SlideShare a Scribd company logo
www.cIptadesa.com
DESA
 TAHUN 2020 - 2025
PEDOMAN PENYUSUNAN
RPJM
www.cIptadesa.com
 UU No. 25 /2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
 UU No. 6 /2014 tentang Desa;
 PP No. 11 /2019 tentang Pelaksanaan UU Desa;
 Permendesa No.17/2019 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 Perda No. 11/2015 tentang Perencanaan
Pembangunan Desa;
DASAR HUKUM
www.cIptadesa.com
PEMBANGUNAN DESA
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
Pasal 78 Ayat (1)
Pembangunan Desa bertujuan
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa
dan kualitas hidup manusia serta
penanggulangan kemiskinan
melalui pemenuhan kebutuhan
dasar, pembangunan sarana dan
prasarana Desa, pengembangan
potensi ekonomi lokal, serta
pemanfaatan sumber daya alam
dan lingkungan secara
berkelanjutan.
www.cIptadesa.com
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA
PENGAWASAN
PEMBANGUNAN DESA
PERTANGGUNGJAWABAN
PEMBANGUNAN DESA
PEMBANGUNAN DESA
TAHAPAN PEMBANGUNAN DESA
Pemendesa No. 17/2019 Pasal 5 ayat (1)
disusun oleh Peme-
rintah Desa sesuai
dengan Kewenangan
Desa berdasarkan hak
asal-usul dan
kewenangan berskala
lokal Desa
1. RPJM Desa
2. RKP Desa
Pemdes dengan
melibatkan partisipasi
masyarakat
1. Internal
2. Eksternal
1. Laporan Kegiatan
2. Musyawarah
pertanggung jawaban
www.cIptadesa.com
 Adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 Memuat visi dan misi kepala Desa, rencana
penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat,
penanggulangan bencana, serta arah kebijakan
pembangunan Desa.
 Ditetapkan melalui peraturan Desa.
 RPJM Desa merupakan pedoman penyusunan
Recana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.
PENGERTIAN
MUATAN RPJM DESA
VISI MISI KADES
ARAH KEBIJAKAN
PEMB. DESA
RENCANA
KEGIATAN
5 BIDANG
RPJM DESA
Merupakan
implementasi dari
visi misi kepala
desa dalam pemba-
ngunan desa
selama 6 (enam)
tahun
• Meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat Desa;
• Penanggulangan
kemiskinan
• Pembangunan sarana
dan prasarana
• Pengembangan potensi
ekonomi lokal,
• Pemanfaatan sumber
daya alam dan
lingkungan secara
berkelanjutan
• Pemerintahan
Desa
• Pembangunan
Desa
• Pembinaan
Kemasyarakatan
• Pemberdayaan
Masyarakat
• Penanngulangan
Bencana
www.cIptadesa.com
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
17 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (3) bahwa RPJM
Desa:
 Ditetapkan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
pelantikan kepala Desa.
 RPJM Desa yang telah disusun
ditetapkan dengan Peraturan Desa dan
disepakati/disetujui bersama BPD.
WAKTU PENYUSUNAN
ALUR PENYUSUNAN
Sesuai Permendesa PDTT Nomor 17 Tahun 2019
MUSDES PERENCANAAN
Tahapan penyusunan RPJM Desa diawali
dg pelaksanaan Musyawarah Desa
tentang perencanaan Desa
PEMBENTUKAN TIM
Kepala Desa mempersiapkan penyusunan
rancangan RPJM Desa dengan
membentuk tim penyusun
PENYELARASAN
Penyelarasan arah kebijakan
Perencanaan Pembangunan Desa
dilakukan terhadap arah kebijakan
pembangunan pemerintah
P K D
PKD adalah Proses penggalian &
pengumpulan data baik spasial maupun
sosial yang menggambarkan kondisi
masyarakat
PEMETAAN ASET
Tim Penyusun melakukan pemetaan aset
desa dari data pada dokumen aset desa
dg kondisi terkini
RANCANGAN RPJM DESA
Tim penyusun menyusun rancangan
RPJM Desa berdasarkan hasil PKD dan
diserahkan kepada Kepala Desa untuk
diperiksa
MUSRENBANG DESA
Pemdes menyelenggarakan Musrenbang
Desa Penyusunan Rancangan RPJM
Desa untuk membahas rancangan RPJM
Desa
MUSDES RPJM DESA
BPD difasilitasi oleh pemdes
menyelenggarakan Musdes tentang
pembahasan dan penyepakatan RPJM
Desa
MUSYAWARAH BPD
BPD menyelenggarakan Musyawarah
BPD untuk membahas dan menyepakati
rancangan peraturan desa tentang RPJM
Desa.
SOSIALISASI
Pemdes wajib mensosialisasikan RPJM
Desa sebagai wujud transparansi program
dan kegiatan selama kurun waktu 6 tahun.
www.cIptadesa.com
MUSDES PERENCANAAN
DESA
INPUT PROSES OUTPUT
VISI MISI
KEPALA DESA
Kepala Desa menyampaikan Visi Misi
