hak dan tata cara mendapatkan Informasi Publik Desa. Informasi Publik Desa yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta (Pasal 4) yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum paling sedikit: informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa; informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti pencemaran lingkungan; bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror; informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular; informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik. Informasi Publik Desa yang Wajib Tersedia Setiap Saat. Daftar Informasi Publik Desa yang paling sedikit berisi ringkasan isi informasi, pejabat/unit yang menguasai informasi, penanggungjawab pembuatan/penerbitan informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, format informasi yang tersedia, jangka waktu penyimpanan atau masa retensi arsip. Informasi tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa yang paling sedikit terdiri atas: dokumen pendukung kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan dan/atau keputusan tersebut; masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan dan/atau keputusan tersebut; risalah rapat dari proses pembentukan peraturan dan/atau keputusan tersebut; rancangan peraturan dan/atau keputusan tersebut; tahap perumusan peraturan dan/atau keputusan tersebut; peraturan dan/atau keputusan yang telah diterbitkan. Seluruh dokumen Informasi Publik Desa Berkala wajib disediakan. Profil lengkap Kepala Desa dan Perangkat Desa. Profil Desa. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Data perbendaharaan atau inventaris. Informasi mengenai proses dan penetapan pemilihan kepala Desa. BeritaacarahasilmusyawarahBadanPermusyawaratanDesa,MusyawarahDesadan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya. Informasi Publik Desa lainnya yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan proses hukum lainnya. Berita Acara Pembentukan, Penggabungan dan/atau Pembubaran BUM Desa. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan BUM Desa. Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Desa wajib membuka akses Informasi Publik Desa bagi setiap Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengecualian Informasi Publik Desa didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik Desa dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Pengeculian Informasi Publik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 7 Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Desa dibahas dalam Musyawarah Desa
- Pertama pemohon informasi mengajukan permohonan informasi kepada badan publik, kedua badan publik wajib merespon dan memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi (kecuali informasi yang dikecualikan), ketiga badan publik memiliki waktu selama 10 hari kerja untuk merespon dan memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi Sengketa Informasi Publik Sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan Perundang-undangan (Ketentuan Umum Pasal 1 (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik) Pemohon Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi ( Pasal 1 (7) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik) Termohon Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, ATASAN PPID, atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil Keputusan dalam PSI di Komisi Informasi (Pasal 1 (8) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik) Prosedur Pengajuan Sidang Sengketa Informasi Publik : Pertama pemohon informasi mengajukan permohonan informasi kepada badan publik, kedua badan publik wajib merespon dan memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi (kecuali informasi yang dikecualikan), ketiga badan publik memiliki waktu selama 10 hari kerja untuk merespon dan memberika informasi yang diminta oleh pemohon informas, keempat jika dalam 10 hari kerja badan publik tidak merespon dan memberikan informasi yang diminta pemohon bisa mengajukan keberatan kepada atasan badan publik. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik. Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan (Komisi Informasi Pusat atau Daerah) apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa : Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Setiap Orang berhak: Melihat dan mengetahui Informasi Publik; Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai Alasan permintaan tersebut. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai denganketentuan Undang-Undang ini. Jangka Waktu Permohonan Informasi Permohonan informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1×7 hari kerja dalam hal informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak. Jadi 10 hari kerja ditambah 7 hari kerja. Pengajuan Keberatan Pertama keberatan disampaikan kepada atasan badan publik, kedua atasan badan pubik harus merespon atas keberatan dan memberikan informasi yang diminta selama 30 hari kerja. Ketig jika selama 30 hari kerja tidak ada respon dari atasan badan publik maka pemohon informasi bisa menggugat badan publik ke Komisi Informasi daerah (KID) tingkat Provinsi atau ke Komisi Informasi Pusat (KIP) jika ditigkat provinsi belum terbentuk. