SlideShare a Scribd company logo
EKONOMI PUBLIK
ESENSI EKONOMI PUBLIK DAN INTERVENSI PEMERINTAH Peranpemerintahbervariasitergantungsistem yang dijalankanmasing-masingnegara Sistemekonomi: Campuran  (sbgnolehswasta, sbgnolehpemerintah, pem. Jugadapatmengubahperilakusektorswastamel. Regulasi, pajakdansubsidi) Terencana (centrally planned economic system)
Konsensus yang Berkembang Peranpemerintahdiperlukanuntuk: Menyediakankerangkahukumatauaturan main untuksegalatransaksiekonomiyangterjadididalamnya Melakukanproduksibarangdanjasa Menetapkanregulasidanpemberiansubsidiatasproduksi yang dilakukansektorswasta Melakukanpembelianbarangdanjasa Melakukanredistribusipendapatan
PenyediaanKerangkaHukum Tujuan: Memproteksihakmilik (property rights) Memberikankekuatanhukumataskontrak yang dibuatantarindividu Menetapkanbatasan-batasanatasbermacam-macamkontrak Contoh:  UU Pailitmembatasikewajiban yang ditanggungoleh investor UU StandarisasiProdukmemberipengaruhthdkualitasbarangproduksi UU Anti Monopoliberupayamendorongpersaingandiantara perusahaan2, membatasi merger, akuisisidanpraktek-praktek yang tidak fair.
ProduksiPemerintah Pemerintahbisadianggaplebihbaiksecaraekonomiuntukikutmemproduksisendiribbrpjenisbarangdlmperekonomian. Terutamabarang-barangygmemilikikarakteristiksebagai BARANG PUBLIK, ataubarangdimanaadasatupihakswasta yang memonopoliproduksinyadalamperekonomian. Contoh: ,[object Object]
SekolahNegeri
RumahSakitpemerintah
Jalanraya,[object Object]
PembelianBarangdanJasa Pemerintahmelakukanbelanjabarangdanjasasepertiterlihatpadaanggaranbelanjapemerintah. Apa yang dikategorikansebagaipembelianolehpemerintahadalahjumlah yang dibelanjakanuntukbarangdanjasasehinggadapattersediauntukpublik.
RedistribusiPendapatan Kategoriutama program eksplisitredistribusi: Program bantuanpublik, menyediakantunjanganbagiorang-orangmiskin agar bisamemenuhistandarhidup minimal Jaminansosial, menyediakantunjanganuntukparapensiunan, orangcacat, pengangguranfdnaorangsakit. Transfer payments, mempengaruhibagaimana total pendapatandalamsuatumasyarakatdidistribusikandiantaramereka, akantetapitidakmemilikipengaruhatasjumlahbarangswasta yang bisadinikmati.
MOMENTUM INTERVENSI PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN Pertimbanganutama yang mendasariintervensi: Mengatasikegagalanpasardaninefisiensiekonomi Distribusipendapatan Pertimbanganmerit goods.
KegagalanPasar Terjadijikapasardianggaptidakmampumengirimkansinyalinformasikepadapelakupasarsecaraakurat. Faktor yang mempengaruhi: Kekuatanmonopoli Barangpublik Eksternalitas Incomplete markets Kegagalaninformasi Pengangguran Inflasi Disekuilibriumperekonomian
DistribusiPendapatan Perekonomian yang efisienbelumtentumemberikanefekdistribusi yang baik. Tanpaupayaredistribusipendapatanolehpemerintah, kekayaanbisaterusterkumpuldisatugolongansaja. Kekuatanekonomi yang terusterakumulasidisalahsatupihakbisamerepresiaksesekonomipihaklainnya.
Merit Goods Merit goods adalahbarang yang pemerintahwajibkankepadaindividuuntukdikonsumsi, mis., sabukpengamandanpendidikandasar. Dasarpertimbangannyaadalahdalambeberapahal, individumungkintidakberbuat yang terbaikbagidirinya, ataudengankata lain pemerintahlebihtahumana yang terbaikbagiindividu-individutersebutdaripadaindividuitusendiri.
TEORI KEGAGALAN PASAR Segalabentukkegagalanpasar yang terjadidalamperekonomianakanmembawakepadakondisi INEFISIENSI. Bentuk-bentukumuminefisiensi;  Terjadinyaalokasiinpout yang terlalusedikitdisatusektordanterlalubanyakdisektor yang lain. Hargakeseimbangan yang terlalutinggiatauterlalurendah Kuantitasproduksiataukonsumsi yang terlalurendahatauterlalutinggi.
KekuatanMonopoli Satuprodusendapatmemilikikekuatantawar yang lebihbesardipasardalammenentukantingkatharga. Produsenberusahamemaksimalkaneconomic profitdengancaramembatasiproduksipada level dimanaMarginal Revenue (MR) samadenganMarginal Cost (MC).  Tingkat hargaadadiatas MC maupunAverage Cost-nya. Produsentidakberproduksipada level yang menghasilkanzero economic profit, makainefisiensiterjadidalambentuktingkatharga yang lebihtinggidanjumlah output yang terlalusedikitdipasar. Positive economic profit yang dinikmatiprodusentidakbisamenarikprodusen lain untukmasukdalamindustritersebutkaernahambatannyaterlalubesar. Tanpaadapesaing yang bisamasuk, economic profit simonopolistidakbisadinormalisir.
Pemerintahdapatmenghindarimonopolidengan: Mengawasi agar aksesmasukkepasartidakterganggu Memberiijinmasuknyapesaingbaru Pemerintahsendirimembuatperusahaantandingansimonopolissebagaialatuntukcontestable market. Langsungmenerapkan UU anti monopoli.
BarangPublik Pengelompokanbarangdalamperekonomiansesuaidengankarakteristik: Apakahbarangtersebutexcludable? Suatubarangdikatakan excludable, jikaseseorangdapatdicegahuntukmenggunakanbarangtersebut Apakahbarangtersebutbersifatrival? Suatubarangdikatakanbersifatrival, jikapenggunaanbarangtersebutolehseseorangakanmengurangikesempatanataumencegahorang lain untukmenggunakanbarang yang sama.
InefisiensiBarangPublik Pemerintahkesulitanmenghitungberapamanfaat yang dirasakanolehtiapindividudidalammasyarakat.  Padahalbesarnyamanfaatbersamabesaranbiayaproduksi, akanmenentukanseberapabanyakbarangpublik yang harusdisediakan.  Tidakefisienbila: Barangpublikdiproduksiterlalusedikit, atauterlalubanyak.   Terlalusedikitberartikebutuhanriilmasyarakattidakterpenuhi. Terlalubanyakberartiadamisalokasisumberdayaekonomi, danmengurangijumlah optimal barangswasta yang disadiproduksi. Syaratutamapenyediaanbarangpublikadalahkerjasamaantarindividu yang baik yang bisameminimalisiradanya free rider.
Tindakandarisalahsatupihakmempengaruhipihaklainnya.   EksternalitasPositif tindakanatauaktivitasekonomisalahsatupihakmenimbulkanmanfaatkepadapihaklainnya, tetapipihak yang memberikanmanfaattersebuttidakmendapattambahankeuntunganekonomiapapun. EksternalitasNegatif tindakanatauaktivitasekonomisalahsatupihakmenimbulkanbebanbiayakepadapihaklainnya, tetapitidakadakompensasi yang diberikankepadapihak yang dirugikan. Eksternalitas
Cara pemerintahmenghilangkaneksternalitas (internalisasi)  EksternalitasPositif : Pemerintahbisamemberikansubsidiyaitupembayaranbagipembeliataupenjualsehinggaharga yang dibayarolehkonsumenlebihkecil. EksternalitasNegatif : Pemerintahmenerapkanpajak (Pigovian Tax), yaitumenyesuaikantambahanbiayaswastaatasbarangdanjasasedemikianrupasehinggaeksternalitasdiinternalisasi.  Artinyapajakharussamadenganbiayaeksternalmarjinal (yakniselisihbiayamarjinalsosialdanbiayamarjinalperusahaan).
Masalaheksternalitasdapat pula dipecahkantanpaintervensipemerintah yang nyatayaitudengancara: Mendirikanorganisasiekonomi yang cukupbesar, sehinggaeksternalitasbisadiinternalisasididalamorganisasitersebut Membuat property rights yang jelas, sehinggamasing-masingpihakbisasalingtawarmenawarmenujukesolusi yang paling efisien (disarankanoleh Robert Coase) Membuatsistemhukum yang mengancampembuateksternalitasnegatifuntukmemberikankompensasilangsungterhadapkorbannya.

