1. SELAMAT DATANG
DALAM SAJIAN
MATA KULIAH
HUKUM PERBANKAN
FAK.HUKUM UNMA 2015
DEDI JUARDI,SH.
BTN JAHA BLOK A7/10
LABUAN
PANDEGLANG
(0253 801938)
15/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
2. HUKUM
PERBANKAN
HUKUM PERBANKAN
Kumpulan peraturan
hukum yang mengatur kegiatan
lembaga keuangan baik segala
aspek .
PENGATURAN DIBIDANG
PERBANKAN MENYANGKUT :
1. Dasar-dasar Perbankan
2. Kedudukan Hukum Pelaku Perbankan
3. Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus yang
memperhatikan umum
4. Kaidah-kaidah yang menyangkut stuktur Organisasi
5. Kaidah-kaidah yang mengarahkan kehidupan
perekonomian
6. Keterkaitan ketentuan dan kaidah-kaidah hukum
25/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
3. DASAR-DASAR PERBANKAN
(Seperti norma-norama efesiensi :
Kefektifan, Kesehatan Bank,
Profesionalisme pelaku Bank, Maksud
dan tujuan lembaga perbankan,
hubungan dan kewajibannya
KEDUDUKAN HUKUM PELAKU
PERBANKAN
(kaidah-kaidah mengenai
pengelolaanya seperti komisiaris ,
direksi, karyawan, pihak terafiliasi,
bentuk hukum pengelolanya,
kepemilikanya)
KAIDAH-KAIDAH PERBANKAN
(Mencegah persaingan yang tidak
wajar antitrus , perlindungan
terhadap nasabah,
KAIDAH-KAIDAH STUKTUR
ORGANISASI
(mendukung kebijakan ekonomi dan
moneter pemerintah seperti dewan
moneter, dan Bank central
KETERKAITAN PERATURAN DAN
KAIDAH-KAIDAH HUKUM
(keterkaitan merupakan hubungan
logis)
35/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
4. Merupakan Sistem/
Syarat Sistem
Suatu kesatuan =
bersifat komplek
Terdiri atas bagian-
Bagian berhubungan,
Dan bekerja secara aktif
Mencapai tujuan
Hukum Perbankan
yang merupakan
suatu sistem,
mengandung
pengertian –
pengertian dasar
berupa orientasi
pada tujuan,
berinteraksi dengan
sistem yang lebih
besar, Misalnya
dengan Hukum
Ekonomi atau
hukum secara
keseluruhan. 45/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
5. Corak Perbankan :
banyak dipengaruhi Kondisi Lingkungan,baik dari segi sosial
budaya maupun segi Alam, sejarah perkembangannya.
Kekhasan berdasarkan ideologi Pancasila dan Tujuan Negara
tercantum dalam UUD 1945 (amandemen) :
1. Usahanya berdasarkan
azas Demokrasi
menggunakan prinsip-prinsip
kehati-hatian
Fungsinya utamanya adalah
untuk menghimpun dan
pengatur dana masyarakat
2. Sarana memelihara
kesinambungan
pelaksanaan
pembangunan nasional
Tujuan :
1. Pemerataan pembangunan
nasional
2. Pertumbuhan ekonomi
3. Stabilitas nasional kearah
peningkatan kesejahteraan
Rakyat
Gunanya :
1. Mewujudkan manusia yang
adil dan makmur
berdasarkan pancasila dan
UUD 1945
2. Pelaksanaan perbankan
dengan memperhatikan
keserasian , keselarasan dan
kesinambungan unsur-unsur
trilogi Pembangunan 55/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
6. Sistem fight liberalism
(menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan
bangsa lain, menimbulkan dan menyebabkan kelemahan
struktural posisi indonesia didalam ekonomi dunia)
Sistem etatisme
(Negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan
serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-
unit ekonomi diluar sektor negara)
Monopoli
(merugikan masyarakat)
65/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
7. 1.1. Undang-undang Dasar 1945 (Amandemen)
2. Undang-undang pokok di Bidang Perbankan dan undang-.
undang pendukung sektor ekonomi , UU No 7 Tahun 1992
Tentang perbangkan perubahanya UU No 10Tahun 1998
dan UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
beserta perubahannya, yaitu UU No 3 Tahun 2004 dan UU
No 24 tahun 2004 Tentang lembaga penjamin simpanan.
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata , Kitab Undang-
undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-undang Hukum
Pidana
o4. Perturan Pemerintah
o5.Peraturan Presiden (Perpres)
o6.Keputusan menteri keuangan
o7.Peraturan Bank Indonesia
75/6/2015 HK.Perbankan/Dedi Jrdi/FH.Unma/2011
8. 1.
PERJANJIAN
• Pasal 1338 BW “Perjanjian dapat dianggap bagi para pihak,sebagai suatu undang-undang”
• Prof. Van Apeldoorn, “Menetapkan bahwa perjanjian hak gadai meminta tanggungan
(jaminan) sebagai syarat”
• maka dalam perjanjian kredit menurut UU No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok
Perbankan pasal 24 ayat 4 “Bank umum tidak boleh memberikan kredit kepada siapapun
tanpa Jaminan.
2.
YURISPRUDENSI
• Pasal 28 ayat 1 UU No.14 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman “Hakim wajib
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada
dimasyarakat”.
• Yurisprudensi sesuatu yang penting pula dalam rangka pembentukan perbankan.
3 . DOKTRIN
• Pendapat para ahli hukum yang ternama dijadikan sebagai sumber Hukum (Communis
oponio doctrum = orang tidak boleh menyimpang dari pendapat umumpara ahli hukum)
• Perkembangan standar pertukaran Emas (gold exchange standard) dimana nilai dasar (Par
value) uang nasional semua negara anggota IMF dinyatakan dalam berat tertentu emas atau
dalam dolar Amerika Serikat
• Hasil pemikiran White sebgai salah satu bahwa doktrin merupakan faktor dalam
Pembentukan Hukum Perbankan.
