Pemerintah memainkan peran penting dalam perekonomian melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi untuk mengatasi kegagalan pasar dan mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan."

1. PERAN EKONOMI PEMERINTAH
Penganggaran Publik
Rahmawati, M.Si

2. PERAN NEGARA DLM PEREKONOMIAN
 Gagasan kaum Marx: “ basis ekonomi (kekuatan
produksi dan hubungan sosial dlm produksi)
menentukan bentuk dan karakter institusi sosial lainnya,
seperti negara.
 Ketegangan & konflik  interaksi antara kekuatan
produksi dan hubungan sosial antara pemilik modal dan
pekerja.
 Intervensi negara mrp sarana untuk memecahkan
kontradiksi tsb.
 O’Connor (1973): accumulation (membangun iklim
investasi) and legitimation function of the state (distribusi
dan keadilan).

3. PERAN NEGARA DLM PEREKONOMIAN (2)
 Structuralist Theories of the Capitalist State (Gold,
1975): “mengapa negara dlm masyarakat kapitalist
cenderung bertindak atas dasar kepentingan kelas
kapitalis?”.
 Ketergantungan negara pd pertumbuhan dan
vitalitas ekonomi.
 Negara terkendala secara struktural  butuh
dukungan publik agar terpilih kembali dalam
pemerintahan (winning reelection) negara
berperan sebagai penyedia layanan bagi
berkembangnya investasi dan pertumbuhan
ekonomi.

4. PERAN NEGARA DLM PEREKONOMIAN (3)
 Keynesianism & Ekonomi Politik Krisis 
intervensi negara utk mencegah krisis ekonomi &
mendo rong ekspansi ekonomi yg berkelan jutan.
 Salah satu problem ekonomi kapitalis 
pengangguran & resesi krn perilaku investasi dlm
situasi agregat demand yang tidak efisien.
 Peran negara adl untuk memanipulasi agregat
permintaan serta mendorong investasi dan
pembukaan lapangan kerja.
 Bentuk-bentuk kebijakan negara: perpajakan, belanja
negara, & redistribusi pendapatan.

5. PERAN NEGARA DLM PEREKONOMIAN (4)
 State Entrepreneurship di Negara Berkembang
 ekspansi negara kedlm sektor ekonomi
produktif, pencapaian standar kinerja kapitalis
dan komitment thd pengembangan kapitalis.
 Kelangkaan kelas kapitalis pribumi (konteks
sejarah akibat kolonisasi).
 Interaksi dg ekonomi global yg cenderung
kapitalistis.

6. ALASAN PERLUNYA PEMERINTAH BERPERAN DLM
PEREKONOMIAN
1. Apabila perekonomian suatu negara diserahkan
sepenuhnya kpd pasar bebas, akan menimbulkan distorsi
dan berantakan.
pelaku ekonomi hanya produsen dan konsumen.
produsen akan memaksimumkan keuntungan, sementara
konsumen akan memaksimumkan kepuasan. Shg hanya
produsen dan konsumen yg kuat saja yg menang dlm
persaingan.
6

7. …..LANJUTAN
2. Untuk memaksimumkan keuntungan, produsen akan
menekan upah yg serendah-rendahnya dan mematok harga
jual yg tinggi.
Akan terjadi kesenjangan sosial yg sangat lebar karena
konsumen yang kaya tdk mau berbagi dgn yang daya
belinya rendah.
3. Infrastruktur dasar (jalur transportasi dan keamanan) sbg
syarat terbentuknya iklim berusaha tdk ada yg mau
melaksanakannya karena biaya tinggi dan tdk menghasilkan
keuntungan.
7

8. SYARAT PASAR BERSTRUKTUR PERSAINGAN
SEMPURNA
1. Semua perusahaan memproduksi barang yg homogen. Homogen dlm
arti kualitas dan karakteristik barang yg sama.
2. Produsen dan konsumen memiliki informasi yg sempurna.
konsumen tdk mengalami perlakuan harga jual yg berbeda. Produsen
menghadapi satu harga yg sama dari pemilik faktor produksi
3. Output sebuah perusahaan relatif kecil dibanding output pasar.
4. Perusahaan menerima harga yg ditentukan pasar.
tdk ada perusahaan yg dpt mempengaruhi harga pasar.
5. Semua perusahaan bebas keluar masuk pasar.
faktor produksi mobilitasnya tdk terbatas dan tdk ada biaya ekstra
untuk beralih pada produksi lain.
8