(harapan) selama periode kepala
Desa
Catatan Visi dan Misi
kepala desa yang menjadi
acuan untuk arah
pembangunan Desa
selama 6 Tahun.
POKOK –
POKOK
PIKRAN BPD
BPD memberikan gambaran umum
dan pendapat terhadap hal strategis
termasuk kriteria serta tupoksi Tim
Penyusun RPJM Desa
Catatan hal stategis Desa
terhadap pembangunan
Desa
SERAP
ASPIRASI
MASYARAKAT
Menyerap aspirasi/gagasan
masyarakat yang hadi pada musdes
tentang perencanaan desa terkait
penyusunan RPJM Desa
Sebagai acuan awal untuk
melakukan penyusunan
dokumen RPJM Desa
Peserta min. 10 Org/Dusun dan 30% wakil perempuan
Sesuai Permendesa Nomor 17 Tahun 2019
Tahapan penyusunan RPJM Desa diawali dengan pelaksanaan
Musyawarah Desa.
Kepala Desa
membentuk tim
penyusun RPJM
Desa
Membantu Kepala Desa dalam
penyusunan RPJM Desa
Memfasilitasi kegiatan Pengkajian
Keadaan Desa
Menyusun laporan hasil
Pengkajian Keadaan Desa
Memfasilitasi
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Desa dalam
rangka
pembahasan
rancangan RPJM
Desa
Menyiapkan rancangan
RPJM Desa
T
U
G
A
S
o Minimal anggota tim 7
orang.
o Pembina dijabat Kepala
Desa.
o Ketua Tim ditunjuk oleh
Kepala Desa.
o Sekretaris ditunjuk oleh
Ketua Tim.
o Anggota yang berasal
dari perangkat Desa,
KPMD, dan unsur
masyarakat.
o Keanggotaan 30%
kesetaraan dan keadilan
gender
1
2
3
4
5
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD), Dokumen Rencana
Strategis (OPD), RPJM Desa periode
sebelumnya, dan RKP Desa periode
sebelumnya.
Daftar Rencana Program/kegiatan yang akan masuk
ke Desa
5 BIDANG KEGIATAN
Tim penyusun RPJM Desa melakukan
pencermatan rencana program dan
kegiatan pembangunan kabupaten/kota
yang akan masuk ke Desa dengan
berkoordinasi dengan pemerintah Desa,
camat, UPT, OPD, Pendamping Profesional
dan/atau lain sebagainya.
MUSYAWARAH
DUSUN
MUSYAWARAH
KELOMPOK
Pengajian, Arisan, Forum dll
BERITA ACARA ,
REKAP GAGASAN KEGIATAN DAN PELAPORAN HASIL PKD
RANCANGAN GAGASAN
KEGIATAN
BIDANG 1
BIDANG 2
BIDANG 3
BIDANG 4
BIDANG 5
PEMILIHAN TINDAKAN
PENGKAJIAN KEADAAN DESA
LANGKAH – LANGKAH PELAKSANAAN PENGGALIAN GAGASAN MASYARAKAT
METODE PENGKAJIAN KEADAAN DESA (PKD)
www.cIptadesa.com
PEMETAAN ASET
DOKUMEN
ASET DESA
TERKIN
I
merumuskan
arah kebijakan
Perencanaan
Pembangunan
Desa selama 6
(enam) tahun
kedepan
www.cIptadesa.com
PENYUSUNAN
RANCANGAN
Dokumen rancangan
RPJM Desa
diserahkan kepada
kepala Desa untuk
diperiksa
01 │ LAPORAN PKD
02 │ PEMETAAN ASET
RANCANGAN
RPJM DESA
MUSRENBANG DESA
RANCANGAN
RPJM Desa
DISKUSI
PERBIDANG
KEGIATAN
(5 Bidang)
PRIOARITAS
PERNCANAAN
PEMB. DESA
TATA TERTIB
RANCANGAN RPJM
DESA YANG
DISEMPURNAKAN
MUSDES
RANCANGAN RPJM DESA
RPJM DESA
RANCANGAN
RPJM DESA
PEMBAHASAN
PENYEPAKATAN
OUTPUT : MATRIK RPJM DESA DAN RANCANGAN PERDES RPJM DESA
MUSYAWARAH
PEMBAHASAN PERDES RPJM
DESA
PENYEPAKATAN PERDES RPJM
DESA
KESEPAKATAN PEMDES & BPD
KEPUTUSAN BPD
PERDES RPJM DESA
BPD
DOKUMEN RPJM
DESA
SOSIALISASI RPJM DESA
PENGGANDAAN DOKUMEN
(Kabupaten, Kecamatan, BPD dan Arsip)
MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN TIAP TAHUN
MEDIA DAN FORUM-FORUM LAINNYA
Pemerintah Desa wajib mensosialisasikan
RPJM Desa yang disahkan melalui Peraturan
Desa tentang RPJM Desa sebagai wujud
transparansi program dan kegiatan.
Berkoordinasi dengan pemerintah
kabupaten/kota yang mempunyai
kewenangan terkait dengan
kejadian khusus
Mengkaji ulang kegiatan pem-
bangunan dalam RPJM Desa yg
terkena dampak terjadinya
peristiwa khusus
Menyusun rencana aksi yang
disertai rencana kegiatan dan
RAB dan desain
Menyusun rancangan
RPJM Desa perubahan.
mengumpulkan dokumen
perubahan mendasar atas
kebijakan pemerintah pusat,
pemerintah
Mengkaji ulang kegiatan pemba-
ngunan dalam RPJM Desa yg terkena
dampak terjadinya perubahan
mendasar atas kebijakan pemerintah
menyusun rancangan kegiatan
yang disertai rencana kegiatan
dan RAB dan desain
Menyusun rancangan
RPJM Desa perubahan.
TERJADI
PERISTIWA
KHUSUS
KEBIJAKAN
PEMERINTAH
www.cIptadesa.com
TERIMA KASIH
TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL INDONESIA
KABUPATEN MAMASA

