TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptxHardiFadli1
Dokumen tersebut membahas tentang tata kerja dan pola hubungan antara Panwaslu Kecamatan dengan Sekretariat, yang mencakup pembinaan kinerja Sekretariat oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, evaluasi pegawai oleh Koordinator Sekretariat, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pengawas Pemilu secara berjenjang oleh instansi terkait.
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara setengah serentak yang mencakup pileg dan pilpres. pemilu serentak penuh akan dimulai tahun 2024
Dokumen tersebut membahas tentang tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan umum di wilayah kelurahan/desa. PKD bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilu, mencegah pelanggaran, serta melaporkan temuan pelanggaran ke Panwaslu Kecamatan.
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptxBawasluPacitan
Dokumen tersebut membahas isu-isu strategis dan potensi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, termasuk pemutakhiran data pemilih, pendaftaran partai politik, pengajuan calon, penataan daerah pemilihan, dan kampanye pemilu beserta langkah-langkah mitigasinya.
Dokumen tersebut membahas prosedur pengawasan yang dilakukan pengawas TPS dalam memantau pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, mencakup pengawasan terhadap akurasi data pemilih, ketersediaan peralatan pemungutan suara, kemungkinan pemberian uang suap, serta kepatuhan KPPS terhadap prosedur yang ditetapkan."
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptxHardiFadli1
Dokumen tersebut membahas tentang tata kerja dan pola hubungan antara Panwaslu Kecamatan dengan Sekretariat, yang mencakup pembinaan kinerja Sekretariat oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, evaluasi pegawai oleh Koordinator Sekretariat, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pengawas Pemilu secara berjenjang oleh instansi terkait.
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara setengah serentak yang mencakup pileg dan pilpres. pemilu serentak penuh akan dimulai tahun 2024
Dokumen tersebut membahas tentang tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan umum di wilayah kelurahan/desa. PKD bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilu, mencegah pelanggaran, serta melaporkan temuan pelanggaran ke Panwaslu Kecamatan.
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptxBawasluPacitan
Dokumen tersebut membahas isu-isu strategis dan potensi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, termasuk pemutakhiran data pemilih, pendaftaran partai politik, pengajuan calon, penataan daerah pemilihan, dan kampanye pemilu beserta langkah-langkah mitigasinya.
Dokumen tersebut membahas prosedur pengawasan yang dilakukan pengawas TPS dalam memantau pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, mencakup pengawasan terhadap akurasi data pemilih, ketersediaan peralatan pemungutan suara, kemungkinan pemberian uang suap, serta kepatuhan KPPS terhadap prosedur yang ditetapkan."
Dokumen tersebut merangkum tugas dan tanggung jawab Andreas Pardede, S.IP. sebagai pejabat Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan umum di Indonesia, mulai dari pengawasan terhadap data pemilih, pengumuman daftar pemilih sementara hingga penetapan daftar pemilih tetap. Tugas tersebut dilakukan melalui pengawasan, koordinasi, analisis, dan penyusunan laporan di tingkat pusat maupun
Dokumen tersebut membahas prosedur penanganan pelanggaran pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 mulai dari menerima laporan, pemeriksaan laporan, klarifikasi, kajian, hingga tindak lanjutnya.
Dokumen tersebut membahas sejarah dan metode pengawasan pemilu di Indonesia, termasuk perbedaan antara pemantauan dan pengawasan pemilu, dinamika pengawasan pemilu di Indonesia dari masa ke masa, tantangan dan kendala pengawasan pemilu, serta tujuan pengawasan pemilu.
PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptxKPUTTS
Dokumen tersebut membahas rencana pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu 2024 di Nusa Tenggara Timur, mencakup jadwal kegiatan, syarat WNI untuk terdaftar sebagai pemilih, dan proses penyusunan daftar pemilih melalui coklit oleh pantarlih."
Dokumen tersebut membahas tentang penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu 2024, yang mencakup dasar hukum, jenis-jenis pelanggaran pemilu seperti pelanggaran administrasi, kode etik, pidana pemilu, dan undang-undang lain, serta proses penanganan pelaporan dan pengaduan sengketa pemilu.
