SlideShare a Scribd company logo
STRATEGI PENGAWASAN
    PEMILU KADA


                         Ahsanul Minan
 Disampaikan sebagai bahan materi Bimbingan Teknis Panwaslukada
KEY-WORDS
Definisi :
         Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji,
         memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu
         sesuai peraturan perundang-undangan.


         Tujuan :
         • menegakkan integritas penyelenggara, penyelenggaraan
           dan hasil pemilu melalui pengawasan Pemilu
PENGA      berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan
WASAN      Pemilu yang demokratis; dan
PEMILU   • memastikan terselenggaranya Pemilu Kada secara
           langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan
 KADA      berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan
           perundang-undangan mengenai Pemilu Kada secara
           menyeluruh.



         ASAS :
         mandiri; jujur; adil; kepastian hukum;tertib penyelenggara
         Pemilu;
         kepentingan umum; Keterbukaan; proporsionalitas;
         profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektivitas.
KATA KUNCI: Strategi Pengawasan
             SOSIALISASI kepada para pemangku kepentingan
             tentang peraturan Pemilu Kada dan sanksi nya

             PARTISIPASI: mendorong semua pihak untuk berperan
             aktif mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu Kada;
PENCEGAHAN
             PERINGATAN DINI: menyampaikan peringatan dini
             kepada partai politik, penyelenggara Pemilu Kada, bakal
             pasangan calon dan atau pasangan calon, Tim kampanye
             pasangan calon, masyarakat pemilih, pemilih dan pemangku
             kepentingan lainnya agar tidak melakukan pelanggaran


             LAW ENFORCEMENT:
             • mengingatkan secara tegas kepada seluruh pemangku
               kepentingan tentang aturan dan sanksi terhadap
               pelanggaran, apabila terdapat kecenderungan atau indikasi
               awal pelanggaran
             • mengajukan nota keberatan secara tertulis dan terbuka
               apabila KPU dan jajarannya tidak menindaklanjuti teguran,
               peringatan, dan rekomendasi Panwaslu
PENINDAKAN
             PUBLIKASI:
             • melakukan sosialisasi langkah-langkah penindakan yang
               akan dilakukan oleh pengawas Pemilu
             • mempublikasikan melalui media massa tentang
               kecenderungan atau indikasi pelanggaran
melakukan identifikasi dan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran pada
        setiap tahapan Pemilu Kada maupun non-tahapan seperti logistik dan
        pergerakan surat suara


        menentukan fokus pengawasan berdasarkan pemetaan titik rawan
        pelanggaran


        mendapatkan secara optimal informasi dan data yang dibutuhkan dari
        KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya, serta dari
        pihak-pihak terkait lainnya;


        melakukan pengawasan langsung ke tempat pelaksanaan tahapan
        Pemilu Kada secara proaktif;
PENGA
WASAN
AKTIF   menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data
        dan dokumen yang menjadi objek pengawasan pada masing-masing
        tahapan Pemilu Kada secara proaktif melalui verifikasi administrasi dan
        verifikasi faktual;


        melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat
        indikasi awal terjadinya pelanggaran secara proaktif; dan


        melakukan kegiatan atau langkah-langkah lain yang tidak bertentangan
        dengan peraturan perundang-undangan.
mendorong secara aktif peran masyarakat untuk melakukan
                                       pengawasan Pemilu Kada;

 menyediakan informasi, sarana atau fasilitas yang memadai untuk
memudahkan masyarakat mengakses informasi tentang pengawasan
                                                     Pemilu Kada;           Dalam
                                                                           rangka
     menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat         memaksimal
     untuk menyampaikan informasi, pengaduan dan/atau laporan                kan
                                         pelanggaran Pemilu Kada;
                                                                         pengawasan
menjalin kemitraan dan kerjasama dengan lembaga negara, lembaga         Pemilu Kada,
        pemerintahan, komisi/badan negara independen, organisasi          Pengawas
 pemantau Pemilu Kada, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok        Pemilu dapat
          strategis masyarakat lainnya dalam rangka menjaring dan
                                                                         melakukan
    memperluas dukungan terhadap proses dan hasil pengawasan;
                                                                         kerja sama
 melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pasangan calon dan
                                                                           dengan
 tim kampanye pasangan calon dalam rangka membangun ketaatan            institusi lain
                                               terhadap aturan;              atau
                                                                          kelompok
         membangun sinergitas dengan media massa dalam rangka             strategis
      mengoptimalkan sosialisasi proses dan hasil pengawasan; dan       masyarakat.

     melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan
                                                 perundang-undangan.
CARA IDENTIFIKASI MITRA POTENSIAL
5 KUNCI DASAR DALAM IDENTIFIKASI MITRA POTENSIAL
Contoh Diagram Venn


    Money Politic
Cakada dan Tim Kampanye                                                       Wartawan memiiki akses dan
 memiliki kepentingan dan                                                  sumber informasi yang luas, dalam
  motif yang sama untuk                                                    mendeteksi informasi money politic,
 melakukan money politic                                                   dan membutuhkan Panwas sebagai
                                                        Tim                     salah satu sumber berita
                                                      Kampany
                                            Cakada
                                                         e