More Related Content

Similar to 01.-RPJM-Desa#.pptx

RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptx
RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptxRKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptx
RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptx
KecamatanRanaMese
 
1. MEKANISME PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DESA - revisi.pdf
1. MEKANISME PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DESA - revisi.pdf1. MEKANISME PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DESA - revisi.pdf
1. MEKANISME PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DESA - revisi.pdf
andikhaidir6
 
MUSDES RPJMDES OKE.ppsx
MUSDES RPJMDES OKE.ppsxMUSDES RPJMDES OKE.ppsx
MUSDES RPJMDES OKE.ppsx
daruratdarurat
 
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptxPEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
BPPMDDTT Makassar
 
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
Husnul Abidin,S.H.,M.Kn.
 
PPD Sragen-1.ppt
PPD Sragen-1.pptPPD Sragen-1.ppt
PPD Sragen-1.ppt
NawwafCAbida
 
Peran BPD
Peran BPD Peran BPD
Peran BPD
KholidVan
 
3. mekanisme pengawasan bpd kepada kepala desa.pdf
3. mekanisme pengawasan bpd kepada kepala desa.pdf3. mekanisme pengawasan bpd kepada kepala desa.pdf
3. mekanisme pengawasan bpd kepada kepala desa.pdf
andikhaidir6
 
