SlideShare a Scribd company logo
Hukum Pidana
(Modul 2)
Randy Pradityo, S.H, M.H.
Tugas Hukum Pidana
• Tugas hukum pidana yakni untuk
menakut-nakuti setiap orang agar
mereka tidak melakukan perbuatan
pidana (Preventif) dan untuk mendidik
orang yang telah melakukan perbuatan
yang tergolong perbuatan pidana agar
mereka menjadi orang yang baik dan
dapat diterima kembali dalam
masyarakat (represif).
Tujuan Hukum Pidana
• Tujuan hukum pidana adalah untuk
memenuhi rasa keadilan, melindungi
masyarakat, melindungi kepentingan
individu dan kepentingan masyarakat
dengan negara, serta menyelesaikan
konflik.
Fungsi Hukum Pidana
• Fungsi hukum pidana ada dua yakni fungsi
yang umum, untuk mengatur hidup
kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata
dalam masyarakat, dan fungsi yang khusus
adalah untuk melindungi kepentingan hukum
terhadap perbuatan yang hendak
memperkosanya dengan sanksinya berupa
pidana dan sifatnya lebih tajam jika
dibandingkan dengan sanksi yang terdapat
pada cabang hukum lainnya.
Tujuan Pidana
• Reformation, memperbaiki atau merehabilitasi penjahat
menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Namun, ini
tidak menjamin karena masih banyak juga residivis.
• Restraint, mengasingkan pelanggar dari masyarakat
sehingga timbul rasa aman masyarakat.
• Retribution, pembalasan terhadap pelanggar karena telah
melakukan kejahatan.
• Deterrence, menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa
sebagai individual maupun orang lain yang potensi menjadi
penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan,
melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

More Related Content

Similar to Modul 2 Hukum Pidana.pptx

11. SESI 12.pptx
11. SESI 12.pptx11. SESI 12.pptx
11. SESI 12.pptx
Ameliaputri70459
 
bab 2 norma dan keadilan dimasyarakat.pptx
bab 2 norma dan keadilan dimasyarakat.pptxbab 2 norma dan keadilan dimasyarakat.pptx
bab 2 norma dan keadilan dimasyarakat.pptx
CandraPurwaGustama2
 
kocag.pptx
kocag.pptxkocag.pptx
kocag.pptx
SherlynayNaylas
 
Metode pengembangan partisipasi
Metode pengembangan partisipasiMetode pengembangan partisipasi
Metode pengembangan partisipasi
Operator Warnet Vast Raha
 
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG MENGANDUNG KONSEKUENSI MORAL
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG MENGANDUNG KONSEKUENSI MORALKEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG MENGANDUNG KONSEKUENSI MORAL
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG MENGANDUNG KONSEKUENSI MORAL
Siti Sahati
 
BMP EKMA4316 Hukum Bisnis
BMP EKMA4316 Hukum BisnisBMP EKMA4316 Hukum Bisnis
BMP EKMA4316 Hukum Bisnis
Mang Engkus
 
Resume MODUL ORIENTASI P3K.docx
Resume MODUL ORIENTASI P3K.docxResume MODUL ORIENTASI P3K.docx
Resume MODUL ORIENTASI P3K.docx
malbertscool
 
PPT-UEU-Konsep-Dasar-PKN-Pertemuan-7.ppt
PPT-UEU-Konsep-Dasar-PKN-Pertemuan-7.pptPPT-UEU-Konsep-Dasar-PKN-Pertemuan-7.ppt
PPT-UEU-Konsep-Dasar-PKN-Pertemuan-7.ppt
KorsisGorontalo
 
Pengendalian Sosial
Pengendalian SosialPengendalian Sosial
Pengendalian Sosial
Sam Michael
 
Hubungan Hukum dengan Lembaga Sosial
Hubungan Hukum dengan Lembaga SosialHubungan Hukum dengan Lembaga Sosial
Hubungan Hukum dengan Lembaga Sosial
Adhi Panjie Gumilang
 
Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota Bengkulu
Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota BengkuluPerkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota Bengkulu
Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota Bengkulu
Fitriani Az-zahra
 
