Downloaded 47 times
Uploaded bySutardjo ( Mang Ojo )
Pengelolaan Keuangan Desa
Dokumen tersebut merupakan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Ciamis yang mengatur struktur anggaran pendapatan dan belanja desa, sumber-sumber pendapatan dan belanja desa, serta tata cara penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa.
More Related Content
Similar to Pengelolaan Keuangan Desa
![Kementerian pertanian[1]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/kementerianpertanian1-150119200344-conversion-gate02-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
![Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/marwanjafarpresentasimenteridipelatihansideka1-150119201118-conversion-gate02-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Pengelolaan Keuangan Desa
- 1. PERATURAN BUPATI NO13 TAHUN 2009 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Ciamis, 12 Nopember 2009
- 2. 2. STRUKTUR APBDesa Pendapatan Belanja Pembiayaan Defisit/Surplus Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Neto
- 3. Pendapatan Desa •Pendapatan Asli Desa • Bagi Hasil Pajak Daerah • Bagian dari Retribusi Daerah • Alokasi Dana Desa (ADD) • Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan Desa lainnya • Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga
- 4. Pendapatan Asli Desa • Hasil usaha Desa • Hasil kekayaan Desa • Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat • Lain-lain Pendapatan Asli Desa
- 5. Hasil usaha Desayang terdiri dari : • Bagian Laba dari Badan Usaha Milik Desa; • Bagian Laba dari Badan Kredit Desa; • Bagian Laba dari Koperasi Desa.
- 6. Hasil kekayaan Desayang terdiri dari: • Tanah Kas Desa; • Pasar Desa; • Bangunan Desa; • Obyek rekreasi yang dikelola oleh Desa; • Pemandian Umum yang dikelola oleh Desa; • Hutan Desa; • Perairan/pantai dalam batas tertentu yang dikelola oleh Desa; • Tempat-tempat pemancingan di sungai yang dikelola oleh Desa; • Tempat pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa; • Lain-lain kekayaan Desa.
- 7. Hasil swadaya danpartisipasi masyarakat terdiri dari: • Urunan Desa, carik/pancen dan/atau nama lain yang sejenis; • Iuran tempat penitipan Kendaraan/Sepeda/ Sepeda Motor; • Hasil Swadaya dan Partisipasi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 8. Lain-lain Pendapatan AsliDesa yang terdiri dari : • Ganti ongkos cetak Surat- Surat/Blanko-Blanko; • Biaya Legalisasi Surat-Surat; • Biaya Legalisasi Wesel; • Sewa tanah desa; • Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 9. Bagi Hasil PajakDaerah Bagi hasil Pajak Daerah adalah Bagi Hasil Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis
- 10. Bagian dari RetribusiDaerah Bagian dari Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis
- 12. Bantuan Keuangan dariPemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan Desa lainnya Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang peruntukkannya diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 13. Hibah dan SumbanganPihak Ketiga • Pemberian Hibah dan sumbangan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa; • Hibah dan Sumbangan merupakan hasil gotong royong dan partisipasi masyarakat; • Hibah dan Sumbangan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- 14. Belanja Desa •Belanja Desa dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan desa; • Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa .
- 15. Belanja Desa •Kelompok Belanja Langsung; • Kelompok Belanja Tidak Langsung.
- 16. Kelompok Belanja Langsung Kelompok Belanja Langsung adalah bagian belanja yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai Program/kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat desa, terdiri dari: • Belanja Pegawai; • Belanja Barang dan Jasa; • Belanja Modal;
- 18. Belanja Tidak Langsung Kelompok Belanja Tidak Langsung adalah bagian belanja yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya dinikmati secara terbatas, yakni oleh Pemerintahan Desa, terdiri dari: • Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap; • Belanja Bunga; • Belanja Subsidi; • Belanja Hibah; • Belanja Bantuan Sosial; • Belanja Bantuan Keuangan; • Belanja Tak Terduga.
- 20. Pembiayaan • Pembiayaandesa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya; • Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari: a) Penerimaan Pembiayaan; b) Pengeluaran Pembiayaan.
- 21. Penerimaan Pembiayaan PenerimaanPembiayaan sebagaimana dimaksud di atas, mencakup : • Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya; • Pencairan Dana Cadangan; • Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; • Penerimaan Pinjaman; • Bagian laba dari penyertaan modal.