9. KEGAGALAN PASAR
 Kegagalan pasar adl pasar gagal dlm
melaksanakan fungsinya untuk
mengalokasikan berbagai sumber ekonomi
secara efisien guna menghasilkan barang2
dan jasa2.
 Mekanisme pasar akan menyebabkan
barang yg dihasilkan terlalu banyak atau
terlalu sedikit
 Pasar persaingan sempurna sulit tercapai
9

10. PENYEBAB KEGAGALAN PASAR
1. Adanya barang bersama
dlm pasar persaingan sempurna ada hak kepemilikan kpd setiap individu thd suatu
barang shg seseorang dpt mengecualikan orang lain untuk menggunakan barang
tersebut.
ada beberapa jenis barang yg kepemilikannya tdk dpt diberikan kpd satu individu
melainkan kpd sekelompok orang/masyarakat shg dpt terjadi “Tragedi Barang Bersama”
2. Adanya barang publik
barang publik adl barang2 yg tdk dpt disediakan melalui mekanisme pasar atau swasta
menyediakan dgn jumlah terbatas.
3. Adanya eksternalitas
eksternalitas adl efek samping dari tindakan/konsumsi seseorang yg berpengaruh thd
orang lain dan tdk ada kompensasi yg dibayarkan atau diterima.
4. Informasi yg tdk sempurna.
konsumen sering kali tdk mendapatkan informasi yg sempurna/lengkap tentang produk
yang dibelinya dari produsen.oleh karena itu diperlukan peran pemerintah
10

11. LANJUTAN
5. Adanya pengangguran
6. Adanya barang alturisme.
- Barang altruisme adalah barang yang ketersediaannya berdasarkan
suka rela karena rasa kemanusiaan. Contoh barang altruisme adalah
darah. Supply darah ada karena rasa kemanusiaan (ingin membantu
sesame manusia).
- Apabila untuk barang ini diserahkan kepada mekanisme pasar, maka
tidak akan terjadi pasar karena aspek supply-nya bertentangan dengan
ajaran agama (akan terjadi kegagalan pasar).
- OKI, pemerintah membentuk lembaga yang menanganinya yaitu PMI
11

12. PERAN PEMERINTAH MRT RICHARD MUSGRAVE
1. Allocation Branch. Merupakan fungsi untuk menyediakan pemenuhan terhadap
publik want/kebutuhan publik. Dengan latar belakang kebaikan mekanisme
pasar pada fungsi alokasi secara optimal, juga dnegan kekurangan-kekurangan
mekanisme pasar tampil peranan pemerintah dalam alocatioan branch ini. Jadi,
tugas pemerintah adalah mengisi kelemahan atau kekurangan mekanisme
pasar dengan menyediakan apa yang dinamakan dengan keinginan publik atau
publik want.
2. Distribution Branch. merupakan fungsi politik anggaran belanja yang termasuk
fungsi klasik di mana pengeluaran dan penerimaan pemerintah ternyata memiliki
efek sosial ekonomi. Pertimbangan tentang kekayaan dan distribusi
pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, macam-
macam warga Negara dengan berbagai bakatnya termasuk tugas cabang
distribusi tersebut.
3. Stabilzation Branch. stabilisasi ini menyangkut usaha untuk mempertahankan
tingkat penggunaan faktor-faktor produksi yang tinggi dengan kestabilan nilai
uang.
12

13. PERAN PEMERINTAH
 Mrt John Stuart Mills
1. The necessary function of government, yaitu fungsi yang tidak
terpisahkan dari semua macam pemerintahan. Fungsi ini hampir
sama dengan fungsi yang dikemukakan oleh Adam Smith.
2. The optional function of government, yaitu merupakan fungsi
fakultatif. Menurut Mills sedapat mungkin dibatasi. Contohanya,
pemberian pengajaran, pemeliharaan orang-orang sakit jiwa.
 Mrt Adolf Wagner
1. Bertujuan untuk mempertahankan hukum dan kekuasaan Negara
(prinsip keadilan) dan
2. kedua, bertujuan memelihara perkembangan kebudayaan dan
kemakmuran (misalnya, sekolah dan rumah sakit).
13

14. PERAN PEMERINTAH INDONESIA
 melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial.
14

15. PERANAN PEMERINTAH DLM PEREKONOMIAN
1. Menetapkan kerangka hukum (legal framework) yang
melandasi suatu perekonomian.
2. Mengatur/meregulasi perekonomian dengan alat subsidi
dan pajak.
3. Memproduksi komoditas tertentu dan menyediakan
berbagai fasilitas seperti kredit , penjaminan pinjaman dan
asuransi.
4. Membeli komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan oleh
perusahaan swasta, misalnya persenjataan.
5. Meredistribusikan (membagi ulang) pendapatan dari suatu
kelompok ke kelompok lainnya
6. menyelenggarakan sistem jaminan sosial, misalnya
memelihara anak-anak terlantar, menyantuni fakir miskin

16. PERAN EKONOMI PEMERINTAH
1. Fungsi Alokasi
Berkaitan erat dgn penyediaan dan pelayanan barang publik yg
peruntukkannya scr komunal dan tdk dpt dimiliki scr perorangan.
barang publik memiliki tiga sifat yaitu non rival, non exclusion dan
non divisible.
2. Fungsi Distribusi
Berkaitan erat dgn perataan kesejahteraan masyarakat dlm arti
proporsional dlm rangka mendorong pertumbuhan yg optimal.
3. Fungsi Stabilisasi
Berkaitan erat dgn fungsi mengatur variabel ekonomi makro dgn
sasaran untuk mencapai stabilitas ekonomi scr nasional melalui
kebijakan fiskal dan moneter.
16

17. LATAR BELAKANG PERAN ALOKASI
1) Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu
negara adalah terbatas.
2) Pemerintah harus menentukan seberapa besar dari
sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk
memproduksi barang-barang publik, dan seberapa
besar akan digunakan untuk memproduksi barang-
barang individu
3) Pemerintah harus menentukan dari barang-barang
publik yang diperlukan warganya, seberapa besar
harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa
besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga
perusahaan

18. FUNGSI ALOKASI
 Stiglizts, ada dua elemen yang selalu ada pada
setiap barang publik :
1) Tidak dimungkinkannya menjatah barang-barang
publik bagi setiap individu (orang perorangan),
2) sangat sulit untuk menjatah dan membagi-bagikan
barang-barang publik.
• 3 ciri barang publik murni :
1) non rival
2) non exclusion
3) non divisible
18

19. FUNGSI ALOKASI
 Barang publik dibagi 2 yaitu barang publik nasional dan barang
publik lokal.
 Terdapat bbrp alasan yg mendukung peran alokasi oleh
pemerintah daerah :
1. Kemungkinan besar akan terjadi perpindahan penduduk ke
daerah lain, manakala mereka merasa tidak puas dengan
pelayanan yang diperoleh di daerahnya. Hal ini akan
menimbulkan masalah yang terkait dengan penyediaan lokal.
2. Penyediaan yang dilakukan oleh daerah akan lebih sesuai
dengan kebutuhan dan selera penduduk setempat, namun
berbeda halnya jika penyediaanya oleh pemerintah pusat. Ada
kemungkinan penyediaan secara seragam dengan daerah
lainnya yang hal ini dapat terjadi kurang sesuai dengan selera
penduduk setempat.
19

20. MRT KING, PENYEDIAAN OLEH PEMDA LBH
SESUAI DGN KEINGINAN PENDUDUKNYA, YAITU
1. Dalam sistem pemerintahan yang bertingkat, birokrat pada
tingkat bawah memiliki pengetahuan yang lebih tentang
keinginan penduduknya, jika dibandingkan apabila dilakukan
dengan sistem sentralisasi
2. Desentralisasi akan menjamin control yang lebih demokratis
terhadap aparat.
3. Pemerintah dari berbagai tingkatan harus saling bekerjja sama
dan jika salah satunya mengabaikan keinginan warganya,
maka mereka dapat melakukan tekanan kepada pemerintah.
4. Penyediaan oleh daerah menghasilkan barang dan jasa publik
lokal yang lebih efisien dan penduduk menjadi lebih sadar akan
biaya pelayanan.
20

21. FUNGSI DISTRIBUSI
 Sangat terkait erat dengan pemerataan
kesejahteraan bagi penduduk di daerah
yang bersangkutan dan terdistribusi secara
proporsional.
 bahwa daerah yang satu dimungkinkan
tidak sama tingkat kesejahteraannya
dengan daerah yang lainnya karena akan
sangat dipengaruhi oleh keberadaan
daerahnya masing-masing.
21