Isbd manusia sebagai makhluk individu dan sosial
Isbd manusia sebagai makhluk individu dan sosialIsbd manusia sebagai makhluk individu dan sosial
Isbd manusia sebagai makhluk individu dan sosial
Dini Nur Hanifah
 
Kriminalitas (Faktor, Solusi, dan Contoh)
Kriminalitas (Faktor, Solusi, dan Contoh)Kriminalitas (Faktor, Solusi, dan Contoh)
Kriminalitas (Faktor, Solusi, dan Contoh)
Farida Al-qodariah
 
Perlindungan hukum
Perlindungan hukumPerlindungan hukum
Perlindungan hukumiwan Alit
 
PPT ilmu soial dasar mengenai hukum dan penegakannya
PPT ilmu soial dasar mengenai hukum dan penegakannyaPPT ilmu soial dasar mengenai hukum dan penegakannya
PPT ilmu soial dasar mengenai hukum dan penegakannya
RidwanRafif1
 
Tanggung Jawab Sosial Tokoh Masyarakat Dalam Implementasi HAM
Tanggung Jawab Sosial Tokoh Masyarakat  Dalam Implementasi HAM Tanggung Jawab Sosial Tokoh Masyarakat  Dalam Implementasi HAM
Tanggung Jawab Sosial Tokoh Masyarakat Dalam Implementasi HAM
musniumar
 
kewargnegaraan.pdf
kewargnegaraan.pdfkewargnegaraan.pdf
kewargnegaraan.pdf
gloranna45
 

Similar to Modul 2 Hukum Pidana.pptx (20)

11. SESI 12.pptx
11. SESI 12.pptx11. SESI 12.pptx
11. SESI 12.pptx
 
bab 2 norma dan keadilan dimasyarakat.pptx
bab 2 norma dan keadilan dimasyarakat.pptxbab 2 norma dan keadilan dimasyarakat.pptx
bab 2 norma dan keadilan dimasyarakat.pptx
 
kocag.pptx
kocag.pptxkocag.pptx
kocag.pptx
 
Metode pengembangan partisipasi
Metode pengembangan partisipasiMetode pengembangan partisipasi
Metode pengembangan partisipasi
 
Metode pengembangan partisipasi
Metode pengembangan partisipasiMetode pengembangan partisipasi
Metode pengembangan partisipasi
 
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG MENGANDUNG KONSEKUENSI MORAL
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG MENGANDUNG KONSEKUENSI MORALKEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG MENGANDUNG KONSEKUENSI MORAL
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG MENGANDUNG KONSEKUENSI MORAL
 
BMP EKMA4316 Hukum Bisnis
BMP EKMA4316 Hukum BisnisBMP EKMA4316 Hukum Bisnis
BMP EKMA4316 Hukum Bisnis
 
Resume MODUL ORIENTASI P3K.docx
Resume MODUL ORIENTASI P3K.docxResume MODUL ORIENTASI P3K.docx
Resume MODUL ORIENTASI P3K.docx
 
PPT-UEU-Konsep-Dasar-PKN-Pertemuan-7.ppt
PPT-UEU-Konsep-Dasar-PKN-Pertemuan-7.pptPPT-UEU-Konsep-Dasar-PKN-Pertemuan-7.ppt
PPT-UEU-Konsep-Dasar-PKN-Pertemuan-7.ppt
 
Pengendalian Sosial
Pengendalian SosialPengendalian Sosial
Pengendalian Sosial
 
Hubungan Hukum dengan Lembaga Sosial
Hubungan Hukum dengan Lembaga SosialHubungan Hukum dengan Lembaga Sosial
Hubungan Hukum dengan Lembaga Sosial
 
Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota Bengkulu
Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota BengkuluPerkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota Bengkulu
Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota Bengkulu
 
Isbd manusia sebagai makhluk individu dan sosial
Isbd manusia sebagai makhluk individu dan sosialIsbd manusia sebagai makhluk individu dan sosial
Isbd manusia sebagai makhluk individu dan sosial
 
Kriminalitas (Faktor, Solusi, dan Contoh)
Kriminalitas (Faktor, Solusi, dan Contoh)Kriminalitas (Faktor, Solusi, dan Contoh)
Kriminalitas (Faktor, Solusi, dan Contoh)
 
Perlindungan hukum
Perlindungan hukumPerlindungan hukum
Perlindungan hukum
 
PPT ilmu soial dasar mengenai hukum dan penegakannya
PPT ilmu soial dasar mengenai hukum dan penegakannyaPPT ilmu soial dasar mengenai hukum dan penegakannya
PPT ilmu soial dasar mengenai hukum dan penegakannya
 
Makalah kontrol sosial
Makalah kontrol sosialMakalah kontrol sosial
Makalah kontrol sosial
 
Tanggung Jawab Sosial Tokoh Masyarakat Dalam Implementasi HAM
Tanggung Jawab Sosial Tokoh Masyarakat  Dalam Implementasi HAM Tanggung Jawab Sosial Tokoh Masyarakat  Dalam Implementasi HAM
Tanggung Jawab Sosial Tokoh Masyarakat Dalam Implementasi HAM
 
Pengendalian sosial ii
Pengendalian sosial iiPengendalian sosial ii
Pengendalian sosial ii
 
kewargnegaraan.pdf
kewargnegaraan.pdfkewargnegaraan.pdf
kewargnegaraan.pdf
 

More from Budi953659

pengenalan manajemen data dan informasi.pedesa
pengenalan manajemen data dan informasi.pedesapengenalan manajemen data dan informasi.pedesa
pengenalan manajemen data dan informasi.pedesa
Budi953659
 
02.ppt siskeudes 2.0.6 keuangan desa indonesia
02.ppt siskeudes 2.0.6 keuangan desa indonesia02.ppt siskeudes 2.0.6 keuangan desa indonesia
02.ppt siskeudes 2.0.6 keuangan desa indonesia
Budi953659
 
Kemendesa_Paparan_PengenalanDRP_Rev2.pptx
Kemendesa_Paparan_PengenalanDRP_Rev2.pptxKemendesa_Paparan_PengenalanDRP_Rev2.pptx
Kemendesa_Paparan_PengenalanDRP_Rev2.pptx
Budi953659
 
Materi Responsif Gender Dalam Perencanaan Pembangunan
Materi Responsif Gender Dalam Perencanaan PembangunanMateri Responsif Gender Dalam Perencanaan Pembangunan
Materi Responsif Gender Dalam Perencanaan Pembangunan
Budi953659
 
SOSIALISASI & UPDATE REALISASI KEGIATAN.pptx
SOSIALISASI & UPDATE REALISASI KEGIATAN.pptxSOSIALISASI & UPDATE REALISASI KEGIATAN.pptx
SOSIALISASI & UPDATE REALISASI KEGIATAN.pptx
Budi953659
 
2. PB.2. Skema Sertifikasi TPP.pptx
2. PB.2. Skema Sertifikasi TPP.pptx2. PB.2. Skema Sertifikasi TPP.pptx
2. PB.2. Skema Sertifikasi TPP.pptx
Budi953659
 
PPT Seri 1_SDGs 1,2,3 (Webinar BPI VOL 6 Sesi 1).pptx
PPT Seri 1_SDGs 1,2,3 (Webinar BPI VOL 6 Sesi 1).pptxPPT Seri 1_SDGs 1,2,3 (Webinar BPI VOL 6 Sesi 1).pptx
PPT Seri 1_SDGs 1,2,3 (Webinar BPI VOL 6 Sesi 1).pptx
Budi953659
 
FORUM_ANAK_tata.ppt
FORUM_ANAK_tata.pptFORUM_ANAK_tata.ppt
FORUM_ANAK_tata.ppt
Budi953659
 
Evaluasi RB COI Dit UI.ppt
Evaluasi RB COI  Dit UI.pptEvaluasi RB COI  Dit UI.ppt
Evaluasi RB COI Dit UI.ppt
Budi953659
 
APP Desa 2023 Edit Dir-2.pptx
APP Desa 2023 Edit Dir-2.pptxAPP Desa 2023 Edit Dir-2.pptx
APP Desa 2023 Edit Dir-2.pptx
Budi953659
 
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptx
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptxLEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptx
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptx
Budi953659
 
stunting.ppt
stunting.pptstunting.ppt
stunting.ppt
Budi953659
 
Pengelolan Aset Desa.pptx
Pengelolan Aset Desa.pptxPengelolan Aset Desa.pptx
Pengelolan Aset Desa.pptx
Budi953659
 

More from Budi953659 (13)

pengenalan manajemen data dan informasi.pedesa
pengenalan manajemen data dan informasi.pedesapengenalan manajemen data dan informasi.pedesa
pengenalan manajemen data dan informasi.pedesa
 
02.ppt siskeudes 2.0.6 keuangan desa indonesia
02.ppt siskeudes 2.0.6 keuangan desa indonesia02.ppt siskeudes 2.0.6 keuangan desa indonesia
02.ppt siskeudes 2.0.6 keuangan desa indonesia
 
Kemendesa_Paparan_PengenalanDRP_Rev2.pptx
Kemendesa_Paparan_PengenalanDRP_Rev2.pptxKemendesa_Paparan_PengenalanDRP_Rev2.pptx
Kemendesa_Paparan_PengenalanDRP_Rev2.pptx
 
Materi Responsif Gender Dalam Perencanaan Pembangunan
Materi Responsif Gender Dalam Perencanaan PembangunanMateri Responsif Gender Dalam Perencanaan Pembangunan
Materi Responsif Gender Dalam Perencanaan Pembangunan
 
SOSIALISASI & UPDATE REALISASI KEGIATAN.pptx
SOSIALISASI & UPDATE REALISASI KEGIATAN.pptxSOSIALISASI & UPDATE REALISASI KEGIATAN.pptx
SOSIALISASI & UPDATE REALISASI KEGIATAN.pptx
 
2. PB.2. Skema Sertifikasi TPP.pptx
2. PB.2. Skema Sertifikasi TPP.pptx2. PB.2. Skema Sertifikasi TPP.pptx
2. PB.2. Skema Sertifikasi TPP.pptx
 
PPT Seri 1_SDGs 1,2,3 (Webinar BPI VOL 6 Sesi 1).pptx
PPT Seri 1_SDGs 1,2,3 (Webinar BPI VOL 6 Sesi 1).pptxPPT Seri 1_SDGs 1,2,3 (Webinar BPI VOL 6 Sesi 1).pptx
PPT Seri 1_SDGs 1,2,3 (Webinar BPI VOL 6 Sesi 1).pptx
 
FORUM_ANAK_tata.ppt
FORUM_ANAK_tata.pptFORUM_ANAK_tata.ppt
FORUM_ANAK_tata.ppt
 
Evaluasi RB COI Dit UI.ppt
Evaluasi RB COI  Dit UI.pptEvaluasi RB COI  Dit UI.ppt
Evaluasi RB COI Dit UI.ppt
 
APP Desa 2023 Edit Dir-2.pptx
APP Desa 2023 Edit Dir-2.pptxAPP Desa 2023 Edit Dir-2.pptx
APP Desa 2023 Edit Dir-2.pptx
 
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptx
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptxLEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptx
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptx
 
stunting.ppt
stunting.pptstunting.ppt
stunting.ppt
 
Pengelolan Aset Desa.pptx
Pengelolan Aset Desa.pptxPengelolan Aset Desa.pptx
Pengelolan Aset Desa.pptx
 

Recently uploaded

ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
MunirMisbah1
 
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdfPPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
SyifaNurlitaTavadjio
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 

Recently uploaded (13)

ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
 
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdfPPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 

Modul 2 Hukum Pidana.pptx

  • 1. Hukum Pidana (Modul 2) Randy Pradityo, S.H, M.H.
  • 2. Tugas Hukum Pidana • Tugas hukum pidana yakni untuk menakut-nakuti setiap orang agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana (Preventif) dan untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong perbuatan pidana agar mereka menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (represif).
  • 3. Tujuan Hukum Pidana • Tujuan hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan, melindungi masyarakat, melindungi kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dengan negara, serta menyelesaikan konflik.
  • 4. Fungsi Hukum Pidana • Fungsi hukum pidana ada dua yakni fungsi yang umum, untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat, dan fungsi yang khusus adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksinya berupa pidana dan sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya.
  • 5. Tujuan Pidana • Reformation, memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Namun, ini tidak menjamin karena masih banyak juga residivis. • Restraint, mengasingkan pelanggar dari masyarakat sehingga timbul rasa aman masyarakat. • Retribution, pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. • Deterrence, menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensi menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.