3. MEMAHAMI RPJM DESA
Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa
sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada
perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka
meliputi:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana
Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam)
tahun; dan
Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut
Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun
Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan
4. • Dalam menyusun RPJM Pemerintah Desa wajib
menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan
Desa secara partisipatif
• RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota, yang
memuat visi dan misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah
kebijakan pembangunan Desa
• RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi
objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota
• RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa
• Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan,
perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber
daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan
5. TUJUAN RPJM Desa
a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa
sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
keadaan setempat;
b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab
masyarakat terhadap program pembangunan di
desa;
c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil
pembangunan di desa;
d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran
serta masyarakat dalam pembangunan di desa.
6. JUMLAH TIM PENYUSUN RPJM
Desa
Jumlah Tim sebagaimana dimaksud pada
paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling
banyak 11 (sebelas) orang dengan
mengikutsertakan paling sedikit 30% (tiga
puluh persen) kaum perempuan.
8. VISI
Visi adalah gambaran atau cita-
cita bersama mengenai masa
depan, berupa kesepakatan dan
komitmen murni tanpa adanya
rasa paksaan
9. VISI ADALAH MASA DEPAN YANG
DIINGINKAN OLEH WARGA
BERKAITAN DENGAN PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP DAN
KESEJAHTERAAN YANG HENDAK
DIWUJUDKAN BERSAMA PADA KURUN
WAKTU TERTENTU
(6 TAHUN KE DEPAN)
10. DIRUMUSKAN DENGAN BAHASA SEDERHANA DAN
MENGGUGAH SEHINGGA MAMPU MEMBERIKAN
INSPIRASI DAN MENGGERAKKAN.
PERUMUSAN DIAWALI DENGAN MENGIDENTIFIKASI
NILAI UTAMA YANG HENDAK DIWUJUDKAN SECARA
REALISTIK DALAM KURUN WAKTU PERENCANAAN.
MAKNA NILAI UTAMA TERSEBUT PERLU DIBATASI
DENGAN INDIKATOR PENCAPAIAN SECARA JELAS.
13. NILAI UTAMA INDIKATOR
MASYARAKAT MAKMUR
PENINGKATAN PENDAPATAN
PENGURANGAN PENGANGGURAN DAN
KEMISKINAN.
PENGEMBANGAN USAHA RAKYAT.
MASYARAKAT SEJAHTERA
PELESTARIAN TRADISI.
PENINGKATAN KERUKUNAN DAN GOTONG
ROYONG MASYARAKAT.
PENGEMBANGAN WISATA
PENGEMBANGAN OBYEK WISATA
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
PENDUKUNG WISATA.
PENDAYAGUNAAN POTENSI BUDAYA LOKAL.
14. NILAI UTAMA INDIKATOR
MASYARAKAT MAKMUR
PENINGKATAN PENDAPATAN
PENGURANGAN PENGANGGURAN DAN
KEMISKINAN.
PENGEMBANGAN USAHA RAKYAT.
MASYARAKAT SEJAHTERA
PELESTARIAN TRADISI.
PENINGKATAN KERUKUNAN DAN GOTONG
ROYONG MASYARAKAT.
PENGEMBANGAN WISATA
PENGEMBANGAN OBYEK WISATA
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
PENDUKUNG WISATA.
PENDAYAGUNAAN POTENSI BUDAYA LOKAL.
15. •MISI ADALAH RUMUSAN TINDAKAN
UNTUK MEREALISASIKAN VISI.
•MISI ADALAH PERAN-PERAN YANG
PERLU DILAKUKAN UNTUK
MEWUJUDKAN VISI.
