Dokumen tersebut membahas tentang peran pemerintah dalam ekonomi menurut tiga aliran pemikiran yaitu neoliberal, welfare economics, dan institutionalisme. Neoliberal menganjurkan sedikit campur tangan pemerintah, welfare economics mendukung peran pemerintah dalam penyediaan barang publik dan proyek pionir, sedangkan institutionalisme menekankan pada fungsi dan lembaga yang digunakan pemerintah dalam kegiatannya.
Pemerintah memainkan peran penting dalam perekonomian melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi untuk mengatasi kegagalan pasar dan mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan."
Sistem perekonomian bergantung pada peran pemerintah dalam menyediakan barang publik dan menstabilkan pasar. Pemerintah perlu menyediakan barang-barang seperti infrastruktur, pertahanan, dan peradilan yang tidak dapat disediakan secara efisien oleh pasar. Pemerintah juga berperan menstabilkan ekonomi dengan mengatur inflasi, nilai tukar, dan kebijakan lainnya.
Serial Kuliah Ekologi Administrasi #3: Administrasi, Pasar, dan EkonomiKhaerul Umam Noer
Dokumen tersebut membahas perbandingan pendekatan liberal dan konservatif dalam hubungan antara administrasi publik dan ekonomi. Pendekatan liberal menitikberatkan pada pasar dan ekonomi, sementara pendekatan konservatif lebih menekankan peran administrasi publik. Kedua ideologi ini memiliki pengaruh terhadap kebijakan pemerintah meski tidak sepenuhnya mengikuti salah satu pendekatan.
Dokumen tersebut membahas peran negara dalam kebijakan publik dan fase-fase keterlibatan negara, mulai dari laissez-faire society, kemudian berkembang menjadi welfare state, dan kemudian economic rationalism. Dokumen tersebut juga membahas instrumen-instrumen yang digunakan negara dalam kebijakan publik seperti government provision, subsidy, production, dan regulation. Terakhir, dibahas pula isu-isu besaran pemerintah seperti alokasi sumber daya,
Beberapa argumen yang mendukung dan menolak perencanaan okandreaskokok
Dokumen ini membahas berbagai argumen yang mendukung dan menolak perencanaan. Argumen ekonomi mendukung perencanaan untuk mengatasi kegagalan pasar seperti barang publik dan eksternalitas. Argumen pluralis menolak peranan independen pemerintah namun persaingan politik juga tidak dapat menghilangkan kebutuhan akan koordinasi. Argumen tradisional dan Marxist mendukung perwakilan kepentingan kolektif melalui perencanaan. Kritik
Hukum Perdagangan Internasional Mahasiswa Maret 2020.pptYusrilMahendra46
[Ringkasan]
1. Globalisasi menimbulkan implikasi kompleks berupa munculnya interdependensi dalam hampir seluruh aspek kehidupan antarnegara dan hubungan transnasional. Definisi globalisasi selalu berkaitan dengan keterkaitan, integrasi, dan jaringan.
Dokumen tersebut membahas tentang keuangan publik dan barang publik. Secara ringkas, keuangan publik mempelajari aktivitas keuangan pemerintah termasuk pendapatan dan belanja, sedangkan barang publik memiliki karakteristik nonrival dan nonexcludable sehingga pasar tidak dapat menyediakannya secara efisien."
New Public Management adalah reformasi manajemen sektor publik yang berfokus pada penyesuaian struktur dan proses organisasi agar lebih efisien dengan mengadopsi prinsip-prinsip manajemen sektor swasta seperti penggunaan mekanisme pasar dan kompetisi. Reformasi ini muncul sebagai respons terhadap krisis negara kesejahteraan akibat tekanan ideologi neoliberalisme.
Pemerintah memainkan peran penting dalam perekonomian melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi untuk mengatasi kegagalan pasar dan mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan."
