Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting, meskipun telah ada lembaga pengawas pemilu. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat memiliki kepentingan sangat besar untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu melalui pengawasan partisipatif
Ppt ini digunakan untuk menambah pengetahuan bagi panwaslu kecamatan dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai pengawas pemilu.
Mohon maaf apabila ada yang kurang. Masih belajar dan juga dibuat sebagai tugas kuliah,..hehe
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting, meskipun telah ada lembaga pengawas pemilu. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat memiliki kepentingan sangat besar untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu melalui pengawasan partisipatif
Ppt ini digunakan untuk menambah pengetahuan bagi panwaslu kecamatan dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai pengawas pemilu.
Mohon maaf apabila ada yang kurang. Masih belajar dan juga dibuat sebagai tugas kuliah,..hehe
Slide ini memetakan masalah dan tantangan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Meskipun singkat, slide ini juga mencoba melihat praktek pemilu serentak di negara lain, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara setengah serentak yang mencakup pileg dan pilpres. pemilu serentak penuh akan dimulai tahun 2024
membincang sejarah pemantauan pemilu di dunia, serta sejarah pengawasan pemilu di Indonesia. dilengkapi dengan penjelasan tentang arti penting pengawasan partisipatif
Slide ini memetakan masalah dan tantangan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Meskipun singkat, slide ini juga mencoba melihat praktek pemilu serentak di negara lain, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara setengah serentak yang mencakup pileg dan pilpres. pemilu serentak penuh akan dimulai tahun 2024
membincang sejarah pemantauan pemilu di dunia, serta sejarah pengawasan pemilu di Indonesia. dilengkapi dengan penjelasan tentang arti penting pengawasan partisipatif
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAhsanul Minan
Open data dan transparansi merupakan salah satu kunci penting dalam mewujudkan good governance. Untuk mengupayakannya, diperlukan upaya promosi dan advokasi. Keduanya akan memerlukan kemampuan analisa stakeholder. Bagaimana carny?
Keterbukaan informasi dalam pemilu diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas proses dan integritas hasil pemilu. Apa saja jenis informasi publik dalam pemilu dan bagaimana masyarakat akan memanfaatkannya?
Slide presentasi ini menjelaskan tentang problematika dan tantangan sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia. Beberapa permasalahan muncul di tingkat substansi, struktur dan kultur penegakan hukum pemilu
Buku ini berisi laporan hasil penelitian terkait peran politik perempuan yang masih belum maksimal karena beberapa faktor penyebabnya, seperti faktor kultur-ideologi atau agama.
Setidaknya ada 3 aspek tujuan dari kajian dan penelitian ini sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi isu kritis umat beragama di Indonesia terhadap peran politik perempuan terkait dengan partisipasi dan keterwakilan dalam pengambilan keputusan kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, mengidentifikasi dinamika pola aksi kelembagaan dan individu berbasis ormas keagamaan dalam upaya menuju kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui pemberdayaan peran dan hak politik perempuan. Dan ketiga, melakukan pemetaan potensi dan kendala atas peran politik perempuan berbasis ormas keagamaan di Indonesia dalam rangka peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pada Pemilu 2009.
Paska reformasi 1998, kelembagaan penyelenggara pemilu telah mengalami evolusi yang dinamis. Kerangka hukum pemilu mempengaruhi dinamika perkembangan organisasi penyelenggara pemilu dan tantangan-tantangan yang dihadapinya.
Slide ini menjelaskan pengantar tentang riset sosial dan kedudukannya dalam ilmu pengetahuan. dirangkum dari chapter I buku Social Research Methods yang ditulis oleh W. Lawrence Neuman
slide ini mengcapture pemikiran Hans Kelsen tentang hubungan antara hukum dan moral, sebuah perdebatan yang selalu hangat diperbincangkan di antara pakar hukum
slide singkat ini menjelaskan tentang posisi kelembagaan pengawas pemilihan di Aceh, dengan memperbandingkan antara UU Pemilu, UU PA dan UU Pemerintahan Daerah
Catatan singkat ini mengupas beberapa isu kontroversial dalam Naskah Revisi UU MD3 yang disahkan oleh DPR tanggal 12 Februari 2018 yang lalu. Kajian dilakukan dalam perspektif hukum.
UU Pemilu nomor 7/2017 membawa banyak perubahan penting, namun juga masih menyisakan beberapa permasalahan.
Slide ini menjelaskan secara singkat hal tersebut, dan diharapkan bermanfaat bagi aktifis partai, pengamat, masyarakat
Standard pengawasan pungut hitung PemiluAhsanul Minan
Slide ini menjelaskan tentang tahapan penting dalam pemilu, serta aspek penting yang harus diawasi dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemungutan dan penghitungan suara. Di slide terakhir dijelaskan pertanyaan kunci yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan instrumen pengawasan tahapan pungut hitung dalam pemilu
Slide ini merupakan bahan diskusi dalam acara Sekolah Gender yang diselenggarakan oleh PMII Komisariat STAINU Jakarta.
Di samping sedikit menyinggung aspek sejarah, juga dipaparkan tantangan dalam aspek hukum.
3. Definisi :
Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji,
memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu
sesuai peraturan perundang-undangan.
Tujuan :
• menegakkan integritas penyelenggara, penyelenggaraan
dan hasil pemilu melalui pengawasan Pemilu
PENGA berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan
WASAN Pemilu yang demokratis; dan
PEMILU • memastikan terselenggaranya Pemilu Kada secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan
KADA berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan
perundang-undangan mengenai Pemilu Kada secara
menyeluruh.
