Dokumen tersebut merangkum kebijakan pengelolaan keuangan Desa Dukuhabadag tahun 2023 berdasarkan peraturan dan perundang-undangan terkait. Beberapa poin penting adalah alokasi minimum 70% anggaran untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pembentukan tim pelaksana kegiatan, serta penganggaran tunjangan BPD dan pendapatan desa sebesar Rp1,2 miliar.

1. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DALAM APBDESA TAHUN 2023
Oleh :
ASEP MULYANA
SEKRETARIS DESA DUKUHBADAG
PEMERINTAH DESA DUKUHBADAG
KECAMATAN CIBINGBIN
KABUPATEN KUNINGAN

2. DASAR HUKUM DALAM PENYUSUNAN
APBDesa TAHUN 2023
• PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023;
• PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 201 /
PMK.07/2023 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA;
• PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN
DESA;
• PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 364 TAHUN 2022 TENTANG TATA
CARA PENETAPAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023;
• PERATURAN BUPATI NOMOR 365 TAHUN 2022 TENTANG PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023;
• PERATURAN BUPATI NOMOR 367 TAHUN 2022 TENTANG TATA KELOLA
SISTEM INFORMASI DESA MENUJU DESA CERDAS ( SMART VILLAGE)
DI KABUPATEN KUNINGAN
• PERDES MARGASARI NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG RPJMDesa
MARGASARI TAHUN 2018-2023;
• PERDESA MARGASARI NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG RKPDesa
MARGASARI UNTUK PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2023;

3. POKOK-POKOK KEBIJAKAN APB Desa
TAHUN 2023
• Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja
Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa
• Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja
Desa digunakan untuk Penghasilan tetap dan Tunjangan Aparatur
Pemerintahan Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan
operasional Badan Permusyawaratan Desa serta insentif rukun tetangga
dan rukun warga;
• Penggunaan Dana Desa ( DD ) dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
201/ PMK.07 / 2022 Pasal 35 Pemerintah Desa Menganggarkan dan
Melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa
diutamakan penggunaanya untuk :
• Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan
penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa
paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25%
(dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;

4. • Dana operasional pemerintah Desa paling
banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana
Desa
• Program ketahanan pangan dan hewani paling
sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran
Dana Desa termasuk pembangunan lumbung
pangan Desa; dan
• Dukungan program sektor prioritas di Desa
berupa permodalan BUMD, penanganan
stunting, pariwisata skala Desa dan kegiatan
lainnya.

5. PMK NOMOR 201/PMK.07/2022
PASAL 36 AYAT (3)
• Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk
miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1
sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan
penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat
menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT
Desa berdasarkan kriteria:
a. kehilangan mata pencaharian;
b. mempunyai anggota keluarga yang rentan
sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
c. tidak menerima bantuan sosial program
keluarga harapan; atau
d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal
/ lanjut usia.

6. • Ayat ( 6 )
• Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana
dimaksud ditetapkan dengan peraturan kepala Desa
atau keputusan kepala Desa.
• Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit
memuat:
a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok
pekerjaan; dan
c. jumlah keluarga penerima manfaat.
• Ayat (8)
• Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai
dengan bulan kedua belas per keluarga penerima
manfaat.

8. PERBUP NOMOR 6 TAHUN 2022
Perencanaan
Pasal 32
• (1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan
perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan
Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan
dalam APB Desa.
• (2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan
APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan
pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan
Peraturan Bupati setiap tahun.
• (3) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan
bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa.

9. Pasal 33
• (1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa kepada
Kepala Desa.
• (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk
dibahas dan disepakati bersama dalam
musyawarah BPD.

10. TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
Pasal 48
• (1) Untuk melaksanakan kegiatan
dengan nilai sekurang-kurangnya Rp.
25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah) dibentuk TPK terdiri dari unsur
pemerintah Desa dan lembaga
kemasyarakatan dengan komposisi
sebagai berikut :

11. • Kepala Desa sebagai penanggung jawab;
• Sekretaris Desa sebagai Wakil penanggung jawab
• Kepala Seksi atau Kepala Urusan sebagai Ketua;
• Unsur Lembaga Kemasyarakat sebagai Sekretaris;
• Kaur Umum atau kasi lainnya sebagai anggota;
• Kepala Dusun sesuai wilayah kerjanya sebagai
anggota;
• Unsur Lembaga Kemasyarakatan sebanyak 1 (satu)
orang sebagai anggota;
• Unsur masyarakat sebanyak 1 (satu) orang sebagai
anggota; dan
• Perangkat Desa lainnya.

12. • (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mendapatkan honorarium dari APB Desa sesuai
kemampuan keuangan Desa.
• Honorarium TPK Paling tinggi sebesar 8,5% dari
nilai kegiatan, dengan proporsi sebagai berikut:
1) Penanggungjawab : 25 %
2) Wakil Penanggungjawab : 20 %
3) Ketua : 15 %
4) Sekretaris : 10 %
5) Anggota : 30 %

13. CONTOH PERHITUNGAN
HONOR TPK DESA
• Contoh ; Kegiatan Pembangunan Irigasi Tersier
Anggaran Biaya sebesar Rp. 108.500.000,-
• Maka Perhitungan untuk Honor TPK adalah Kegiatan
Rp. 108.500.000 : 8,5 % = Rp. 9.222.500,-
1) Penanggungjawab : 25 % = Rp. 2.300.000,-
2) Wakil Penanggungjawab : 20 % = Rp. 1.800.000,-
3) Ketua : 15 % = Rp. 1.350.000,-
4) Sekretaris : 10 % = Rp. 900.000,-
5) Anggota : 30 % = Rp. 2.600.000,- : 4 Org anggota =
Rp. 650.000,- jadi total = Rp. 8.950.000,-

14. TUNJANGAN BPD
HONORARIUM BPD 5% DARI NILAI ADD DAN
DAPAT DITAMBAH DARI PADES SESUAI
KEMAMPUAN DESA
 PROPORSI HONORAIRUM BPD
JUMLAH
ANGGOTA
KETUA WAKIL
KETUA
SEKRETARIS ANGGOTA
5 27,5 % 22,5 % 20 % 30 %
7 25 % 20 % 15 % 40 %
9 22,5 % 17,5 % 15 % 45 %
11 20 % 15 % 10 % 55 %

16. PENDAPATAN DESA
PERBUP NOMOR 6 TAHUN 2022 PASAL (11)
• Ayat (2) Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:
• a. pendapatan asli Desa;
• b. transfer; dan
• c. penda
RENCANA PENDAPATAN
1. PAD = Rp. 47.800.000
2. TRANSFER
ADD Rp. 309.734.000
DANA DESA ( DD ) Rp. 697.886.000
BANPROV ( IP ) Rp. 130.000.000
BANTUAN KEU KAB (PILKADES )= Rp. 15.000.000
TOTAL PENDAPATAN DESA = Rp. 1.200.420.000,-
( satu miliyar dua ratus juta empat ratus dua puluh ribu rupiah )

17. Mohan maaf atas segala Kesalahan
17
Saya, Asep Mulyana, Menghaturkan terima kasih.