Sistem perekonomian bergantung pada peran pemerintah dalam menyediakan barang publik dan menstabilkan pasar. Pemerintah perlu menyediakan barang-barang seperti infrastruktur, pertahanan, dan peradilan yang tidak dapat disediakan secara efisien oleh pasar. Pemerintah juga berperan menstabilkan ekonomi dengan mengatur inflasi, nilai tukar, dan kebijakan lainnya.
Serial Kuliah Ekologi Administrasi #3: Administrasi, Pasar, dan EkonomiKhaerul Umam Noer
Dokumen tersebut membahas perbandingan pendekatan liberal dan konservatif dalam hubungan antara administrasi publik dan ekonomi. Pendekatan liberal menitikberatkan pada pasar dan ekonomi, sementara pendekatan konservatif lebih menekankan peran administrasi publik. Kedua ideologi ini memiliki pengaruh terhadap kebijakan pemerintah meski tidak sepenuhnya mengikuti salah satu pendekatan.
Dokumen tersebut membahas peran negara dalam kebijakan publik dan fase-fase keterlibatan negara, mulai dari laissez-faire society, kemudian berkembang menjadi welfare state, dan kemudian economic rationalism. Dokumen tersebut juga membahas instrumen-instrumen yang digunakan negara dalam kebijakan publik seperti government provision, subsidy, production, dan regulation. Terakhir, dibahas pula isu-isu besaran pemerintah seperti alokasi sumber daya,
Beberapa argumen yang mendukung dan menolak perencanaan okandreaskokok
Dokumen ini membahas berbagai argumen yang mendukung dan menolak perencanaan. Argumen ekonomi mendukung perencanaan untuk mengatasi kegagalan pasar seperti barang publik dan eksternalitas. Argumen pluralis menolak peranan independen pemerintah namun persaingan politik juga tidak dapat menghilangkan kebutuhan akan koordinasi. Argumen tradisional dan Marxist mendukung perwakilan kepentingan kolektif melalui perencanaan. Kritik
Hukum Perdagangan Internasional Mahasiswa Maret 2020.pptYusrilMahendra46
[Ringkasan]
1. Globalisasi menimbulkan implikasi kompleks berupa munculnya interdependensi dalam hampir seluruh aspek kehidupan antarnegara dan hubungan transnasional. Definisi globalisasi selalu berkaitan dengan keterkaitan, integrasi, dan jaringan.
Dokumen tersebut membahas tentang keuangan publik dan barang publik. Secara ringkas, keuangan publik mempelajari aktivitas keuangan pemerintah termasuk pendapatan dan belanja, sedangkan barang publik memiliki karakteristik nonrival dan nonexcludable sehingga pasar tidak dapat menyediakannya secara efisien."
New Public Management adalah reformasi manajemen sektor publik yang berfokus pada penyesuaian struktur dan proses organisasi agar lebih efisien dengan mengadopsi prinsip-prinsip manajemen sektor swasta seperti penggunaan mekanisme pasar dan kompetisi. Reformasi ini muncul sebagai respons terhadap krisis negara kesejahteraan akibat tekanan ideologi neoliberalisme.
Perbandingan ekonomi Islam dengan konvensional berdasarkan definisi, konsep dan falsafah. Ekonomi Islam berpaksikan al-Qur'an dan as-Sunnah dan manusia diciptakan sebagai khalifah untuk memimpin, mentadbir dan mengurus amanah yang dipertanggungjawabkan.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang konsep good governance dan prinsip-prinsipnya. Good governance merupakan proses interaksi sosial, ekonomi, dan politik antara pemerintah dan masyarakat yang berorientasi pada kepentingan masyarakat secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip good governance meliputi demokrasi, pelayanan prima, partisipasi masyarakat, transparansi, responsif, dan akuntabilitas.
Sistem ekonomi demokrasi di Indonesia menganut prinsip campuran di mana sektor-sektor penting dikuasai negara namun memberikan ruang bagi swasta. Pemerintah berperan merencanakan dan membimbing ekonomi dengan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam rangka kesejahteraan rakyat. Sistem ini menghindari kelemahan sistem liberal maupun sosialis dengan tetap menghargai hak milik pribadi dan daya kreativitas
Sistem ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi pasar terkelola dengan campuran antara peranan negara dan swasta. Struktur ekonomi Indonesia telah bergeser dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, serta dari pedesaan ke perkotaan. Peran Badan Urusan Logistik (Bulog) juga bergeser dari mengendalikan pasokan pangan menjadi hanya mengelola beras.