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). Pengajuan Sengketa Pertama pemohon informasi mengajukan sengketa ke Komisi informasi setalah 30 hari kerja ketika atasa badan publik tidak merespon, kedua batas waktu pengajuan sengketa informasi 14 hari kerja setelah batas waktu 30 hari kerja setelah atasan badan publik tidak merespon atas keberatan, ketiga 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi sengketa informasi, sengketa informasi harus melakuka proses penyelesaian sengketa informasi, keempat jika pengajuan sengketa melewati batas waktu 14 hari kerja maka komisi informasi tidak wajib menerima permohonan sengketa informasi oleh pemohon. Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan : Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak: Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis. Penyelesaian Sengketa Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa : Pemohontidakpuasterhadaptanggapanataskeberatan yang diberikanolehatasan PPID; atau Pemohontidakmendapatkantanggapanataskeberatan yang telahdiajukankepadaatasan PPID dalamjangkawaktu 30 (tigapuluh) harikerjasejakkeberatanditerimaolehatasan PPID Terhadap perkara ini, Pemohon telah mendapatkan jawaban atas permohonan informasi yang diajukan namun Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan yang lengkap, dari 5 informasi yang diajukan hanya 2 yang dijawab tanpa penjelasan dan untuk 3 informasi tidak ditanggapi. Kewajiban Pemohon Menyampaikan identitas dan tidak menyalahgunakan informasi yang diminta. Kewajiban Badan Publik Menerima permohonan informasi dan pengajuan keberatan atas pelayanan informasi. Memberikan tanda terima permohonan dan keberatan atas pelayanan informasi. Merespon permintaan informasi yang disampaikan oleh pemohon informasi Memberikan informasi yang diminta (kecuali informasi yang dikecualikan) Mediasi Pasal 41 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik: Jangka waktu mediasi adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak pertemuan mediasi pertama. Apabila diperlukan, atas dasar kesepakatan para pihak mediasi dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID kemudian bertugas mengelola data dan informasi yang dikuasai oleh badan publik. Pengelolaan meliputi pendataan, pengumpulan, pendokumentasian hingga pengarsipan. Selain pengelolaan, PPID juga bertanggungjawab untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pengaturan lebih lanjut tentang PPID Pada Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tetang Keterbukaan Informasi Publik Bab IV tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pasal 12 – pasal 15. Bentuk implementasi bagaimana mengelola informasi publik di Desa, maka dibuatlah Standar Layanan Informasi Pemerintah Desa selanjutnya disebut SLIP Desa dapat berguna bagi Kepala Desa dan Perangkat Desanya. Standar Layanan Informasi Pemerintahan Desa yang saat ini belum diatur, tetapi untuk Standar Layanan Informasi Publik telah diatur melalui Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 bagi Badan Publik diluar Pemerintah Desa. Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013. Pengajuan sengketa informasi publik ke komisi informasi diajukan pemohon informasi publik selambat-lambatnya 14 HARI KERJA sejak diterimanya tanggapan tertulis atas surat keberatan pemohon informasi publik kepada atasan PPID badan publik atau berakhirnya masa 30 HARI KERJA bagi atasan PPID badan publik untuk memberikan tanggapan secara tertulis atas surat keberatan dari pemohon informasi publik Azas Proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilakukan berdasarkan asas cepat, tepat, biaya ringan, dan sederhana dengan berprinsip bahwa Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan semata-mata untuk memenuhi hak atas informasi publik Pengajuan sengketa informasi publik baik oleh perorangan, badan hukum ataupun kelompok orang bisa diajukan dengan cara mendatangi langsung kantor komisi informasi dan menemui petugas administrasi-pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi ataupun mengajukan permohonan sengketa informasi publik secara online kepada komisi informasi melalui aplikasi SIMSI (Sistem Informasi dan Manajemen Sengketa Informasi) dengan link url atau alamat website aplikasi http://simsi.komisiinformasi.go.id Pemohon sengketa informasi publik wajib melengkapi berkas permohonan pengajuan sengketa informasi publik sebelum mendapatkan nomor registrasi/akta registrasi sengketa informasi publik dari petugas kepaniteraan komisi informasi Tata cara permohonan selanjutnya dijelaskan pada pasal 9-12 Peraturan Komisi Informasi, selanjutnya Setelah permohonan sengketa informasi publik mendapatkan nomor registrasi atau akta registrasi maka 14 hari kerja setelahnya komisi informasi mulai melakukan proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan di awali melakukan pemanggilan secara patut kepada pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang ajudikasi non litigasi tahap pemeriksaan awal.
- Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat (KIP) yang berkedudukan di Ibukota Negara, Komisi Informasi Provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota yang masing-masing berkedudukan di Ibukota Kabupaten dan Kota. Susunan keanggotaan Komisi Informasi Pusat berjumlah tujuh orang Komisioner yang harus mencerminkan unsur dari pemerintah dan unsur masyarakat. Bagi keanggotaan Komisi Informasi pada tingkat daerah, Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota, Komisionernya berjumlah lima orang yang juga harus mencerminkan unsur dari pemerintah dan unsur masyarakat. Dalam memudahkan tugasnya, para Komisioner harus menggelar rapat pleno untuk memilih seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang masing merangkap sebagai anggota.