Cara pembayaran pajak melalui pembuatan kode billing melalui internet atau intranet. Ini merupakan generasi kedua dari pembayaran pajak yang wajib mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2016

1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
eBILLING
SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK
M. Deny Zaenal Faizin | 0812-1917-9800
MPN G2

2. ?BILLING SYSTEM
PENGERTIAN
Pembayaran pajak melalui Teller Bank/Pos, ATM, atau internet banking
dengan menggunakan “Kode Billing”
SSE
MPN G2
eBilling Pajak eBilling Bea Cukai Simponi PNBP
Setoran Sisa UP/TUP &
Penerimaan Transito,
Pengembalian Belanja, Sisa
Hibah Langsung dan
Setoran PFK
Setoran Pajak Pusat seperti
PPh, PPN, dan PBB
Setoran Bea dan Cukai
seperti Cukai Tembakau,
Cukai Alkohol

3. DJP
BILLING SYSTEM
Mengisi Setoran
Pajak melalui Billing
System
Lebih Mudah, Lebih Cepat & Online
1
• tidak perlu lagi mengantre lama di loket teller, teller
hanya menginput satu kode saja, bukan seluruh data di
SSP
• WP bahkan bisa bertransaksi lewat mesin ATM atau
mengakses internet banking dari meja kerja sendiri
• Tidak tergantung pada jam buka kas (teller untuk
pembayaran pajak) 24/7.
Lebih Akurat
2
• mengeliminasi kesalahan input oleh teller
• web application menyediakan validasi untuk
meminimalisasi kekeliruan
Manfaat bagi
Wajib Pajak

4. DJP
http://sse.pajak.go.id/index.aspx
Alamat Situs eBilling
1
http://djponline.pajak.go.id
2

5. DJP
Tanpa Membuat SSP Manual
Hanya dengan menyampaikan
“Dana Pajak + Kode Billing”
pembayaran pajak selesai dengan mudah
BILLING SYSTEM
SSP

6. TAHAPANPROSES
BILLING SYSTEM
1
2
3
DJP

7. DJP
PENDAFTARAN
Mendaftar kepesertaan melalui :
untuk mendapatkan : User ID PIN
Address http://sse.pajak.go.id
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
Hal yang diperlukan :
alamat email jaringan internet
1

8. DJP
PENDAFTARAN
Beberapa hal yang perlu diperhatikan
User ID NPWP
PIN 6 Digit Angka
email buat email baru
untuk wajib pajak badan
User ID dan PIN
diketahui oleh beberapa orang

9. Address http://sse.pajak.go.id
PENDAFTARAN

10. Address http://sse.pajak.go.id
PENDAFTARAN
Permohonan pendaftaran billing system Anda telah masuk ke DJP
Periksa e-mail Anda
untuk melihat PIN dan alamat/kode aktivasi untuk mengaktifkan akun Anda.

11. Address http://sse.pajak.go.id
User ID : 072588976077000
PIN : 850269

12. Address http://sse.pajak.go.id
LOGIN
097252456429000

13. Aktivasi EFIN (Electronic Filing Identification Number)
EFIN
ISI FORM AKTIVASI
PENDAFTARAN CARA KEDUA
SK
Bendahara
NPWP & SK
Bendahara
NPWP & KTP
Pribadi

15. PEMBUATAN KODE BILLING | Ada 3 Cara2
Klik http://sse.pajak.go.id
Ketentuan Kode Biling:
 Kode Billing berlaku dalam waktu 7(tujuh) hari sejak diterbitkan dan setelah itu
secara otomatis terhapus dari sistem dan tidak dapat dipergunakan lagi.
 Wajib Pajak dapat membuat kembali Kode Billing (yang baru)
1

16. 2
MELALUI DJP ONLINE

17. 3
MELALUI TPT KPP | Tanpa perlu akun atau login terlebih dahulu langsung buat ID Billing
Bayar Melalui Mini ATM

18. PEMBUATAN KODE BILLING
Setelah diisi
Klik Simpan

19. PEMBUATAN KODE BILLING

20. PEMBUATAN KODE BILLING
YANG DITERBITKAN

21. MANFAAT KODE BILLING BAGI BANK
NPWP
Jenis Pajak
Masa Pajak
Jumlah Setoran
Bank tidak perlu lagi menginput data-data di bawah ini sehingga mengurangi kemungkinan salah
input

22. PEMBAYARAN3
Ada 3 Cara Pembayaran:
1. Teller
2. ATM
3. Internet Banking
1
2 3

23. 1
2
3
Bukti Penerimaan Negara (BPN) termasuk salinan
dan fotokopinya merupakan ‘sarana
administrasi lain’ yang kedudukannya
disamakan dengan Surat Setoran Pajak (PP
No.74/2011
Dianggap sebagai Surat Setoran Pajak (SSP)
dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan (Pelaporan,
Pemindahbukuan, Bukti pemotongan dan
pemungutan, dll).
Apabila terdapat perbedaan antara data
pembayaran yang tertera dalam Bukti Penerimaan
Negara (BPN) dengan data pembayaran menurut
MPN, maka yang dianggap sah adalah data
pembayaran menurut MPN.
Bukti Setor adalah BPN

24. Bentuk Bukti Setoran Negara
BPN dari Bank
Cetak Internet
Banking
Struk
ATM
Tidak Ada Lagi SSP Lembar 1,2,3,4

25. Informasi dalam Bukti Penerimaan Negara
BPN
Bukti Penerimaan Negara (BPN) = dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos
Persepsi atas transaksi penerimaan negara yang setidak-tidaknya
mencantumkan elemen berikut ini:
 Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN);
 Nomor Transaksi Bank (NTB) / Nomor Transaksi Pos (NTP);
 Kode Billing;
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 Nama Wajib Pajak;
 Alamat Wajib Pajak; (Kecuali diterbitkan melalui ATM);
 Nomor Objek Pajak (NOP)
(hanya utk transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan & KMS);
 Kode Akun Pajak;
 Kode Jenis Setoran;
 Masa Pajak;
 Tahun Pajak;
 Nomor ketetapan pajak (hanya utk pelunasan SKP, STP, dll.);
 Tanggal transaksi; dan
 Jumlah nominal pembayaran

26. Penerapan MPN-G2
Mulai 1 Januari 2016
Pembayaran Penerimaan
Negara dilakukan dengan
MPN-G2
melalui billing sistem
MPN-G1
berakhir tanggal
31 Desember 2015
kecuali Bank BUMN, Pos,
dan BPD masih dapat
melayani hingga 30 Juni
2016

27. TERIMA KASIH

28. SEKILAS
TENTANG

29. merupakan sistem billing yang dikelola oleh DJA untuk memfasilitasi
pembayaran/penyetoran PNBP dan penerimaan non anggaran.
melalui berbagai channel pembayaran seperti teller (Over The
Counter), ATM (Automatic Teller Machine), EDC (Electronic Data
Capture), maupun internet banking.
DENGAN PEMBAYARAN
M. Deny Zaenal Faizin | 0812-1917-9800