Sistem ekonomi adalah organisasi yang mengelola sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui produksi, konsumsi dan distribusi barang dan jasa. Sistem ekonomi Indonesia terdiri dari lembaga-lembaga yang digunakan untuk mengelola sumber daya guna mencapai tujuan yang ditetapkan, seperti unit ekonomi, pelaku ekonomi, dan lingkungan sumber daya. Ada beberapa jenis sistem ekonomi berdasarkan mekanisme
Ppt masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomianalexmendrofa
Makalah ini membahas tiga masalah ekonomi utama yaitu apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa barang diproduksi. Selanjutnya membahas sistem ekonomi pasar, campuran, dan perencanaan pusat beserta kelebihan dan kekurangannya.
Sistem ekonomi Malaysia menggabungkan unsur kapitalisme dan sosialisme dalam bentuk sistem ekonomi campuran. Sistem ini memberikan kebebasan kepada pihak swasta dan kerajaan untuk membuat keputusan ekonomi bersama guna menyelesaikan masalah ekonomi sambil memaksimalkan kepuasan pengguna dan keuntungan pengeluar.
Masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomiRiyadi Joe
1. Dokumen membahas tiga sistem ekonomi: tradisional, terpusat, dan campuran.
2. Sistem ekonomi tradisional mengandalkan sektor pertanian, tidak mengenal teknologi, dan tidak ada spesialisasi atau perdagangan.
3. Sistem ekonomi terpusat memberi kontrol penuh pemerintah atas produksi dan distribusi tanpa kepemilikan pribadi.
4. Sistem ekonomi campuran mencampur unsur sistem terpusat dan pasar
Dokumen tersebut membahas tentang sistem ekonomi Indonesia. Terdapat beberapa jenis sistem ekonomi seperti sistem ekonomi tradisional, terpusat komando, liberal, dan campuran. Sistem ekonomi yang dianut Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang didasarkan pada kerjasama dan kekeluargaan.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Perbandingan ekonomi Islam dengan konvensional berdasarkan definisi, konsep dan falsafah. Ekonomi Islam berpaksikan al-Qur'an dan as-Sunnah dan manusia diciptakan sebagai khalifah untuk memimpin, mentadbir dan mengurus amanah yang dipertanggungjawabkan.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang konsep good governance dan prinsip-prinsipnya. Good governance merupakan proses interaksi sosial, ekonomi, dan politik antara pemerintah dan masyarakat yang berorientasi pada kepentingan masyarakat secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip good governance meliputi demokrasi, pelayanan prima, partisipasi masyarakat, transparansi, responsif, dan akuntabilitas.
Sistem ekonomi demokrasi di Indonesia menganut prinsip campuran di mana sektor-sektor penting dikuasai negara namun memberikan ruang bagi swasta. Pemerintah berperan merencanakan dan membimbing ekonomi dengan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam rangka kesejahteraan rakyat. Sistem ini menghindari kelemahan sistem liberal maupun sosialis dengan tetap menghargai hak milik pribadi dan daya kreativitas
Sistem ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi pasar terkelola dengan campuran antara peranan negara dan swasta. Struktur ekonomi Indonesia telah bergeser dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, serta dari pedesaan ke perkotaan. Peran Badan Urusan Logistik (Bulog) juga bergeser dari mengendalikan pasokan pangan menjadi hanya mengelola beras.