INFO GRAFIS PENYUSUNAN RPJMDESA - PERMENDESA 21.pptx
INFO GRAFIS PENYUSUNAN RPJMDESA - PERMENDESA 21.pptxINFO GRAFIS PENYUSUNAN RPJMDESA - PERMENDESA 21.pptx
INFO GRAFIS PENYUSUNAN RPJMDESA - PERMENDESA 21.pptx
Didi584616
 
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESAImplementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Desa Institute
 
Perencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desa
Perigi Tua
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
BudyHermawan3
 
RPJMDes Cilayung
RPJMDes CilayungRPJMDes Cilayung
RPJMDes CilayungAbdul Kohar
 
Sesi 4 yusuf rpjm desa-new
Sesi 4 yusuf rpjm desa-newSesi 4 yusuf rpjm desa-new
Sesi 4 yusuf rpjm desa-new
Formasi Org
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Formasi Org
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Formasi Org
 
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
PendampingKotaDenpas
 
1._RPJM-D_(GA).pptx
1._RPJM-D_(GA).pptx1._RPJM-D_(GA).pptx
1._RPJM-D_(GA).pptx
HammamQismanto1
 
Sesi 5 yusuf rkp desa-new
Sesi 5 yusuf rkp desa-newSesi 5 yusuf rkp desa-new
Sesi 5 yusuf rkp desa-new
Formasi Org
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP Desa
Umi Arifah
 

Similar to 01.-RPJM-Desa#.pptx (20)

RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptx
RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptxRKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptx
RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptx
 
1. MEKANISME PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DESA - revisi.pdf
1. MEKANISME PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DESA - revisi.pdf1. MEKANISME PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DESA - revisi.pdf
1. MEKANISME PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DESA - revisi.pdf
 
MUSDES RPJMDES OKE.ppsx
MUSDES RPJMDES OKE.ppsxMUSDES RPJMDES OKE.ppsx
MUSDES RPJMDES OKE.ppsx
 
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptxPEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
 
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
 
PPD Sragen-1.ppt
PPD Sragen-1.pptPPD Sragen-1.ppt
PPD Sragen-1.ppt
 
Peran BPD
Peran BPD Peran BPD
Peran BPD
 
3. mekanisme pengawasan bpd kepada kepala desa.pdf
3. mekanisme pengawasan bpd kepada kepala desa.pdf3. mekanisme pengawasan bpd kepada kepala desa.pdf
3. mekanisme pengawasan bpd kepada kepala desa.pdf
 
INFO GRAFIS PENYUSUNAN RPJMDESA - PERMENDESA 21.pptx
INFO GRAFIS PENYUSUNAN RPJMDESA - PERMENDESA 21.pptxINFO GRAFIS PENYUSUNAN RPJMDESA - PERMENDESA 21.pptx
INFO GRAFIS PENYUSUNAN RPJMDESA - PERMENDESA 21.pptx
 
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESAImplementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
 
Perencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desa
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
RPJMDes Cilayung
RPJMDes CilayungRPJMDes Cilayung
RPJMDes Cilayung
 
Sesi 4 yusuf rpjm desa-new
Sesi 4 yusuf rpjm desa-newSesi 4 yusuf rpjm desa-new
Sesi 4 yusuf rpjm desa-new
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
 
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
 
1._RPJM-D_(GA).pptx
1._RPJM-D_(GA).pptx1._RPJM-D_(GA).pptx
1._RPJM-D_(GA).pptx
 
Sesi 5 yusuf rkp desa-new
Sesi 5 yusuf rkp desa-newSesi 5 yusuf rkp desa-new
Sesi 5 yusuf rkp desa-new
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP Desa
 

Recently uploaded

Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
MuhaiminMuha
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
pelestarikawasanwili
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
DidiKomarudin1
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
AmandaJesica
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
ApriyandiIyan1
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
Zainul Ulum
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
pelestarikawasanwili
 
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
heri purwanto
 

Recently uploaded (9)

Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
 
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
 

01.-RPJM-Desa#.pptx

  • 1. www.cIptadesa.com DESA  TAHUN 2020 - 2025 PEDOMAN PENYUSUNAN RPJM
  • 2. www.cIptadesa.com  UU No. 25 /2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  UU No. 6 /2014 tentang Desa;  PP No. 11 /2019 tentang Pelaksanaan UU Desa;  Permendesa No.17/2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa;  Perda No. 11/2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; DASAR HUKUM
  • 3. www.cIptadesa.com PEMBANGUNAN DESA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 Pasal 78 Ayat (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
  • 4. www.cIptadesa.com PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA PERTANGGUNGJAWABAN PEMBANGUNAN DESA PEMBANGUNAN DESA TAHAPAN PEMBANGUNAN DESA Pemendesa No. 17/2019 Pasal 5 ayat (1) disusun oleh Peme- rintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa 1. RPJM Desa 2. RKP Desa Pemdes dengan melibatkan partisipasi masyarakat 1. Internal 2. Eksternal 1. Laporan Kegiatan 2. Musyawarah pertanggung jawaban
  • 5. www.cIptadesa.com  Adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.  Memuat visi dan misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, serta arah kebijakan pembangunan Desa.  Ditetapkan melalui peraturan Desa.  RPJM Desa merupakan pedoman penyusunan Recana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. PENGERTIAN
  • 6. MUATAN RPJM DESA VISI MISI KADES ARAH KEBIJAKAN PEMB. DESA RENCANA KEGIATAN 5 BIDANG RPJM DESA Merupakan implementasi dari visi misi kepala desa dalam pemba- ngunan desa selama 6 (enam) tahun • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; • Penanggulangan kemiskinan • Pembangunan sarana dan prasarana • Pengembangan potensi ekonomi lokal, • Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan • Pemerintahan Desa • Pembangunan Desa • Pembinaan Kemasyarakatan • Pemberdayaan Masyarakat • Penanngulangan Bencana
  • 7. www.cIptadesa.com Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (3) bahwa RPJM Desa:  Ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.  RPJM Desa yang telah disusun ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disepakati/disetujui bersama BPD. WAKTU PENYUSUNAN
  • 8. ALUR PENYUSUNAN Sesuai Permendesa PDTT Nomor 17 Tahun 2019 MUSDES PERENCANAAN Tahapan penyusunan RPJM Desa diawali dg pelaksanaan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa PEMBENTUKAN TIM Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan membentuk tim penyusun PENYELARASAN Penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dilakukan terhadap arah kebijakan pembangunan pemerintah P K D PKD adalah Proses penggalian & pengumpulan data baik spasial maupun sosial yang menggambarkan kondisi masyarakat PEMETAAN ASET Tim Penyusun melakukan pemetaan aset desa dari data pada dokumen aset desa dg kondisi terkini RANCANGAN RPJM DESA Tim penyusun menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil PKD dan diserahkan kepada Kepala Desa untuk diperiksa MUSRENBANG DESA Pemdes menyelenggarakan Musrenbang Desa Penyusunan Rancangan RPJM Desa untuk membahas rancangan RPJM Desa MUSDES RPJM DESA BPD difasilitasi oleh pemdes menyelenggarakan Musdes tentang pembahasan dan penyepakatan RPJM Desa MUSYAWARAH BPD BPD menyelenggarakan Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa. SOSIALISASI Pemdes wajib mensosialisasikan RPJM Desa sebagai wujud transparansi program dan kegiatan selama kurun waktu 6 tahun.