85/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
9. HUKUM
ADMINISTRASI
NEGARA
Legal
matrik
UU No
7/1992
Tentang
perbankan
Rechtshandelingen
= perbuatan-
perbuatan hukum
administrasi negara
(Keputusan
pemerintah)
Penetapan
Sifat yuridis =
Mengenai perijinan untuk
mendirikan dan
menjalankan usaha Bank
Sebelum
mendirikan
Bank harus
terlebih
dahulu
memiliki izin
dari menteri
keuanganKeputusan Pemerintah (Rechthandelingen)
1. Penetapan (beschikking)
2. Rencana (Plan)
3. Norma-norma jabaran (Concrete
norgeving)
4. Legislasi semu (pseudo-wetgeving)
Izin =
bagian penting untuk mendirikan dan
menjalankan usaha perbankan
Dispensasi =
Pengecualian
Contoh : BPR dalam audit tidak perlu
oleh akuntan publik Psl 3 (2) UU NO 7 Th
1992 Tentang Perbankan
95/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
10. Pasal 2 UU Perbankan
Azas-azas
hukum
perbankan
1. Azas-azas Demokrasi
Ekonomi
(Prinsip kehati-hatian
yang terkandung dalam
Demokrasi ekonomi
berdasarkan pancasila
dan UUD 1945)
2. Azas Kepercayaan
(Fiduciary Principle)
Hubungan Kepercayaan
antara Bank dan
Nasabah, Yang menjaga
kesehatan Bank
3. Azas Kerahasian
Bank (confidental
principle)
(Mengharuskan atau
mewajibkan bank
merahasiahkan
keuangan nasabah
yang menurut
kelajiman perbankan)
4. Azas Kehati-hatian
(Prudential
Principle)
Melindungi dana
masyarakat yang
dipercayakan pada
Bank
105/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
11. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan
Cabang-cabang Produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai negara
Bumi,air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagai pokok-pokok
kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat
Sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan
lembaga perwaakilan rakyat dan pengawasan terhadap kebijakannya ada pada
lembaga perwakilan
Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antara daerah
dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendayagunakan potensi
dan peran serta daerah secara optimal dalam rangka perwujudan wawasan
nusantara dan ketahanan nasional
Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki
serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan
1
2
3
4
5
6
115/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
12. 4. Bunga
1. Tabungan
3. Bunga
2. Investasi
SBI (sertifikat
Bank indonesia) keterangan : Hubungan Hukum
- Pasal 1338 B.w
- azas kepercayaan
- azas kerahasian
Cadangan
devisa
Migas, fiskal,
ekspor
Bank
central
Pinjaman Luar Negeri
BANK
Masyarakat
125/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
13. sifat /fungsi instrumental Hukum membawa perubahan
(hukum sarana perubahan) - pembuatan Undang-undang
- sarana penyalur kebijakan
Repelita Kedua (1973- 1979) menciptakan keadan
- Pembinaan dibidang yang baru/merubah
Hukum sesuatu yang ada
- Kebutuhan masyarakat
- Kesadaran Hukum
Peranan aktif dari
ketertiban/kepastian hukum (yaitu tujuan
hukum yang dikehendaki)
Undang-undang perbankan UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank
No. 7 tahun 1992 , bahwa : - Perubahan Sosial
- peran Mendukung pembangunan - Kesejahteraan Rakyat
Peranan
hukum
perbanakan
di
Indonesia
135/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
14. Periode Pendudukan Belanda
Periode pendudukan jepang
Periode awal kemerdekaan indonesia
Periode 1950 - 1959
Periode 1959 – 1966
Periode 1966 - 1969
Periode 1969 – 1983
Periode 1983 – 1988
Periode 1988 - sekarang
2
1
3
6
5
4
7
8
9 145/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
15. Bank adalah lembaga keuangan
yang usaha pokoknya adalah :
- Memberikan kredit
- dan jasa-jasa dalam lalu lintas
pembayaran
- Dan peredaran uang
Bank sebagai badan usaha : Fungsi Bank “Financial
- Menghimpun dana dari masyarakat intermediary” usaha utama
berupa simpanan menghimpun dana masyarak
Berupa kredit, dan bentuk lainnya at serta memberikan jasa-
dalam rangka meningkatkan taraf hidup jasa lainya dalam laulintas
rakyat banyak pembayaran.
Pasal 1
huruf a/
1967
Pasal1
angka2
Bank Badan usaha : mendapatkan keuntungan , menjaga kesetabilan nilai
uang, kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. 155/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
16. Dimaksudkan agar para pelaku bank lebih profesional
dalam mengelola dana dari masyarakat
1. Fungsi utama perbankan 2. Perbankan Indonesia bertujuan
Indonesia adalah sebagai menunjang pelaksanaan pemba
penghimpun dana ngunan nasional dalam rangka
dari masyarakat meningkatkan pemerataan, per
tumbuhan ekonomi, dan stabilitas
nasional kearah peningkatan
kesejahteraan rakyat banyak
Pasal 3 dan 4
UU perbankan
Fungsi/tujuan
165/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
17. Sebagai perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of
funds) dengan pihak yang kekurangan dana (lack of funds)
Peran lembaga keuangan sebagai perantara keuangan masyarakat dana
pensiun, pegadaian dan pihak yang memerlukan dana.
Surat keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep 38/MK/IV/1972, Yaitu :
Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya
dibidang keuangan tersebut
Pasal 3 secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama
dengan jalan mengeluarkan keretas berharga dan menyalurkannya kedalam
masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahan-perusahan
Pasal 1 angka 4 Keputusan presiden Nomor 61 tahun 1988 Lembaga
pembiayaan yaitu :
Lembaga keuangan bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan
kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung
menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan
menyalurkan kedalam masyarakat guna membiayai investasi perusahan-
perusahan.
Lembaga keuangan
Lembaga keuangan
Lembaga keuangan bukan Bank
175/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
18. sektor utama
sektor pembiayaan pembangunan berupa pembayaran
kredit jangka menengah atau jangka panjang juga dapat
berupa penyertaan modal
Usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat dalam bidang-bidang tertentu.
usaha-usaha bidang tertentu :
Perusahan asuransi LKBB
Kep 729/MK/IV/12/1970
Penyelenggara Dana pensiun tanggal 7-12-1970
Kep 38/MK/VI/72
Perusahaan keuangan tanggal 18-1- 1972
Holiding Company
Perusahan yang memberikan potongan/diskonto
Perusahan pemutar kredit, dan
Rumah gadai
A
B
a
g
f
e
d
c
b
185/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
19. “Lembaga keuangan bukan Bank yang telah
memilikii izin usaha dari menteri pada saat
undang-undang ini mulai berlaku, dapat
menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai Bank
berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang,
selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu
tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini”.
Persyaratan permodalan :
a. LKBB menyesuaikan menjadi Bank umum devisa modal disetornya
minimal disetor Rp. 50.000.000.000.00.
b. Menjadi Bank umum bukan devisa cukup memenuhi modal disetor
minimal sebesar Rp. 10.000.000.000.00
LKBB
Pasal 57 UU
No.7/1992 UU
Perbankan
Pasal24
ayat1UU
No.7/1992
Bankumum
195/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
20. Pedagang dana (money Lender), yaitu wahana
dapat menghimpun dan menyalurkan dana
masyarakat secara efektif dan efesien.
- Bank tempat penitipan dan
penyimpanan uang.
- fungsinya penyalur dana, kredit,
membelikan surat berharga.
Lembaga yang melancarkan transaksi
perdagaan dan pembayaran uang.
Bank sebagai penghubung nasabah
/nasabah lain dalam transaksi.
Segi Fungsinya
segi Kepemilikanya (milik negara, swasta negeri/asing,
pemerintah daerah, koprasi)
segi Penciptaan Uang giral
Bank
berfungsi
a
b
LKB
Jenis-jenis
Bank
c
b
a
205/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
21. a. Bank Sentral (central Bank)
Bankers (Bank pimpinan)
Penguasa moneter dan mendorong
Mengarahkan semua jenis Bank
b. Bank Umum (commercial Bank)
Bank baik milik negara,swasta, koprasi
pengumpulan dana menerima simpanan, bentuk giro,
deposito, tabungan, kredit jangka pendek.
keuntungan dari selisih Bunga.
c. Bank Tabungan (saving Bank)
Bank baik milik negara, swasta, koprasi
menerima simpanan dalam bentuk tabungan
usahanya memperbungakan dana dalam keretas
berharga
d. Bank pembangunan (devlopment Bank)
Bank milik negara,swasta,koprasi
simpanan deposito dan surat berharga
usaha kredit jangka menengah/panjang
Fungsi/Tujuan
Bank
215/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
22.
Pasal 1 angka 3 dan 4
Bank umum adalah Bank Bank Prekreditan Rakyat
yang melaksanakan usaha adalah bank yang melaksa-
secara konvensional dan/atau nakan kegiatan usaha secara
berdasarkan prinsip syariah konvensional dan/atau ber-
yang dalam kegiatannya dasarkan prinsip syariah
memberikan jasa dalam lalu yang dalam kegiatanya tidak
lintas pembayaran memberikan jasa dalam lalu
lintas pembayaran.
Kepemilikanya : Negara
swasta asing, swasta nasional kepemilikannyya :Pemerintah
pemilikan campuran, koprasi. daerah., swasta, Koprasi.
mengumpulkan dana yang sementara menjamin keamanan uang masyarakat
menganggur untuk dipinjamkan pada
pihak lain untuk membeli surat berharga Menciptakan kredit (created Money
Memperudah lalu lintas pembayaran uang deposit)
Bank umum/UU No. 10/1998
Bank Perkeriditan Rakyat
1
2
FUNGSI BANK UMUM
4
31
2 225/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
23. UU No 23 tahun 1999 pasal 1 angka 10 tentang Bank
Kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan
dilaksanakan oleh Bank indonesia untuk mencapai dan memelihara
kesetabilan nilai rupiah yang dilakukan, antara lain, melalui pengen
dalian jumlah uang beredar dan suku bunga.