16. RUMUSAN MISI YANG IDEAL
Apa yang akan dilakukan
Siapa yang akan menerima hasilnya
Dimana batasan wilayahnya
Apa hasil yang akan diharapkan
17. CONTOH VISI DAN MISI
MISI= MENCIPTAKAN KEMANDIRIAN
MASYARAKAT DESA TAHUN 2013
MISI
Meningkatkan kemampuan penyelenggaraan
pemerintah desa
Mengembangkan ketangguhan masyarakat desa dalam
melaksanakan pembangunan desa melalui lpenguatan
kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM
19. KEWENANGAN SKALA DESA, BIDANG,
PROGRAM/KEGIATAN
SKALA DESA
HAK ASAL USUL (REKOGNISI)
Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa
Bidang Pembinaan
kemasyarakatan Desa
Bidang Pemberdayaan
masyarakat Desa
LOKAL SKALA DESA
(SUBSIDIARTY
Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa
Bidang pembinaan
Kemasyarakatan Desa
Bidang Pemberdayaan
masyarakat Desa
pembinaan kelembagaan
masyarakat;
pembinaan lembaga dan hukum
adat;
pengelolaan tanah kas
Desa(Bengkok) dan
pengembangan peran masyarakat
Desa
sistem organisasi masyarakat
adat;
a. pengelolaan tambatan perahu;
b. pengelolaan pasar Desa;
c. pengelolaan tempat pemandian
umum;
d. pengelolaan jaringan irigasi;
e. pengelolaan lingkungan
permukiman masyarakat Desa;
f. pembinaan kesehatan masyarakat
dan pengelolaan pos pelayanan
terpadu;
g. pengembangan dan pembinaan
sanggar seni dan belajar;
h. pengelolaan perpustakaan Desa
dan taman bacaan;
i. pengelolaan embung Desa;
j. pengelolaan air minum berskala
Desa; dan
20. 4 BIDANG KEWENANGAN
DESA
Bidang
penyelenggaraan
pemerintahan desa
• penetapan dan
penegasan batas Desa;
• pendataan Desa;
• penyusunan tata ruang
Desa;
• penyelenggaraan
musyawarah Desa;
• pengelolaan informasi
Desa;
• penyelenggaraan
perencanaan Desa;
• penyelenggaraan
evaluasi tingkat
perkembangan
pemerintahan Desa;
• penyelenggaraan
kerjasama antar Desa;
• pembangunan sarana
dan prasarana kantor
Desa; dan
• kegiatan lainnya sesuai
kondisi Desa
Bidang pelaksanaan
pembangunan Desa
• pembangunan,
pemanfaatan dan
pemeliharaan
infrasruktur dan
lingkungan Desa
• pembangunan,
pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana
dan prasarana
kesehatan
• pembangunan,
pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana
dan prasarana
pendidikan dan
kebudayaan
• Pengembangan usaha
ekonomi produktif serta
pembangunan,
pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana
dan prasarana ekonomi
• pelestarian lingkungan
hidup
Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan
• pembinaan lembaga
kemasyarakatan;
• penyelenggaraan
ketentraman dan
ketertiban;
• pembinaan kerukunan
umat beragama;
• pengadaan sarana dan
prasarana olah raga;
• pembinaan lembaga
adat;
• pembinaan kesenian
dan sosial budaya
masyarakat; dan
• kegiatan lain sesuai
kondisi Desa
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
• pelatihan usaha
ekonomi
• pelatihan teknologi tepat
guna
• pendidikan, pelatihan,
dan penyuluhan
• peningkatan kapasitas
masyarakat
21. Tahapan Kegiatan Penyusunan RPJM
Desa
penyusuna
n rencana
pembangu
nan Desa
Penyusu
nan
rancang
an
RPJM
Desa
penyusunan
rencana
pembangunan
Desa
Data Sekunder
- Kemiskinan, sosial,
budaya, Ekonomi
- Gender
- Infrastruktur dasar
penyelarasan
arah kebijakan
perencanaan
pembangunan
kabupaten
• UU 25/2004
• UU 6/2014
• PP 43/2014
• Permendes 1/2015
• Permendagri 114/2014
• Permendagri 111/2014
• DLL
Musrenbangd
es RPJM
Desa
Data Primer
Sosialisa
si &
pembentu
k Tim
Penyusun
Pengkaji
an
keadaan
Desa
Musdus
Pembahasa
n,
Penyepakat
an,
Penetapan
Perdes
RPJM Desa
Visi Misi
RPJMD
Visi Misi
Kades
Musyawar
ah Desa
Lokakary
a Desa
Rapat BPD
dan
Pemdes
Lembara
n Desa &
Sosialisa
si perdes
RPJM
Desa
Forum
Warga
Laporan Kepada
Bupati melalui
Camat
22. Musyawarah Desa
Penyusunan rencana pembangunan Desa
melalui musyawarah Desa,membahas dan
menyepakati:
- laporan hasil pengkajian
keadaan Desa;
- rumusan arah kebijakan
pembangunan Desa yang
dijabarkan dari visi dan misi
kepala Desa; dan
- rencana prioritas kegiatan
penyelenggaraan
pemerintahan Desa,
pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan
Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa
- Pembahasan dilakukan dengan diskusi
kelompok secara terarah yang dibagi
berdasarkan 4 bidang
Agenda pembahasan meliputi:
- laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- prioritas rencana kegiatan Desa dalam
jangka waktu 6 (enam) tahun;
- sumber pembiayaan rencana kegiatan
pembangunan Desa; dan
- rencana pelaksana kegiatan Desa yang
akan dilaksanakan oleh perangkat Desa,
unsur masyarakat Desa, kerjasama antar
Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan
pihak ketiga
Hasil kesepakatan
dalam musyawarah
Desa dituangkan
dalam berita acara.
