Dokumen tersebut membahas skema sertifikasi tenaga pendamping profesional (TPP) yang terdiri dari empat skema yaitu: Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten (TAPM Kabupaten), dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Provinsi (TAPM Provinsi). Dokumen ini menjelaskan persyaratan, ruang lingkup tugas, dan unit kompetensi yang harus dimiliki

1. SKEMA SERTIFIKASI TPP
Materi Bimbingan Teknis Anggota Asosiasi Pendamping Masyarakat dan Desa Nusantara
Dalam Rangka Persiapan Sertifikasi Tenaga Pendamping Profesional
PB. 02

2. SKEMA SERTIFIKASI
1. Skema Sertifikasi Profesi adalah Persyaratan
sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori
profesi yang ditetapkan dengan mengunakan standar
dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang
sama;
2. Jenis Skema Sertifikasi bagi tenaga pendamping
Profesional adalah KUALIFIKASI OKUPASI
NASIONAL

3. 3
Pokok-Pokok
Skema Sertifikasi TPP
• Latar Belakang
• Ruang Lingkup skema
• Tujuan sertifikasi
• Acuan Normatif
• Kemasan/Paket Kompetensi
• Persyaratan dasar Pemohon
• Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat
• Biaya sertifikasi
• Proses sertifikasi (proses pendaftaran, Proses assemen, Proses ujikom, Keputusan
sertifikasi, Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat, Surveilan Pemegang Sertifikat /
Pemeliharaan Sertifikat , Proses Sertifikasi Ulang, Penggunaan Sertifikat, Banding,
Kode etik,

4. SKEMA
SERTIFIKASI TPP
• SKEMA SERTIFIKASI PLD
• SKEMA SERTIFIKASI PD
• SKEMA SERTIFIKASI TAPM KABUPATEN
• SKEMA SERTIFIKASI TAPM PROVINSI
• SKEMA SERTIFIKASI TAPM PUSAT

5. UNIT KOMPETENSI
TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL (TPP)
No KODE UNIT UNIT KOMPETENSI
1 M.74TPP01.01.01 Melakukan Fasilitasi Pendataan Desa
2 M.74TPP01.02.01 Melakukan Fasilitasi Pemanfaatan Data Desa
3 M.74TPP01.03.01 Melakukan Sosialisasi KebijakanTerkait Desa
4 M.74TPP01.04.01 Melakukan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa
5 M.74TPP01.05.01 Melakukan Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Desa
6 M.74TPP01.06.01 Melakukan Monitoring Kegiatan Pembangunan Desa
7 M.74TPP01.07.01 Melakukan Fasilitasi Pertanggungjawaban Pembangunan Desa
8
9
M.74TPP01.08.01
M.74TPP01.09.01
Melakukan AdvokasiTerkait Pembangunan Desa
Melakukan advokasi Penanganan Masalah Pembangunan Desa
10 M.74TPP01.10.01 Melakukan Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
11 M.74TPP01.11.01 Melakukan Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
12 M.74TPP01.12.01
Melakukan Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama
(BUMDesma)
13 M.74TPP01.13.01
Melakukan Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Bersama
(BUMDesma

6. UNIT KOMPETENSITENAGA PENDAMPING PROFESIONAL (TPP)
No KODE UNIT UNIT KOMPETENSI
14 M.74TPP01.14.01 Melakukan Fasilitasi Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga
15 M.74TPP01.15.01 Melakukan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
16 M.74TPP01.16.01 Melakukan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
17 M.74TPP01.17.01 Melakukan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat
18 M.74TPP01.18.01
Melakukan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa
19 M.74TPP01.19.01 Melakukan Mentoring PadaTenaga Pendamping
20 M.74TPP01.20.01 Memelakukan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pendamping
21 M.74TPP01.21.01 Menyusun Laporan Hasil Kerja Pendampingan
22 M.74TPP01.22.01 Melakukan Evaluasi Pendampingan Pembangunan Desa

7. Jumlah Unit
Kompetensi, Elemen
dan Kriteria Unjuk kerja
7
SKEMA UK ELEMEN KUK
PLD 8 23 69
PD 15 39 115
TAPM KAB 14 35 102
TAPM PROV 10 26 75
TAPM PUSAT 10 26 75

8. Tenaga Pendamping Profesional dengan jabatan Pendamping Lokal
Desa (PLD) berkedudukan di Desa, dengan kontrak kerja dengan PPK
dilingkup Kerja BPSDM Kemendesa PDTT
Ketentuan Umum
• Jenis Skema : Okupasi
• Nama Skema : Pendamping Lokal Desa (PLD)
• Nomor Skema : SS-01/TPP/PLD/2022/01
• Jumlah UK : 8 Unit Kompetensi
Persyaratan Dasar Pemohon
Sertifikasi PLD
• Pendidikan minimal Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;
• Memiliki Pengalaman kegiatan
pembangunan desa dan/atau
pemberdayaan masyarakat minimal 2
(dua) tahun.
17.674
orang
PLD