More Related Content

What's hot

106786342 bahan-makro-11-kebijakan-fiskal-moneter
106786342 bahan-makro-11-kebijakan-fiskal-moneter106786342 bahan-makro-11-kebijakan-fiskal-moneter
106786342 bahan-makro-11-kebijakan-fiskal-moneterArief Wibowo
 
Inflasi, Pengangguran, dan Kurva Phillips
Inflasi, Pengangguran, dan Kurva PhillipsInflasi, Pengangguran, dan Kurva Phillips
Inflasi, Pengangguran, dan Kurva Phillips
Muhammad Rafi Kambara
 
Keseimbangan pasar tenaga_kerja (2)
Keseimbangan pasar tenaga_kerja (2)Keseimbangan pasar tenaga_kerja (2)
Keseimbangan pasar tenaga_kerja (2)
19091997sovi
 
Teori teori ekonomi regional
Teori teori ekonomi regionalTeori teori ekonomi regional
Teori teori ekonomi regional
Sugeng Budiharsono
 
Tugas 2. ppt sejarah perekonomian indonesia
Tugas 2. ppt sejarah perekonomian indonesiaTugas 2. ppt sejarah perekonomian indonesia
Tugas 2. ppt sejarah perekonomian indonesia
siti aisah
 
MATERI PEREKONOMIAN INDONESIA
MATERI PEREKONOMIAN INDONESIAMATERI PEREKONOMIAN INDONESIA
MATERI PEREKONOMIAN INDONESIA
Wiandita Handayani
 
pengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap permintaan agregat
pengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap permintaan agregatpengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap permintaan agregat
pengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap permintaan agregat
Hasnah Rhiriesad
 
PPT MIKRO (Teori Produksi)
PPT MIKRO (Teori Produksi)PPT MIKRO (Teori Produksi)
PPT MIKRO (Teori Produksi)
Indra Jaya
 
Teori perdag internasional : keunggulan absolut & keunggulan komparatif
Teori perdag internasional : keunggulan absolut & keunggulan komparatifTeori perdag internasional : keunggulan absolut & keunggulan komparatif
Teori perdag internasional : keunggulan absolut & keunggulan komparatif
Wahono Diphayana
 
Analisa kurva IS-LM
Analisa kurva IS-LMAnalisa kurva IS-LM
Analisa kurva IS-LM
gadis sriyamti
 
Ukuran Distribusi Pendapatan
Ukuran Distribusi PendapatanUkuran Distribusi Pendapatan
Ukuran Distribusi Pendapatan
Dadang Solihin
 
PPT Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Inflasi - Risal Fadhil Rahardiansyah
PPT Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Inflasi - Risal Fadhil RahardiansyahPPT Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Inflasi - Risal Fadhil Rahardiansyah
PPT Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Inflasi - Risal Fadhil Rahardiansyah
Risal Fadhil Rahardiansyah
 
Penawaran Agregat dan Teori Ekonomi makro
Penawaran Agregat dan Teori Ekonomi makroPenawaran Agregat dan Teori Ekonomi makro
Penawaran Agregat dan Teori Ekonomi makro
audi15Ar
 
Ppt Pertumbuhan ekonomi
Ppt Pertumbuhan ekonomiPpt Pertumbuhan ekonomi
Ppt Pertumbuhan ekonomi
R Anggara
 
Keseimbangan Pendapatan Nasional
Keseimbangan Pendapatan NasionalKeseimbangan Pendapatan Nasional
Keseimbangan Pendapatan Nasional
Yesica Adicondro
 
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomianPajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Mulyana Natsir
 
