Dokumen tersebut membahas tentang pembahasan dokumen KUA-PPAS Kabupaten Magetan tahun 2016. Terdapat beberapa poin pembahasan seperti sejarah penyusunan KUA-PPAS, keterkaitannya dengan dokumen lain, format KUA-PPAS, analisis kinerja keuangan daerah, dan analisis kinerja pendapatan daerah.
Isu-isu Strategis Penyusunan dan Pembahasan KUA dan PPAS TA 2016 didekati dari struktur APBD yang meliputi pembahasan isu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dikaitkan dengan Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016.
KUA dan PPAS merupakan dokumen anggaran yang menjembatani RKPD dan RAPBD, dimana kedua dokumen ini disusun, dibahas dan disetujui bersama dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah.
"[Ringkasan] Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017 yang mencakup rencana pendapatan, belanja, dan alokasi anggaran untuk 14 urusan pemerintahan berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait."
PEMBAGIAN FUNGSI PUSAT-DAERAH, SUMBER KEUANGAN, HUBUNGAN KEUANGAN ANTAR PEMERINTAHAN DI INDONESIA, Kebijakan Transfer ke Daerah , Kriteria Desain Transfer Pusat ke Daerah, KEWENANGAN FISKAL, KEBIJAKAN KONVERSI DBH DAN/ATAU DAU KE DALAM SBN, Penundaan penyaluran DAU
Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018Tarmizi Achmad
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas latar belakang penyusunan kebijakan umum APBD tahun 2019 Kabupaten Rokan Hulu.
2. Total pendapatan dan belanja APBD tahun 2019 masing-masing sebesar Rp. 1,2 triliun dan Rp. 1,2 triliun.
3. Belanja mandatori seperti bidang pendidikan, kesehatan, belanja alokasi dana desa dan bagi hasil kepada
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/20...Pratiwi Gitomartoyo
Dasar-dasar empiris kritik terhadap PMK Nomor 125/PMK.07/2016 Tentang Penundaan Penyaluran Sebagian DAU Tahun 2016 dan restrospeksi hubungan keuangan pusat dan daerah.
Isu-isu Strategis Penyusunan dan Pembahasan KUA dan PPAS TA 2016 didekati dari struktur APBD yang meliputi pembahasan isu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dikaitkan dengan Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016.
KUA dan PPAS merupakan dokumen anggaran yang menjembatani RKPD dan RAPBD, dimana kedua dokumen ini disusun, dibahas dan disetujui bersama dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah.
"[Ringkasan] Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017 yang mencakup rencana pendapatan, belanja, dan alokasi anggaran untuk 14 urusan pemerintahan berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait."
PEMBAGIAN FUNGSI PUSAT-DAERAH, SUMBER KEUANGAN, HUBUNGAN KEUANGAN ANTAR PEMERINTAHAN DI INDONESIA, Kebijakan Transfer ke Daerah , Kriteria Desain Transfer Pusat ke Daerah, KEWENANGAN FISKAL, KEBIJAKAN KONVERSI DBH DAN/ATAU DAU KE DALAM SBN, Penundaan penyaluran DAU
Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018Tarmizi Achmad
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas latar belakang penyusunan kebijakan umum APBD tahun 2019 Kabupaten Rokan Hulu.
2. Total pendapatan dan belanja APBD tahun 2019 masing-masing sebesar Rp. 1,2 triliun dan Rp. 1,2 triliun.
3. Belanja mandatori seperti bidang pendidikan, kesehatan, belanja alokasi dana desa dan bagi hasil kepada
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/20...Pratiwi Gitomartoyo
Dasar-dasar empiris kritik terhadap PMK Nomor 125/PMK.07/2016 Tentang Penundaan Penyaluran Sebagian DAU Tahun 2016 dan restrospeksi hubungan keuangan pusat dan daerah.
Dokumen tersebut membahas mekanisme perencanaan penganggaran daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Termasuk struktur APBD yang terdiri atas pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan. Juga ditinjau proses perencanaan APBD mulai dari musrenbang hingga penetapan peraturan daerah APBD.