Slide ini memetakan masalah dan tantangan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Meskipun singkat, slide ini juga mencoba melihat praktek pemilu serentak di negara lain, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Sosialisasi pendidikan pemilih diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sintang dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi pemilih. Acara ini menjelaskan tentang dasar hukum pemilu, konsep demokrasi, tujuan pemilu, dan jalannya pemilu di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang peningkatan kapasitas pengawasan dan alur penanganan pelanggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2018. Ia menjelaskan fokus pengawasan yang meliputi proses dan hasil Pemilu harus lengkap, tepat waktu, terbuka, dan absah. Juga menjelaskan jenis pelanggaran Pemilu dan alur penanganannya mulai dari pelaporan, kajian, hingga sank
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran pemilu dan konflik pemilu yang dapat terjadi. Ada dua jenis pelanggaran pemilu yaitu yang berdampak tinggi terhadap integritas pemilu seperti manipulasi suara dan korupsi, serta pelanggaran berdampak rendah seperti mengganggu ketertiban. Konflik pemilu dibedakan menjadi horizontal antar kelompok pendukung dan vertikal antara peserta dengan penyelenggara. Analisis keraw
Dokumen tersebut membahas tentang pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada bulan April dan Juli 2014 untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif. Dokumen ini menekankan pentingnya bagi warga negara untuk menggunakan hak pilih secara bijak dengan mempelajari program dan rekam jejak calon yang akan dipilih serta terus memantau kinerja mereka setelah terpilih.
1. Dokumen tersebut membahas pentingnya pengawasan partisipatif pemilih pemula dalam menjaga integritas pelaksanaan Pemilu 2024.
2. Pemilih pemula didefinisikan sebagai pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dan perlu didampingi untuk menjadi pemilih yang bijak.
3. Pengawasan partisipatif pemilih pemula diharapkan dapat meminimalkan pelanggaran Pemilu melalui sosialisasi,
Tugas dan peran Pengawas Pemilu dijelaskan dalam tiga kalimat:
Pengawas Pemilu bertugas mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan pemilu, menerima laporan pelanggaran, dan memberikan rekomendasi sanksi atau penindakan lebih lanjut kepada lembaga terkait.
Dokumen tersebut merangkum tugas dan tanggung jawab Andreas Pardede, S.IP. sebagai pejabat Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan umum di Indonesia, mulai dari pengawasan terhadap data pemilih, pengumuman daftar pemilih sementara hingga penetapan daftar pemilih tetap. Tugas tersebut dilakukan melalui pengawasan, koordinasi, analisis, dan penyusunan laporan di tingkat pusat maupun
Dokumen tersebut membahas prosedur penanganan pelanggaran pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 mulai dari menerima laporan, pemeriksaan laporan, klarifikasi, kajian, hingga tindak lanjutnya.
Dokumen tersebut membahas sejarah dan metode pengawasan pemilu di Indonesia, termasuk perbedaan antara pemantauan dan pengawasan pemilu, dinamika pengawasan pemilu di Indonesia dari masa ke masa, tantangan dan kendala pengawasan pemilu, serta tujuan pengawasan pemilu.
PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptxKPUTTS
Dokumen tersebut membahas rencana pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu 2024 di Nusa Tenggara Timur, mencakup jadwal kegiatan, syarat WNI untuk terdaftar sebagai pemilih, dan proses penyusunan daftar pemilih melalui coklit oleh pantarlih."
Dokumen tersebut membahas tentang penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu 2024, yang mencakup dasar hukum, jenis-jenis pelanggaran pemilu seperti pelanggaran administrasi, kode etik, pidana pemilu, dan undang-undang lain, serta proses penanganan pelaporan dan pengaduan sengketa pemilu.