9. NO KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI
1 M.74TPP01.001.2 Melakukan fasilitasi pendataan desa
2 M.74TPP01.002.2 Melakukan fasilitasi pemanfaatan data desa
3 M.74TPP01.004.2 Melakukan fasilitasi perencanaan pembangunan desa
4 M.74TPP01.005.2 Melakukan fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa
5 M.74TPP01.006.2 Melakukan monitoring kegiatan pembangunan desa
6 M.74TPP01.007.2
Melakukan fasilitasi pertanggungjawaban pembangunan
desa
7 M.74TPP01.010.2
Melakukan fasilitasi pembentukan badan usaha milik desa
(bumdesa)
8 M.74TPP01.022.2 Menyusun laporan hasil kerja pendampingan

10. Tenaga Pendamping Profesional dengan jabatan Pendamping Desa (PD)
berkedudukan di Kecamatan, dengan kontrak kerja dengan PPK
dilingkup Kerja BPSDM Kemendesa PDTT
Ketentuan Umum
• Jenis Skema : Okupasi
• Nama Skema : Pendamping Desa (PD)
• Nomor Skema: SS-02/TPP/PD/2022/01
• Jumlah UK : 15 Unit Kompetensi
Persyaratan Dasar Pemohon
Sertifikasi PD
• Pendidikan minimal Diploma III (D-III) semua
bidang ilmu;
• Memiliki pengalaman kerja dalam bidang
pembangunan desa dan/atau pemberdayaan
masyarakat minimal 4 (empat) tahun untuk D-
III atau 2 (dua) tahun untuk S-1;
• Memiliki sertifikat pelatihan/bimtek/workshop
bidang pembangunan desa dan/atau
pemberdayaan masyarakat.
13.229
Orang
PD

11. NO KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI
1 M.74TPP01.002.2 Melakukan Fasilitasi Pemanfaatan Data Desa
2 M.74TPP01.003.2
Melakukan Sosialisasi Kebijakan Terkait Desa
3 M.74TPP01.004.2 Melakukan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa
4 M.74TPP01.005.2 Melakukan Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Desa
5 M.74TPP01.006.2 Melakukan Monitoring Kegiatan Pembangunan Desa
6 M.74TPP01.007.2
Melakukan Fasilitasi Pertanggungjawaban Pembangunan
Desa
7 M.74TPP01.011.2
Melakukan Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik
Desa (BUM Desa)

12. NO KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI
8 M.74TPP01.012.2
Melakukan Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
Bersama (BUM Desa Bersama)
9 M.74TPP01.013.2
Melakukan Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa
Bersama (BUM Desa Bersama)
10 M.74TPP01.014.2 Melakukan Fasilitasi Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga
11 M.74TPP01.015.2 Melakukan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
12 M.74TPP01.016.2
Melakukan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemerintahan
Desa
13 M.74TPP01.017.2
Melakukan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelompok
Masyarakat
14 M.74TPP01.018.2
Melakukan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa
15 M.74TPP01.022.2 Menyusun laporan hasil kerja pendampingan

13. FR
SKEMA TENAGA AHLI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (TAPM) - KABUPATEN
Ketentuan Umum
Tenaga Pendamping Profesional dengan Tenaga Ahli Pemberdayaan masyarakat
(TAPM) Kabupaten - berkedudukan di Kabupaten, dengan kontrak kerja
dengan PPK dilingkup Kerja BPSDM Kemendesa PDTT
• Jenis Skema : Okupasi
• Nama Skema : TAPM – Kabupaten
• Nomor Skema: SS-03/TPP/TAPM-KAB/2022/01
• Jumlah UK : 14 Unit Kompetensi
Ketentuan Umum
• Pendidikan minimal Strata 1 (S-1) atau sederajat
semua bidang ilmu;
• Memiliki pengalaman kerja dalam bidang
pembangunan desa dan/atau pemberdayaan
masyarakat minimal 5 (lima) tahun untuk S-1 atau
3 (tiga) tahun untuk S-2;
• Memiliki sertifikat pelatihan/bimtek/workshop
terkait dengan pembangunan desa dan/atau
pemberdayaan masyarakat.
2.374
Orang TA
Kabupaten