Dokumen tersebut membahas upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan kebijakan investasi. Intensifikasi dan ekstensifikasi bertujuan memperluas basis pajak dan retribusi serta meningkatkan efisiensi administrasi, sementara kebijakan investasi fokus pada daya tarik dan kemudahan berusaha bagi investor.
Dokumen ini membahas mekanisme penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2018 melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia. Penyaluran akan dilakukan secara bertahap untuk bidang-bidang dengan alokasi besar, dan sekaligus untuk bidang dengan alokasi sampai 1 miliar, dengan persyaratan penyerapan dana sebelumnya dan rencana kegiatan harus dilaporkan tepat waktu."
Tinjauan atas formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) pptEnvaPya
1. DAU merupakan instrumen untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antar daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan melalui formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas fiskal masing-masing daerah;
2. Formula DAU masih perlu penyempurnaan agar lebih mencerminkan kebutuhan riil daerah;
3. DAU utamanya digunakan untuk belanja pegawai daripada
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...Ahmad Abdul Haq
Dokumen tersebut merupakan peraturan mengenai pengelolaan dana desa yang mencakup penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi dana desa. Dokumen tersebut juga mengatur pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kepala desa dalam pengelolaan dana desa.
Ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019 menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar Rp15,9 miliar dan kenaikan belanja sebesar Rp75,6 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan asli daerah sebesar Rp8,6 miliar dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp45,5 miliar. Di sisi belanja, kenaikan terjadi pada belanja lang
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Mohammad Ramadhan
Opad ditinjau dengan penerapan UU nomor 28 tahun 2010, mengingat banyak pemda yang belum menerapkan uu tersebut sebagai wujud kemandirian daerah sebagaimana ditujukannya penerbitan UU nomor 28 tahun 2010
Dokumen tersebut membahas tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang tahun 2016 yang mencakup target pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prioritas pembangunan daerah untuk periode satu tahun.
Dokumen tersebut membahas mekanisme perencanaan penganggaran daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Termasuk struktur APBD yang terdiri atas pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan. Juga ditinjau proses perencanaan APBD mulai dari musrenbang hingga penetapan peraturan daerah APBD.
Dokumen tersebut membahas upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan kebijakan investasi. Intensifikasi dan ekstensifikasi bertujuan memperluas basis pajak dan retribusi serta meningkatkan efisiensi administrasi, sementara kebijakan investasi fokus pada daya tarik dan kemudahan berusaha bagi investor.
Dokumen ini membahas mekanisme penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2018 melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia. Penyaluran akan dilakukan secara bertahap untuk bidang-bidang dengan alokasi besar, dan sekaligus untuk bidang dengan alokasi sampai 1 miliar, dengan persyaratan penyerapan dana sebelumnya dan rencana kegiatan harus dilaporkan tepat waktu."
Tinjauan atas formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) pptEnvaPya
1. DAU merupakan instrumen untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antar daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan melalui formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas fiskal masing-masing daerah;
2. Formula DAU masih perlu penyempurnaan agar lebih mencerminkan kebutuhan riil daerah;
3. DAU utamanya digunakan untuk belanja pegawai daripada
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...Ahmad Abdul Haq
Dokumen tersebut merupakan peraturan mengenai pengelolaan dana desa yang mencakup penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi dana desa. Dokumen tersebut juga mengatur pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kepala desa dalam pengelolaan dana desa.
Ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019 menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar Rp15,9 miliar dan kenaikan belanja sebesar Rp75,6 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan asli daerah sebesar Rp8,6 miliar dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp45,5 miliar. Di sisi belanja, kenaikan terjadi pada belanja lang
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Mohammad Ramadhan
Opad ditinjau dengan penerapan UU nomor 28 tahun 2010, mengingat banyak pemda yang belum menerapkan uu tersebut sebagai wujud kemandirian daerah sebagaimana ditujukannya penerbitan UU nomor 28 tahun 2010
Dokumen tersebut membahas tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang tahun 2016 yang mencakup target pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prioritas pembangunan daerah untuk periode satu tahun.
1. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018 dengan total pendapatan Rp8,7 miliar dan total belanja Rp110,4 miliar sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp101,7 miliar.
2. Pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan belanja digunakan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp72,3 miliar terutama untuk Belanja
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 mengatur tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah. Dokumen tersebut menjelaskan peran dan tanggung jawab pengelola keuangan daerah serta koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam mengelola keuangan daerah.
Dokumen ini memberikan ringkasan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun anggaran 2013. Ringkasan ini menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar Rp9,6 miliar terutama dari hasil pengelolaan kekayaan daerah dan bantuan keuangan, serta kenaikan belanja tidak langsung sebesar Rp484 juta untuk bantuan sosial dan keuangan. Pembiayaan daerah juga mening
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
PPK-SKPD memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan, aset tetap, dan pengadaan barang dan jasa di daerah melalui verifikasi SPP dan penyiapan SPM, verifikasi harian penerimaan, serta penyusunan laporan keuangan SKPD yang sesuai standar.
Dokumen tersebut membahas tentang standar dan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup pengertian akuntansi, standar akuntansi pemerintah, kebijakan akuntansi, sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah, hubungan standar dengan sistem, bentuk-bentuk laporan keuangan, serta bagan akun standar."
Dokumen tersebut membahas tentang standar dan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup pengertian akuntansi, standar akuntansi pemerintah, kebijakan akuntansi, sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah, hubungan standar dengan sistem, bentuk-bentuk laporan keuangan, serta bagan akun standar."
Belanja berkualitas menjadi instrumen penting dalam mentransformasi ekonomi Indonesia. Presiden Joko Widodo kerap menginstruksikan agar kualitas belanja dapat terus ditingkatkan. Upaya tersebut dilakukan tidak hanya melalui pengendalian belanja yang lebih efisien dan produktif. Namun, juga berfokus pada kegiatan yang mendukung prioritas nasional, serta menghasilkan efek berganda terhadap perekonomian.
Meski demikian, disparitas kualitas belanja antara pusat dan daerah masih terus terjadi. Kualitas infrastruktur jalan daerah misalnya. Seperti parahnya kerusakan jalan di Provinsi Lampung yang sempat menjadi sorotan publik beberapa waktu lalu, hingga Presiden Joko Widodo pun terjun langsung meninjau ke lapangan pada awal Mei 2023 lalu. Melihat tingkat kerusakan jalan daerah yang tergolong berat dan sudah lama tidak diperbaiki itu, tak ayal pemerintah pusat memutuskan untuk mengambil alih perbaikan jalan tersebut, yang sebenarnya menjadi tanggung jawab daerah.
Khusus untuk Provinsi Lampung, Presiden Joko Widodo mengatakan Pemerintah Pusat akan secara khusus mengucurkan anggaran sebesar Rp800 miliar untuk perbaikan 15 ruas jalan daerah di sana, baik jalan provinsi maupun kabupaten/kota. Pengerjaan perbaikan jalan tersebut menurut Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono ditargetkan dimulai pada Juli 2023 mendatang.
Dilansir dari Kompas.com menurut data 2022, Provinsi Lampung memiliki 99 ruas jalan provinsi sepanjang 1.693 km dengan kondisi mantap 77%, serta 6.591 ruas jalan kabupaten sepanjang 17.774 km dengan kondisi mantap 50%. Sementara jalan nasional di Lampung sepanjang 1.298 km dengan kemantapan 95%.
Parahnya kerusakan jalan kabupaten juga kerap kali ditemui di daerah Sumatra lainnya seperti Jambi, Bengkulu, dan Sumatra Selatan.
Menteri PUPR mengatakan Pemerintah akan melakukan percepatan perbaikan jalan daerah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan daerah yang telah dikeluarkan oleh Presiden pada bulan Maret 2023. Inpres Jalan Daerah bertujuan menangani jalan-jalan non nasional yang rusak dan meningkatkan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia melalui bantuan APBN.
Kondisi jalan yang mantap akan berdampak positif bagi perekonomian nasional dan daerah, menurunkan biaya logistik nasional, serta mengintegrasikan sentra-sentra ekonomi.