Hasil kesepakatan
menjadi pedoman
bagi pemerintah
Desa dalam
menyusun RPJM
Desa.
23. Penyusunan Rancangan RPJM Desa
Penyusunan
Rancangan
RPJM Desa
Tim penyusun
menyusun kedalam
format rancangan
RPJM Desa
berdasarkan berita
acara
Tim penyusun
membuat berita acara
tentang hasil
penyusunan
rancangan RPJM Desa
yang dilampiri
dokumen rancangan
RPJM Desa
Berita acara
disampaikan kepada
Kades kemudian
memeriksa dokumen
rancangan RPJM Desa
Disempurnakan dan
atau disetujui untuk
bahan
musrenbangdes
24. SISTEMATIKA
RPJM DESA
a. BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Tujuan
b. BAB II PROFIL DESA
A. Legenda dan Sejarah Desa
B. Kondisi Umum Desa
C.SOTK
c. BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
A. Sosialisasi
B. Musyawarah Dusun
C. Musyawarah Desa
D. Lokakarya
E. Musrenbang RPJM Desa
d. BAB IV RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN
A. Bidang Penyelengaaraan
Pemerintah Desa
B. Bidang Pembangunan Desa
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
D. B. Pemberdayaan Masyarakat
e. BAB V VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN
KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN
KEGIATAN INDIKATIF
A. Visi
B. Misi
C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
D. Arah Kebijakan Keuangan Desa
E. Program dan Kegiatan Indikatif
f. BAB VI PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Format Berita acara sosialisasi penyusunan
RPJM Desa
2. Format Keputusan Kepala Desa tentang Tim
Penyusun RPJM Des.
3.Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa,
Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
4.Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Dusun,
Musyawarah Desa, Penyusunan Rencana
Pembangunan Desa, Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa)
5. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah
(Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa,
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa,
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa);
6. Notulen Musyawarah (Musyawarah Dusun,
musyawarah Desa, Penyusunan Rencana
Pembangunan Desa, Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa)
7. Peta Desa.
8. Rancangan RPJMS-Desa
9. Foto kegiatan (Sosialisasi, Musdus, Musdes,
Lokakarya, dan Musrenbangdes)
25. INPUT BERTUMPU PADA KEMAMPUAN DAN DIMULAI
DARI MENDAYAGUNAKAN SUMBER-SUMBER
LOKAL.
PROSES MEMBERIKAN PELUANG MASYARAKAT
DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN:
ASPIRASI, AKSES INFORMASI MAUPUN
KONTROL.
OUT-PUT MASYARAKAT MEMPEROLEH MANFAAT
OPTIMAL, KARENA PROGRAM BENAR-BENAR
SESUAI PERMASALAHAN, KEBUTUHAN DAN
KEMAMPUAN LOKAL.
OUT-COMES TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN DAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SECARA
HAKIKI.
26. EFEKTIF SASARAN DAN PROGRAM SESUAI DENGAN
DENGAN KEBUTUHAN DAN MASALAH YG
DIHADAPI.