Iswardono Sp.
Bank Rate Policy atau politik diskonto
yaitu kebijakan dimana digunakan untuk mengukur berapa besarnya
diskonto yang digunakan terhadap Bank-bank umum. Cara bekerjanya
Bank rate, adalah bank central menentukan besarnya bank rate
tersebut
oprasi pasar terbuka (open market operation)
yaitu kegiatan pembelian atau penjualan surat-surat berharga oleh bank
sentral.
perubahan cadangan minimum (reserve requirement)
yaitu bank sentral mengatur persyaratan cadangan minimum untuk
bank umum
pengawasan kredit selektif (Selective Credit Control)
yaitu pengawasan terhadap praktek perkeriditan yang dijalankan oleh
perkembangan.
KEBIJAKAN MONETER
2
1
3
4
235/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
24. Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk
mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara merumus-
kan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga ke-
lancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbangkan
serta menjalankan fungsi sebagai lender of last resort. Bank yang ber-
fungsi dan menjalankan kewenangan sebagai bank sentral indonesia
pasal 23 UUD 1945
Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur per-
edaran uang keretas.
Ayat (3) Bank indonesia agar dapat menjaga uang se-
bagai alat penukar tetap harganya jangan naik turun
karena keadaan uang yang tidak teratur
UU No.23/1999 Tentang Bank Indonesia
pasal 7 “tujuan Bank indonesia adalah mencapai dan memelihara
kestabilan nilai rupiah”
berkedudukan di ibu kota jakarta
mendukung pembangunan ekonomi/meningkatan kesejahteraan
rakyat
bentuk kebijakan moneter berkelanjutan, konsisten, transparan,
mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah bidang ekonomi.
Bank
Sentral
245/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
25. wewenangnya ;
mengelola kekayaan sendiri terlepas dari APBN
menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi
dalam batas kewenangaannya
lembaga independen yang tugasnya diluar
pemerintahan
pelarangan campur tangan,sanksi :
1. bagi pihak yang melakukan campur tangan diancam dengan pidana penjara
sekurang-kurangnya dua tahun dan maksimal lima tahun serta denda seku-
rang-kurangnya Rp. 2.000.000.000.00 dan maksimal 5.000.000.000.00
2. sedangkan bagi pihak Bank indonesia (anggota dewan Gubernur dan atau
pejabat Bank Indonesia) yang tidak menolak dan atau mengabaikan campur
tangan maka diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua
tahun dan maksimal lima tahun serta denda sekurang-kurangnya
Rp. 2.000.000.000.00. dan maksimal 5.000.000.000.00
Harapan :
1. ancaman sanksi berat 4. integritas moral yang tinggi
2. BI lembaga yang berwibawa 5. taat hukum
3. mengedepankan kepentingan negara
Bank indonesia
sebagai
lembaga negara
Pasal 67/68 UU No.
23/1999
255/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
27. Lembaga berbadan hukum yang menyelenggarakan
kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan
melalui, skim asuransi, dana penyangga
UU No. 10 Tahun 1998/Asuransi deposito
America tahun 1933, dikenal Federal deposit
insurance corporation (FDIC) :
1. Lembaga penjamin penyimpanan dana (devosit
incurance) sistem perbankan didunia,
2. Menstabilkan sistem perbankan yang
mengalami depresi ekonomi pada tahun 1930
3. Perbankan internasional dikenal World deposit
inscurnce Corporation (WDIC)
Indonesia tahun 1973 Peraturan pemerintah No.
34 tahun 1973 tentang jaminan simpanan pada
Bank, latarbelakang :
1. Meningkatkan minat masyarakat berhubungan
dengan lembaga perbankan,
2. Memperluas lalu lintas pembayaran giral
3. Meningkatkan kepercayaan kepercayaan ma-
syarakat terhadap lembaga perbankan.
Peraturan Pemerintah mengenai Asuransi
Deposito :
1. Semua Bank kecuali Bank asing diwajibkan
menjamin simpanan uang pihak ketiga, baik
yang berupa giro, devosito, maupun tabungan
2. Penyelenggaraan jaminan, yaitu Bank
Indonesia, dengan tugas menjamin simpanan
uang pihak ketiga yang terdaftar pada Bank
terjamin atas nama perorangan, perkumpulan,
dan badan-badan lainnya, kecuali simpanan
giro, deposito, dan tabungan milik pemerintah
dan Bank, memungut premi jaminan, dan
bertindak sebagai pengampu dan atau
likuidator.
- Jumlah jaminan max 1000.000
- Premi jaminan sebesar 5 Per mil/tahun
- Pasal 31 ayat (1) UU No. 14 /1967 Tentang
pokok-pokok Perbankan, Pelaksana deposito
adalah Bank Indonesia.
21
275/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
28. Indepeden
Kedudukan sebagai lembaga
Penjamin simpanan
TransparanAkuntabel
2
3
1. Menjamin simpanan nasabah
penyimpanan
2. Memelihara stabilitas sistem perbankan
sesuai dengan kewenanganya
Fungsinya
1. Merumuskan dan menetapkan dalam
rangka turut serta dalam memelihara
stabilitas sistem perbankan
2. Merumuskan dan menetapkan,
melaksanakan kebijakan penyelesaian
Bank gagal (Bank Resolution) yang tidak
berdampak sistemik
3. Melaksanakan penanganan Bank gagal
yang bersifat sistemik.
Tugasnya
285/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
29. 1. menetapkan dan memungut premi penjaminan
2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat Bank pertama kali menjadi
peserta
3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS
4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan Bank, laporan
keuangan Bank
dan laporan hasil pemeriksaan Bank sepanjang tidak melanggar kerahasian
Bank
5. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas dana simpanan
nasabah,
data kesehetan Bank, laporan keuangan Bank dan laporan pemeriksaan
Bank.
6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaram klaim.
7. Menunjuk, menguasakan, dan atau menugaskan pihak lain utnuk bertindak
bagi
kepentingan dan atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas
tertentu
8. Melakukan penyuluhan kepada Bank dan masyarakat tentang penjamin
simpanan
9. Menjatuhkan sanksi adminitrasi
295/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
30. Persero (perusahan
Persero)
tgl. 22 April 1998
1. Penjaminan simpanan
masyarakat pada Bank
2. Penjaminan kewajiban Bank
lainnya di luar simpanan
3. Pemupukan keuntungan untuk
meningkatkan nilai perusahan
4. Usaha-usaha lain untuk
menunjang kegiatan dalam
rangka penjaminan
Pasal 37B UU No. 10 tahun 1998,
mengatur :
1. Setiap Bank wajib menjamin
dana masyarakat yang disimpan
pada Bank yang bersangkutan
2. Pembentukan Lembaga
Simpananan
3. Mekanisme penjaminan dana
masyarakat dan
kelembagaannya akan diatur
lebih lanjut dalam peraturan
pemerintah
PP No. 53 Tahun 1998
Tentang penyertaan modal
Negara Republik indonesia .
Maksud dan
tujuan
305/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
31. BANK
GAGAL
Bank
gagal
1. Pengambilalihan dan menjalankan segala
hak dan wewenang pemegang saham
termasuk wewenang RUPS
2. Menguasai dan mengelola aset dan
kewajiban Bank gagal yang diselamatkan
3. Meninjau ulang
4. Membatalkan
5. Mengakhiri
6. Dan/atau mengubah setiap kontrak yang
mengikat Bank gagal yang diselamatkan
dengan pihak ketiga yang merugikan Bank
7. menjual dan/atau mengalihkan aset Bank
tanpa persetujuan debitur dan/atau
kewajiban Bank tanpa persetujuan
kreditur.