Sistem ekonomi adalah organisasi yang mengelola sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui produksi, konsumsi dan distribusi barang dan jasa. Sistem ekonomi Indonesia terdiri dari lembaga-lembaga yang digunakan untuk mengelola sumber daya guna mencapai tujuan yang ditetapkan, seperti unit ekonomi, pelaku ekonomi, dan lingkungan sumber daya. Ada beberapa jenis sistem ekonomi berdasarkan mekanisme
Ppt masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomianalexmendrofa
Makalah ini membahas tiga masalah ekonomi utama yaitu apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa barang diproduksi. Selanjutnya membahas sistem ekonomi pasar, campuran, dan perencanaan pusat beserta kelebihan dan kekurangannya.
Sistem ekonomi Malaysia menggabungkan unsur kapitalisme dan sosialisme dalam bentuk sistem ekonomi campuran. Sistem ini memberikan kebebasan kepada pihak swasta dan kerajaan untuk membuat keputusan ekonomi bersama guna menyelesaikan masalah ekonomi sambil memaksimalkan kepuasan pengguna dan keuntungan pengeluar.
Masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomiRiyadi Joe
1. Dokumen membahas tiga sistem ekonomi: tradisional, terpusat, dan campuran.
2. Sistem ekonomi tradisional mengandalkan sektor pertanian, tidak mengenal teknologi, dan tidak ada spesialisasi atau perdagangan.
3. Sistem ekonomi terpusat memberi kontrol penuh pemerintah atas produksi dan distribusi tanpa kepemilikan pribadi.
4. Sistem ekonomi campuran mencampur unsur sistem terpusat dan pasar
Dokumen tersebut membahas tentang sistem ekonomi Indonesia. Terdapat beberapa jenis sistem ekonomi seperti sistem ekonomi tradisional, terpusat komando, liberal, dan campuran. Sistem ekonomi yang dianut Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang didasarkan pada kerjasama dan kekeluargaan.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
2. +
sejarah singkat
Aliran Klasik
(Adam
Smith,
Robert
Malthus,
David
Ricardo
&
John
Stuart
Mill)
menganut
kebebasan
pasar,
menganggap
campur
tangan
pemerintah
sebagai
suatu
yang
menghambat
dan
mengganggu
bekerjanya
kekuatan
objek6f
pasar
(mekanisme
pasar)
KLASIK
< 1870
Aliran Neoklasik
(Alfred
Marshall,
Leon
Walras
&
Knut
Wicksell)
Penerusnya
para
penganut
aliran
neoklasik
bahkan
menuduh
bahwa
campur
tangan
pemerintah
dapat
menghambat
kebebasan
individu
yang
merupakan
fondasi
dari
sis6m
demokrasi
NEOKLASIK
> 1870
3. +
sejarah singkat
Aliran Keynesian
(J.M.
Keynes)
Berbeda
dengan
aliran
klasik
dan
neoklasik,
adl
pandangan
yang
melihat
peran
pemerintah
sebagai
keniscayaan.
Tanpa
campur
tangan
pemerintah,
akan
terjadi
persaingan
bebas
yg
merugikan
kelompok
ekonomi
lemah.
Akibatnya
yang
terjadi
bukan
kebebasan
pasar,
melainkan
restriksi
pasar
dalam
bentuk
monopoli
oleh
golongan
ekonomi
kuat
Kebabasan
pasar,
tanpa
ada
campur
tangan
pemerintah,
6dak
akan
mampu
melakukan
alokasi
sumber
daya
dan
output
secara
op6mal
(Fullemployment
of
Outputs)
(Keynes,
1936)
KEYNESIAN
1936
4. +
sejarah singkat
Aliran Neoliberalism
(Robert
Nozick,
Keith
Joseph)
Kemunculan
aliran
neoliberalism
sebagai
kri6k
terhadap
keynesian,
dengan
melihat
pengaruh
poli6k
thd
harga
pasar
minyak,
yg
mengantarkan
pada
depresi
ekonomi
dunia
Melalui
World
Bank
dan
Washington
Consensus
menjadi
wacana
dunia
mendorong
negara
berkembang
untuk:
1. Liberalisasi
perdagangan:
penghapusan
restriksi
2. Kesamaan
perlakuan
antara
investasi
domes6k
dan
investasi
asing
3. Priva=sasi
badan
usaha
milik
negara
4. Kompe==f
pasar
di6ngkatkan
melalui
kebijakan
deregulasi
dan
restriksi
5. Perlindungan
thd
property
right,
baik
di
sektor
formal
maupun
informal
NEOLIBERAL
1973
6. +
Peran Pemerintah menurut
3 Kelompok Aliran
i. NEOLIBERAL
à
campur
tangan
pemerintah
sebagai
sesuatu
yang
menghambat
kebebasan
individu.