Slide ini memetakan masalah dan tantangan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Meskipun singkat, slide ini juga mencoba melihat praktek pemilu serentak di negara lain, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Sosialisasi pendidikan pemilih diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sintang dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi pemilih. Acara ini menjelaskan tentang dasar hukum pemilu, konsep demokrasi, tujuan pemilu, dan jalannya pemilu di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang peningkatan kapasitas pengawasan dan alur penanganan pelanggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2018. Ia menjelaskan fokus pengawasan yang meliputi proses dan hasil Pemilu harus lengkap, tepat waktu, terbuka, dan absah. Juga menjelaskan jenis pelanggaran Pemilu dan alur penanganannya mulai dari pelaporan, kajian, hingga sank
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran pemilu dan konflik pemilu yang dapat terjadi. Ada dua jenis pelanggaran pemilu yaitu yang berdampak tinggi terhadap integritas pemilu seperti manipulasi suara dan korupsi, serta pelanggaran berdampak rendah seperti mengganggu ketertiban. Konflik pemilu dibedakan menjadi horizontal antar kelompok pendukung dan vertikal antara peserta dengan penyelenggara. Analisis keraw
Dokumen tersebut membahas tentang pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada bulan April dan Juli 2014 untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif. Dokumen ini menekankan pentingnya bagi warga negara untuk menggunakan hak pilih secara bijak dengan mempelajari program dan rekam jejak calon yang akan dipilih serta terus memantau kinerja mereka setelah terpilih.
1. Dokumen tersebut membahas pentingnya pengawasan partisipatif pemilih pemula dalam menjaga integritas pelaksanaan Pemilu 2024.
2. Pemilih pemula didefinisikan sebagai pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dan perlu didampingi untuk menjadi pemilih yang bijak.
3. Pengawasan partisipatif pemilih pemula diharapkan dapat meminimalkan pelanggaran Pemilu melalui sosialisasi,
Tugas dan peran Pengawas Pemilu dijelaskan dalam tiga kalimat:
Pengawas Pemilu bertugas mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan pemilu, menerima laporan pelanggaran, dan memberikan rekomendasi sanksi atau penindakan lebih lanjut kepada lembaga terkait.
Panwascam bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu di tingkat kecamatan dengan melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran. Mereka memetakan potensi masalah dan wilayah rawan, serta memantau pelaksanaan setiap tahapan pemilu seperti pemutakhiran data pemilih, kampanye, hingga penghitungan suara untuk mencegah pelanggaran yang dapat mengganggu integritas pemilu. Panwascam beker
1. Dokumen membahas kerangka hukum pemilu, proses pemilu, dan penegakan hukum pemilu di Indonesia.
2. Penegakan hukum pemilu terdiri dari pelanggaran pidana, administratif, kode etik pemilu, dan penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu.
3. Sengketa pemilu dapat diajukan ke pengadilan tata usaha negara dan Mahkamah Agung untuk memastikan terselenggaranya pemilu yang
Indonesia holds elections once every five years, to elect members of parliament at the national and regional levels, as well as choose a pair of president and vice president. To ensure that elections take place democratically, Indonesia established a special institution to oversee elections, called the Election Supervisory Body. How does the agency work in carrying out its duties? The material in the form of the following slides (in Indonesian) can explain it.
Dokumen tersebut membahas tentang pemahaman isu-isu krusial dan strategis dalam Pilgub dan Pilbup tahun 2018, meliputi sejarah sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia, standar ideal pemilu, potret pemilu pilkada, dan berbagai permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pemilu pilkada."
Dokumen tersebut membahas tentang kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga integritas, kemandirian, dan kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu serta menetapkan asas-asas dan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik ini juga menjelaskan sanksi yang diberikan apabila terdapat pelanggaran terhad
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
1. TATAKERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DALAM KEGIATAN.pptx
1. TATAKERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DALAM
KEGIATAN KONSOLIDASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU
PANWASLIH NAGAN RAYA
Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pemilu
Bawaslu Kabupaten Kota dan Pengawas Ad-Hoc
GRAN NAGAN HOTEL GAMPONG SIMPANG PEUT KECAMATAN KUALA
Rabu, 07 Desember 2022/08.00 WIB s/d Selesai
TAUFIK ABDULLAH
Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Malikussaleh
3. MENGAPA KITA PILIH DEMOKRASI ?
Demokrasi menjadi pilihan ideal hampir semua
negara modern saat ini, termasuk Indonesia.