Akselerasi pembangunan infrastruktur memang menjadi salah satu belanja prioritas pemerintah pada tahun 2023 ini, di samping penguatan SDM (melalui peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlinsos), reformasi birokrasi, revitalisasi industri, serta pembangunan ekonomi hijau. Menjelang berakhirnya periode pembangunan jangka lima tahunan (RPJMN 2020-2024), Pemerintah pun semakin menggenjot kinerja belanja negara sehingga masyarakat bisa segera merasakan langsung manfaat pembangunan.
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas strategi penyusunan kebijakan anggaran pembangunan daerah yang mencakup proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi anggaran pembangunan daerah. Dibahas pula analisis potensi pendapatan dan belanja daerah, prioritas pembangunan, prinsip penyusunan anggaran, serta alur dan langkah-langkah penyusunan rancangan anggaran pembangunan daerah.
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas strategi penyusunan anggaran pembangunan daerah meliputi proses perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan anggaran daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Dibahas pula tantangan pembangunan daerah, prioritas program, prinsip-prinsip penyusunan anggaran daerah, serta langkah-langkah penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
[Ringkasan]
Dokumen ini merupakan ringkasan pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019. Terdapat ringkasan pendapatan dan belanja Dinas Pendidikan sebesar Rp110,07 miliar dengan belanja tidak langsung Rp77,7 miliar dan belanja langsung Rp32,4 miliar. Juga terdapat rencana pelaksanaan anggaran per triwulan.
Similar to 2015 juli 01_sumardi_analisis keuda_kua ppas_magetan_2016_pendapatan daerah (20)
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
2015 juli 01_sumardi_analisis keuda_kua ppas_magetan_2016_pendapatan daerah
1. SUMARDI
PPEP FEB UNS SURAKARTA
JL IR SUTAMI NO. 36 A SURAKARTA
PEMBAHASAN DOKUMEN KUA-PPAS KABUPATEN MAGETAN TA 2016
MAGETAN, 1 JULI 2015
2. SEJARAH PENYUSUNAN KUA-PPAS
KETERKAITAN KUA-PPAS DNG
DOKUMEN LAIN
FORMAT KUA-PPAS
ANALISIS KINERJA KEUANGAN
DAERAH
ANALISIS KINERJA PENDAPATAN
DAERAH
4. 4
PP 105/2000
KMDN 29/2002
SEJARAH ISTILAH KUA DAN PPAS
UU 22/1999
UU 25/1999
UU 17/2004
UU 23/2014
UU 33/2004
PP 58/2005
PMDN 13/2006
AKU STRATAS
KUA PPAS
PMDN 59/2007
PMDN 21/2011
5. 5
PENYUSUNAN KUA DAN PPAS TA 2016
PEDOMAN
PENYUSUNAN
APBD 2016
RKPD
PEMKAB
2016
KUA
TAHUN
2016
PPAS
TAHUN
2016
PERMENDAGRI
PER-BUPATI
NOTA KESEPAKATAN
KDH – PIMP DPRD
NO. 52/2015
NO. 29/2015
6. 6
KUA DAN PPAS SESUAI PMDG 59/2007
DPRD
Rancangan
KUA& PPAS
TAPD
KOORDINATOR TAPD
Rancangan
KUA&PPAS
KDH
Rancangan
KUA & PPAS
Disampaikan
kepada KDH
paling lambat
Minggu I Juni
Sekda selaku
Koordinator
TAPD
Rancangan KUA&PPAS
dibahas bersama
PEMERINTAH DAERAH
Nota Kesepakatan
Paling lambat
Akhir Bulan
Juli
RKPD
Rancangan
KUA&PPAS
Disampaikan ke
DPRD paling
lambat pada
pertengahan bln
Juni
Dalam
pembicaraan
pendahuluan
RAPBD tahun
berikutnya.
8. RPJP
VISI-MISI DAERAH2005 2025
2010 2015 2020
5 TAHUN
PERDA RPJM
VISI-MISI KDH
•ARAHKEBIJAKAN
•STRATEGIDANPRIORITAS
•MATRIKSPROGRAM5TAHUN
RKT TAHUN 1
RKT TAHUN 2
RKT TAHUN 3
RKT TAHUN 4
RKT TAHUN 5
RENJA
SKPD
2015
2016
PERDA RPJPD
2005 - 2025
PERDA SOTK
SESUAI PP 41/07
SE PDM RKA AGUS 2015
KUA+PPAS I JUNI 2015
RKA SKPD 1 AGS 2015
PERDA URUSAN
WAJIB/PILIHAN
PP 38/07
PERATURAN KDH
TENTANG
RENSTRA SKPD
PERMENDAGRI 59
TAHUN 2007
PELAKSANAAN
APBD
PELAPORAN
•DPRD
R-APBD
DPA
DAN LAMPIRAN
RKPD
THN ANGG 2016
PERBUP
SAB
PERDA POKOK2
PENGELOLAAN KEUDA
PERBUP SISTEM DAN
PROSEDUR KEUDA
PERDA BMD
STATISTIK
PERENCANAAN
SKPD
PERMENDAGRI 52
TAHUN 2016
•GUBERNUR
•BPK
•LKPJ
•LAKIP
•LPPD
•LK
9. RPJMD
Renstra
SKPD
Renja
SKPD
RKPD
KUA PPAS
PEDOMAN
PENYUSUNAN
RKA-SKPD
RAPERDA
APBD
TAPD
RKA-SKPD
Disampaikan
Pertengahan Juni dan
Dibahas bersama DPRD
paling lambat akhir
Juli
5 tahun
5 tahun
1 tahun
1 tahun
RKP
RPJMN
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN
KDH
1 tahun 1 tahun
5 tahun
RPJPD RPJPN
20 tahun 20 tahun
Renstra
K/L
Renja
K/L
5 tahun
1 tahun
pedoman
dijabarkan
pedoman
diacu
pedoman
pedoman
pedoman
dijabarkan
diacu
pedoman Diserasikan dg
Musrenbang
Diacu
Diperhatikan
PROSES PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS DAN APBD
(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, PP 8/2008)
Disusun
paling lambat
Agustus -
September
disusun, dibahas dan
disetujui bersama paling
lambat Oktober - Nopember 9
10. POLA PIKIR
PENULISAN KUA
BAB II BAB III
BAB IV
Kerangka
Ekonomi
Makro
Kebijakan Pendapatan,
Belanja, Pembiayaan dan
Asset
Penutup
ASUMSI DASAR
BAB V
a. Latarbelakang (Visi dan Misi);
b. Tujuan Penyusunan;
c. Dasar Hukum Penyusunan;
d. Kondisi Umum Daerah;
e. Prioritas Daerah.
Prioritas
1
Target Bidang
Ekonomi Prioritas
2
Prioritas
3
Target Bidang
Sosial Budaya
Target Bidang
Politik
Pemerintahan
BAB I
Pendahuluan
VISI DAN MISI
KDH TERPILIH
12. BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang penyusunan
KU APBD;
1.2. Tujuan penyusunan KU APBD
1.3. Dasar (hukum) penyusunan
KU APBD.
13. BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO
DAERAH
2.1. Perkembangan Indikator
Makro Ekonomi Tahun
Sebelumnya;
2.2.Rencana Target Ekonomi
Makro pada Tahun
Perencanaan.
14. BAB III. ASUMSI-ASUMSI DAERAH
PENYUSUNAN RAPBD
3.1. Asumsi Dasar APBN
3.2. Laju Inflasi
3.2. Pertumbuhan PDRB
3.3. Lain-lain Asumsi (Mis : Gaji
Pegawai)
15. BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN
DAERAH
4.1. Pendapatan Daerah
4.2. Belanja Daerah
4.2. Pembiayaan Daerah
16. 4.1. Pendapatan Daerah
4.1.1. Kebijakan Perenc Pendapatan
Daerah
4.1.2.Target Pendapatan Daerah
4.1.3. Upaya2 Pemda dlm Mencapai
Target
17. 4.2. Belanja Daerah
4.2.1. Kebijakan Perenc Belanja dan
Perkiraan Total Belanja Daerah
4.2.2. Kebijakan Blj Pegawai, Bunga,
Subsidi, Hibah, bansos dll.
4.2.3. Kebijakan Pemb Daerah, Kendala,
Strategi dan Prioritas
4.2.4. Kebijakan Belanja Daerah Berdasar
Urusan Pem & SKPD.
18. 4.3. Pembiayaan Daerah
4.3.1. Kebijakan Penerimaan
Pembiayaan
4.3.2.Kebijakan Pengeluaran
Pembiayaan.
BAB V. PENUTUP
20. BAB II. RENCANA PENDAPATAN DAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
DAERAH
2.1. Pendapatan Asli Daerah
2.2. Dana Perimbangan
2.3. Lain2 Pendapatan Daerah
yang Sah
2.4. Sumber2 Penerimaan
Pembiayaan.
21. BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011
Urutan prioritas penggunaan
pendapatan dan sumber
pembiayaan daerah yang
akan dituangkan dalam
anggaran belanja daerah.
22. BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
KEGIATAN
4.1. Plafon Anggaran Sementara
Berdasar Urusan Pemerintahan
4.2. Plafon Anggaran Sementara
Berdasar Program Kegiatan
4.3. Plafon Anggaran Sementara
Belanja Tidak Langsung.
23. BAB V. RANCANGAN PEMBIAYAAN
DAERAH
5.1. Target Penerimaan Pembiayaan
Daerah
5.2. Target Pengeluaran Pembiayaan
Daerah.
BAB VI. PENUTUP
24. • SERTIFIKASI GEDUNG SEKOLAH, KANTOR CAMAT, KELURAHAN,
PUSKESMAS DAN TANAH MILIK PEMDA
• PENARIKAN KEMBALI KENDARAAN BERMOTOR YANG MASIH DIPEGANG
OLEH MANTAN PEJABAT YANG SUDAH PURNA BHAKTI
• PENDATAAN ULANG SELURUH INVENTARIS KANTOR, TERMASUK
KOMPUTER YANG DI PEGANG STAF DAN PEJABAT (BARANG MODAL).
SUBSTANSI
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN (KUA)
DAU
SDA
CELAH
FISKAL
ALOKASI
DASAR+
NON DR
LAIN-LAIN
PENDAPATAN SAH
P A D
DANA
PERIMBANGAN
DAK
DANA BAGI HASIL PAJAK +
DR +
• SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
• PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH
• DANA CADANGAN DAERAH
• HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
• PAJAK DAERAH
• RETRIBUSI DAERAH
• HSL PENGELOLAAN KEKAYAAN DRH YG
DIPISAHKAN
• LAIN-LAIN PAD YG SAH
• PU
• PERTANIAN
• KESEHATAN
• PENDIDIKAN
• PERDAGANGAN
• PERHUBUNGAN
• Dsb.
K
U
A
KEBIJAKAN
PEMBIAYAAN
KEBIJAKAN
BELANJA
KEBIJAKAN
PENDAPATAN
KEBIJAKAN
ASET
26. 26
• PENDAPATAN
• BELANJA
◦ Belanja Tidak Langsung
◦ Belanja Langsung
Surplus/(Defisit)
• PEMBIAYAAN
- Penerimaan
- Pengeluaran
Pembiayaan Net
SILPA Tahun Berjalan
(-)
(-)
(+)
27. 27
A. Pendapatan Asli Daerah:
1. Pajak Daerah
2. Retribusi Derah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah
B. Dana Perimbangan :
1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus
C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :
1. Bantuan Dana
2. Hibah
3. Dana Darurat
4. Dana Penyesuaian & Dana OTSUS
5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya
28. 7/17/2015 28
Uraian
TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI APBD KUA/PPAS
PAD 51,964,929,107 61,760,661,908 78,423,247,877 87,859,707,871 141,162,943,324 122,839,547,000 134,150,846,000
Dana Perimbangan 710,951,451,762 653,395,770,340 791,370,326,953 867,309,906,662 953,331,478,618 977,844,945,065 1,021,236,148,381
Lain2 PD yang sah 37,270,271,131 236,831,206,575 214,081,397,303 270,214,605,764 377,318,106,025 385,157,242,500 381,592,441,544
Jumlah PD 800,186,652,000 951,987,638,823 1,083,874,972,133 1,225,384,220,297 1,471,812,527,967 1,485,841,734,565 1,536,979,435,925
35. 7/17/2015 35
Uraian
TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 RATA-RATA
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI APBD KUA/PPAS 2012-2016
PAD 18.85 26.98 12.03 60.67 (12.98) 9.21 19.18
Dana Perimbangan (8.10) 21.12 9.60 9.92 2.57 4.44 9.53
Lain2 PD yang sah 535.44 (9.61) 26.22 39.64 2.08 (0.93) 11.48
Jumlah PD 18.97 13.85 13.06 20.11 0.95 3.44 10.28
36. Pertumbuhan PAD kurang
signifikan (< 15%) yaitu 9,21
persen, walaupun msh berada
diatas pertumbuhan Total
Pendapatan Daerah (3,44 %).