Sikap
terbaik
pemerintah
adalah
sedikit
campur
tangan
dalam
urusan
ekonomi
(the
best
government
is
the
least
government)
ii. WELFARE ECONOMICS
à
disebut
jg
market
failure
approach.
Kelompok
ini
melihat
pen=ngnya
campur
tangan
pemerintah
dalam
pengadaan
dan
distribusi
barang-‐barang
tertentu
secara
efisien
tanpa
melalui
pasar.
Barang-‐barang
tsb
antara
lain
‘Public
Goods’
dan
‘Pioneers
Project’
7. +
Dua
ciri
pokok
ublic
goods
yang
menyebabkan
kesulitan
pengaturannya
melalui
pasar:
n Pertama,
sulit
dibedakan
antara
yang
membayar
dengan
yang
6dak
membayar,
baik
dalam
pengadaan
maupun
dalam
distribusi
(non-‐
exclusiveness).
Semua
orang
tanpa
membayar
dapat
menggunakan
barang
atau
memanfaatkan
pelayanan
itu
secara
bebas
(free
riders).
n Kedua,
pemakaiannya
dilakukan
secara
bersama,
bukan
bersifat
sendiri-‐sendiri
(non-‐rivalness).
Contoh
dari
public
goods
ini
adalah
keamanan
nasional,
lampu
jalan
raya
dan
sebagainya.
…WELFARE ECONOMICS
Pada
PUBLIC
GOODS
terdapat
ke=dak-‐mampuan
pasar
dalam
pengaturan
pengadaan
dan
distribusinya.
Karena
itu,
6dak
dapat
diserahkan
kepada
pihak
swasta.
8. +
Demikian
juga
dengan
PIONEER
PROJECT.
Pengadaan
dan
pengelolaannya
6dak
mungkin
diadakan
berdasarkan
perhitungan
pasar.
Proyek-‐proyek
ini
boleh
jadi
=dak
ekonomis
jika
dilihat
dalam
jangka
waktu
pendek,
tetapi
ekonomis
dinilai
dalam
jangka
panjang.
Termasuk
dalam
proyek-‐proyek
pionir
ini
antara
lain
adalah
jalan-‐jalan
terobosan
di
daerah
ter6nggal,
pembukaan
lahan
atau
proyek
percontohan,
dan
sarana
lain
yang
diperlukan
dalam
pembukaan
daerah
baru.
…WELFARE ECONOMICS
9. +
Peran Pemerintah menurut
3 Kelompok Aliran
iii. INSTITUTIONALISM
à
pertanyaan
yang
bekaitan
dengan
pandangan
atau
aliran
ini
adalah
bagaimana
pemerintah
itu
berfungsi?
Pemerintah
dalam
melakukan
kegiatannya
dapat
ber6ndak
secara
langsung
atau
boleh
jadi
secara
6dak
langsung,
melalui
kemitraan
dengan
pihak
lain.
Baik
dengan
pihak
swasta
domes6k,
swasta
asing
atapun
dengan
pemerintah
asing
Semua
6ndakan
pemerintah
ini
harus
dilakukan
dengan
menggunakan
lembaga
dan
prosedur
tertentu.
