BIG-eB adalah layanan perbankan elektronik yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan untuk memantau saldo dan mutasi rekening serta melakukan transaksi secara online. Sistem ini memungkinkan Kementerian Keuangan dan Kantor Pelayanan Pajak untuk mengakses informasi rekening secara real-time dan mencetak laporan secara digital. Implementasinya dilakukan secara bertahap untuk meningkatkan akuntabilitas dan menduk
Sistem Informasi Kesehatan Daerah Generik atau SIKDA Generik merupakan aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan informasi kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
SIKDA Generik sendiri terbagi menjadi 2 (dua) aplikasi utama yaitu : aplikasi SIMPUS yang digunakan untuk menangani pencatatan dan pengelolaan informasi kesehatan di Puskesmas, dan aplikasi SIM DINKES, yang digunakan untuk pengelolaan data dan pelaporan di tingkat Dinas Kab/Kota.
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
1. Pembayaran Langsung (direct payment)
2. Penggantian Pembiayaan Pendahuluan (reimbursement)
3. Letter of Credit
4. Rekening Khusus (special account)
Sistem Informasi Kesehatan Daerah Generik atau SIKDA Generik merupakan aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan informasi kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
SIKDA Generik sendiri terbagi menjadi 2 (dua) aplikasi utama yaitu : aplikasi SIMPUS yang digunakan untuk menangani pencatatan dan pengelolaan informasi kesehatan di Puskesmas, dan aplikasi SIM DINKES, yang digunakan untuk pengelolaan data dan pelaporan di tingkat Dinas Kab/Kota.
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
1. Pembayaran Langsung (direct payment)
2. Penggantian Pembiayaan Pendahuluan (reimbursement)
3. Letter of Credit
4. Rekening Khusus (special account)
Euro Dissolution Panel Discussion: Giving Treasury the Tools to Take the LeadHedgeTrackers
Panel Discussion was presented at Peninsula Treasury Management Association Monthly Luncheon. The following presented: Helen Kane, President, Hedge Trackers; Laura Langone, Director Global Risk Management, Juniper Networks; Guillermo Gualino, Assistant Treasurer, Agilent Technologies; Tamara Anthony, Director of Treasury, Lam Research.
They discussed the risk factors and the due diligence performed by your treasury peers to address the possibility of one or multiple countries defecting from the Euro. All areas of treasury are contemplated including operational cash management, currency hedge programs, counter-party risk and enterprise risk. We will also discuss how other treasury groups and peer organizations are raising awareness, how best to educate senior management and how to identify potential tax and legal implications.
International Cash & Treasury Management | Miami 2015efguedes
EuroFinance’s 19th annual conference on
International Cash & Treasury Management
Wednesday 13 - Friday 15 May 2015
Trump National Doral Miami
Miami, US
The leading international treasury event for the Americas
Cash Management Training
http://www.ustreas.gov/
Laura Trimble, Associate Director, Budget and Financial Accountability, US Department of the Treasury
Michael Ablowich, Budget and Financial Accountability, US Department of the Treasury
Gail Ostler, Budget and Financial Accountability, US Department of the Treasury
Laura Ross, Budget and Financial Accountability, US Department of the Treasury
A comprehensive overview of cash management objectives, challenges, and techniques faced by all public financial managers will be the focus of all the sessions today.
Bela Pengadaan adalah aplikasi yang dikelola oleh LKPP melalui kerja sama dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau e-Marketplace. Program Bela Pengadaan merupakan program untuk mendukung program UMK Go Digital Melalui Proses Belanja Langsung K/L/PD kepada UMK yang tergabung dalam Marketplace.
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO BaruAhmad Abdul Haq
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
IBO adalah singkatan dari Individual Business Owner, atau pemilik bisnis individu dalam MLM Amway. Dikenal juga dengan sebutan ABO (Amway Business Owner).
