1. Dokumen ini menjelaskan tentang prosedur permohonan, penilaian, pembukaan, pelaporan saldo, dan penutupan rekening milik satuan kerja lingkup kementerian/lembaga. Prosesnya melibatkan penyampaian permohonan oleh KPA/kepala satker beserta dokumen pendukung kepada Kuasa BUN di daerah untuk ditinjau kelengkapan dan kelayakannya.
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...Ahmad Abdul Haq
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengaman, Pengemudi, petugas Kebersihan, dan Pramubakti
2018-03-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tenta...Ahmad Abdul Haq
2018-03-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...Ahmad Abdul Haq
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengaman, Pengemudi, petugas Kebersihan, dan Pramubakti
2018-03-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tenta...Ahmad Abdul Haq
2018-03-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
1. Pembayaran Langsung (direct payment)
2. Penggantian Pembiayaan Pendahuluan (reimbursement)
3. Letter of Credit
4. Rekening Khusus (special account)
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Pengeluaran negara yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran terdiri dari 2 mekanisme yaitu mekanisme pembayaran secara langsung (LS) dan mekanisme pembayaran melalui Uang Persediaan (UP). Mekanisme LS yaitu Pembayaran atas tagihan kepada Negara dilakukan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara kepada yang berhak, sedangkan mekanisme UP yaitu uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan selaku BUN. Alokasi dana yang tertuang dalam DIPA merupakan batas tertinggi pengeluaran negara. Pengeluaran negara tidak boleh dilaksanakan jika alokasi dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA. Khusus pelaksanaan pengeluaran negara untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dapat melampaui alokasi dana gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dalam DIPA, sebelum dilakukan perubahan/revisi DIPA. KPPN selaku Kuasa BUN melaksanakan pencairan dana berdasarkan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPSPM atas nama KPA. Dalam pelaksanaan pencairan dana, KPPN memiliki tugas dan wewenang untuk menguji dan meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PPSPM.
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Resume pmk 182 tahun 2017 tentang pengelolaan rekening milik satker
1. 1.PengajuanPermohonanPersetujuanPembukaanRekening
KPA/ Kepala Satuan Kerja/ Pimpinan BLU menyampaikan:
a. Suratpermohonanpembukaanrekeningyangberisi:
i. tujuanpenggunaanrekening;
ii. sumberdana;
iii. mekanismepenyalurandana;dan
iv. perlakuanterhadapbunga/nisbahdan/ataujasagiro.
b. Suratkuasa
c. Surat keterangan register hibah khusus untuk rekening
penampung hibah langsung
BerdasarkanpermohonanpersetujuanpembukaanRekening
yangdisampaikanKPA/KepalaSatuanKerja/PimpinanBLUKuasa
BUN di Daerah memeriksa kelengkapan dokumen permohonan
persetujuan pembukaan Rekening; dan menilai kelayakan
pemberianpersetujuanpembukaanRekening.
2. Penilaian Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening
3. PembukaanRekening
Rekeningdiberinamasebagaiberikut:
Jenis Rekening Nama Rekening Contoh
Rek. Penerimaan BPN (kode KPPN mitra kerja)
(nama kantor)
BPN 127 KPPBC TMP
SOEKARNO HATTA
Rek. Pengeluaran BPG (kode KPPN mitra kerja)
(nama kantor)
BPG 006 KEMENAG MADINA 09
Rekening
Pengeluaran
Pembantu
BPP (kode KPPN mitra kerja)
(nama kantor)
BPP 045 EKONOMI UNLAM
Rekening Lainnya
Rek. Milik BLU RPL (kode KPPN mitra kerja)
BLU (nama satuan kerja) utk
(PKD/PKE/OPS/DK)
RPL 018 BLU LPDP UTK PKE
Rek. Milik
Perwakilan RI
RPL (kodeKPPN mitra kerja)
PWK (nama satuan kerja) utk
(RTN/KB/PNBP/ANT/DT)
RPL 019 PWK utk RTN
Rek. Penyaluran
Dana Bantuan
RPL (kode KPPN mitra kerja)
DB (nama satuan kerja) utk . . .
RPL 050 DB KEMENAG
GORONTALO utk BSM
Rek.