Baik
lembaga
permanen
yang
sudah
ada
ataupun
dengan
membentuk
lembaga
sementara
(Ad
Hoc
atau
Comission)
10. +
Peran
pemerintah
Mengatur,
memperbaiki
atau
mengarahkan
ak6vitas
sektor
swasta,
karena
sektor
swasta
6dak
dapat
sepenuhnya
mengatasi
masalah
perekonomian
VS
Kepentingan
Publik
Kebebasan
ekonomi
11. +
PERAN PEMERINTAH
dalam ekonomi modern
1. PERAN ALOKASI
pemerintah
dalam
alokasi
sumber-‐sumber
ekonomi
2. PERAN DISTRIBUSI
peran
pemerintah
dalam
distribusi
kekayaan/pendapatan
3. PERAN STABILITAS
peran
pemerintah
sebagai
alat
menjaga
kestabilan
kondisi
perekonomian
12. +
PERAN ALOKASI sumber ekonomi
à
Mengalokasikan
sumberdaya
ekonomi
sbg
barang
privat
dan
barang
publik,
serta
mengeluarkan
aturan
mengenai
cara
pemanfaatan
masing-‐masing
sumberdaya
Barang Privat
§ Barang
yang
dapat
disediakan
melalui
sistem
pasar,
yaitu
melalui
transaksi
antara
penjual
dan
pembeli
§ Barang-‐barang
tersebut
mempunyai
sifat
pengecualian
(excludable)
Barang Publik
§ Barang
yang
6dak
dapat
disediakan
melalui
sistem
pasar,
karena
manfaat
dari
adanya
barang
tersebut
6dak
hanya
dirasakan
secara
pribadi
akan
tetapi
dapat
dinikma6
orang
lain
§ Barang-‐barang
tersebut
tdak
mempunyai
sifat
pengecualian/
eksludibilitas
(non
excludable)
atau
dapat
dilakukan
pengencualian
tapi
6dak
ekonomis
dan
6dak
memiliki
sifat
bersaing
(non
rivalry)
13. + Excludable Non Excludable
Rivalness
BARANG PRIVAT:
•
dihasilkan
oleh
swasta
•
dijual
memalui
pasar
•
dibiayai
dari
hasil
penjualan
SUMBERDAYA BERSAMA
(QUASI PUBLIC/CPRs) :
• barang
dirasakan
dan
dikonsumsi
bersama
tapi
dapat
terjadi
kepadatan
• dijual
melalui
pasar
atau
langsung
dari
pemerintah
Non
Rivalness
BARANG KLUB
(QUASI PRIVATE) :
• barang
swasta
yang
menimbulkan
eksternalitas
• dibiayai
dari
hasil
penjualan
atau
APBN
BARANG PUBLIK:
• dihasilkan
oleh
pemerintah
• disalurkan
oleh
pemerintah
• dijual
melalui
pasar
atau
langsung
oleh
pemerintah
14. +
PERAN DISTRIBUSI pendapatan & kekayaan
Distrubi
pendapatan
tergantung
pada:
§ Pemilikan
faktor-‐faktor
produksi
§ Permintaan
dan
penawaran
faktor
produksi
§ Sistem
warisan
dan
hukum
yang
berlaku
§ Kemampuan
memperoleh
pendapatan
Distribusi
kekayaan
dan
pendapatan
yang
di6mbulkan
oleh
sistem
pasar
mungkin
dianggap
6dak
adil
oleh
masyarakat
Keadilan
bersifat
dinamis
dan
rela6f
tergantung
dari
persepsi
masyarakat
terhadap
keadilan
DPR
merumuskan
keadilan
publik,
selanjutnya
pemerintah
melalui
kebijaksanaan
fiskal
dan
moneter
merubah
keadaan
masyarakat
dengan
distribusi
pendapatan
baik
secara
langsung
atau
6dak
langsung
15. +
PERAN STABILITAS perekonomian
Jika
perekonomian
yang
sepenuhnya
diserahkan
kepada
sektor
swasta
akan
sangat
peka
terhadap
goncangan
pasar
dan
akan
menimbulkan
pengangguran
dan
inflasi
Inflasi
dan
deflasi
harus
ditangani
pemerintah
melalui