Aliran Fisiokrat dan Merkantilisme
Aliran Fisiokrat dan MerkantilismeAliran Fisiokrat dan Merkantilisme
Aliran Fisiokrat dan Merkantilisme
Cut Endang Kurniasih
 
Rasio modal output (cor), materi ekonomi makro
Rasio modal output (cor), materi ekonomi makroRasio modal output (cor), materi ekonomi makro
Rasio modal output (cor), materi ekonomi makro
Enci Funcky
 
Makalah Pendapatan Nasional Keseimbangan Empat Sektor
Makalah Pendapatan Nasional Keseimbangan Empat SektorMakalah Pendapatan Nasional Keseimbangan Empat Sektor
Makalah Pendapatan Nasional Keseimbangan Empat Sektor
Dwi Andriyanto
 

What's hot (20)

Pengertian pendapatan regional iccank
Pengertian pendapatan regional iccankPengertian pendapatan regional iccank
Pengertian pendapatan regional iccank
 
106786342 bahan-makro-11-kebijakan-fiskal-moneter
106786342 bahan-makro-11-kebijakan-fiskal-moneter106786342 bahan-makro-11-kebijakan-fiskal-moneter
106786342 bahan-makro-11-kebijakan-fiskal-moneter
 
Inflasi, Pengangguran, dan Kurva Phillips
Inflasi, Pengangguran, dan Kurva PhillipsInflasi, Pengangguran, dan Kurva Phillips
Inflasi, Pengangguran, dan Kurva Phillips
 
Keseimbangan pasar tenaga_kerja (2)
Keseimbangan pasar tenaga_kerja (2)Keseimbangan pasar tenaga_kerja (2)
Keseimbangan pasar tenaga_kerja (2)
 
Teori teori ekonomi regional
Teori teori ekonomi regionalTeori teori ekonomi regional
Teori teori ekonomi regional
 
Tugas 2. ppt sejarah perekonomian indonesia
Tugas 2. ppt sejarah perekonomian indonesiaTugas 2. ppt sejarah perekonomian indonesia
Tugas 2. ppt sejarah perekonomian indonesia
 
MATERI PEREKONOMIAN INDONESIA
MATERI PEREKONOMIAN INDONESIAMATERI PEREKONOMIAN INDONESIA
MATERI PEREKONOMIAN INDONESIA
 
pengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap permintaan agregat
pengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap permintaan agregatpengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap permintaan agregat
pengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap permintaan agregat
 
PPT MIKRO (Teori Produksi)
PPT MIKRO (Teori Produksi)PPT MIKRO (Teori Produksi)
PPT MIKRO (Teori Produksi)
 
Teori perdag internasional : keunggulan absolut & keunggulan komparatif
Teori perdag internasional : keunggulan absolut & keunggulan komparatifTeori perdag internasional : keunggulan absolut & keunggulan komparatif
Teori perdag internasional : keunggulan absolut & keunggulan komparatif
 
Analisa kurva IS-LM
Analisa kurva IS-LMAnalisa kurva IS-LM
Analisa kurva IS-LM
 
Ukuran Distribusi Pendapatan
Ukuran Distribusi PendapatanUkuran Distribusi Pendapatan
Ukuran Distribusi Pendapatan
 
PPT Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Inflasi - Risal Fadhil Rahardiansyah
PPT Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Inflasi - Risal Fadhil RahardiansyahPPT Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Inflasi - Risal Fadhil Rahardiansyah
PPT Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Inflasi - Risal Fadhil Rahardiansyah
 
Penawaran Agregat dan Teori Ekonomi makro
Penawaran Agregat dan Teori Ekonomi makroPenawaran Agregat dan Teori Ekonomi makro
Penawaran Agregat dan Teori Ekonomi makro
 
Ppt Pertumbuhan ekonomi
Ppt Pertumbuhan ekonomiPpt Pertumbuhan ekonomi
Ppt Pertumbuhan ekonomi
 
Keseimbangan Pendapatan Nasional
Keseimbangan Pendapatan NasionalKeseimbangan Pendapatan Nasional
Keseimbangan Pendapatan Nasional
 
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomianPajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
 
Aliran Fisiokrat dan Merkantilisme
Aliran Fisiokrat dan MerkantilismeAliran Fisiokrat dan Merkantilisme
Aliran Fisiokrat dan Merkantilisme
 
Rasio modal output (cor), materi ekonomi makro
Rasio modal output (cor), materi ekonomi makroRasio modal output (cor), materi ekonomi makro
Rasio modal output (cor), materi ekonomi makro
 
Makalah Pendapatan Nasional Keseimbangan Empat Sektor
Makalah Pendapatan Nasional Keseimbangan Empat SektorMakalah Pendapatan Nasional Keseimbangan Empat Sektor
Makalah Pendapatan Nasional Keseimbangan Empat Sektor
 

Viewers also liked

Teori pilihan publik
Teori pilihan publikTeori pilihan publik
Teori pilihan publik
IhsanFarhan
 
Barang publik dan barang privat
Barang publik dan barang privatBarang publik dan barang privat
Barang publik dan barang privat
Ariee Moeslim
 
Makalah ekonomi publik
Makalah ekonomi publikMakalah ekonomi publik
Makalah ekonomi publik
'Aiiyhu Fissh
 
Desentralisasi Secara Luas dan Sempit
Desentralisasi Secara Luas dan SempitDesentralisasi Secara Luas dan Sempit
Desentralisasi Secara Luas dan Sempit
Enchink Qw
 
Ekonomi Politik Bhn Ajar
Ekonomi Politik Bhn AjarEkonomi Politik Bhn Ajar
Ekonomi Politik Bhn Ajar
guest0b95bd
 
Ekonomi politik pembangunan agus suryono
Ekonomi politik pembangunan   agus suryonoEkonomi politik pembangunan   agus suryono
Ekonomi politik pembangunan agus suryono
Bayu Rizky Aditya
 
ekonomi politik indonesia
ekonomi politik indonesiaekonomi politik indonesia
ekonomi politik indonesia
Cucu Sya'diah
 
BMP ESPA4228
BMP ESPA4228BMP ESPA4228
BMP ESPA4228
Mang Engkus
 

Viewers also liked (8)

Teori pilihan publik
Teori pilihan publikTeori pilihan publik
Teori pilihan publik
 
Barang publik dan barang privat
Barang publik dan barang privatBarang publik dan barang privat
Barang publik dan barang privat
 
Makalah ekonomi publik
Makalah ekonomi publikMakalah ekonomi publik
Makalah ekonomi publik
 
Desentralisasi Secara Luas dan Sempit
Desentralisasi Secara Luas dan SempitDesentralisasi Secara Luas dan Sempit
Desentralisasi Secara Luas dan Sempit
 
Ekonomi Politik Bhn Ajar
Ekonomi Politik Bhn AjarEkonomi Politik Bhn Ajar
Ekonomi Politik Bhn Ajar
 
Ekonomi politik pembangunan agus suryono
Ekonomi politik pembangunan   agus suryonoEkonomi politik pembangunan   agus suryono
Ekonomi politik pembangunan agus suryono
 
ekonomi politik indonesia
ekonomi politik indonesiaekonomi politik indonesia
ekonomi politik indonesia
 
BMP ESPA4228
BMP ESPA4228BMP ESPA4228
BMP ESPA4228
 

More from Thio Helena Simarmata

Hutan Kota
Hutan KotaHutan Kota
Penentuan Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Kuningan
Penentuan Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten KuninganPenentuan Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Kuningan
Penentuan Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Kuningan
Thio Helena Simarmata
 
Uu No5 1960pokok Pokokagraria
Uu No5 1960pokok PokokagrariaUu No5 1960pokok Pokokagraria
Uu No5 1960pokok Pokokagraria
Thio Helena Simarmata
 
Pp 16 2004penatagunaantanah
Pp 16 2004penatagunaantanahPp 16 2004penatagunaantanah
Pp 16 2004penatagunaantanah
Thio Helena Simarmata
 
Perpres 85 2007jariangan Dataspasial Nasional
Perpres 85 2007jariangan Dataspasial NasionalPerpres 85 2007jariangan Dataspasial Nasional
Perpres 85 2007jariangan Dataspasial NasionalThio Helena Simarmata
 
