Isu-isu Strategis Penyusunan dan Pembahasan KUA dan PPAS TA 2016 didekati dari struktur APBD yang meliputi pembahasan isu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dikaitkan dengan Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016.
1. SUMARDI
PPEP FEB UNS SURAKARTA
JL IR SUTAMI NO. 36 A SURAKARTA
PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPTEN/KOTA (STUDI ANALISIS
PENYUSUNAN KUA PPAS KABUPATEN SEMARANG 2016)
DI LPPM UNS SURAKARTA, 2 – 4 JULI 2015
2. POSISI KUA PPAS DLM SIKLUS
ANGGARAN DAERAH
PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN
KUA-PPAS
PENDEKATAN STRUKTUR APBD
ISU-ISU PEDAPATAN DAERAH
ISU-ISU BELANJA DAERAH
ISU-ISU PEMBIAYAAN DAERAH
LAYOUT DOKUMEN KUA
4. 1 TH 1 TH ½ TH
PERENCANAAN
ANGGARAN
DAERAH
PELAKSANAAN
ANGGARAN
DAERAH
PERTANGGUNG-
JABAWAN
ANGGARAN
DAERAH
5. 5
PP 105/2000
KMDN 29/2002
SEJARAH ISTILAH KUA DAN PPAS
UU 22/1999
UU 25/1999
UU 17/2003
UU 23/2014
UU 33/2004
PP 58/2005
PMDN 13/2006
AKU STRATAS
KUA PPAS
PMDN 59/2007
PMDN 21/2011
6. RPJMD
Renstra
SKPD
Renja
SKPD
RKPD
KUA PPAS
PEDOMAN
PENYUSUNAN
RKA-SKPD
RAPERDA
APBD
TAPD
RKA-SKPD
Disampaikan PertengahanJuni
dan Dibahas bersama DPRD
paling lambat akhir Juli
5 tahun
5 tahun
1 tahun
1 tahun
RKP
RPJMN
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN
KDH
1 tahun 1 tahun
5 tahun
RPJPD RPJPN
20 tahun 20 tahun
Renstra
K/L
Renja
K/L
5 tahun
1 tahun
pedoman
dijabarkan
pedoman
diacu
pedoman
pedoman
pedoman
dijabarkan
diacu
pedoman Diserasikan dg
Musrenbang
Diacu
Diperhatikan
PROSES PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS DAN APBD
(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, PP 8/2008)
Disusun
paling lambat
Agustus -
September
disusun, dibahas dan
disetujui bersama paling
lambat Oktober - Nopember 6
10. 10
DPRD
Rancangan
KUA& PPAS
TAPD
KOORDINATOR TAPD
Rancangan
KUA&PPAS
KDH
Rancangan
KUA & PPAS
Disampaikan
kepada KDH
paling lambat
Minggu I Juni
Sekda selaku
Koordinator
TAPD
Rancangan KUA&PPAS
dibahas bersama
Panitia
Anggaran
DPRD
PEMERINTAH DAERAH
Nota Kesepakatan
Paling lambat
Akhir Bulan
Juli
RKPD
Rancangan
KUA&PPAS
Disampaikan ke
DPRD paling
lambat pada
pertengahan bln
Juni
Dalam
pembicaraan
pendahuluan
RAPBD tahun
berikutnya.
12. APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.
Keywords: Renc Keuangan,Tahunan,
Disetujuai Bersama Pemda & DPRD, Perda.
13. 13
• PENDAPATAN
• BELANJA
◦ Belanja Tidak Langsung
◦ Belanja Langsung
Surplus/(Defisit)
• PEMBIAYAAN
- Penerimaan
- Pengeluaran
Pembiayaan Net
SILPA Tahun Berjalan
(-)
(-)
(+)
14. 14
A. Pendapatan Asli Daerah:
1. Pajak Daerah
2. Retribusi Derah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah
B. Dana Perimbangan :
1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus
C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :
1. Bantuan Dana
2. Hibah
3. Dana Darurat
4. Dana Penyesuaian & Dana OTSUS
5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya
15. 15
Penjelasan Pasal 16 ayat (4) UU No
17/2003 antara lain terdiri dari
PP 58/2004
PERMENDAGRI 13/2006
PERMENDAGRI 59/2007
PERMENDAGRI 21/2011
1. Belanja pegawai
2. Belanja barang
3. Belanja modal
4. Belanja bunga
5. Belanja subsidi
6. Belanja hibah
7. Belanja bantuan sosial
1. Belanja pegawai
2. Belanja barang & jasa
3. Belanja modal
4. Belanja bunga
5. Belanja subsidi
6. Belanja hibah
7. Belanja bantuan sosial
8. Belanja bagi hasil
9. Bantuan keuangan
10. Belanja tak terduga
Belanja Tidak Langsung :
1. Belanja pegawai
2. Belanja bunga
3. Belanja subsidi
4. Belanja hibah
5. Belanja bantuan sosial
6. Belanja bagi hasil
7. Bantuan keuangan
8. Belanja tak terduga
Belanja Langsung :
1. Belanja pegawai
2. Belanja barang dan jasa
3. Belanja modal
16. STRUKTUR PEMBIAYAAN DAERAH
A. Penerimaan Pembiayaan:
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
2. Transfer dari Rekening Dana Cadangan
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
5. Penerimaan Piutang Daerah
B. Pengeluaran Pembiayaan:
1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
2. Pembelian kembali obligasi daerah
3. Penyertaan modal (investasi) daerah
4. Pemberian piutang daerah
5. Transfer ke rekening dana cadangan
Pembiayaan neto
18. ◦Anggaran pendapatan
cenderung ditetapkan lebih
rendah.
