Dokumen tersebut merupakan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Ciamis yang mengatur struktur anggaran pendapatan dan belanja desa, sumber-sumber pendapatan dan belanja desa, serta tata cara penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa.

1. PERATURAN BUPATI
NO 13 TAHUN 2009
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Ciamis, 12 Nopember 2009

2. 2. STRUKTUR APB Desa
Pendapatan
Belanja
Pembiayaan
Defisit/Surplus
Penerimaan
Pengeluaran
Pembiayaan
Neto

3. Pendapatan Desa
• Pendapatan Asli Desa
• Bagi Hasil Pajak Daerah
• Bagian dari Retribusi Daerah
• Alokasi Dana Desa (ADD)
• Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah
Daerah dan Desa lainnya
• Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga

4. Pendapatan Asli Desa
• Hasil usaha Desa
• Hasil kekayaan Desa
• Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat
• Lain-lain Pendapatan Asli Desa

5. Hasil usaha Desa yang terdiri dari :
• Bagian Laba dari Badan Usaha Milik Desa;
• Bagian Laba dari Badan Kredit Desa;
• Bagian Laba dari Koperasi Desa.

6. Hasil kekayaan Desa yang terdiri dari:
• Tanah Kas Desa;
• Pasar Desa;
• Bangunan Desa;
• Obyek rekreasi yang dikelola oleh Desa;
• Pemandian Umum yang dikelola oleh Desa;
• Hutan Desa;
• Perairan/pantai dalam batas tertentu yang dikelola oleh
Desa;
• Tempat-tempat pemancingan di sungai yang dikelola
oleh Desa;
• Tempat pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
• Lain-lain kekayaan Desa.

7. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat
terdiri dari:
• Urunan Desa, carik/pancen dan/atau nama lain yang
sejenis;
• Iuran tempat penitipan Kendaraan/Sepeda/ Sepeda
Motor;
• Hasil Swadaya dan Partisipasi lain yang ditetapkan
dengan Peraturan Desa sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

8. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari :
• Ganti ongkos cetak Surat-
Surat/Blanko-Blanko;
• Biaya Legalisasi Surat-Surat;
• Biaya Legalisasi Wesel;
• Sewa tanah desa;
• Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

9. Bagi Hasil Pajak Daerah
Bagi hasil Pajak Daerah adalah Bagi Hasil
Pajak Daerah berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Ciamis

10. Bagian dari Retribusi Daerah
Bagian dari Retribusi Daerah
berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis

12. Bantuan Keuangan dari Pemerintah,
Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan
Desa lainnya
Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah
Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten dicantumkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
peruntukkannya diatur berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku

13. Hibah dan
Sumbangan Pihak Ketiga
• Pemberian Hibah dan sumbangan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban
pihak penyumbang kepada Desa;
• Hibah dan Sumbangan merupakan hasil gotong royong dan
partisipasi masyarakat;
• Hibah dan Sumbangan baik barang bergerak maupun barang tidak
bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

14. Belanja Desa
• Belanja Desa dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi
kewenangan desa;
• Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang
merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa .

15. Belanja Desa
• Kelompok Belanja Langsung;
• Kelompok Belanja Tidak Langsung.

16. Kelompok Belanja Langsung
Kelompok Belanja Langsung adalah bagian belanja
yang dialokasikan pada atau digunakan untuk
membiayai Program/kegiatan yang hasil, manfaat
dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh
masyarakat desa, terdiri dari:
• Belanja Pegawai;
• Belanja Barang dan Jasa;
• Belanja Modal;

18. Belanja Tidak Langsung
Kelompok Belanja Tidak Langsung adalah
bagian belanja yang dialokasikan pada atau
digunakan untuk membiayai kegiatan yang
hasil, manfaat dan dampaknya dinikmati secara
terbatas, yakni oleh Pemerintahan Desa, terdiri
dari:
• Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;
• Belanja Bunga;
• Belanja Subsidi;
• Belanja Hibah;
• Belanja Bantuan Sosial;
• Belanja Bantuan Keuangan;
• Belanja Tak Terduga.

20. Pembiayaan
• Pembiayaan desa meliputi semua
penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya;
• Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud
terdiri dari:
a) Penerimaan Pembiayaan;
b) Pengeluaran Pembiayaan.

21. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan sebagaimana
dimaksud di atas, mencakup :
• Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun
sebelumnya;
• Pencairan Dana Cadangan;
• Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
• Penerimaan Pinjaman;
• Bagian laba dari penyertaan modal.

22. Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan,
mencakup:
• Pembentukan dan/atau
Penambahan Dana Cadangan;
• Penyertaan Modal Desa;
• Pembayaran Utang.