Perpres 13 Tahun 2009koordinasipenanggulangan Kemiskinan
Perpres 13 Tahun 2009koordinasipenanggulangan KemiskinanPerpres 13 Tahun 2009koordinasipenanggulangan Kemiskinan
Perpres 13 Tahun 2009koordinasipenanggulangan Kemiskinan
Thio Helena Simarmata
 
Perpres65thn2006pengadaan Tanah
Perpres65thn2006pengadaan TanahPerpres65thn2006pengadaan Tanah
Perpres65thn2006pengadaan Tanah
Thio Helena Simarmata
 
Uu 41 Tahun 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Uu 41 Tahun 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan BerkelanjutanUu 41 Tahun 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Uu 41 Tahun 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Thio Helena Simarmata
 
Komponen, Indikator Dan Kebijakan Ketahanan Pangan
Komponen, Indikator Dan Kebijakan Ketahanan PanganKomponen, Indikator Dan Kebijakan Ketahanan Pangan
Komponen, Indikator Dan Kebijakan Ketahanan Pangan
Thio Helena Simarmata
 

More from Thio Helena Simarmata (10)

Hutan Kota
Hutan KotaHutan Kota
Hutan Kota
 
Penentuan Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Kuningan
Penentuan Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten KuninganPenentuan Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Kuningan
Penentuan Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Kuningan
 
Uu No5 1960pokok Pokokagraria
Uu No5 1960pokok PokokagrariaUu No5 1960pokok Pokokagraria
Uu No5 1960pokok Pokokagraria
 
Pp 16 2004penatagunaantanah
Pp 16 2004penatagunaantanahPp 16 2004penatagunaantanah
Pp 16 2004penatagunaantanah
 
Perpres 85 2007jariangan Dataspasial Nasional
Perpres 85 2007jariangan Dataspasial NasionalPerpres 85 2007jariangan Dataspasial Nasional
Perpres 85 2007jariangan Dataspasial Nasional
 
Perpres 13 Tahun 2009koordinasipenanggulangan Kemiskinan
Perpres 13 Tahun 2009koordinasipenanggulangan KemiskinanPerpres 13 Tahun 2009koordinasipenanggulangan Kemiskinan
Perpres 13 Tahun 2009koordinasipenanggulangan Kemiskinan
 
Perpres65thn2006pengadaan Tanah
Perpres65thn2006pengadaan TanahPerpres65thn2006pengadaan Tanah
Perpres65thn2006pengadaan Tanah
 
Uu 026 2007penataanruang
Uu 026 2007penataanruangUu 026 2007penataanruang
Uu 026 2007penataanruang
 
Uu 41 Tahun 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Uu 41 Tahun 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan BerkelanjutanUu 41 Tahun 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Uu 41 Tahun 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 
Komponen, Indikator Dan Kebijakan Ketahanan Pangan
Komponen, Indikator Dan Kebijakan Ketahanan PanganKomponen, Indikator Dan Kebijakan Ketahanan Pangan
Komponen, Indikator Dan Kebijakan Ketahanan Pangan
 

Ekonomi publik

  • 2. ESENSI EKONOMI PUBLIK DAN INTERVENSI PEMERINTAH Peranpemerintahbervariasitergantungsistem yang dijalankanmasing-masingnegara Sistemekonomi: Campuran (sbgnolehswasta, sbgnolehpemerintah, pem. Jugadapatmengubahperilakusektorswastamel. Regulasi, pajakdansubsidi) Terencana (centrally planned economic system)
  • 3. Konsensus yang Berkembang Peranpemerintahdiperlukanuntuk: Menyediakankerangkahukumatauaturan main untuksegalatransaksiekonomiyangterjadididalamnya Melakukanproduksibarangdanjasa Menetapkanregulasidanpemberiansubsidiatasproduksi yang dilakukansektorswasta Melakukanpembelianbarangdanjasa Melakukanredistribusipendapatan
  • 4. PenyediaanKerangkaHukum Tujuan: Memproteksihakmilik (property rights) Memberikankekuatanhukumataskontrak yang dibuatantarindividu Menetapkanbatasan-batasanatasbermacam-macamkontrak Contoh: UU Pailitmembatasikewajiban yang ditanggungoleh investor UU StandarisasiProdukmemberipengaruhthdkualitasbarangproduksi UU Anti Monopoliberupayamendorongpersaingandiantara perusahaan2, membatasi merger, akuisisidanpraktek-praktek yang tidak fair.
  • 5.
  • 8.
  • 9. PembelianBarangdanJasa Pemerintahmelakukanbelanjabarangdanjasasepertiterlihatpadaanggaranbelanjapemerintah. Apa yang dikategorikansebagaipembelianolehpemerintahadalahjumlah yang dibelanjakanuntukbarangdanjasasehinggadapattersediauntukpublik.
  • 10. RedistribusiPendapatan Kategoriutama program eksplisitredistribusi: Program bantuanpublik, menyediakantunjanganbagiorang-orangmiskin agar bisamemenuhistandarhidup minimal Jaminansosial, menyediakantunjanganuntukparapensiunan, orangcacat, pengangguranfdnaorangsakit. Transfer payments, mempengaruhibagaimana total pendapatandalamsuatumasyarakatdidistribusikandiantaramereka, akantetapitidakmemilikipengaruhatasjumlahbarangswasta yang bisadinikmati.
  • 11. MOMENTUM INTERVENSI PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN Pertimbanganutama yang mendasariintervensi: Mengatasikegagalanpasardaninefisiensiekonomi Distribusipendapatan Pertimbanganmerit goods.
  • 12. KegagalanPasar Terjadijikapasardianggaptidakmampumengirimkansinyalinformasikepadapelakupasarsecaraakurat. Faktor yang mempengaruhi: Kekuatanmonopoli Barangpublik Eksternalitas Incomplete markets Kegagalaninformasi Pengangguran Inflasi Disekuilibriumperekonomian
  • 13. DistribusiPendapatan Perekonomian yang efisienbelumtentumemberikanefekdistribusi yang baik. Tanpaupayaredistribusipendapatanolehpemerintah, kekayaanbisaterusterkumpuldisatugolongansaja. Kekuatanekonomi yang terusterakumulasidisalahsatupihakbisamerepresiaksesekonomipihaklainnya.
  • 14. Merit Goods Merit goods adalahbarang yang pemerintahwajibkankepadaindividuuntukdikonsumsi, mis., sabukpengamandanpendidikandasar. Dasarpertimbangannyaadalahdalambeberapahal, individumungkintidakberbuat yang terbaikbagidirinya, ataudengankata lain pemerintahlebihtahumana yang terbaikbagiindividu-individutersebutdaripadaindividuitusendiri.
  • 15. TEORI KEGAGALAN PASAR Segalabentukkegagalanpasar yang terjadidalamperekonomianakanmembawakepadakondisi INEFISIENSI. Bentuk-bentukumuminefisiensi; Terjadinyaalokasiinpout yang terlalusedikitdisatusektordanterlalubanyakdisektor yang lain. Hargakeseimbangan yang terlalutinggiatauterlalurendah Kuantitasproduksiataukonsumsi yang terlalurendahatauterlalutinggi.
  • 16. KekuatanMonopoli Satuprodusendapatmemilikikekuatantawar yang lebihbesardipasardalammenentukantingkatharga. Produsenberusahamemaksimalkaneconomic profitdengancaramembatasiproduksipada level dimanaMarginal Revenue (MR) samadenganMarginal Cost (MC). Tingkat hargaadadiatas MC maupunAverage Cost-nya. Produsentidakberproduksipada level yang menghasilkanzero economic profit, makainefisiensiterjadidalambentuktingkatharga yang lebihtinggidanjumlah output yang terlalusedikitdipasar. Positive economic profit yang dinikmatiprodusentidakbisamenarikprodusen lain untukmasukdalamindustritersebutkaernahambatannyaterlalubesar. Tanpaadapesaing yang bisamasuk, economic profit simonopolistidakbisadinormalisir.
  • 17. Pemerintahdapatmenghindarimonopolidengan: Mengawasi agar aksesmasukkepasartidakterganggu Memberiijinmasuknyapesaingbaru Pemerintahsendirimembuatperusahaantandingansimonopolissebagaialatuntukcontestable market. Langsungmenerapkan UU anti monopoli.
  • 18. BarangPublik Pengelompokanbarangdalamperekonomiansesuaidengankarakteristik: Apakahbarangtersebutexcludable? Suatubarangdikatakan excludable, jikaseseorangdapatdicegahuntukmenggunakanbarangtersebut Apakahbarangtersebutbersifatrival? Suatubarangdikatakanbersifatrival, jikapenggunaanbarangtersebutolehseseorangakanmengurangikesempatanataumencegahorang lain untukmenggunakanbarang yang sama.
  • 19.
  • 20. InefisiensiBarangPublik Pemerintahkesulitanmenghitungberapamanfaat yang dirasakanolehtiapindividudidalammasyarakat. Padahalbesarnyamanfaatbersamabesaranbiayaproduksi, akanmenentukanseberapabanyakbarangpublik yang harusdisediakan. Tidakefisienbila: Barangpublikdiproduksiterlalusedikit, atauterlalubanyak. Terlalusedikitberartikebutuhanriilmasyarakattidakterpenuhi. Terlalubanyakberartiadamisalokasisumberdayaekonomi, danmengurangijumlah optimal barangswasta yang disadiproduksi. Syaratutamapenyediaanbarangpublikadalahkerjasamaantarindividu yang baik yang bisameminimalisiradanya free rider.
  • 21. Tindakandarisalahsatupihakmempengaruhipihaklainnya. EksternalitasPositif tindakanatauaktivitasekonomisalahsatupihakmenimbulkanmanfaatkepadapihaklainnya, tetapipihak yang memberikanmanfaattersebuttidakmendapattambahankeuntunganekonomiapapun. EksternalitasNegatif tindakanatauaktivitasekonomisalahsatupihakmenimbulkanbebanbiayakepadapihaklainnya, tetapitidakadakompensasi yang diberikankepadapihak yang dirugikan. Eksternalitas
  • 22. Cara pemerintahmenghilangkaneksternalitas (internalisasi) EksternalitasPositif : Pemerintahbisamemberikansubsidiyaitupembayaranbagipembeliataupenjualsehinggaharga yang dibayarolehkonsumenlebihkecil. EksternalitasNegatif : Pemerintahmenerapkanpajak (Pigovian Tax), yaitumenyesuaikantambahanbiayaswastaatasbarangdanjasasedemikianrupasehinggaeksternalitasdiinternalisasi. Artinyapajakharussamadenganbiayaeksternalmarjinal (yakniselisihbiayamarjinalsosialdanbiayamarjinalperusahaan).
  • 23. Masalaheksternalitasdapat pula dipecahkantanpaintervensipemerintah yang nyatayaitudengancara: Mendirikanorganisasiekonomi yang cukupbesar, sehinggaeksternalitasbisadiinternalisasididalamorganisasitersebut Membuat property rights yang jelas, sehinggamasing-masingpihakbisasalingtawarmenawarmenujukesolusi yang paling efisien (disarankanoleh Robert Coase) Membuatsistemhukum yang mengancampembuateksternalitasnegatifuntukmemberikankompensasilangsungterhadapkorbannya.
  • 24. Incomplete Market danKegagalanInformasi Pasargagalmenyediakan b/j meskipunbiayauntukmenyediakanbarangdanjasatersebutmasihlebihrendahdibandingkanjumlahindividu yang maubayarkan. Terutamadisebabkankarenaadanyaassymmetric informationdanadverse selectionantaraprodusendankonsumen. Indikatornyaadalahburuknyaindikatorhargasebagaisinyaldidalampasar. Langkah paling umumuntukmengatasinyaadalahpemerintahmenyediakanlangsung b/j tsb.
  • 25. KEGAGALAN INTERVENSI PEMERINTAH Terbatasnyainformasi yang dimilikipemerintah Terbatasnyakendalipemerintahterhadapsektorswasta. Terbatasnyakendalipemerintahterhadapmasalahbirokrasi. Keterbatasan yang diakibatkanolehprosespolitik.