kebijaksanaan
moneter
dan
fiskal
Peran
pemerintah
dalam
alokasi
sumber
ekonomi,
distribusi
pendapatan
dan
stabilitas
ekonomi
dapat
menimbulkan
pertentangan
kebijaksaan
pemerintah
17. +
KEGAGALAN PEMERINTAH
Sebab
kegagalan
pemerintah
dikelompokkan
menjadi
dua
jenis:
Omossion
Failure
dan
Commision
Failure
Omossion Failure
n Memburuknya
fasilitas
transportasi
dan
komunikasi
menyebabkan
naiknya
biaya
produksi
n Pemeliharaan
fixed
nominal
exchange
rate
berbenturan
dgn
laju
inflasi
Commision Failure
n BUMN
yang
ongkosnya
mahal
dan
6dak
efisien
n Pemborosan
dalam
program
investasi
pemerintah
n Kontrol
pemerintah
yang
memakan
biaya
mahal
n Defisit
anggaran
akibat
pemborosan,
mengakibatkan
inflasi,
gangguan
alokasi
sumberdaya
dan
menghambat
tabungan
rumah
tangga
18. +
KEGAGALAN PEMERINTAH
Pemerintah
6dak
selamanya
bisa
mempengaruhi
ak6vitas
perekonomian
dengan
menghimbau
masyarakat
(seper6:
agar
jangan
menimbulkan
polusi,
agar
bersikap
inova6f
atau
yang
lainnya.
Instrumen
utama
yang
dapat
dipergunakan
adalah
:
a. Pajak
yang
memperkecil
konsumsi
atau
investasi
pribadi
agar
tersedia
sumberdaya
untuk
pembelanjaan
umum,
termasuk
jenis
pajak
yang
tujuannya
untuk
merangsang
atau
mencegah
kegiatan
ekonomi
tertentu
b. Pembelanjaan
yang
mendorong
perusahaan
atau
pekerja
menghasilkan
suatu
jenis
barang
atau
jasa
tertetu
c. Regulasi
atau
pengendalian
yang
merupakan
pengarahan
bagi
orang
agar
melaksanakan
atau
menghen6kan
ak6vitas
ekonominya
20. +PERAN PEMERINTAH dalam
Perencanaan Pembangunan
1. Menetapkan
tujuan
dan
diterjemahkan
dalam
target
kuan6ta6f
2. Mengukur
ketersediaan
sumberdaya
dan
kendala
yang
ada,
misalnya
tabungan,
bantuan
luar
negeri,
penerimaan
pemerintah
dan
ekspor,
serta
keterbatasan
organisasi
dan
administrasi.
3. Memilih
berbagai
cara
(kegiatan
dan
alat)
untuk
mencapai
tujuan
yang
telah
ditetapkan
4. Proses
pemilihan
kegiatan
dan
program
untuk
mencapai
tujuan
nasional
(welfare
funcBon)
tanpa
ada
gangguan
dari
kendala
21. + SYARAT-SYARAT KEBERHASILAN
Perencanaan Pembangunan
1. Komisi Perencanaan
Komisi
perencanaan
yang
diorganisir
dengan
tepat,
dibagi
menjadi
bagian
dan
sub
bagian,
serta
beranggotakan
orang-‐
orang
yang
profesional
2. Data Statistik
Informasi
dan
data
sta6s6k
dan
sumber-‐sumber
potensial
seper6
SDA,
SDM
dan
modal
yang
dimiliki
akan
sangat
menentukan
arah
pioritas
suatu
perencanaan.
3. Tujuan
Tujuan
yang
hendak
dicapai
harus
realis6s
dan
sesuai
dengan
kondisi
perekonomian
negara
tersebut
22. +
4. Penetapan Sasaran dan Prioritas
Penetapan
sasaran
dan
prioritas
untuk
pencapaian
suatu
tujuan
dibuat
secara
makro
dan
sektoral.
Sasaran
makro
mencakup
se6ap
aspek
perekonomian
dan
dapat
dikuan6fikasikan.
Sasaran
sektoral
harus
disesuaikan
dengan
sasaran
makro
agar
tercipta
keselarasan
untuk
mencapai
tujuan.