14. FR
UNIT KOMPETENSI TAPM - KABUPATEN
NO KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI
1 M.74TPP01.003.2 Melakukan Sosialisasi Kebijakan Terkait Desa
2 M.74TPP01.006.2 Melakukan Monitoring Kegiatan Pembangunan Desa
3 M.74TPP01.007.2 Melakukan Fasilitasi Pertanggungjawaban Pembangunan Desa
4 M.74TPP01.008.2 Melakukan Advokasi Regulasi Pembangunan Desa
5 M.74TPP01.009.2
Melakukan Advokasi Penanganan Masalah Pembangunan
Desa
6 M.74TPP01.011.2
Melakukan Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa
(Bumdesa)
7 M.74TPP01.013.2
Melakukan Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa
Bersama (Bumdesa Bersama)

15. FR
UNIT KOMPETENSI TAPM - KABUPATEN
NO KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI
8 M.74TPP01.014.2 Melakukan Fasilitasi Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga
9 M.74TPP01.015.2 Melakukan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
10 M.74TPP01.016.2
Melakukan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemerintahan
Desa
11 M.74TPP01.019.2 Melakukan Mentoring Pada Tenaga Pendamping Profesional
12 M.74TPP01.020.2 Melakukan Fasilitasi Pelatihan Pendamping
13 M.74TPP01.021.2 Melakukan Evaluasi Kinerja Pendamping
14 M.74TPP01.022.2 Menyusun Laporan Hasil Kerja Pendampingan

16. FR
SKEMA TENAGA AHLI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (TAPM) - PROVINSI
Ketentuan Umum
Tenaga Pendamping Profesional dengan Tenaga Ahli Pemberdayaan masyarakat
(TAPM) Provinsi - berkedudukan di Provinsi, dengan kontrak kerja
dengan PPK dilingkup Kerja BPSDM Kemendesa PDTT
• Jenis Skema : Okupasi
• Nama Skema : TAPM – Provinsi
• Nomor Skema: SS-04/TPP/TAPM-
PROVINSI/2022/01
• Jumlah UK : 10 Unit Kompetensi
Ketentuan Umum
• Pendidikan minimal Strata 1 (S-1) atau sederajat
semua bidang ilmu;
• Memiliki pengalaman kerja dalam bidang
pembangunan desa dan/atau pemberdayaan
masyarakat minimal 7 (tujuh) tahun untuk Strata
1 (S-1) atau 5 (lima) tahun untuk Strata 2 (S-2);
• Memiliki sertifikat pelatihan/bimtek/workshop
terkait dengan pembangunan desa dan/atau
pemberdayaan masyarakat.
216 Orang
TA Provinsi

17. FR
UNIT KOMPETENSI TAPM - PROVINSI
NO KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI
1 M.74TPP01.003.2 Melakukan Sosialisasi Kebijakan Terkait Desa
2 M.74TPP01.006.2 Melakukan Monitoring Kegiatan Pembangunan Desa
3 M.74TPP01.008.2 Melakukan Advokasi Regulasi Pembangunan Desa
4 M.74TPP01.009.2
Melakukan advokasi penanganan masalah pembangunan
desa
5 M.74TPP01.011.2
Melakukan fasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa
(BUM Desa)
6 M.74TPP01.013.2
Melakukan fasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa
Bersama (BUM Desa Bersama)
7 M.74TPP01.019.2 Melakukan Mentoring Pada Tenaga Pendamping Profesional
8 M.74TPP01.020.2 Melakukan Fasilitasi pelatihan pendamping
9 M.74TPP01.021.2 Melakukan evaluasi kinerja pendamping
10 M.74TPP01.022.2 Menyusun Laporan Hasil Kerja Pendampingan

18. FR
SKEMA TENAGA AHLI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (TAPM) - PUSAT
Ketentuan Umum
Tenaga Pendamping Profesional dengan Tenaga Ahli Pemberdayaan masyarakat
(TAPM) Pusat - berkedudukan di Jakarta, dengan kontrak kerja
dengan PPK dilingkup Kerja BPSDM Kemendesa PDTT
• Jenis Skema : Okupasi
• Nama Skema : TAPM – Pusat
• Nomor Skema: SS-05/TPP/TAPM-
PUSAT/2022/01
• Jumlah UK : 10 Unit Kompetensi
Ketentuan Umum
• Pendidikan minimal Strata 1 (S-1) atau sederajat
semua bidang ilmu;
• Memiliki pengalaman kerja dalam bidang
pembangunan desa dan/atau pemberdayaan
masyarakat minimal 10 (sepuluh) tahun untuk S-1
atau 8 (delapan) tahun untuk S-2;
• Memiliki sertifikat pelatihan/bimtek/workshop
terkait dengan pembangunan desa dan/atau
pemberdayaan masyarakat.
43 Orang
TA Pusat

19. FR
UNIT KOMPETENSI TAPM - PUSAT
NO KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI
1 M.74TPP01.003.2 Melakukan Sosialisasi Kebijakan Terkait Desa
2 M.74TPP01.006.2 Melakukan Monitoring Kegiatan Pembangunan Desa
3 M.74TPP01.008.2 Melakukan Advokasi Regulasi Pembangunan Desa
4 M.74TPP01.009.2
Melakukan advokasi penanganan masalah pembangunan
desa
5 M.74TPP01.011.2
Melakukan fasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa
(BUM Desa)
6 M.74TPP01.013.2
Melakukan fasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa
Bersama (BUM Desa Bersama)
7 M.74TPP01.019.2 Melakukan Mentoring Pada Tenaga Pendamping Profesional
8 M.74TPP01.020.2 Melakukan Fasilitasi pelatihan pendamping
9 M.74TPP01.021.2 Melakukan evaluasi kinerja pendamping
10 M.74TPP01.022.2 Menyusun Laporan Hasil Kerja Pendampingan

20. KODE UNIT : M.74TPP01.003.2
JUDUL UNIT :
Melakukan Sosialisasi Kebijakan Terkait Desa
DESKRIPSI UNIT :
1. Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan oleh tenaga
pendamping profesional dalam melakukan sosialisasi
kebijakan terkait desa.
2. Terkait penguasaan tenaga pendamping profesional
dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan terkait desa

21. Peraturan Yang Dibutuhkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019
tentang Musyawarah Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan sesuai tahun berjalan
Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

22. PANDUAN PENILAIAN
Pengetahuan dan keterampilan yang
Pengetahuan
diperlukan
1. Kebijakan dan peraturan terkait Desa
2. Metode dan media sosialisasi
Keterampilan
1. Menggunakan media sosialisasi
2. Melakukan teknik fasilitasi
3. Melakukan komunikasi verbal dan non verbal

23. PANDUAN PENILAIAN
Aspek kritis
 Kemampuan dan
terkait desa
 Kemampuan dan
sosialisasi sesuai
 Kemampuan dan
sosialisasi
kecermatan dalam membuat matrik kebijakan
kecermatan dalam menyusun rencana
para pemangku kepentingan
kecermatan menggunakan metode dan media
 Kemampuan mendokumentasikan kegiatan sosialisasi

24. FR
PORTOFOLIO
Portofolio adalah koleksi dokumentasi yang sistematis dan
dapat dijadikan dasar penilaian, atau dalam pengertian lain
kumpulan hasil kerja yang disusun secara sistematis, atau
dokumen/alat bukti yang memuat informasi seseorang terkait
kemampuan dan kapasitas seseorang dalam bidang tertentu
ALAT BUKTI
Mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti (VATM)
1. Valid, adalah betul bahwa dokumen/alat bukti tersebut adalah benar milik yang
bersangkutan (asesi)
2. Asli, adalah dokumen/alat bukti benar benar diterbitkan oleh Individu/Orang/Lembaga/
Institusi yang berkaitan dan berwenang.
3. Terkini, adalah dokumen tersebut masih relevan dengan regulasi atau aturan yang ada
4. Memadai- artinya Presisi dan akurasi masih terpelihara).
Portofolio terdiri dari dua kata
yaitu “port” yang asalnya dari
kata report yang artinya laporan
dan “folio” yang artinya lengkap
atau full.

25. ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan bahan sosialisasi
kebijakan terkait desa
1.1 Kebijakan terkait desa diinvetarisasi sesuai
dengan ketentuan.
1.2 Materi kebijakan terkait desa
dikumpulkan dalam matrik kebijakan
2. Menyusun rencana sosialisasi
kebijakan terkait desa
2.1 Target sasaran sosialisasi dipetakan sesuai kebutuhan.
2.2 Metode dan media sosialisasi ditentukan sesuai
target sasaran.
2.3 Dokumen rencana sosialisasi disusun secara
sistematis.
2.4 Rencana sosialisasi dikomunikasikan dengan
para pemangku kepentingan
3. Melaksanakan sosialisasi
kebijakan terkait desa
3.1 Materi sosialisasi disiapkan sesuai dengan
kebijakan yang dibutuhkan oleh target sasaran.
3.2 Materi sosialisasi disampaikan menggunakan metode
dan media yang sesuai situasi dan kondisi.
3.3 Kegiatan sosialisasi didokumentasikan
sesuai ketentuan.
BUKTI PORTOFOLIO
1. Undangan/Link
Zoom/Surat Tugas
sebagai Narsum
2. Materi Sosialisasi yang
dibuat oleh Asesi
3. Foto/Vidio Kegiatan
Asesi saat melakukan
sosialisasi
4. Laporan Pelaksnaan
Sosialisasi
5. Notulen/Daftar Hadir
6. DRP yang menjelaskan
kapan dan dimana
kegiatan dimaksud
dilaksanakan
7. Dan lain lain yang
dimiliki Asesi terkait
proses sosiliasasi terkait
Desa

26. ASOSIASI PENDAMPING MASYARAKAT DAN
DESA NUSANTARA