Dokumen tersebut membahas tentang proses penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) yang mencakup tahapan review kerangka kerja logis program, konsolidasi dan integrasi program, penetapan kriteria dan prioritas program, serta internalisasi program prioritas kepada instansi terkait untuk mendapatkan masukan sebelum dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1. Tata Cara Penyusunan MPSS,
Prioritasi dan Internalisasi Program
Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

2. Pengantar
Proses Penyusunan Memorandum Program (MPSS)

3. Manual Memorandum Program (MPSS)
Download di www.sanitasi.or.id

4. Proses Penyusunan Memorandum Program

5. Proses Penyusunan Memorandum Program

6. Penetapan Program Prioritas
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kab/Kota

7. Penetapan Program Prioritas
m Review Kerangka Kerja Logis
(KKL) Program Pembangunan
Sanitasi
m Konsolidasi dan Integrasi
Program dan Kegiatan (fisik
dan non fisik)
a Pemilihan dan Penentuan
Kriteria Seleksi Kegiatan
Prioritas
Penetapan Prioritas
Pembangunan Sanitasi
t Internalisasi Program
Prioritas
Foto : Proses Penyusunan MPSS

8. Program PPSP

9. 1. Review Kerangka Kerja Logis

10. 1. Review Kerangka Kerja Logis
Subsektor Isu & Permasalahan Sektor
 Air Limbah  Teknis
 Onsite
 Kelembagaan
 Offsite
 Keuangan
 Persampahan
 TPA Sampah  Peraturan Perundangan
 TPS 3R  Partisipasi Masyarakat
 Alat angkut  Kemitraan Pemerintah-
 Pewadahan
Swasta, dll.
 Drainase
 Primer
 Sekunder
 Tersier

11. 1. Review Kerangka Kerja Logis
 Buku Putih  Memorandum Program
 Isu dan Permasalahan  Prioritasi Program & Kegiatan
 Strategi Sanitasi Kab/Kota  Penjabaran Program & Penganggaran
 Visi dan Misi KKL  Rincian kegiatan
 Jumlah unit
 Tujuan & Sasaran
 Lokasi kegiatan
 Strategi dan Kebijakan
 Biaya yang dibutuhkan
 Program dan Kegiatan
 Sumber pembiayan
 Output & Outcome  Instansi pelaksana
 Rencana & Kesiapan Implementasi
 Kesiapan masyaakat
 Ketersediaan lahan
 Ketersesediaan studi dan disain
 Komitmen anggaran
 Instansi pengelola, dll.

12. Contoh Penyajian:
Perma- Tujuan & Strategi & Output &
Aspek Program Kegiatan
salahan Sasaran Kebijakan Outcome
Teknis
Kelembagaan
Peraturan
Keuangan
Partisipasi
Masyarakat
Kemitraan
Pem-Swasta
Lainnya
Catatan: Beberapa Kolom dapat dipisahkan atau digabungkan sesuai kebutuhan

13. Contoh :
Strategi Kebijakan Program Kegiatan
(Fisik & Non-Fisik)
Strategi Kebijakan 1 Program A Kegiatan A1
Kegiatan A2
Kegiatan A3
Program B Kegiatan B1
Kegiatan B2
Kegiatan B3
Kegiatan B4
Program C Kegiatan C1
Kegiatan C2
Kebijakan 2 Program D Kegiatan D1
Kebijakan 3 Program E Kegiatan E1
Kegiatan E2
Kegiatan E3

14. Diagram Sektor Sanitasi
contoh: air limbah onsite

15. 2. Konsolidasi & Integrasi Program dan Kegiatan

16. 2. Konsolidasi & Integrasi Program dan Kegiatan
 Inventarisasi Dokumen Perencanaan Sanitasi Kabupaten/Kota
 Baca Ulang Dokumen Perencanaan Sanitasi Kabupaten/Kota
 Pemutakhiran Daftar Panjang Program dan Kegiatan
 Pengelompokkan Program/Kegiatan
 Keterkaitan antar Program/Kegiatan
 Pentahapan Program dan Kegiatan (urut-urutannya)
 Inventarisasi Kebutuhan Studi dan Disain Teknis
 Kajian Kemampuan Keuangan dan Sumber Pembiayaan Lainnya

17. 2. Inventarisasi Kebutuhan Studi dan Disain
 Penyusunan Master Plan
 Penyusunan Studi Kelayakan (Pra FS, FS)
 Penyusunan Detailed Engineering Design (DED)
 Penyusunan Studi Lingkungan (AMDAL, UKL, UPL)
 Penyusunan Studi LARAP.
 Lainnya (opsional):
 Studi Keuangan
 Studi Kelembagaan
 Studi .......

18. 2. Kajian Kemampuan Keuangan
Financial Gap
Perlu sumber dana
alternatif, bantuan
luar negeri, swasta
(Kemitraan, CSR,
dll), masyarakat,
dll.