Keserasian
untuk
mencapai
tujuan
memerlukan
skala
prioritas.
Skala
prioritas
ditentukan
berdasar
kebutuhan
jangka
pendek
dan
jangka
panjang
dengan
memperha6kan
SDM
dan
SDA
yang
tersedia.
5. Mobilisasi Sumber Daya
Penetapan
pembiayaan
pembangunan
oleh
pemerintah
menjadi
dasar
mobilisasi
sumberdaya
yang
tersedia.
Sumber
pembiayaan
berasal
dari
sumber
dalam
negeri
(tabungan,
laba
perusahaan
negara,
dan
pajak)
dan
sumber
luar
negeri
(bantuan
luar
negeri
dan
penanaman
modal
asing)
Syarat-syarat Keberhasilan
Perencanaan Pembangunan
23. + Jangan
mengakibatkan
efek
inflasioner
dan
tekanan
pada
neraca
pembayaran
dan
harus
mampu
mendo-‐
rong
tabungan
&
investasi
bagi
sektor
perusahaan
dan
rumah
tangga
dalam
negeri.
6. Keseimbangan dalam Perencanaan
Perencanaan
pembangunan
harus
bisa
menjamin
keseimbangan
dalam
perekonomian
untuk
menghindarkan
kelangkaan
maupun
surplus
pada
periode
perencanaan.
§ Keseimbangan
fisik,
melipu6
keseimbangan
antar
input
dan
output
dari
berbagai
sektor
perekonomian
§ Keseimbangan
moneter,
melipu6
keseimbangan
antara
penerimaan
dan
pengeluaran
negara,
investasi,
jml
produksi,
pendapatan
masyarakat,
barang
konsumsi.
Syarat-syarat Keberhasilan
Perencanaan Pembangunan
24. +
7. Sistem Administrasi yang Efisien
Administrasi
yang
baik,
efisien
dan
6dak
korup
adalah
syarat
mutlak
bagi
keberhasilan
suatu
perencanaan
pembangunan
8. Kebijaksanaan Pembangunan yang Tepat
§ Penyidikan
potensi
pembangunan
§ Penyediaan
prasarana
yang
memadai
§ Penyediaan
sarana
la6han
dan
pendidikan
yang
memadai
§ Perbaikan
landasan
hukum
bagi
kegiatan
perekonomian
§ Penciptaan
iklim
pasar
yang
baik
§ Membina
pengusaha
yang
potensial
§ Pemanfaatan
sumberdaya
yang
lebih
baik
Syarat-syarat Keberhasilan
Perencanaan Pembangunan
25. +
9. Dasar Pendidikan
Administrasi
yang
baik
dan
efisien
memerlukan
dasar
pendidikan
yang
kuat
10.Teori Konsumsi
Perencanan
pembangunan
harus
didasarkan
pada
teori
konsumsi.
Kebutuhan
dasar
harus
diproduksi
secara
berdaya
guna
dan
tersedia,
kebutuhan
lainnya
harus
menyesuaikan
dengan
kebutuhan
masyarakat
11.Dukungan Masyarakat
Dukungan
rakyat
sangat
pen6ng
bagi
keberhasilan
perencanan
pembangunan
suatu
negara
yang
demokra6s.
Syarat-syarat Keberhasilan
Perencanaan Pembangunan
26. + Mendefinisikan
masalah
Menganalisis
sis-‐
tem
fisik,
ekonomi
dan
sosial
Menentukan
ke-‐
lemahan2
suatu
sistem
Menentukan
kebutuhan
publik
Menetapkan
tujuan
&sasaran
Merancang
alterna6f2
Kriteria
evaluasi
alterna6f
Mengevaluasi
alterna6f
Alterna6f
terbaik
Rencana
terinci
Penafsiran
nilai2
masyarakat
masyarakat
Fisik,
ekonomi
&
sosial
Kelompok
kep.
Umum
&
khusus
PEMERINTAH
IMPLEMENTASI
RENCANA
Badan2
implemen-‐
tasi
evaluasi
perencana
perencana