Penyelesaian/
penanganan
Kewenangan
dimaksudkan
1. Memaksimalkan
pengembalian (recovery)
dana penjaminan
2. Pengelolaan dan
pengurusan Bank yang
diputuskan untuk
diselamtakan
Menuntut penggantian kerugian
bagi pihak yang dirugikan yang
tidak melebihi nilai manfaat yang
diperoleh dari kontrak dimaksud
setelah terlebih dahulu
membuktikan secara nyata dan
jelas kerugian yang dialaminya.
1 2
Fungsinya :
1. Memelihara
kepercayaan
masyarakat
2. Meminimumkan
resiko Anggaran
Negara
3. Resiko yang
menimbulkan
moral hazrad
315/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
32. Rahasia
Bank
Pasal 1
angka
28
UU No. 10 tahun 1998 UU
Perbankan
Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang
berhubungan dengan keterangan mengenai
nasabah penyimpanan dan simpanan
Pasal
40ayat
1/2
(1) Bank wajib merahasiahkan
keterangan mengenai
nasabah mengenai
penyimpanan dan
simpanannya
(2) Ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)
berlaku pula bagi pihak
terafiliasi
Pasal 1 angka 22, Pihak-pihak terafiliasi :
1. Anggota dewan Komisaris , pengawas, direksi, atau
kuasanya, pejabat atau karyawan Bank
2. Anggota pengurus dan pengawas, pengelola atau kuasanya,
pejabat atau karyawan Bank, khususnya Bagi Bank yang
berbentuk hukum koprasi sesuai dengan peraturan
perundang Undangan yang berlaku
3. Pihak yang memberikan jasanya kepada Bank antara lain
akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan
lainnya
4. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut
mempengaruhi pengelolaan Bank, antara lain keluarga para
pemegang saham, komisaris, direksi, pengurus.
325/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
34. UU Perbankan 1992
Segala sesuatu yang berhu- Ketentuan rahasia Bank :
Bungan dengan keadaan ke- 1. UU No. 23 Prp. Tahun 1960
Uangan dan hal-hal lain dari tentang rahasia Bank
Nasabah Bank yang menurut 2. Pasal 36 UU No 14 tahun
Kelajiman dalam dunia perbank 1967 Tentang pokok-pokok
An Wajib dirahasiahkan. Perbankan
3. Pasal 10 UU No. 10 tahun
1998 tentang perbankan
SEBI No. 2/337 UUPB/PbB tanggal 11 september 1969
perihal penafsiran Rahasia Bank :
1. keadaan keuangan nasabah yang tercatat padanya adalah keadaan mengenai
keuangan yang tercatat pada Bank yang meliputi segala simpanannya yang
tercantum dalam semua pos-pos pasiva dan segala pos-pos aktiva yang meru
pakan pemberian kredit dalam pelbagai macam bentuk kepada yang bersang-
kutan.
2. hal-hal lain yang harus dirahasiahkan oleh Bank menurut kelaziman dalam dunia
perbankan adalah keterangan tentang orang dan Badan yang diketahui oleh
Bank karena kegiatan usahanya sebagai dimaksud dalam pasal 23 UU No. 14
Tahun 1967 (sekarang Pasal 6 UU Perbankan 1998)
Pengertian
Rahasia
Bank
345/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
35. PEMBUKAAN KERAHASIAN
BANK
A. Perpajakan
B. Penyelesaian piutang yang
ditangani oleh badan urusan
piutang dan lelang
negara/panitia urusan negara
(BUPLN/PUPN)
C. Peradilan baik untuk perkara
pidana atau perdata
D. kepentingan dan kelancaran
dan keamanan kegiatan usaha
Bank termasuk didalamnya
permintaan pembukaan rahasia
berdasarkan kuasa dari
nasabah penyimpanaan itu
sendiri atau permintaan ahli
waris yang sah
a. Pemohon ditujukan kepada pimpinan
BANK Indonesia U.P urusan hukum
Bank Indonesia
b. Atas permintaan ini pimpinan Bank
Indonesia membahasnya dan
kemudian memberikan keputusan
nya apakah memberikan atau
menolaknya
c. Apabila permintaan tersebut tidak
memenuhi persyaratan, dilakukan
penolakan, begitu pula sebaliknya,
apabila telah memenuhi persyaratan,
diizinkan pembukaan rahasia Bank
tersebut
UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 40 ayat 1
“Bank wajib merahasiahkan keterangan
mengenai nasabah penyimpanan dan
simpanannya , kecuali dalam hal sebagaimana
dimaksud dalam pasal 41, pasal 41a, pasal 42,
pasal 43, pasal 44, dan pasal 44a
Mekanisme dan prosedur
permintaan pembukaan rahasia
BANK
355/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
36. PEMBUKAAN RAHASIA BANK
KEPENTINGAN PERPAJAKAN
Pimpinan Bank
Indonesia
Mengeluarkan keterangan mengenai
hal-hal yang termasuk dalam rahasia
Perbankan
Atas permintaan
menteri keuangan
Berwenang mengeluarkan perintah tertulis
kepada Bank agar memberikan keterangan
dan memperlihatkan bukti-bukti trttulis
serta surat-surat mengenai keadaan
keuangan nasabah penyimpanan tertentu
kepada pejabat pajak.
keperluannya
Pemeriksaan dan
penyidikan perpajakan
Pasal 35 ayat 1 dan 2 UU No.
9 tahun 1994
Bahwa untuk kepentingan peraturan
perundang-undangan Pajak, pihak pajak
dapat langsung meminta keterangan bukti
dari Bank mengenai keadaan keuangan
nasabahnya sepanjang mengenai pajaknya
365/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
37. DALAM RANGKA UNTUK
KEPENTINGAN PERADILAN DALAM
PERKARA PIDANA
Untuk kepentingan
peradilan dalam
perkara pidana.
Pimpinan Bank
Indonesia dapat
memberikan izin
kepada polisi , jaksa
atau hakim untuk
memperoleh
keterangan dari
Bank mengenai
simpanan tersangka
atau terdakwa pada
Bank
Izin sebagaimana
dalam ayat (1)
diberikan secara
tertulis atas
permintaan tertulis
dari kepala
kepolisian Republik
Indonesia, Jaksa
Agung, Mahkamah
Agung
Permintaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2)
harus menyebutkan nama
dan jabatan polisi, jaksa
atau hakim, nama
tersangka atau terdakwa,
alasan diperlukannya
keterangan dan hubungan
perkara pidana yang
bersangkutan dengan
keterangan yang
diperlukan
1 32
Pasal 42 UU Perbankan
1998 Ayat (1)
Pasal 42 UU Perbankan
1998 Ayat 2
Pasal 42 UU Perbankan
!998 Ayat 3
375/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
38. SANKSI TERHADAP
PELANGGARAN RAHASIA
BANK
Komisiaris,
direksi,
Pegawai Bank
dan Pihak
terafiliasi
PELANGGARAN
Kewajiban menjaga
rahasia Bank
Anggota dewan komissaris, direksi, pegawai Bank, atau pihak
terafilliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan
keterangan yang wajib dirahasiahkan menurut pasal 40,
diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun
dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.
4.000.000.000 (empat Milyar rupiah) dan paling banyak Rp.
8.000.000.000
385/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
39. Perseroan Terbatas
Koprasi
Perusahan
Kantor Perwakilan atau Cabang dari Bank yang berkeduduk
an di luar negeri bentuk hukumnya mengikuti bentuk hukum
kantor pusat
Perusahan Daerah
Koprasi
Perseroan Terbatas
Bentuk lain yang
ditetapkan dengan
Peraturan-Pemerintah
Bentuk
Hukum
BANK
Pasal 21 UU No. 7 Tahun 1992
perubahan UU No.10 tahun 1998
Bank perkeriditan Rakyat
Pasal 22 ayat 2 UU No. 7 Tahun
1992
Bentuk Lain : Lumbung Desa,
Badan kredit Desa
395/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
40. Badan Hukum Yang didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan
modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham,
dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
undang-undang ini serta peraturan pelaksanan
lainnya.