Penampungan
Dana Hibah
Langsung
RPL (kode KPPN mitra kerja)
PDHL (nama satuan kerja) utk
(nomor register hibah)
RPL 037 PDHL KPU BALI utk
1234567
Rek. Penyaluran
Dana Hibah
RPL (kode KPPN mitra kerja)
PDH (nama satuan kerja) utk
(nomor register hibah)
RPL 037 PDH KPU BULELENG
utk 1234567
Rek.Penampungan
Dana Kerja sama
Kemitraan
RPL (kode KPPN mitra kerja) KS
(nama satuan kerja) utk . . . .
RPL 088 KS LIPI UTK BEKRAF
WISATA
Rek.
Penampungan
Dana Jaminan
RPL (kode KPPN mitra kerja)
PDJ (nama satuan kerja) utk . .
.
RPL 1 37 PDJ KPKNL BATAM utk
ABC
Rek. Rekening
Penampungan
Dana Titipan
RPL (kode KPPN mitra kerja)
PDT (nama satuan kerja) utk . .
. ."
RPL 175 PDT KPK utk
KOMPUTER
Rek.
Penampungan
Sementara
RPL (kode KPPN mitra kerja) PS
(nama satuan kerj a) utk...
RPL 063 PS KPPN JAYAPURA utk
TUKIN
KPA/ Kepala Satuan Kerja/ Pimpinan BLU harus
menyampaikan laporan pembukaan Rekening kepada Kuasa
BUNdiDaerahpalinglambat:
a. 20 (dua puluh) hari kerja sejak terbitnya surat persetujuan
pembukaanRekening
b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak pembukaan rekening
pengelolaankasBLUdalambentukdeposito.
www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta3/id
www.djpbn.kemenkeu.go.id
hai.djpbn.kemenkeu.go.id
2. 4. Pelaporan Saldo Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup
KementerianNegara/Lembaga
KPA/ Kepala Satuan Kerja/ Pimpinan BLU wajib
melaporkan saldo seluruh Rekening yang dikelolanya se ap
bulan kepada Kuasa BUN di Daerah paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya. Apabila tanggal 10 adalah hari libur,
penyampaian laporan saldo Rekening dilaksanakan pada hari
kerjasebelumnya.
Laporan Saldo Rekening dapat disampaikan dalam
bentuk salinan, yaitu dapat berupa faksimili/ surat
elektronik/melaluiaplikasiRekening.
5.BlokirRekening
Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah dapat
mengenakan Rekening dalam hal KPA/ Kepalasanksi blokir
Satuan Kerja Pimpinan BLU dak menyampaikan laporan
saldo Rekening se ap bulannya atau Laporan Saldo Rekening
disampaikanmelebihitanggal10se apbulannya.
6.PenutupanRekening
Setelah menutup Rekening, KPA/ Kepala Satuan Kerja/
Pimpinan BLU menyampaikan Laporan Penutupan Rekening
kepada Kuasa BUN di Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja
setelah Rekening ditutup disertai buk penutupan Rekening
berupa buk tertulis dari Bank Umum dan buk pemindahbukuan
sisasaldokeKasNegara(bilaada).
Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah berwenang
menutup Rekening dan memindahbukukan saldonya ke kas negara
dalamhal:
a.KPA/ Kepala Satuan Kerja/ Pimpinan BLU membuka Rekening
tanpapersetujuandariKuasaBUNdiDaerah;
b.KPA/ Kepala Satuan Kerja/ Pimpinan BLU dak menyampaikan
laporanpembukaanRekening
c.KPA/ Kepala Satuan Kerja/ Pimpinan BLU dak menyampaikan
laporan pembukaan dan penutupan Rekening sehubungan
denganperubahanbanktempatrekeningdibuka
d.Rekening yang dibuka dan digunakan dak sesuai dengan tujuan
danperuntukannya;dan
e. diperlukan dalam pelaksanaan pengendalian Rekening
6.AplikasiRekening
Untuk mempermudah bendahara dalam melakukan
penatausahaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan
selaku Kuasa BUN Pusat mengembangkan aplikasi
pengelolaan Rekening, sehingga seluruh transaksi serta
penatausahaan Rekening dilakukan dengan menggunakan
aplikasitersebut.
*Informasi lebih lanjut dapat mengakses website KPPN Jakarta III
melalui www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta3/id