ASAS :
mandiri; jujur; adil; kepastian hukum;tertib penyelenggara
Pemilu;
kepentingan umum; Keterbukaan; proporsionalitas;
profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektivitas.
4. KATA KUNCI: Strategi Pengawasan
SOSIALISASI kepada para pemangku kepentingan
tentang peraturan Pemilu Kada dan sanksi nya
PARTISIPASI: mendorong semua pihak untuk berperan
aktif mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu Kada;
PENCEGAHAN
PERINGATAN DINI: menyampaikan peringatan dini
kepada partai politik, penyelenggara Pemilu Kada, bakal
pasangan calon dan atau pasangan calon, Tim kampanye
pasangan calon, masyarakat pemilih, pemilih dan pemangku
kepentingan lainnya agar tidak melakukan pelanggaran
LAW ENFORCEMENT:
• mengingatkan secara tegas kepada seluruh pemangku
kepentingan tentang aturan dan sanksi terhadap
pelanggaran, apabila terdapat kecenderungan atau indikasi
awal pelanggaran
• mengajukan nota keberatan secara tertulis dan terbuka
apabila KPU dan jajarannya tidak menindaklanjuti teguran,
peringatan, dan rekomendasi Panwaslu
PENINDAKAN
PUBLIKASI:
• melakukan sosialisasi langkah-langkah penindakan yang
akan dilakukan oleh pengawas Pemilu
• mempublikasikan melalui media massa tentang
kecenderungan atau indikasi pelanggaran
5. melakukan identifikasi dan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran pada
setiap tahapan Pemilu Kada maupun non-tahapan seperti logistik dan
pergerakan surat suara
menentukan fokus pengawasan berdasarkan pemetaan titik rawan
pelanggaran
mendapatkan secara optimal informasi dan data yang dibutuhkan dari
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya, serta dari
pihak-pihak terkait lainnya;
melakukan pengawasan langsung ke tempat pelaksanaan tahapan
Pemilu Kada secara proaktif;
PENGA
WASAN
AKTIF menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data
dan dokumen yang menjadi objek pengawasan pada masing-masing
tahapan Pemilu Kada secara proaktif melalui verifikasi administrasi dan
verifikasi faktual;
melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat
indikasi awal terjadinya pelanggaran secara proaktif; dan
melakukan kegiatan atau langkah-langkah lain yang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan.
6. mendorong secara aktif peran masyarakat untuk melakukan
pengawasan Pemilu Kada;
menyediakan informasi, sarana atau fasilitas yang memadai untuk
memudahkan masyarakat mengakses informasi tentang pengawasan
Pemilu Kada; Dalam
rangka
menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat memaksimal
untuk menyampaikan informasi, pengaduan dan/atau laporan kan
pelanggaran Pemilu Kada;
pengawasan
menjalin kemitraan dan kerjasama dengan lembaga negara, lembaga Pemilu Kada,
pemerintahan, komisi/badan negara independen, organisasi Pengawas
pemantau Pemilu Kada, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok Pemilu dapat
strategis masyarakat lainnya dalam rangka menjaring dan
melakukan
memperluas dukungan terhadap proses dan hasil pengawasan;
kerja sama
melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pasangan calon dan
dengan
tim kampanye pasangan calon dalam rangka membangun ketaatan institusi lain
terhadap aturan; atau
kelompok
membangun sinergitas dengan media massa dalam rangka strategis
mengoptimalkan sosialisasi proses dan hasil pengawasan; dan masyarakat.
melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
9. Contoh Diagram Venn
Money Politic
Cakada dan Tim Kampanye Wartawan memiiki akses dan
memiliki kepentingan dan sumber informasi yang luas, dalam
motif yang sama untuk mendeteksi informasi money politic,
melakukan money politic dan membutuhkan Panwas sebagai
Tim salah satu sumber berita
Kampany
Cakada
e
Wartawan
Penega
k Panwaslu
Huku
m
Pemantau
Tokoh
Tokoh agama memiliki
Agama
kepentingan dan pengaruh
luas untuk membangun etika
politik
10. CONTOH HASIL IDENTIFIKASI MITRA POTENSIAL
TAHAPAN TITIK RAWAN MITRA PERAN YANG BENTUK
POTENSIAL DIHARAPKAN KERJA SAMA
Kampany Money Politic Wartawan Menjadi sumber Komunikasi
e informasi intensif
alternatif
Pemantau Menjadi sumber Kerja sama
informasi dan pemantauan
mitra
pengawasan
Tokoh agama Menjadi mitra Sosialisasi
dalam bersama
mengkampanyek
an larangan
money politic
Cakada & Menghindari Melakukan
Tim praktek money sosialisasi
Kampanye politic kepada
Cakada
Catatan:
Kunci utama dalam identifikasi mitra potensial adalah kecermatan dan detail dalam mengidentifikasi
mitra potensial, kepentingan mereka, dan tingkat pertemuan/kesamaan kepentingan mereka dengan
Panwas
11. RENCANA KERJA PENGAWASAN
TAHAPAN TITIK RAWAN KEGIATAN TARGET PELAKSANA WAKTU
PENGAWASAN (CAPAIAN)
Pemutkahiran
daftar pemilih
Pencalonan
Kampanye
Masa Tenang
Pemungutan dan
penghitungan
suara
Rekapitulasi
Penetapan hasil
[1] Isilah kegiatan dengan bentuk kegiatan yang konkrit, terukur dan efektif
[2] Tentukan target yang akan dicapai sesuai dengan bentuk kegiatan
[3] Jelaskan siapa pelaksana kegiatan, bisa Panwaslu Kab/Kota, Panwascam, atau PPL
[4] Tentukan alokasi waktu pelaksanaan kegiatan secara lengkap (tanggal, bulan, tahun)