Konsekwensinya :
Pemegang saham Perseroan Tidak bertanggung
jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat
atas nama perikatan yang dibuat atas nama
perseroan dan tidak bertanggung jawab atas
perseroan melebihi nilai saham yang telah
diambilnya.
Kegiatan Perseroan harus sesuai dengan
maksud dan tujuanya, sebagai Bank Umum
atau Bank Perkriditan Rakyat.
Rapat Umum Pemegang Saham Kekuasan
Tertinggi dalam perseroan.
Direksi Yang bertanggung jawab atas
perseroan
Komisaris bertugas melakukan pengawasan
dan memberikan nasehat
Pasal 1 angka
1 UU No.1
Tahun 1995
a
b
1
2
Kelengkapan
Organ
Perseroan
Terbatas 3
405/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
41. BENTUK HUKUM KOPRASI
USAHA DALAM JASA PERBANKAN
Pasal 9 UU No. 25 Tahun 1992
41
Prinsip
koprasi
Demokrasi ekonomi
Azas Kekeluargaan
Disusun sebagai usaha
bersama
Anggota koprasi sebagai pemilik sekaligus juga
pengguna jasa koprasi Usahanya
meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan
usahanya menjalankan usahanya di bidang
perbankan
Pasal 31
UU No. 25
tahun
1995s
Pengelolaan atas kegiatan usaha koprasi, bidang usaha perbankan, bidang
usaha tanggung jawab Pengurus, yang dipertanggung jawabkan kepada
rapat anggota atau anggota luar biasa, pengurus bersama-sama
menanngung kerugian yang diderita koprasi disebabkan kesengajaan atau
kelalaian
5/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
42. UU No.14 Tahun 1967 Tentang ketentuan-ketentuan pokok
Perbankan, Bank milik pemerintah atau provinsi yang
berbentuk Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan
dasar peraturan daerah.
Pasal 1 ayat (4) UU No.13 tahun 1962 Tentang
ketentuan-ketentuan pokok Bank pembangunan
Daerah bahwa “ Bank Pembangunan Daerah
adalah Badan Hukum berdasarkan Undang-undang
dengan kedudukannya sebagai Badan Hukum
diperoleh dengan berlakunya peraturan pendirian”
Pasal 2 UU No 5 Tahun 1992 Tentang Perusahan Daerah
Bahwa :”Semua perusahan yang didirikan berdasarkan Undang-
undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian
merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan kecuali, jika
ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang”
Lapangan Usaha Perusahan Daerah:
1. Suatu kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa
2. menyelenggarakan kemanfaat umum/memupuk pendapatan
42
Perusahan
Daerah
5/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
43. PP No.70 tahun 1992 Tentang Bank umum, Izin usaha Bank dikeluarkan oleh
menteri keuangan setelah mendapat pertimbangan Dari Bank Indonesia.
Pasal 16 ayat (1) UU No.10 Tahun 1998, memperoleh izin usaha dari
pimpinan Bank Indonesia
Pihak yang melakukan pendirian, pasal 22 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998,
yaitu :
Warga negara Indonesia dan/atau Badan Hukum indonesia
Warga negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia dengan warga
negara asing dan/atau Badan Hukum asing secara kemitraan.
43
Izin usaha
(izin
pendirian) a
b
Persyaratan izin usaha
Pasal 16 ayat (2) UU No.10 tahun 1998
Persetujuan prinsip Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Bank Indonesia No.
2/27/PBI/2000
Lampiran persyaratan Pasal 9 PBI No.
2/27/PBI/2000 Tentang Bank umum
1. Susunan Organisasi dan kepengurusan
2. Permodalan
3. Kepemilikan
4. Keahlian di bidang perbankan
5. Kelayakan rencana kerja
1. Rancangan akta pendirian
2. Data kepemilikan
3. Daftar anggota komisiaris/direksi
4. Susunan dan stuktur organisasi
5. Rencana kerja (Busnis Plan)
6. Rencana strategis jangka menangag dan
panjang (Corporate plan)
7. Pedoman manajemen resiko, rencana
sistem pengendalian intern, rencana
sistem teknologi informasi yang
digunakan, dan sekala kewenangan
8. Sistem prosedur kerja
9. Bukti setoran modal sekurang-kurangnya
39% dari modal disetor minium
10. Surat pernyataan dari pemegang saham
1. Akta pendirian Badan Hukum
2. Daftar susunan dewan komisiaris/direksi
3. Bukti pelunasan modal disetor minimum
4. Bukti persiapan oprasional
5. Surat pernyataan dari pemegang saham
6. Surat pernyataan tidak rangkapjabatan
melebihi ketentuan bagi komisiaris
7. Surat tidak rangkap jabatan bagi anggota
direksi
8. Surat pernyataan dari anggota komisiaris
bahwa yang bersangkutan tidak ada
hubungan keluarga.
9. Surat pernyataan dari anggota direksi
bahwa yang bersangkutan tidak ada
hubungan keluarga.
5/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
44. 44
modal merupakan salah satu faktor terpenting bagi Bank
dalam rangka pengembangan usaha dan menampung resiko
kerugian.
Pasal 2 Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/20/KEP/DIR
Tentang kewajiban penyediaan Modal Minimum Bank :
Modal Bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri
atas modal inti dan modal pelengkap
Modal Bagi Bank Kantor Cabang dari suatu Bank yang
berkedudukan diluar negeri terdiri dari atas dana bersih kantor
pusat dan kantor-kantor cabangnya diluar Indonesia.
Modal Inti Tanggal 2010/s.d. 1 januari 2011 Rp.100.000.000.000.00.-
Pasal 4 ayat (1) s.d ayat (4) Peraturan Bank Indonesia N0.3/21/PBI/2001,
modal inti terdiri atas :
1. Modal disetor
2. cadangan tambahan modal (disclosed reserve)
Modal
Bank
Sumber Dana Bank
1. Dana Masyarakat Luas
2. Dana bersumber dari Bank
sendiri
3. Dana yang bersumber dari
Lembaga keuangan lainnya
5/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
45. 45
Agio Saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Bank akibat harga saham
yang melebihi nilai nominal
Modal sumbangan, adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, modal
dari donasi luar
Cadangan umum modal, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan
atau dari laba beresih setelah dikurangi pajak dapat persetujuan rapat umum pemegang
saham
Cadangan Tujuan Modal, yaitu bagian laba setelah diurangipajak yang disisihkan untuk
tujuan tertentu dan telah dapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat
annnggota
Laba-laba tahun yang lalu setelah dioerhitungkan Pajak, yaitu laba bersih tahun-tahun yang
lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum
pemegang saham atau rapat anggota.
Laba tahun berjalan setlah diperhitungkan taksiran pajak sebesar 50%, yaitu laba yang
diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak
selisih lebih penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri
Dana setoran Modal
1
2
3
4
6
5
7
8
5/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
46. 46
1. Suatu upaya perusahan dalam menyiasati kondisi perekonomiaan melalui
bentuk penggabungan diri menjadi satu degan perusahan yang telah ada atau
meleburan diri dengan perusahan lain.
2. Membentuk perusahan baru dengan maksud menghasilkan suatu sinergi baru
yang dapat meningkatkan kinerja perusahan
3. Menciptakan Bank yang lebih baik dengan merevitalisasi secara sadar
sehingga terbentuk sinergi yang kuat dan akhirnya memberikan dampak pada
sistem Perbankan yang sehat,efesien, tangguh, dan mapu bersaing diancah
perekonomian global dan pasar Bebas yang semakin ketat.
Merger adalah suatu peleburan dari suatu perusahan kedalam perusahan
lain dimana suatu perusahan tetap mempertahankan identitasnya semula
dengan melakukan pengambilalihan kekayaan, tanggung jawab, dan
kuasa atas perusahan yang meleburkan diri tersebut
1
2
3
Amerika serikat sejak tahun
1989 tercatat 1.422 merger
Bank sebagai akibat
berubahnya pasar
Di Indonesia : merger
1. Tanggal 15 mei 1972 Bank umum
Niaga Indonesia di medan dengan
sejahtera Bank umum
2. Bank putra multikarsa dengan
solida Bank
5/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
47.
UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah
dengan UU No.10 Tahun 1998
UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
UU No. 8 Tentang Pasar Modal
PP No. 27 Tahun 1998 Tentang penggabungan, peleburan, dan
Pengambilalihan Perseroan Terbatas
PP No. 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsoidasi, dan Akuisisi
PP No. 29 Tahun 1999 Tentang Pembelian saham Bank Umum
Surat Keputusan Menteri Keuangan No.222/KMK.017/1993 Tentang
persyaratan dan tata cara merger konsolidasi dan Akuisisi Bank.
47
1
2
3
4
7
6
5
5/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
48. 48
Pengertian Merger,
Konsolidasi, Aksuisisi
Merger di
Bidang
Perbankan
Konsolidasi
Biang
Perbankan
Akusisi
bidang
perbankan
Pasal 1
angka 25
UU.No
7/1992
Penggabungan dari dua Bank atau lebih
dengan cara mempertahankan berdirinya salah
satu Bank dan membubarkanya Bank Lainnya
dengan tanpa tanpa melikuidasi.
Pasal 1
angka 26
UU.No
7/1992
Pasal 1
angka 27
UU.No
7/1992
Penggabungan dari dua Bank atau lebih,
dengan cara mendirikan Bank baru dan
membubarkan Bank-Bank tersebutdengan atau
tanpa melikuidasi
pengambilalihan kepemilikan suatu Bank
Yang mengakibatkan beralihnya pengendalian
terhadap Bank berkaitan dengan kemampuan
untuk menentukan, baik secara langsung
maupun tidak langsung dengan cara apapun,
pengelolaan atau kebijakan Bank
5/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
49. 49
Diperlukan :
Lembaga pengawasan/pembinaan
terhadap kegiatan lembaga perbankan
Kegiatan Perbankan
Dana Masyarakat
Kepercayan
Stakeholder perbankan :
1. Wajib menjaga
kepercayaan
masyarakat
2. Menjunjung tinggi
prinsip-prinsiip kehati-
hatian
Kesahatan Bank
5/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
50. 50
“Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga
pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan
dibentuk dengan Undang-undang”.
“Pembinaan dan pengawasan Bank dilakukan oleh Bank
Indonesia”
- Aspek Kelembagaan
- Kepemilikan
- kepengurusan
- Kegiatan Usaha
- pelaporan
- Penelitian
- analisis
- Evaluasi laporan Bank
- pemeriksaan yang langsung
dengan tindakan-tindakan
perbaikan
Pasal 34 ayat (1)
dan ayat 2 UU
No.3 Tahun 2004
Pasal 29 ayat (1)
UU No. 10 tahun
1998
Pengawasan
Pembinaan
menetapkan
peraturan
5/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
51. 51
Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan perbankan yang memuat prinsip
kehati-hatian (pasal 25 ayat (1)
Menyangkut perizinan Perbankan, meliputi kewenangan untuk memberikan izin
dan mencabut izin usaha ; memberikan izin pembukaan, penutupan, dan
pemindahan kantor Bank ; memberikan persetujuan atas kepemilkan dan
kepengurusan Bank, memberikan izin kepada Bank untuk menjalankan usaha
tertentu. (Pasal 26)
Melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu
apabila diperlukan juga dapat mencakup pemeriksaan terhadap perusahaan
induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi, dan debetur Bank (Pasal
29 ayat (1) dan ayat (2)
memerintahkan Bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh
kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap
suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan
(Pasal 31 ayat (2).
mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar Bank (Pasal 32 ayat (1)
1
3
5
2
4
UU No. 23 Tahun
1999
5/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
52. 52
Prinsip yang memuat ketentuan :
1. Kepatuhan Pada Hukum
2. Kepatuhan pada peraturan Perundang-undangan
3. Serta Nilai-nilai Etika (code of Conduct)
Yang berlaku secara umum pada industri
perbankan (Full Complince)
Contoh : Bahwa pengertian Bank Harus jelas dalam
sistem hukum dan peraturan Perundang-undangan
Prinsip yang berhubungan :
a. Penekanan Pengawasan
b. Efektifitas Pengawasan
c. Rekomendasi untuk stabilitas Keuangan
Contoh : bahwa lembaga pengawasan perlu
mempunyai tujuan yang jelas dan memberikan
laporan secara terbuka.
Esensial kreteria
(Kreteria Utama)
Kreteria Tambahan
5/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
53. 53
Undang-undang perlindungan Konsumen
Pelaku usaha jasa Perbankan dituntut :
1. Beritikad baik dalam melakukan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas,
dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
jasa yang diberikannya
3. melakukan atau melayani konsumen
secara benar dab jujur serta tidak
diskriminatif
4. menjamin kegiatan usaha perbankannya
berdasarkan ketentuan standar perbankan
yang berlaku
Pilar Arsitektur Perbankan Indonesia.
“mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan
konsumen jasa perbakan”
Upaya menciptakan :
a. Mekanisme pengaduan nasabah dan transparansi informasi
b. Edukasi kepada masyarakat produk tentang resiko dan keuntungan
c. Pengelolaan keuangan secara optimal dan bijaksana.
UU No. 8
Tahun 1999
5/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
54. 54
Bidang pelayanan perbankan Usaha perlindungan nasabah
Fokus perlindungan nasabah : KUHPidana, Pasal 263,372, dan 374 berupa
a. Ketentuan-ketentuan perundangan/ benaran laporan dan data-data yang merupa
perjanjian yang mengatur hubungan kan bahan informasi. Yang secara langsung
b. Proses yang ditempuh/warkat perkeriditan dirasakan kerugiannya oleh Nasabah.
1. Nasabah merupakan konsumen
dari pelayanan jasa perbankan
2. Pengerahan dana, nasabah yang
menyimpanan dananya pada
Bank, baik sebagai penabung,
deposan, maupun pembeli surat
berharga (obligasi atau comercial
paper), nasabah berkedudukan
sebagai kreditur Bank
3. Penyaluran Dana, nasabah
peminjam berkedudukan sebagai
debitur dan sebagai kreditur
1. Usaha Perdata, Pasal 1365
KUHPerdata “Bank bertanggung
jawab terhadap keugian yang
ditimbulkan pengurusannya.
2. Pasl 17 ayat (2) huruf a PP No. 25
tahun 1999 Tentang pencabutan
izin usaha, pembubaran,likuidasi,
untuk dibayar dari hasil penjualan
harta kekayaan Bank
3. Dijamin dengan Asuransi Deposito
4. PP No.53 Tahun 1998 Tentang
penyertaan modal Negara Republik
Indonesia. Untuk pendirian PT
bidang penjamin kewajiban Bank.
5/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
55. 55
Tentang Penggelapan
“ Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku
sebagai milik sendiri (aich toeeigenen) barang sesuatu yang
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi
yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, di
ancam, karena penggelapan, dengan Pidana penjara paling
lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh
rupiah”
“ Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan
nya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja
atau karena pencariannya karena mendapat upah itu.
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
Suatu perbuatan melawan hukum dengan seenaknya Sebagai lembaga pengawas
Memakai uang nasabah guna kepentingan pribadi Bank Indonesia mempunyai
Dan kelompok perusahannya, perbuatan dikenai peran melindungi dan menjamin
Tuduhan penggelapan. agar nasabah tidak mengalami
kerugian akibat tindakan Bank
yang salah.
Pasal 372
dan 374
KUHPidana
5/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
56. 56
Peraturan Bank Indonesia No 7/7/PB/2005 Tentang penyelesaian perlindungan
nasabah
Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang
mediasi Perbankan
Ketentuan Mediasi dimaksudkan :
1. membantu menjaga reputasi Bank sebagai lembaga intermediasi
2. memberikan alternatif penyelesaian sengketa kepada nasabah
3. penyelesaian sengketa melalui perbankan dilakukan secara sederhana,
murah, cepat dan fesien.
Sengketa diajukan
Timbul dari transaksi
keuangan
1. Potensi karena penundaan atau tidak dapat dilaksanakannya transaksi keuangan nasabah dengan pihak lain
2. biaya-biaya yang telah dikeluaran nasabah untukmendapatkan penyelesaian sengketa.
a
b
Fungsi
mediasi
Nasabah/perwakilan Nasabah
Lembaga, Badan Hukum
Bamk yang menjadi Nasabah
Bank
Sengketa keperdataan
Nilai tuntutan Rp. 5.00.000.000
Pelaksana
Mediasi
Perbankan
5/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
57. 57
Penghimpunan Dana dilakukan melalui penerimaan simpanan
masyarakat. (UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan)
simpanan Adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat
ke pada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dan dalam
bentuk giro, deposito, sertifikat defosito, tabungan dan/atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Pasal 14 Hurup a, Bank Perkreditan Rakyat, (BPR)
Dilarang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat
melalui simpanan yang berupa giro, juga dilarang ikut serta
dalam lalu lintas pembayaran.
Simpanan Giro (Demand Deposit, Cheking Account)
Pasal 1 angka 7, yaitu : “Giro adalah simpanan yang dapat
digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya yang dapat
digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat
dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah
pembayaran lainnya, atau denga cara pemindah bukuaan”.
persyaratan :
“Prinsip mengenal nasabah Know your customer principles, yaitu prinsip yang di
terapkan untuk mengetahui identitas Nasabah dan membantu kegiatan nasabah
Penghimp
unan Dana
1
5/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
58. 58
Bank
Wajib
a. Menetapkan kebijakan
penerimaan nasabah
b. Menetapkan kebijakan dan
prosedur dalam
mengidentifikasikan nasabah
c. Menetapkan kebijakan dan
prosedur pemantauan terhadap
rekening dan transaksi nasabah
d. Menetapkan kebijakan dan
prosedur manajemen resiko yang
berkaitan dengan penerapan
prinsip mengenal nasabah
Bank wajib meminta informasi mengenai :
1. Identitas calon nasabah
2. Maksud dan tujuan calon nasabah
melakukan hubungan usaha dengan
Bank
3. Informasi lain yang memungkinkan bank
untuk mengetahui profil calon nasabah;
dan
4. Identitas pihak lain, dalam hal calon
nasabah bertindak untuk dan atas nama
pihak lain.
Bank selanjutnya wajib
meneliti kebenaran dokumen
pendukung identitas calon
nasabah, yaitu penelitian
kebenaran nasabah, bank
dapat melakukan wawancara
dengan calon nasabah untuk
menteliti dan meyakini
keabsahan dan kebenaran
dokumen pendukung tersebut
5/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
59. 59
UU No. 7 Tahun 1992, Simpanan yang penarikannya hanya dapat
dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan
dan Bank yang bersangkutan.
UU No. 10 Tahun 1998 memakai istilah Deposito simpanan yang
penarikannya penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu
tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank.
Deposito berjangka yakni mempunyai tanggal jatuh tempo yang
telah ditetapkan, dibuktikan dengan instrumen tertulis, dan
menghasilkan bunga tetap bagi nasabah selama usia konrak
- apabila waktunya yang ditentukan telah habis
- deposan dapat menarik depositonya atau memperpanjang
sebelum dengan suatu periode yang dibutuhkan
- Apabila apabila deposito mencairkan depositonya sebelum
jatuh tempo, akan dikenakan denda oleh Bank yang
bersangkutan.
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia :
No. 22/65/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 22/135/UPG tertanggal 1
Desember 1989, yang merupakan salah satu kebijaksanaan dari paket Desember
1989, semua Bank dibebaskan untuk mengatur sendiri ketentuan dan suku bunga
bagi deposito masing-masing sesuai dengan kebutuhan.
Lembaran Deposito : Memuat nama pemilik, besarnya nilai pokok deposito,
besarnya suku bunga yang berlaku atas deposito tersebut saat dibuka, dan tanggal
jatuh tempo.
Deposito
berjangka
5/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
60. 60
Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam
bentuk deposito yang sertifikat bukti
penyimpanannya dapat dipindahtangankan
maksud dipindah tangankan :
dapat diperdagangkan karena berbentuk atas
tunjuk sehingga lebih likuid,
berbeda dengan deposito berjangka yang
diterbitkan atas nama sehingga tidak mudah
dialihkan
Ketentuan penerbitan sertifikat deposito : Halaman Belakang sertifikat
a. hanya dapat diberikan dalam rupiah Deposito dicantumkan Klausul :
nominal sekurang-kurangnya Rp. 1000.000.- 1. Penerbit penjamin sertifikat
b. Jangka waktu 30 hari/maksimal 24 Bulan Deposito dengan seluruh
c. Dapat diperjualbelikan di pasar uang. Harta dan piutangnya
2. Sertifikat deposito dapat di
perjualbelikan dan dapat di
pindahtangankan dengan
cara penyerahan.
3. Pelunasan dilakukan pada
tanggal jatuh tempo.
Pasal 1 angka 8 UU
No. 10 Tahun 1998
tentang Perbankan
5/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
61. 61
Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut
syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek,
bylet giro, dan/atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.
Praktik Simpanan Tabungan :
1. Tabungan pembangunan Nasional (Tabanas)
2. Tabungan Asuransi berjangka (Taska)
3. Tabungan Ongkos Naik Haji
4. Tabungan berhadiah seperti Tahapan, Tabungan Kesra
Batasan-batasan penyelenggaraan Tabungan :
a. Tabungan hanya dalam bentuk Rupiah, tapi pada praktek bank
tertentu memakai Valuta Asing.
b. Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor Bank/ Atau
ATM dan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bylet giro,
dan surat perintah pembayaran lainnya.
c. Penarikan tidak boleh melebihi suatu jumlah tertentu sehingga menyebabkan
saldo tabungan lebih kecil dan saldo minimum.
Tabungan
5/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
62. 62
berbentuk simpanan berupa tabungan, giro, atau deposito, akhirnya
diedarkan kembali oleh Bank misalnya :
a. lewat Pasar uang (money market)
b. Pendepositoan
c. investasi dalam bentuk lain (pemberian kredit)
UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang dimaksud
kredit adalah :
1. Penyediaan Uang atau tagihan yang dipersamakan dengan
itu.
2. berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam
meminjam antara antara Bank dan pihak lain
3. mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah
jangka waktu tertentu dengan jumlah Bunga, Imbalan, atau
pembagian hasil keuntungan.
Kredit pada Bank didasarkan :
a. pemberian Kepercayaan pada nasabah
b. Salah satu usaha untuk mendapatkan keuntungan
c. Prinsip kehati-hatian bahwa debitur akan mengembalikan pinjamannya
sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui
oleh kedua belah pihak.
Dana
Masyarakat
5/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
63. 63
Pasal 100 s.d. 229 KUHD
1. Pasar uang dikenal sebagai Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)
- Promes
- Wesel
2. Pengakuan utang berjangka panjang dapat berupa
- Obligasi
- Sekuritas Kredit
Surat Keputusan Pasal 1 Drektur Bank Indonesia
No. 21/53/KEP/DIR Tentang Perdagangan Surat Berharga
Pasar Uang.
Surat Berharga Pasar Utang adalah surat berharga
jangka pendek dalam rupiah yang dapat diperjual belikan
dipasar Uang.
Surat Sanggup (Aksep/Promes), diterbitkan oleh nasabah dalam rangka
penerimaan kredit dari Bank untuk membiayai kegiatan tertentu/dalam
rangka pinjaman antar Bank.
Surat Wesel, diarik oleh suatu pihak dan diaksep oleh pihak lain dalam
rangka transaksi tertentu, penarik dan tertarik oleh nasabah Bank, atau
surat wesel yang tertariknya oleh nasabah Bank dan diaksep oleh Bank
dalam rangka pemberian untuk membiayai kegiatan tertentu.
Surat
Pengakuan
Utang
5/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
64. 64
Kegiatan dalam membeli, menjual, atau menjamin surat berharga
Bank dapat bertindak, baik atas resiko sendiri maupun untuk
kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
Resiko dalam surat berharga tersebut Adalah :
1. dapat berupa kegagalan pembayaran bunga
2. tidak seluruhya dipenuhi pada waktu atau harga menurun
Bank dalam prinsip kegiatan menggunakan :
a. Prinsip kehatia-hatian
b. Prinsip Penanaman dana yang sehat selalu
mempertimbangkan mengenai surat berharga yang
menjadi tujuan dalam kegiatan surat berharga
Persyaratan surat berharga memiliki Kualitas Lancar :
1. Aktif diperdagangkan dibursa efek di Indonesia
2. Terdapat informasi nilai pasar secara transaparan
3. Kupon atau kewajiban lain yang sejenis dibayar dalam jumlah dan
waktu yang tepat
4. belum Jatuh Tempo.
5/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
65. 1. Sumber-sumber dana kredit
2. Alokasi Dana
3. Menajemem prekreditan,
4. Kebijakan prekreditan
5. Dokumentasi dan administrasi kredit
6. Pengawasan Kredit
7. Penyelesaian kredit bermasalah
Kredit, yaitu Kepercayaan
berasal dari bahasa romawi credare.
Kosa kata “kredit”, yaitu percaya sehingga hubungan terjalin
dalam kegiatan perkeriditan diantara pihak, sepenuhnya harus
juga didasari oleh adanya saling mempercayai.
Pasal 25 UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
“Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Baik indonesia
berwenang menempatkan ketetentuan-ketentuan Perbankan yang memuat
prinsip-prinsip kehati-hatian.
Dalam rangka pembinaan dan pengawasan perkreditan tersebut Bank
Indonesia telah membut suatu aturan mengenai Pedoman Penyusunan
Kebijaksanaan perkeriditan Bank (PPKPB)
65
Unsur-
unsur
Kredit
5/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
66. 66
Pasal 1 Angka 12 UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
sebagagai berikut “kredit penyediaan uang atau tagihan yang
dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan
atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dan pihak
lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah
Bunga, imbalan, dan pembagian hasil keuntungan.
UU No 10 Tahun 1998, pasal 1 angka 11 “kredit penyediaan uang atau tagihan yang
dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam
meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam antara
Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya
setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah Bunga.
Perbedaan dua pengertian tersebut :
1. Perbedaan mengenai kontra prestasi akan diterima
“ semula kontraprestasi dari kredit tersebut terdapat berupa bunga, imbalan, atau
hasil keuntungan”
2. Ketentuan yang baru kotra prestasi hanya yang baru berupa Bunga
KREDIT
5/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011
67. Thomas Suyatmo, unsur-unsur perkreditan :
Kepercayaan
Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang akan diberikannya, baik dalam berupa uang,
barang atau jasa akan benar- benar diterimanya kembali dalam jangka waktu
Tenggang waktu
Suatu masa yang akan memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan
diterima masa pada masa yang akan datang .
Degree Of Resik
Yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara
pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari.
Prestasi
Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang
atau jasa.
‘” Basel 2 accord” prinsip tersebut mempunyai
67
1
2
3
4
Prinsip Pengelolaan
kredit
5/6/2015 HK.Perbankan/Dedi Jrdi/FH.Unma/2011
68. Bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu
negara,
yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-
aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan
mana yang tidak boleh dilakukan dan yang
dilarang.
Dengan Disertai ancaman atau sanksi yang
berupa Pidana tertentu bagi barang siapa
melanggar Larangan tersebut.
Dan untuk menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu
dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar
larangan tersebut.
5/6/2015 HK.Perbankan/Dedi Jrdi/FH.Unma/2011 68
Hukum
Pidana
69. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang
Oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman
(sanksi) yang berupa pdana tertentu, bagi barang siapa
melanggar larangan tersebut.
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan
hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada
itu diingat bahwa larangan ditunjukan pada perbuatan
(suatu keadaan atau kejadian yang ditunjukan yang
ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman
pidanya ditunjukan kepada orang yang menimbulkannya.
Prof. Moeljatno, SH. Pada sekarang pembedaan antara
kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada perbedaan
kuantitatif (soal berat atau entengnya ancaman Pidana.5/6/2015
HK.Perbankan/Dedi
Jrdi/FH.Unma/2011 69
70. “Barang siapa melakukan
perbuatan untuk melaksanakan
ketentuan Undang-undang tidak
di pidana”
“Barang siapa melakukan
perbuatan untuk melaksanakan
perintah jabatan yang diberikan
oleh penguasa yang wenang,
tidak dipidana”
5/6/2015 HK.Perbankan/Dedi Jrdi/FH.Unma/2011 70
Pasal 50
KUHP
Pasal 51
ayat (1)
KUHP
71. Pasal 42 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan
UU N0 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Dalam Bidang Perbankan, Misalnya, Mengenai
pembukaan rahasia Bank untuk kepentingan
peradilan, maka pejabat Bank tidak dikenakan sanksi
apabila membuka data dan keterangan nasabahnya
sepengetahuan pimpinan Bank Indonesia atas
permintaan polisi, jaksa atau hakim, guna kepentingan
peradilan.
Atau atas permintaan, persetujuan, atau kuasa
nasabah.
5/6/2015 HK.Perbankan/Dedi Jrdi/FH.Unma/2011 71
Pasal 44A
72. 5/6/2015 HK.Perbankan/Dedi Jrdi/FH.Unma/2011 72
Tindak Pidana Ekonomi adalah tindakan melanggar
hukum yang dilakukan karena atau untuk motif-motif
Ekonomi
Conklin, Merumuskan dan Mengidentifikasikan unsur-unsurnya sebagai
Berikut :
1. Suatau perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi Pidana
2. Yang dilakukan seseorang, korporasi didalam pekerjaannya yang sah, atau
didalam pencariaan/usahanya dibidang industri atau perdagangan.
3. Untuk tujuan memperoleh uang atau kekayaan: menghindari pembayaran
uang atau menghinadri kehilangan/kerugiaan kekayaan: dan memperoleh
keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi.
73. 1. Pelanggaran/penghindaran Pajak
2. penipuan atau kecurangan dibidang perkreditan (credit fraud)
3. penggelapan dana-dana masyarakat (embezzlement of public
funds) dan penyelewengan/penyalahgunaan dana-dana
masyarakat (misapproprition of public funds)
4. pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan atau
violation of currency regulations
5. spekualasi dan penipuan dalam transaksi tanah (speculation and
swindling in land transactions) serta penyelundupan (smuging)
6. Delik-delik lingkungan (environmental offences)
7. menaikan harga (over pricing) serta melebihkan harga faktur
(over invoicing), juga mengekspor dan mengimpor barang-barang
dibawah standar, dan hasil-hasil produksi yang membahayakan
(export and inport of substandard and even dangerously unsafe
products)
8. Ekspolitasi tenaga kerja (Labour Exploitation)
9. Penipuan Konsumen (consumen fraud)
5/6/2015 HK.Perbankan/Dedi Jrdi/FH.Unma/2011 73
74. Edwin Sutherland, 1939 bukunya “white
collar crime” kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang
mempunyai kedudukan sosial yang tinggi terhormat dalam
melakukan pekerjaan
Menurut kepolisian Republik Indonesia, “white collar crime”
Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dari kalangan
sosial ekonomi ditingkat atas, dalam hubungannya dengan
kegiatan pekerjaan atau jabatannya.
Kelompok Kejahatan “white collar crime”
5/6/2015 HK.Perbankan/Dedi Jrdi/FH.Unma/2011 74
Tindak
Pidana
Perbankan