23. DANA CADANGAN
• Tidak dapat digunakan untuk membiayai
kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan
dalam Peraturan Desa tentang
pembentukan dana cadangan;
• Dibukukan dalam rekening tersendiri atau
disimpan pada kas desa tersendiri atas
nama dana cadangan pemerintah desa;
• Dana tersebut dapat ditempatkan dalam
deposito yang memberikan hasil tetap
dengan resiko rendah;
• Penerimaan jasa giro/hasil bunga rekening
dana cadangan dan penempatan dalam
deposito menambah jumlah dana
cadangan;
1

24. DANA CADANGAN
2
• Guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat
sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa;
• Peraturan Desa mencakup:
• tujuan pembentukan dana cadangan,
• program dan kegiatan yang akan dibiayai
• besaran dan rincian tahunan dana cadangan
• sumber dana cadangan dan
• tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan;
• Kegiatan dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi;
• Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan
dibahas bersamaan dengan pembahasan Peraturan Desa tentang
APB Desa;

25. DANA CADANGAN
• Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan
Dana Cadangan bersamaan dengan Pembahasan Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa;
• Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan
desa, pinjaman desa dan penerimaan lain yang penggunaannya
dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan
perundang-undangan;
• Penerimaan hasil bunga/deviden/royalti rekening dana cadangan
dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah
dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada
lampiran Peraturan Desa tentang APB Desa;
• Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran
pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
3

26. PENYERTAAN MODAL DESA
• Penyertaan modal awal dan penambahan modal
dicatat pada rekening penyertaan modal desa
• Pemerintah desa melakukan investasi pada
Badan Usaha Milik Desa atau dalam Badan
Usaha Swasta lain, dalam bentuk penyertaan
modal desa;
• Penyertaan modal desa dilakukan Kepala Desa
dengan persetujuan BPD setelah ditetapkan
dengan Peraturan Desa.

27. Surplus dan Defisit APB Desa
• Surplus Anggaran merupakan selisih lebih antara Pendapatan Desa
dan Belanja Desa selama satu tahun anggaran;
• Defisit Anggaran merupakan selisih kurang antara Pendapatan Desa
dan Belanja Desa selama satu tahun anggaran;
• Selisih lebih/kurang antara Pendapatan dan Belanja selama satu
tahun anggaran dicatat dalam Pos Surplus/Defisit.

28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
• mencakup pelampauan penerimaan
Pendapatan Asli Desa,
• pelampauan penerimaan Alokasi Dana Desa,
• pelampauan penerimaan lain-lain
pendapatan desa yang sah,
• pelampauan penerimaan pembiayaan,
• penghematan belanja,
• kewajiban kepada fihak ketiga sampai
dengan akhir tahun belum terselesaikan dan
• sisa dana kegiatan lanjutan.
1

29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun
sebelumnya, merupakan penerimaan
pembiayaan yang digunakan untuk:
a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi
pendapatan lebih kecil dari pada realisasi
belanja;
b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan
atas beban belanja langsung;
c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai
dengan akhir tahun anggaran belum
diselesaikan.
2

30. Hibah dan Sumbangan berbentuk barang dan jasa
• Hibah dan Sumbangan yang berbentuk barang
dan/atau jasa dicantumkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa dengan nilai
wajar;
• Hibah dan Sumbangan yang berbentuk barang
dan/atau jasa dicatat pada pendapatan dan
belanja dengan nilai yang sama;
• Pencatatan pendapatan dan belanja
berdasarkan bukti/keterangan hibah dan
sumbangan.

31. Penyusunan Rancangan APB Desa
• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)
• Penetapan Rancangan APB Desa
• Kode Rekening Penganggaran
• Penetapan Penjabaran APB Desa
• Evaluasi Rancangan APB Desa
• Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa
• Pelaksanaan APB Desa

32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD)
dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)
• RPJMD disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan
penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih;
• Setelah berakhir jangka waktu RPJMD, Kepala Desa terpilih
menyusun kembali RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
• Kepala Desa yang baru dapat merubah RPJMD sesuai dengan visi
dan misinya;
• RPJMDesa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala
Desa dilantik;
• Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa
berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa;
• Penyusunan RKP Desa diselesaikan paling lambat akhir bulan
Januari tahun anggaran sebelumnya;
• RKP Desa ditetapkan dengan persetujuan bersama antara Kepala
Desa dan BPD yang dituangkan dengan Peraturan Kepala Desa;

33. Penetapan Rancangan APB Desa
• Sekretaris Desa menyusun Rencana Kerja Anggaran Desa (RKA-Desa) dan
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan pada RKP Desa;
• Sekretaris Desa menyampaikan RKA-Desa dan Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada BPD;
• Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada BPD untuk
dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;
• Penyampaian rancangan Peraturan Desa paling lambat minggu pertama
bulan November tahun anggaran sebelumnya;
• Pembahasan menitik-beratkan pada kesesuaian dengan RKP Desa;
• Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama
BPD dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, paling
lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi;
• Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan
Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud angka 6), ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan
setelah APBD Kabupaten ditetapkan;

36. Kode Rekening Penganggaran
• Kode aset, kode kewajiban dan
kode ekuitas yang digunakan dalam
neraca.
• Kode pendapatan, kode belanja
dan kode pembiayaan yang
digunakan dalam penganggaran.