- 22. Pengeluaran Pembiayaan PengeluaranPembiayaan, mencakup: • Pembentukan dan/atau Penambahan Dana Cadangan; • Penyertaan Modal Desa; • Pembayaran Utang.
- 23. DANA CADANGAN •Tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan; • Dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa; • Dana tersebut dapat ditempatkan dalam deposito yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah; • Penerimaan jasa giro/hasil bunga rekening dana cadangan dan penempatan dalam deposito menambah jumlah dana cadangan; 1
- 24. DANA CADANGAN 2 • Guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa; • Peraturan Desa mencakup: • tujuan pembentukan dana cadangan, • program dan kegiatan yang akan dibiayai • besaran dan rincian tahunan dana cadangan • sumber dana cadangan dan • tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan; • Kegiatan dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi; • Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan dibahas bersamaan dengan pembahasan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- 25. DANA CADANGAN •Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan bersamaan dengan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; • Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, pinjaman desa dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan; • Penerimaan hasil bunga/deviden/royalti rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada lampiran Peraturan Desa tentang APB Desa; • Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan. 3
- 26. PENYERTAAN MODAL DESA • Penyertaan modal awal dan penambahan modal dicatat pada rekening penyertaan modal desa • Pemerintah desa melakukan investasi pada Badan Usaha Milik Desa atau dalam Badan Usaha Swasta lain, dalam bentuk penyertaan modal desa; • Penyertaan modal desa dilakukan Kepala Desa dengan persetujuan BPD setelah ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 27. Surplus dan DefisitAPB Desa • Surplus Anggaran merupakan selisih lebih antara Pendapatan Desa dan Belanja Desa selama satu tahun anggaran; • Defisit Anggaran merupakan selisih kurang antara Pendapatan Desa dan Belanja Desa selama satu tahun anggaran; • Selisih lebih/kurang antara Pendapatan dan Belanja selama satu tahun anggaran dicatat dalam Pos Surplus/Defisit.
- 28. Sisa Lebih PerhitunganAnggaran (SiLPA) • mencakup pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Desa, • pelampauan penerimaan Alokasi Dana Desa, • pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan desa yang sah, • pelampauan penerimaan pembiayaan, • penghematan belanja, • kewajiban kepada fihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan • sisa dana kegiatan lanjutan. 1
- 29. Sisa Lebih PerhitunganAnggaran (SiLPA) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. 2
- 30. Hibah dan Sumbanganberbentuk barang dan jasa • Hibah dan Sumbangan yang berbentuk barang dan/atau jasa dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan nilai wajar; • Hibah dan Sumbangan yang berbentuk barang dan/atau jasa dicatat pada pendapatan dan belanja dengan nilai yang sama; • Pencatatan pendapatan dan belanja berdasarkan bukti/keterangan hibah dan sumbangan.
- 31. Penyusunan Rancangan APBDesa • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) • Penetapan Rancangan APB Desa • Kode Rekening Penganggaran • Penetapan Penjabaran APB Desa • Evaluasi Rancangan APB Desa • Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa • Pelaksanaan APB Desa
- 32. Rencana Pembangunan JangkaMenengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) • RPJMD disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih; • Setelah berakhir jangka waktu RPJMD, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; • Kepala Desa yang baru dapat merubah RPJMD sesuai dengan visi dan misinya; • RPJMDesa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik; • Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa; • Penyusunan RKP Desa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya; • RKP Desa ditetapkan dengan persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD yang dituangkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- 33. Penetapan Rancangan APBDesa • Sekretaris Desa menyusun Rencana Kerja Anggaran Desa (RKA-Desa) dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan pada RKP Desa; • Sekretaris Desa menyampaikan RKA-Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada BPD; • Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama; • Penyampaian rancangan Peraturan Desa paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya; • Pembahasan menitik-beratkan pada kesesuaian dengan RKP Desa; • Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama BPD dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi; • Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud angka 6), ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan;
- 36. Kode Rekening Penganggaran • Kode aset, kode kewajiban dan kode ekuitas yang digunakan dalam neraca. • Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran.