Dokumen tersebut membahas struktur organisasi dan tugas masing-masing pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terdiri atas Penasehat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas. Struktur organisasi BUMDes meliputi Ketua, Pelaksana Operasional, Kepala Unit Usaha, Bendahara, Sekretaris, dan Pengawas.

1. Pokok Bahasan 3:
Organisasi Badan Usaha Milik Desa
Foto by soga soegiarto

4. STRUKTUR ORGANISASI BUM Desa
Penasehat (ex Officio Kepala
Desa)
Pelaksana Operasional
(Direktur dan Staf,
Manager/Kepala Unit Usaha
dan Staf)
Pengawas
Jumlah Personel Kepengurusan BUMDesa
menyesuaikan kebutuhan (Efektif dan
Efisien)
KETUA
PELAKSANA OPERASIONAL
KA UNIT USAHAKA UNIT USAHA KA UNIT USAHA
BENDAHARA
PENGAWASPENASEHAT
SEKRETARIS

6. Penasehat BUM Desa

7. Tugas

8. Kewajiban
8
 Melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja BUMDesa secara umum;
 Melakukan tindakan yang dirasa perlu dalam rangka perbaikan kinerja
BUMDesa;
 Mengusulkan pembubaran BUMDesa dan/atau unit usaha BUMDesa dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan desa nomor 4 tahun 2015
tentang Badan Usaha Milik Desa;
 Memperoleh berhak atas penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya
sesuai dengan kemampuan BUMDesa.
Hak
Mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga BUM desa ‘xxx’ dan peraturan
perundang undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme,
efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran.

9. Pelaksana Operasional BUM Desa

11. ●
Kepala Desa menunjuk nama-nama calon Pelaksana Operasional
dengan memperhatikan persyaratan yang telah ditentukan
●
Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan
pengangkatan Pelaksana Operasional kepada BPD;
●
BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas
permohonan Kepala Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
setelah diterimanya permohonan persetujuan dari Kepala Desa;
●
Kepala Desa menerbitkan keputusan pengangkatan pengurus
Pelaksana Operasional setelah mendapatkan persetujuan BPD.
11
Tata Cara Pengangkatan
Pelaksana Operasional BUMDesa

12.  Melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
 Menggali dan memanfaatkan potensi agar BUMDesa dapat tumbuh dan berkembang;
 Memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya;
 Membuat rencana kerja dan rencana anggaran BUMDesa;
 Memberikan laporan keuangan BUMDesa kepada Kepala Desa;
 Menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUMDesa kepada Kepala Desa;
 Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi
dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut; dan
 Menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah
desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
Tugas Pelaksana Operasional
BUMDesa

13. Mengangkat dan memberhentikan pegawai bumdesa;
Meningkatkan usaha sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan;
Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya;
Menggali dan memanfaatkan potensi BUM desa untuk
meningkatkan pendapatan BUM desa; dan
Mewakili bumdesa didalam dan diluar pengadilan;
Wewenang Pelaksana
Operasional BUMDesa

14. – Menjalankan usaha BUMDesa;
– Mematuhi Anggaran Dasar,Anggaran Rumah Tangga
BUMDesa dan peraturan perundang undangan serta wajib
melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi,
transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran.
 Memberikan laporan tahunan kepada Kepala Desa tentang keadaan
serta perkembangan BUMDesa dan usaha-usahanya serta keuangan
yang meliputi hasil usaha dan laporan perubahan kekayaan BUMDesa;
Kewajiban Pelaksana
Operasional BUMDesa

15.  Melakukan tindakan yang dirasa perlu dalam rangka
perbaikan kinerja BUMDesa;
 Memperoleh/berhak atas penghasilan yang sah dari
pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai dengan kemampuan
BUMDesa.
Hak Pelaksana Operasional
BUMDesa

16. Pemberhentian Pelaksana Operasional
BUMDesa
Pelaksana Operasioanal diberhentikan, dikarenakan:
 Berakhir masa kerjanya;
 Tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap secara
berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 Melakukan tindakan yang merugikan BUMDesa
berdasarkan evaluasi pemerintah desa;
 Dipidana penjara yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap karena melakukan perbuatan pidana
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
 Tidaklagi memenuhi syarat sebagai pengurus
dan/atau pelaksana operasional.
●
Men
ingg
al
duni
a;
●
Per
mint
aan
sen
diri;
dan
●
Dib
erh
enti
kan.

17. Pengawas BUM Desa

18. KEPENGURUSAN
PENGAWAS BUMDesa
Susunan Kepengurusan Pengawas
◦ Ketua
◦ Wakil ketua merangkap anggota
◦ Sekretaris merangkap anggota
◦ Anggota
Pengawas BUMDesa mewakili kepentingan Masyarakat
Mekanisme pemilihan dan pengangkatan Susunan
kepengurusan Pengawas BUMDes melalui Rapat
Umum Pengawas

19. Melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan
BUMDesa; dan
Menyampaikan laporan hasil
pengawasan disertai saran dan
pendapat kepada pemerintah desa.
Tugas Pengawas BUMDesa

20. Menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas
kinerja BUMDesa sekurang-kurangnya 1 (satu)
tahun sekali.
Mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga
BUMDesa ‘panggung lestari’dan peraturan
perundang undangan serta wajib melaksanakan
prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi,
transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan
kewajaran;
Kewajiban Pengawas
BUMDesa

21. ◦ Memeriksa dan meneliti administrasi BUMDesa;
◦ Meminta keterangan kepada pelaksana operasional atas segala
sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDesa.
Memilih dan mengangkat susunan kepengurusan Badan
Pengawas BUMDesa
Menetapkan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari
BUMDesa; dan
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja
Pelaksana Operasional.
Wewenang Pengawas
BUMDesa