EFISIEN TIDAK BOROS DANA DAN BANYAK
MEMANFAATKAN SUMBER DAYA LOKAL.
OPTIMAL DIDUKUNG OLEH KEMITRAAN DAN KERJASAMA
KERJASAMA BERBAGAI PIHAK SECARA
TERPADU.
LESTARI ADA RASA MEMILIKI SEHINGGA
MENUMBUHKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
MASYARAKAT DALAM MEMANFAATKAN,
MEMELIHARA DAN MELESTARIKAN PROGRAM.
PROGRAM.
28. LANGKAH PERENCANAAN PARTISIPATIF
MENGENALI
POTENSI
DAN
MASALAH
KUNCI
•MASALAH APA YANG KITA HADAPI?
•POTENSI APA YANG BISA
DIKEMBANGKAN?
MENGENALI
SUMBER
DAYA YANG
ADA
• SUMBER DAYA DAN KEMAMPUAN
APA YANG KITA MILIKI?
MENYUSUN
PERENCANA
• BAGAIMANA MENGOPTIMALKAN
SUMBER DAYA YANG ADA UNTUK
MEMECAHKAN MASALAH DAN
29. 1 2 3 4
MASALAH PENYEBAB SUMBER DAYA
PENDUKUNG
PROGRAM
KEADAAN YANG
TIDAK DIINGINKAN
AKAR MASALAH SUMBER DAYA
YANG BISA
DIGUNAKAN
MEMECAHKAN
MASALAH
USULAN TINDAKAN
PENANGGULANGAN
MASALAH
POTENSI ARAH SUMBER DAYA
PENDUKUNG
PROGRAM
SESUATU YANG
PERLU
DIKEMBANGKAN
MAKSUD DAN
TUJUAN
PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA
PENDUKUNG
PENGEMBANGAN
USULAN TINDAKAN
PENGEMBANGAN
POTENSI
30. UNSUR UTAMA RENCANA
PEMBANGUNAN
ARAH YANG INGIN
DICAPAI?
VISI-MISI SEDERHANA, SINGKAT, TERUKUR
DAN MENGGERAKKAN
MASALAH-POTENSI?
KEKUATAN-KELEMAHAN?
KENDALA-PELUANG?
ISU
STRATEGIS
KONDISI DAN PERUBAHAN YANG
DIHADAPI.
REFLEKSI PENGALAMAN
PROGRAM
PROYEKSI PENGEMBANGAN
PROGRAM
APA YANG INGIN DICAPAI? TUJUAN
SASARAN
KEADAAN YANG INGIN
DIWUJUDKAN.
LEBIH KONRIT DAN TERUKUR
DARIPADA TUJUAN.
BAGAIMANA CARA
MENCAPAINYA?
STRATEGI
PROGRAM
LANGKAH PENCAPAIAN TUJUAN
DAN SUMBER PENDANAAN.
BAGAIMANA MENGUKUR
KEBERHASILANNYA?
PENGUKURA
N KINERJA
UKURAN HASIL PENCAPAIAN
KINERJA PROGRAM.
31. DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA YANG DISUSUN UNTUK PERIODE
JANGKA MENENGAH.
PENJABARAN VISI-MISI DAN PROGRAM DARI
KEPALA DESA-KEPALA KELURAHAN YANG
DISUSUN SECARA PARTISIPATIF (MENGACU PD
MASA JABATAN KADES, MAKA JANGKA
PERENCANAAN 5 TAHUN)
BERISI PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS YANG
AKAN DIJABARKAN KE DALAM RENCANA KERJA
DAN DIREALISASIKAN SECARA BERTAHAP
SETIAP TAHUN ANGGARAN.
32. • MEMBERI ARAH BAGI PENCAPAIAN
TUJUAN PEMBANGUNAN DESA
SEBAGAIMANA HARAPAN BERSAMA.
• TOLOK UKUR DAN PEDOMAN BAGI
PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH
DESA.
• MEMBERIKAN STRATEGI BAGAIMANA
PRIORITAS DAN TAHAPAN
PEMBANGUNAN DESA AKAN
DILAKSANAKAN BERDASARKAN
KEMAMPUAN YANG ADA.
33. PENYUSUN RPJM DESA-
KELURAHAN
• TIM PENYUSUN TERDIRI DARI:
UNSUR PEMERINTAH DESA-KELURAHAN.
UNSUR BPD
UNSUR LPM-LKD LAIN:PKK-KARANG
TARUNA, RT-RW, LEMBAGA ADAT.
KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA(KPMD).
• PESERTA TERDIRI DARI:
SEGENAP KELOMPOK STRATEGIS YANG
ADA DI DESA-KELURAHAN SCR
REPRESENTATIF.
SEGENAP MITRA PEMERAN
PEMBANGUNAN YANG DIPANDANG
34.
35. REVIEW DATA
TERBARU
HASIL PENDATAAN RUTIN OLEH PEMDES
MELIPUTI PROFIL DAN POTENSI DESA.
EVALUASI PROGRAM EVALUASI PROGRAM-PROGRAM YANG
SUDAH DAN SEDANG BERJALAN
MENGHASILKAN BEBERAPA
REKOMENDASI.
PENGUMPULAN
INFORMASI
PENGUMPULAN INFORMASI KEGIATAN
PEMBANGUNAN DARI BERBAGAI SUMBER
ANGGARAN YANG AKAN MASUK KE DESA.
PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH.
PENGKAJIAN
POTENSI DAN
MASALAH.
INVENTARISASI POTENSI DAN MASALAH.
PENENTUAN PRIORITAS POTENSI DAN
MASALAH
USULAN PROGRAM STRATEGIS.
36. PERUMUSAN VISI DAN
MISI
MENGGALI ASPIRASI VISI-MISI.
MENYEPAKATI VISI-MISI.
PENETAPAN
PRIORITAS MASALAH
DAN POTENSI
MENYEPAKATI SKALA PRIORITAS.
PENETAPAN
PRIORITAS PROGRAM
STRATEGIS
MENYEPAKATI SKALA PRIORITAS.
PENENTUAN
STRATEGI
PENGELOLAAN
MENETAPKAN PENGELOLA
POLA PENGELOLAAN
RENCANA PEMBIAYAAN
PENENTUAN
INDIKATOR KINERJA
PENETAPAN INDIKATOR PENCAPAIAN HASIL
SBG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA
PENYEPAKATAN TIM
PERUMUS DRAFT
RPJM
PENENTUAN TIM PERUMUS
JADWAL WAKTU PERUMUSAN
AGENDA MUSRENBANG PENETAPAN.
37. PEMBAHASAN
DOKUMEN
DILAKUKAN SECARA
PARTISIPATIF OLEH SEGENAP
STAKEHOLDERS.
FINALISASI
DOKUMEN
PENYEMPURNAAN OLEH TIM
PERUMUS
PENETAPAN RPJM PENETAPAN OLEH
PEMERINTAH DESA BERSAMA
BPD DALAM BENTUK PERDES.
RPJM DIGUNAKAN SEBAGAI
KERANGKA ACUAN DALAM
MENYUSUN RKP DESA.
PENYEBARLUASAN
DOKUMEN
PENGIRIMAN DOKUMEN
TERUTAMA KEPADA
38.
39. BAB 1:
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG, TUJUAN, METODE
PENYUSUNAN, DASAR HUKUM
BAB 2: PROFIL
DESA
KARAKTERISTIK WILAYAH, PENDUDUK,
KONDISI INFRASTRUKTUR,
KELEMBAGAAN DAN MODAL SOSIAL
LOKAL DAN POTENSI UNGGULAN.
BAB 3: ISU
STRATEGIS
PERMASALAHAN KUNCI.
PELUANG PENGEMBANGAN POTENSI.
BAB 4: VISI DAN
MISI
RUMUSAN VISI DAN MISI.
BAB 5: PROGRAM
STRATEGIS
PRIORITAS PROGRAM STRATEGIS.
MATRIK RPJM DESA.
BAB 6: STRATEGI
PENGELOLAAN
DAN INDIKATOR
KINERJA
POLA PENGELOLAAN
INDIKATOR KEBERHASILAN.