Pertumbuhan komponen lain-lain
PD yang sah juga meningkat
negatif / menurun sebesar -0,93
persen.
37. Peningkatan krg signifikan (> 15 %) shg
rasio Kemampuan Keuangan Daerah
menurun.
Kuncinya: Rencana peningkatan PAD
harus lebih tinggi dari realisasi
peningkatan tahun sebelumnya.
38. Rumus Kontribusi/ Sumbangan
(share) dari Pendapatan Asli
Daerah :
%100x
TPD
PAD
Share
39. 7/17/2015 39
Uraian
TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI APBD KUA/PPAS
PAD 6.49 6.49 7.24 7.17 9.59 8.27 8.73
Dana Perimbangan 88.85 68.63 73.01 70.78 64.77 65.81 66.44
Lain2 PD yang sah 4.66 24.88 19.75 22.05 25.64 25.92 24.83
Jumlah PD 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
41. Kontribusi/ Sumbangan PAD pada TPD
2011-2014 mengalami peningkatan terus
menerus setiap tahun.
Tetapi mengapa target kontribusi PAD
terhadap TPD justru diturunkan baik
dalam APBD-2015 maupun dalam KUA-
PPAS?.
44. 7/17/2015 44
Uraian
TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI APBD KUA/PPAS
DDF 6.49 7.24 7.17 9.59 8.27 8.73
45. Karakteristik DDF di Kabupaten
Magetan Rendah.
Perkembangan DDF Kab Magetan
2010 – 2014 terus menerus
meningkat, tetapi Target APBD-
2015 dan KUA-PPAS 2015 kenapa
diturunkan??.
46. No. DDF (Persen)
Kriteria
Derajat Desentralisasi Fiskal
1. 0,00 – 10,00 Sangat Kurang
2. 10,01 – 20,00 Kurang
3. 20,01 – 30,00 Cukup
4. 30,01 – 40,00 Sedang
5. 40,01 – 50,00 Baik
6. > 50,00 Sangat Baik
Dasril Munir, 2004: 106
47. Karakteristik DDF di Kabupaten
Magetan Sangat Kurang.
Walaupun masih sangat kurang,
tetapi ada kecenderungan
meningkat.
49. Rumus Rasio Kemandirian
Keuangan Daerah/DOF :
%100
/
x
PINJAMANSUMBANGANBANTUAN
PAD
RKKD
50. No.
Rasio
Kemandirian (%)
Kemampuan
Keuda
Pola Hubungan
Keuda
1. 0,00 – 25,00 Rendah Sekali Instruktif
2. 25,01 – 50,00 Rendah Konsulatif
3. 50,01 – 75,00 Sedang Partisipatif
4. 75,01 – 100,00 Tinggi Delegatif
Paul Hersey & Kenneth Blanchard dlm Halim (2001 : 168)
51. 7/17/2015 51
Uraian
TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI APBD KUA/PPAS
DOF 6.94 7.80 7.72 10.61 9.01 9.56
52. Karakteristik DOF di Kabupaten
Magetan Rendah Sekali.
Selain rendah sekali, namun
perkembangan DOF senantiasa
meningkat sampai 2014.
Target APBD 2015 dan APBD 2016
justru menurun.
54. Pola Hubungan Keuangan Pusat
dan Daerah di Kabupaten
Magetan Instruktif.
Ada kecenderungan meningkat
DOF dari tahun ke tahun sampai
2014, namun target APBD-2015
dan APBD-2016 diturunkan.
57. Nama : SUMARDI
Tempat/Tgl. Lahir : Klaten, 08 September 1962
Agama : Islam
Status : Menikah, dengan 6 anak
Alamat Kantor : Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) FE UNS, Jl. Ir Sutami No. 36 A Surakarta.
Telpon: 0271-668607, Fax: 0271-668609, HP: 081329903563 E-mail: smd_ekon@yahoo.co.id.
Alamat Rumah : Jl. Cendrawasih No. 11, Blok A1, Perum UNS V Palur, Ngringo, Jaten, Karanganyar.
Telpon: 0271-8200579, 0271-826194.
PENGALAMAN/PEKERJAAN
Residen Konsultas Pogram and Financial, Planning, Analysis, Control – Koordinasi (PAFPACK) untuk Pemerintah Propinsi DIY, Kota
Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kota Semarang, Tahun 1991 – 1994.
Konsultan Revenue Improvement Action Plan (RIAP) untuk Kota Surakarta, Tahun 1995 - 1996.
Konsultan GLG-GTZ untuk Penguatan Kapasitas Pemda dalam Penganggaran Daerah untuk meningkatkan Pelayanan Publik.
Konsultan Perencanaan dan Penganggaran Daerah pada PT. Duta Wirya Surakarta, Pusat Pengembangan Ekonomi Regional
(PUSPER) Jakarta, Lembaga Studi dan Pengembangan Otonomi Daerah (LSP-OTDA) Yogyakarta, Lembaga Studi dan
Pengembangan Ekonomi dan Otonomi Daerah (LSP-EKoDA) Yogyakarta, Citra Daya Insani Yogyakarta, Yogyakarta Management
Consultant (YMC) Yogyakarta, LPP Dharma Mulia Yogyakarta, LP2OD Jakarta, PT. Kharisma Bengawan Solo (KBS) Surakarta,
Lembaga Asistensi Pemerintah Daerah (LAPD) Yogyakarta, PT. Sumaplan Adicipta Persada Jakarta, PT. Mitra Agung Manunggal
Samarinda, CV Nirmana Semarang, CV Bromas Damar Kahuripan Sukoharjo, CV Hastha Bhawana Surakarta, CV. Pakarsemi
Sukoharjo, CV. Kharisma Sukoharjo, Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) FE UNS, Pusat Penelitian Pedesaan
dan Pengembangan Daerah (Puslitdesbangda) LPPM UNS, Pusat Kajian Hukum dan Pemberdayaan Otonomi Daerah (PKHPOD),
Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik (PKHKP), Pusat Kajian Hukum dan Budaya FH UNS Surakarta, LKP-OTDA Catur Mitra
Yogyakarta, dll.
JABATAN SEKARANG
Kepala Divisi Penelitian dan Pengkajian Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) Fakultas Ekonomi UNS Surakarta.
58. SiLPA TPP guru yg menjadi hak guru blm
disampaikan.
Pertumbuhan ekonomi identik pertumbuhan PAD.
Langkah apa yg dilakukan??.
KUA-PPAS adl nota kesepakatan perubahan itu
sejauhmana?.
Pembahasan R-APBD boleh dikurangi dan ditambahi
esensi pembahasan itu apa?.
BAB IV KUA kebijakan ini cukup baik atau
bagaimana?.
Bagaimana merencanakan PAD dng cermat?.
Jeratan SiLPA indikatornya apa?.
Visi Misi apa sudah klop?.
59. Mendiskreditkan Dewan dana
aspirasi, meneruskan aspirasi
Perencanaan & Anggaran (BU, TD,
Teknokrasi) BU dr masy
Pokok2 Pikiran DPRD. Selalu
dipojokkan oleh berbagai pihak
prog dan keg muncul tiba-tiba.
Timing tepat.
60. SiLPA dr tahun ke tahun besar
bingung.Tawaran kegiatan tdk ada
uang.
Hampir semua SKPD SiLPA
banyak.