22. PERAN DISTRIBUSI
a. Pemerintah harus membuat kebijakan-
kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi
dilaksanakan secara efisien.
b. Pemerintah harus membuat kebijakan-
kebijakan agar kekayaan terdistribusi secara
baik dalam masyarakat, misalnya melalui
kebijakan: perpajakan, subsidi, pengetasan
kemiskinan, tranfer penghasilan dari daerah
kaya ke daerah miskin, bantuan pendidikan,
bantuan kesehatan dll

23.  Sisi positif distribusi pendapatan yg lbh merata
yaitu :
1. Dr segi moralitas, akan mengurangi rasa cemburu,
iri hati dan rasa kurang simpati. Mengurangi angka
kriminalitas.
2. Distribusi yg lebih merata lebih menggambarkan
kesejahteraan maksimum/optimum bagi seluruh
masyarakat.
 Sisi negatif distribusi pendapatan yg lebih
merata, yaitu :
1. Perbedaan pendapatan/kekayaan
menunjukkan perbedaan dlm mentalitas
kerja, tingkat pendidikan dan kecerdasan
manusia.
2. Perbedaan pendapatan dan kekayaan
merupakan sumber kemajuan kebudayaan
suatu negara.
23

24. BENTUK DISTRIBUSI PENDAPATAN MRT POGUE
DAN STOGZT
1. Transfer program
Pemerintah memberikan bantuan langsung berupa dana
cash atau dalam bentuk barang.
2. Provision of good and service
pemerintah menyediakan barang dan jasa publik shg
pendapatan masy akan meningkat akibat nilai/kegunaan
barang publik tsb.
3. Manipulate of market price
melalui a) regulasi, b) masuk dlm pasar, c) subsidi, pajak.
24

25. DISTRIBUSI PENDAPATAN MRT MUSGRAVE
 Skema tax transfer, merupakan kombinasi pajak progresif
dari yang berpendapatan tinggi dengan subsidi kepada
rumah tangga yang berpendapatan rendah.
 Pajak progresif digunakan untuk membiayai pelayanan
umum, misalnya bantuan perumahan bagi masyarakat yang
berpendapatan rendah
 Kombinasi antara pajak barang mewah bagi konsumen
berpendapatan tinggi dengan subsidi bagi konsumen
berpendapatan rendah.
25

26. ALOKASI SUBSIDI APBN 2014
 Subsidi BBM/LPG 3 Kg 210.735.506
 Subsidi listrik = 71.364.809
 Subsidi pupuk = 21.048.845
 Subsidi pangan = 18.822.515

27. FUNGSI STABILISASI
 Fungsi stabilisasi ini berkaitan erat dengan fungsi
mengatur variable ekonomi makro dengan
instrument kebijakan fiscal dan kebijakan moneter.
 Instrument yang digunakan pemerintah dalam
melaksanakan peran stabilisasi adalah dengan
kebijakan fiscal dan kebijakan moneter.
 Kebijakan fiscal adalah kebijakan yang digunakan
pemerintah untuk mengelola/mengarahkan
perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau
diinginkan dengan cara mengubah-ubah
penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
27

28.  Kebijakan moneter adalah upaya pengendalian atau
mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang
diinginkan (lebih baik) dengan mengatur jumlah
uang beredar.
 Negara yang perekonomiannya sering mengalami
goncangan akan menimbulkan ketidakpastian di
masyarakat dan berdampak negatif terhadap pelaku
bisnis dan akan meningkatkan pengangguran.
Pengangguran yang semakin tinggi akan
menyebabkan kerawanan sosial dan menyebabkan
semakin meningkatnya masyarakat yang miskin,
pemerintah perlu campur tangan agar tidak
menimbulkan dampak yang berantai untuk
menggerakkan kembali perekonomian nasional.
28

29. PERAN STABILISASI
 Pada pemerintahan modern saat ini, hampir semua negara
menyerahkan roda perekonomiannya kepada pihak swasta /
perusahaan.
 Pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator, untuk
menjaga agar perekonomian berjalan normal:
 Menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor
perekonomian tidak merembet ke sektor lain
 Menjaga agar kondisi perekonomian kondusif :
1. inflasi terkendali
2. sistem keamanan terjamin
3. kepastian hukum terjaga
4. Peran Pemerintah secara Riil.