Mark-down;
Cenderung Incremental;
Takut tidak tercapai;
Tidak tahu potensi;
Pasrah dengan faktor kesulitan.
19. POTENSI JENIS
PENDAPATAN DAERAH
REALISASI JENIS
PENDAPATAN DAERAH
TARGET JENIS
PENDAPATAN DAERAH
KESENJANGAN
OBYEKTIF
KESENJANGAN
PERENCANAAN
COVERAGE
RATIO
COLLECTION
RATIO
EFISIENSI
-------------------------------
EFEKTIVITAS
20. Retribusi Parkir di tepi Jln Umum:
Target Tahun 2013 : Rp. 43.320.000,-
Potensi Thn 2013 : Rp. 120.790.880,-
Realisasi Thn 2013 : Rp. 43.520.000,-
Target Tahun 2014 : Rp. 107.444.000,-
Berapa
24. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
24
Penganggaran
Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada UU 28/2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan PP 97/2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
Untuk itu, pemerintah daerah harus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang
bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.
1
2
Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi
daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan
pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2016 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi
daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
26. ◦Anggaran belanja cenderung
ditetapkan lebih tinggi.
Cenderung Mark-Up.
Standar Harga Perlu Dikaji.
ASB perlu disusun dan ditegakkan.
Ada kepentingan dibalik anggaran.
Uangnya Negara Sense of Effiency
kurang.
27. ◦Kurangnya keterpaduan,
konsistensi dan sinkronisasi
perencanaan dengan
penganggaran.
Anggaran buah dari perencanaan,
Tanpa rencana tindakan reaktif.
Bermuara inefisiensi & inefektivitas.
28. ◦Kurangnya keterpaduan,
konsistensi dan sinkronisasi
perencanaan antar SKPD.
Ego sektoral,
Cost Center Income Center,
Strategic Apex,Operating Core,middle
line,technostructure,supporting staff,
Sinergitas program dan kegiatan.
29. ◦Relevansi Program / Kegiatan:
kurang responsif dengan
permasalahan dan / atau
kurang relevan dengan peluang
yang dihadapi.
Kepentingan sesaat,
Budget oriented,
Kekuatan suara TAPD/Panggar,
Kurang visioner.
30. ◦ Spesifikasi indikator kinerja dan
target kinerja masih relatif lemah.
Indikator kinerja kurang memenuhi SMART.
Target kinerja bersifat kualitatif,
Target kinerja kurang dapat terukur,
Kurang difahaminya kerangka
penganggaran berbasis kinerja.
Enggan mencantumkan indikator dan target
kinerja.
36. Sumber SiLPA dari Efisiensi Belanja
lebih pada “tidak terlaksananya
Belanja”.
Ada kecenderungan SiLPA dari tahun
ke tahun menjadi semakin besar,
bagaimana pemecahannya spy tfk
terjadi “SiLPA Trap” atau “Jeratan
SiLPA”.
38. POLA PIKIR
PENULISAN KUA
BAB II BAB III
BAB IV
Kerangka
Ekonomi
Makro
Kebijakan Pendapatan,
Belanja, Pembiayaan dan
Asset
Penutup
ASUMSI DASAR
BAB V
a. Latarbelakang (Visi dan Misi);
b. Tujuan Penyusunan;
c. Dasar Hukum Penyusunan;
d. Kondisi Umum Daerah;
e. Prioritas Daerah.
Prioritas
1
Target Bidang
Ekonomi Prioritas
2
Prioritas
3
Target Bidang
Sosial Budaya
Target Bidang
Politik
Pemerintahan
BAB I
Pendahuluan
VISI DAN MISI
KDH TERPILIH
39. BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang penyusunan
KU APBD;
1.2. Tujuan penyusunan KU APBD
1.3. Dasar (hukum) penyusunan
KU APBD.
40. BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO
DAERAH
2.1. Perkembangan Indikator
Makro Ekonomi Tahun
Sebelumnya;
2.2.Rencana Target Ekonomi
Makro pada Tahun
Perencanaan.
41. BAB III. ASUMSI-ASUMSI DAERAH
PENYUSUNAN RAPBD
3.1. Asumsi Dasar APBN
3.2. Laju Inflasi
3.2. Pertumbuhan PDRB
3.3. Lain-lain Asumsi (Mis : Gaji
Pegawai)
42. BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN
DAERAH
4.1. Pendapatan Daerah
4.2. Belanja Daerah
4.2. Pembiayaan Daerah
43. 4.1. Pendapatan Daerah
4.1.1. Kebijakan Perenc Pendapatan
Daerah
4.1.2.Target Pendapatan Daerah
4.1.3. Upaya2 Pemda dlm Mencapai
Target
44. 4.2. Belanja Daerah
4.2.1. Kebijakan Perenc Belanja dan
Perkiraan Total Belanja Daerah
4.2.2. Kebijakan Blj Pegawai, Bunga,
Subsidi, Hibah, bansos dll.
4.2.3. Kebijakan Pemb Daerah, Kendala,
Strategi dan Prioritas
4.2.4. Kebijakan Belanja Daerah Berdasar
Urusan Pem & SKPD.
45. 4.3. Pembiayaan Daerah
4.3.1. Kebijakan Penerimaan
Pembiayaan
4.3.2.Kebijakan Pengeluaran
Pembiayaan.
BAB V. PENUTUP
48. Nama : SUMARDI
Tempat/Tgl. Lahir : Klaten, 08 September 1962
Agama : Islam
Status : Menikah, dengan 6 anak
Alamat Kantor : Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) FE UNS, Jl. Ir Sutami No. 36 A Surakarta.
Telpon: 0271-668607, Fax: 0271-668609, HP: 081329903563 E-mail: smd_ekon@yahoo.co.id.
Alamat Rumah : Jl. Cendrawasih No. 11, Blok A1, Perum UNS V Palur, Ngringo, Jaten, Karanganyar.
Telpon: 0271-8200579, 0271-826194.
PENGALAMAN/PEKERJAAN
Residen Konsultas Pogram and Financial, Planning, Analysis, Control – Koordinasi (PAFPACK) untuk Pemerintah Propinsi DIY, Kota
Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kota Semarang, Tahun 1991 – 1994.
Konsultan Revenue Improvement Action Plan (RIAP) untuk Kota Surakarta, Tahun 1995 - 1996.
Konsultan GLG-GTZ untuk Penguatan Kapasitas Pemda dalam Penganggaran Daerah untuk meningkatkan Pelayanan Publik.
Konsultan Perencanaan dan Penganggaran Daerah pada PT. Duta Wirya Surakarta, Pusat Pengembangan Ekonomi Regional
(PUSPER) Jakarta, Lembaga Studi dan Pengembangan Otonomi Daerah (LSP-OTDA) Yogyakarta, Lembaga Studi dan
Pengembangan Ekonomi dan Otonomi Daerah (LSP-EKoDA) Yogyakarta, Citra Daya Insani Yogyakarta, Yogyakarta Management
Consultant (YMC) Yogyakarta, LPP Dharma Mulia Yogyakarta, LP2OD Jakarta, PT. Kharisma Bengawan Solo (KBS) Surakarta,
Lembaga Asistensi Pemerintah Daerah (LAPD) Yogyakarta, PT. Sumaplan Adicipta Persada Jakarta, PT. Mitra Agung Manunggal
Samarinda, CV Nirmana Semarang, CV Bromas Damar Kahuripan Sukoharjo, CV Hastha Bhawana Surakarta, CV. Pakarsemi
Sukoharjo, CV. Kharisma Sukoharjo, Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) FE UNS, Pusat Penelitian Pedesaan
dan Pengembangan Daerah (Puslitdesbangda) LPPM UNS, Pusat Kajian Hukum dan Pemberdayaan Otonomi Daerah (PKHPOD),
Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik (PKHKP), Pusat Kajian Hukum dan Budaya FH UNS Surakarta, LKP-OTDA Catur Mitra
Yogyakarta, dll.
JABATAN SEKARANG
Kepala Divisi Penelitian dan Pengkajian Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) Fakultas Ekonomi UNS Surakarta.