19. 1. Pemilihan dan Penentuan Kriteria Seleksi
Kegiatan Sanitasi Prioritas
 Kenapa perlu dilakukan prioritasi?
 Apa saja kriteria yang digunakan?
 Bagaimana proses penentuan prioritas?

20. Kriteria Seleksi

21. Alternatif Kriteria Seleksi (1/2)
 Manfaat
 Jumlah Penerima Manfaat (Beneficieries)
 Peningkatan kualitas pelayanan
 Keuangan
 Jumlah kebutuhan investasi, jangka pendek dan menengah
 Perkiraan biaya operasional dan pemeliharaan
 Kemampuan keuangan daerah (plus dukungan pusat, BLN, dll)
 Kemungkinan Cost Recovery , dan Pengelolaan yang Mandiri
 Manajemen
 Kelembagaan pengelola di tingkat Pemda
 Kelembagaan pengelola di tingkat Masyarakat
 Peraturan dan sanksi yang mendukung

22. Alternatif Kriteria Seleksi (2/2)
 Teknis dan Teknologi
 Sudah ada perencanaan (FS, Master Plan, DED, Amdal, LARAP, dll)
 Teknologi sudah tersedia (opsi : sederhana s/d canggih)
 Dampak terhadap lingkungan
 Peluang partisipasi masyarakat dan dunia usaha

23. Pertimbangan Lainnya
 Keselarasan proses, urut-urutan atau tahapan logis pembangunan,
misalnya
 harus tersedia studi dan disain teknis terlebih dulu sebelum
dilaksanakannya pembangunan/konstruksi, atau
 harus telah tersedianya lahan sebelum terlaksananya pembangunan.
 Keselarasan dengan sektor lainnya, utamanya dengan kegiatan:
 pembangunan jaringan air bersih,
 Pembangunan jalan, perumahan baru, peremajaan kota, dll.
 Keselarasan pembangunan dengan kawasan/wilayah sekitarnya,
 Misalnya antara TPA Sampah atau IPLT dengan kawasan sekitarnya.
 Kesiapan (Readiness) Kab/Kota untuk melaksanakan usulan
kegiatan
 Ketersediaan Studi dan Disain, Lahan, komitmen anggaran, kesiapan
masyarakat, instansi pengelola (pasca konstruksi), dll.
 Program-program yang telah disepakati (committed program):
 Bantuan luar negeri.

24. Metode Seleksi
 Analisis kuantitatif:
 analisis ini menitikberatkan pengolahan data dengan menggunakan kriteria
tersebut di atas, kemudian pemberian bobot dan nilai (weighting factors
analysis). Kegiatan yang mempunyai total nilai tertinggi diasumsikan
mempunyai prioritas “tinggi”.
 Analisis kualitatif: analisis ini berdasarkan penilaian kualitatif atas
masing-masing kegiatan.
 Focus Group Discussion: Anggota Pokja/SKPD melakukan diskusi
terfokus terhadap masing-masing program/kegiatan, mengadakan
penilaian dari berbagai aspek (teknis, kelembagaan,pemberdayaan
masyarakat, keuangan, dll).
 Gabungan: dari beberapa pendekatan tersebut di atas.

25. Ilustrasi : Hasil Konsolidasi dan Prioritasi

26. 4. Penetapan Program Prioritas
 Program dan kegiatan prioritas yang telah terpilih tersebut di atas
kemudian disusun berdasarkan skala prioritasnya, yaitu :
 Tahun pertama (n+1) atau 2012
 Tahun kedua (n+2) atau 2013
 Tahun ketiga (n+3) atau 2014
 Tahun keempat (n+4) atau 2015
 Tahun kelima (n+5) atau 2016

27. Ilustrasi : Hasil Konsolidasi dan Prioritasi

28. Ilustrasi : Hasil Konsolidasi dan Prioritasi

29. Internalisasi Program & Kegiatan Prioritas
Internalisasi Program & Kegiatan Prioritas

30. Internalisasi Program & Kegiatan Prioritas
Tujuan
 Meningkatnya pemahaman SKPD dan instansi terkait tentang arah
dan prioritas pembangunan sektor sanitasi di kabupaten kota
 Memperoleh masukan, opini, saran, koreksi dan rekomendasi
terhadap rancangan program/kegiatan prioritas dan skema pendanaan
yang telah disusun
 Terbangunnya kesepakatan dan komitmen antar instansi terkait
dalam upaya perbaikan kondisi sanitasi.

31. Internalisasi Program & Kegiatan Prioritas
 Kepada Siapa saja internalisasi harus dilakukan?
 Kendala apa saja yang mungkin timbul dalam proses internalisasi?
 Bagaimana agar proses internalisasi dapat berjalan dengan baik?
 Apa tindak-lanjut setelah internalisasi?

32. Internalisasi Program & Kegiatan Prioritas

33. Kapan Internalisasi s/d Komitmen?
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD 2012
Permendagri 22 Tahun 2011 Pedoman Penyusunan APBD 2012

34. Kapan Internalisasi s/d Komitmen?
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD 2012
Permendagri 22 Tahun 2011 Pedoman Penyusunan APBD 2012