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019Ahmad Abdul Haq
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
2. 2
Bank Indonesia Government electronic Banking (BIG-eB)
adalah suatu layanan perbankan elektronik (electronic
banking) berbasis web yang dikembangkan oleh Bank
Indonesia dan Kementerian Keuangan yang khusus digunakan
oleh Kementerian Keuangan dalam rangka memonitor saldo
rekening, memonitor mutasi rekening, mencetak laporan,
mengunduh data rekening, melakukan tata usaha pengguna,
dan melakukan transaksi secara elektronik dan on-line.
3. 3
1. Fungsi Sistem Pembayaran Elektronik (Electronic
Payment System), untuk transaksi keuangan melalui
RTGS dan overbooking/pindahbuku;
2. Fungsi Sistem Informasi Transaksi Pemerintah, untuk
memperoleh informasi secara elektronik dan on-line
mengenai saldo dan mutasi rekening dengan cara
melihat (query), mencetak laporan dan mengunduh
(download) data rekening pemerintah.
4. 4
1. Infrastruktur Sistem BIG-eB telah terkoneksi dengan
infrastruktur SPAN;
2. Sistem BIG-eB yang digunakan telah dikembangkan dan
disesuaikan dengan kebutuhan SPAN;
3. Sistem BIG-eB saat ini telah digunakan oleh group user
inquisitor di Lingkup Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
5. 5
1. BI akan melakukan enhancement Sistem BIG-eB agar
dapat diakses oleh KPPN, mencetak Advis dan laporan
Reksus.
2. Kemenkeu c.q. DJPB akan memberikan hak akses kepada
KPPN agar memperoleh informasi dan mencetak laporan
rekening koran melalui Sistem BIG-eB.
6. 6
1. KPPN dapat mengakses Rekening 501xxxx KPPN pada BI
Pusat/KBI;
2. Mendukung pencatatan transaksi Kiriman Uang Sub
RKUN KPPN dan Sub RKUN Kuasa BUN Pusat yang lebih
akuntabel;
3. Mendukung implementasi kebijakan mekanisme
pendebetan reksus secara langsung.
7. 7
1. KPPN dapat memonitor mutasi transaksi dan saldo secara
real-time atas rekening di Bank Indonesia yang
dikelolanya.
2. KPPN dapat mencetak rekening koran baik periode hari
berjalan, hari yang lalu maupun bulanan.
3. KPPN dapat melihat informasi transaksi kiriman uang
sehingga dapat membantu KPPN untuk membukukan
transaksi kiriman uang tersebut pada hari berjalan tanpa
menunggu fisik rekening koran yang dikirimkan oleh BI.
4. KPPN dapat melakukan pengarsipan rekening koran
secara digital yaitu disimpan dalam format file pdf.
8. 8
1. Sistem BIG-eB direncanakan dapat diakses oleh semua
KPPN KBI yang mengelola Rekening SubRKUN KPPN yang
terdapat di Kantor Bank Indonesia seluruh Indonesia.
Yang terdiri dari 52 KPPN KBI yang terdapat di 46 lokasi;
2. Implementasi telah dilakukan secara bertahap dan
dimulai dengan piloting di KPPN Jakarta II dan KPPN
Khusus Penerimaan dan Hibah pada akhir Maret 2013;
3. Bulan April telah dilaksanakan untuk seluruh KPPN di
Wilayah Kanwil DKI Jakarta (KPPN I, III, IV, V, VI dan VII)
4. Dalam waktu dekat, hak diberikan akses BIG-eb kepada
seluruh KPPN KBI.
9. Guna mendukung pemberian akses BIG-eB kepada KPPN KBI,
diminta kepada KPPN agar menindaklanjuti surat Direktur
Sistem Perbendaharaan Nomor 2244/PB.7/2014 tanggal 8
April 2014 perihal Penyiapan Jaringan Akses BIG-eB yang
berisi pengaturan IP address untuk masing-masing KPPN KBI.
Setiap KPPN KBI masing-masing akan diberikan 2 user :
- Kepala Seksi Bank, dan
- Front Office Seksi Pencairan Dana.
9
10. Selanjutnya, dalam rangka impelementasi
pendebetan reksus secara langsung akan
diperluas pemberian akses BIG-eb kepada
seluruh KPPN terkait reksus.
10