Tujuannya adalah “membentuk sistem
pemerintahan”, “menjamin sirkulasi kekuasaan”,
dan “meneguhkan kedaulatan negara bangsa”.
Demokrasi adalah kehendak/kedaulatan rakyat.
Bagaimana caranya ? saluran demokrasi adalah
pemilu.
Sebagai manifestasi kedaulatan rakyat maka
pemilu harus berlangsung demokratis, yaitu
damai dan tertib, agar rakyat dapat menjalankan
haknya memilih tanpa tekanan dan teror
• Pemilu yang demokratis
perlu diatur tatacara dan
tatakelola yang
memenuhi asas bebas,
jujur, adil dan
transparan, serta
akuntabilitas pemilu
menghasilkan
pemerintah yang
terpercaya dan
legitimed, tidak curang.
4. Pra Wacana : Demokrasi Vs Democrazy
• Pemerintahan
Berasal Dari Rakyat
• Demokrasi
Berdaulat
FOR
(Dari)
• Pemerintahan
Dilahirkan oleh
rakyat
• Demokrasi Electoral
BY
(Oleh)
• Pemerintahan
berjuang untuk
rakyat
• Demokrasi
Subtansial
FROM
(Untuk)
Cratein/Cratos
(Kuasa/Daulat)
Demos
(Rakyat/Penduduk)
5. Peran Panwaslih
Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017
BAWASLU - RI
Panwaslih
Aceh
Panwaslih
Kabupaten
Panwaslih
Kecamatan
Pasal 97 - 100
Pasal 101-104
Pasal 105-107
KPU – RI
KIP – ACEH
6. PENGAWASAN
PELAKSANAAN TAHAPAN
PEMILU
LARANGAN DALAM
PELAKSANAAN PEMILU.
SOSIALISASI PERATURAN
DAN LARANGAN PEMILU.
KOORDINASI
ANTARLEMBAGA
PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT
MELAKUKAN PENINDAKAN
TERHADAP PELANGGARAAN
PEMILU
PENINDAKAN
PENGAWASAN
PENCEGAHAN
IDENTIFIKASI & PEMETAAN
POTENSI PELANGGARAN
MENCEGAH TERJADINYA
PRAKTEK POLITIK UANG
PERAN PENGAWASAN PEMILU
7. TUGAS
PANWASCAM BERDASARKAN PASAL 105
a. Melakukan pencegahan dan
penindakan di wilayah
kecamatan terhadap
Pelanggaran Pemilu
b. Mengawasi pelaksanaan
tahapan Penyelenggaraan
Pemilu di wilayah Kecamatan
c. Mencegah terjadinya praktik
politik uang di wilayah
kecamatan
d. Mengawasi netralitas semua pihak
yang dilarang ikut serta dalam
kegiatan kampanye sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang ini di
wilayah kecamatan
e. Mengawasi pelaksanaan
putusan/keputusan di wilayah
kecamatan
8. KEWENANGAN
PANWASCAM BERDASARKAN PASAL 106
a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang
berkaitan dengan dugaan pelanggaran
terhadap pelaksanaan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu
di wilayah kecamatan serta merekomendasikan
hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada
pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang
ini;
c. merekomendasikan kepada instansi yang
bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota
mengenai hasil pengawasan di wilayah
kecamatan terhadap netralitas semua pihak
yang dilarang ikut serta dalam kegiatan
kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini;
d. mengambil alih sementara tugas, wewenang,
dan kewajiban PanwasluKelurahan/Desa
setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu
Kabupaten/Kota, jika Panwaslu Kelurahan/Desa
berhalangan sementara akibat dikenai sanksi
atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan;
9. e. Meminta bahan keterangan yang
dibutuhkan kepada pihak terkait
dalam rangka pencegahan dan
penindakan pelanggaran Pemilu di
wilayah
kecamatan;
f. Membentuk Panwaslu
Kelurahan/Desa dan mengangkat
serta memberhentikan anggota
Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan
memperhatikan masukan Bawaslu
Kabupaten/Kota;
g. Mengangkat dan
Memberhentikan Pengawas TPS,
dengan memperhatikan masukan
Panwaslu Kelurahan/Desa; dan.