  • 9. www.cIptadesa.com MUSDES PERENCANAAN DESA INPUT PROSES OUTPUT VISI MISI KEPALA DESA Kepala Desa menyampaikan Visi Misi (harapan) selama periode kepala Desa Catatan Visi dan Misi kepala desa yang menjadi acuan untuk arah pembangunan Desa selama 6 Tahun. POKOK – POKOK PIKRAN BPD BPD memberikan gambaran umum dan pendapat terhadap hal strategis termasuk kriteria serta tupoksi Tim Penyusun RPJM Desa Catatan hal stategis Desa terhadap pembangunan Desa SERAP ASPIRASI MASYARAKAT Menyerap aspirasi/gagasan masyarakat yang hadi pada musdes tentang perencanaan desa terkait penyusunan RPJM Desa Sebagai acuan awal untuk melakukan penyusunan dokumen RPJM Desa Peserta min. 10 Org/Dusun dan 30% wakil perempuan Sesuai Permendesa Nomor 17 Tahun 2019 Tahapan penyusunan RPJM Desa diawali dengan pelaksanaan Musyawarah Desa.
  • 10. Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa Membantu Kepala Desa dalam penyusunan RPJM Desa Memfasilitasi kegiatan Pengkajian Keadaan Desa Menyusun laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa Memfasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka pembahasan rancangan RPJM Desa Menyiapkan rancangan RPJM Desa T U G A S o Minimal anggota tim 7 orang. o Pembina dijabat Kepala Desa. o Ketua Tim ditunjuk oleh Kepala Desa. o Sekretaris ditunjuk oleh Ketua Tim. o Anggota yang berasal dari perangkat Desa, KPMD, dan unsur masyarakat. o Keanggotaan 30% kesetaraan dan keadilan gender 1 2 3 4 5
  • 11. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Dokumen Rencana Strategis (OPD), RPJM Desa periode sebelumnya, dan RKP Desa periode sebelumnya. Daftar Rencana Program/kegiatan yang akan masuk ke Desa 5 BIDANG KEGIATAN Tim penyusun RPJM Desa melakukan pencermatan rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa dengan berkoordinasi dengan pemerintah Desa, camat, UPT, OPD, Pendamping Profesional dan/atau lain sebagainya.
  • 12. MUSYAWARAH DUSUN MUSYAWARAH KELOMPOK Pengajian, Arisan, Forum dll BERITA ACARA , REKAP GAGASAN KEGIATAN DAN PELAPORAN HASIL PKD RANCANGAN GAGASAN KEGIATAN BIDANG 1 BIDANG 2 BIDANG 3 BIDANG 4 BIDANG 5 PEMILIHAN TINDAKAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA LANGKAH – LANGKAH PELAKSANAAN PENGGALIAN GAGASAN MASYARAKAT METODE PENGKAJIAN KEADAAN DESA (PKD)
  • 13. www.cIptadesa.com PEMETAAN ASET DOKUMEN ASET DESA TERKIN I merumuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun kedepan
  • 14. www.cIptadesa.com PENYUSUNAN RANCANGAN Dokumen rancangan RPJM Desa diserahkan kepada kepala Desa untuk diperiksa 01 │ LAPORAN PKD 02 │ PEMETAAN ASET RANCANGAN RPJM DESA
  • 15. MUSRENBANG DESA RANCANGAN RPJM Desa DISKUSI PERBIDANG KEGIATAN (5 Bidang) PRIOARITAS PERNCANAAN PEMB. DESA TATA TERTIB RANCANGAN RPJM DESA YANG DISEMPURNAKAN
  • 16. MUSDES RANCANGAN RPJM DESA RPJM DESA RANCANGAN RPJM DESA PEMBAHASAN PENYEPAKATAN OUTPUT : MATRIK RPJM DESA DAN RANCANGAN PERDES RPJM DESA
  • 17. MUSYAWARAH PEMBAHASAN PERDES RPJM DESA PENYEPAKATAN PERDES RPJM DESA KESEPAKATAN PEMDES & BPD KEPUTUSAN BPD PERDES RPJM DESA BPD DOKUMEN RPJM DESA
  • 18. SOSIALISASI RPJM DESA PENGGANDAAN DOKUMEN (Kabupaten, Kecamatan, BPD dan Arsip) MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN TIAP TAHUN MEDIA DAN FORUM-FORUM LAINNYA Pemerintah Desa wajib mensosialisasikan RPJM Desa yang disahkan melalui Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagai wujud transparansi program dan kegiatan.
  • 19. Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus Mengkaji ulang kegiatan pem- bangunan dalam RPJM Desa yg terkena dampak terjadinya peristiwa khusus Menyusun rencana aksi yang disertai rencana kegiatan dan RAB dan desain Menyusun rancangan RPJM Desa perubahan. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Mengkaji ulang kegiatan pemba- ngunan dalam RPJM Desa yg terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB dan desain Menyusun rancangan RPJM Desa perubahan. TERJADI PERISTIWA KHUSUS KEBIJAKAN PEMERINTAH
  • 20. www.cIptadesa.com TERIMA KASIH TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL INDONESIA KABUPATEN MAMASA