h. Melaksanakan wewenang lain
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
10. KEWAJIBAN
PANWASCAM BERDASARKAN PASAL 107
a. Bersikap adil dalam
menjalankan tugas dan
wewenangnya;
b. Melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas pengawas
Pemilu pada tingkatan di
bawahnya;
c. Menyampaikan laporan hasil
pengawasan kepada Bawaslu
Kabupaten/Kota sesuai dengan
tahapan Pemilu secara periodik
dan/atau berdasarkan
kebutuhan;
d. Menyampaikan temuan dan
laporan kepada Bawaslu
Kabupaten/Kota berkaitan dengan
dugaan pelanggaran yang dilakukan
oleh PPK yang mengakibatkan
terganggunya penyelenggaraan
tahapan Pemilu di tingkat kecamatan;
dan
e. Melaksanakan kewajiban lain
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
11. PEMAHAMAN KAPASITAS TUGAS
(Tatakerja dan Pola Hubungan)
Bertugas
Memahami Aturan/Prosedur
Pengawasan
Memahami Penyelengara/
Peserta Pemilu
Memahami Kondisi
Medan Tugas
12. PEMAHAMAN KAPASITAS KEWENANGAN
(Tatakerja dan Pola Hubungan)
BERWENANG
Membentuk
Pengawas
Gampong
Memahami Kondisi
Gampong
Memahami
Kerentanan Pemilu
Menindaklanjuti
Laporan
13. PEMAHAMAN KAPASITAS KEWAJIBAN
(Tatakerja dan Pola Hubungan)
Berkewajiban
Bersikap Adil
Membina
Pengawas
dibawahnya
Melaporkan
Pelanggaran
Membuat
laporan
pengawasan
Periodik
15. Tahapan Pemilu : Pengawasan Potensi Pelanggaran
• Ada sepuluh tahapan
Pemilu jika tidak ada
putaran kedua untuk Pilpres
• Putaran Kedua ada 6
tahapan Pilpres KERENTANAN
Masa
Kampanye
Masa
Tenang
Pemungutan
Suara
Perhitungan
Suara
Rekapitulasi
Suara
PKPU No mor 03/2022 Tentang Tahapan dan
Jadwal Penyelenggaraan
Problem Utama
Politik uang bisa dilakukan ke siapa saja (setiap
orang) tapi hanya dalam masa pemungutan dan
penghitungan suara.
Aturan yang sama juga mengatur larangan semua
orang melakukan politik uang di masa tenang dan
pemungutan suara
18. TANTANGAN PENGAWASAN DAN KENISCAYAAN PENGAWASAN
PARTISIPATIF
TAGLINE BAWASLU-RI
“Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Kekerasan
Destruktif
Kerusuhan
Sosial
Kecurangan
Masif
Kejahatan
Premanisme
19. Konsolidasi dan Kompetensi Pawascam
Action Plan Political Will
Integritas
Kerjasama
Kualitas
Kerja
Pilu Pemilu
Komunikatif
Kelola Emosi
Peka Sosial
Leadership
Analitis
Fritz Edward Siregar (Bawaslu-RI). Sumber : https://bawaslu.go.id/id/berita/fritz-15-kompetensi-yang-harus-
dimiliki-pengawas-pemilu.
20. ETOS KERJA PENGAWAS KECAMATAN
1. BERORIENTASI PROSES MENUJU
KUALITAS PENGAWASAN YANG
PRIMA
2. PROSES ADALAH TAAT ASAS;
PROSEDUR, ATURAN DAN
PERATURAN. PELAJARI DAN
PAHAMI TAHAPAN PENGAWASAN
3. BEKERJA SEBAGAI BAGIAN
IBADAH. BUKAN SEKEDAR DAPAT
KERJAAN DAN INSENTIF (GAJI)
4. MENOLAK KERJA CURANG DAN
CULAS. TOLAK TEGAS (MONEY
POLITIC)
5. BERKORDINASI, BERSINERGI DAN
BEKERJASAMA MENYUKSESKAN
PEMILU JURDIL
6. TIDAK BERGADANG LARUT MALAM
JELANG HARI PENCOBLOSAN