                                                                             Wartawan



             Penega
               k                                                Panwaslu
              Huku
               m

                                                                                   Pemantau



                                                     Tokoh
                  Tokoh agama memiliki
                                                     Agama
                kepentingan dan pengaruh
               luas untuk membangun etika
                          politik
CONTOH HASIL IDENTIFIKASI MITRA POTENSIAL
 TAHAPAN        TITIK RAWAN             MITRA               PERAN YANG              BENTUK
                                      POTENSIAL             DIHARAPKAN            KERJA SAMA
Kampany         Money Politic Wartawan                   Menjadi sumber           Komunikasi
e                                                        informasi                intensif
                                                         alternatif
                                    Pemantau             Menjadi sumber           Kerja sama
                                                         informasi dan            pemantauan
                                                         mitra
                                                         pengawasan
                                    Tokoh agama          Menjadi mitra Sosialisasi
                                                         dalam         bersama
                                                         mengkampanyek
                                                         an larangan
                                                         money politic
                                    Cakada &             Menghindari              Melakukan
                                    Tim                  praktek money            sosialisasi
                                    Kampanye             politic                  kepada
                                                                                  Cakada
Catatan:
Kunci utama dalam identifikasi mitra potensial adalah kecermatan dan detail dalam mengidentifikasi
mitra potensial, kepentingan mereka, dan tingkat pertemuan/kesamaan kepentingan mereka dengan
Panwas
RENCANA KERJA PENGAWASAN
         TAHAPAN                 TITIK RAWAN                 KEGIATAN                     TARGET     PELAKSANA   WAKTU
                                                           PENGAWASAN                    (CAPAIAN)
      Pemutkahiran
      daftar pemilih
      Pencalonan
      Kampanye
      Masa Tenang
      Pemungutan dan
      penghitungan
      suara
      Rekapitulasi
      Penetapan hasil




[1] Isilah kegiatan dengan bentuk kegiatan yang konkrit, terukur dan efektif
[2] Tentukan target yang akan dicapai sesuai dengan bentuk kegiatan
[3] Jelaskan siapa pelaksana kegiatan, bisa Panwaslu Kab/Kota, Panwascam, atau PPL
[4] Tentukan alokasi waktu pelaksanaan kegiatan secara lengkap (tanggal, bulan, tahun)

More Related Content

What's hot

Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabarPemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Ahsanul Minan
 
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan SuaraPengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Ahsanul Minan
 
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024
Ahsanul Minan
 
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLUPeta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Avida Virya
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Ahsanul Minan
 
Potensi kerawanan pemilu-updated
Potensi kerawanan pemilu-updatedPotensi kerawanan pemilu-updated
Potensi kerawanan pemilu-updated
Ahsanul Minan
 
Pengawasan Logistik Pemilu
Pengawasan Logistik PemiluPengawasan Logistik Pemilu
Pengawasan Logistik PemiluAhsanul Minan
 
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILUPENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILUAN ASYUF
 
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptxMATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
Jubair13
 
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluPresentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Billy Adam Fisher
 
Materi Bimtek PKD.pptx
Materi Bimtek PKD.pptxMateri Bimtek PKD.pptx
Materi Bimtek PKD.pptx
LisnhaCimiwSiregar
 
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih PemiluPengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih PemiluAhsanul Minan
 
Pemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasiPemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasiMuktar Eneste
 
Tahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptx
Tahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptxTahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptx
Tahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptx
MudloafAde3
 
Problematika verifikasi parpol
Problematika verifikasi parpolProblematika verifikasi parpol
Problematika verifikasi parpolAhsanul Minan
 
Sekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluSekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemilu
Ahsanul Minan
 
fasilitasi dan pembinaan.pptx
fasilitasi dan pembinaan.pptxfasilitasi dan pembinaan.pptx
fasilitasi dan pembinaan.pptx
TaufiqFredrikPasiak
 
Pengawasan dan Sinergitas Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu 2024 - 24-10-20...
Pengawasan dan Sinergitas Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu 2024 - 24-10-20...Pengawasan dan Sinergitas Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu 2024 - 24-10-20...
Pengawasan dan Sinergitas Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu 2024 - 24-10-20...
RyanAstro
 
Presentasi kajian penindakan dugaan pelanggaran
Presentasi kajian penindakan dugaan pelanggaranPresentasi kajian penindakan dugaan pelanggaran
Presentasi kajian penindakan dugaan pelanggaran
Billy Adam Fisher
 

What's hot (20)

Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabarPemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
 
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan SuaraPengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
 
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024
 
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLUPeta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
 
Potensi kerawanan pemilu-updated
Potensi kerawanan pemilu-updatedPotensi kerawanan pemilu-updated
Potensi kerawanan pemilu-updated
 
Pengawasan Logistik Pemilu
Pengawasan Logistik PemiluPengawasan Logistik Pemilu
Pengawasan Logistik Pemilu
 
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILUPENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
 
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptxMATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
 
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluPresentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
 
Materi Bimtek PKD.pptx
Materi Bimtek PKD.pptxMateri Bimtek PKD.pptx
Materi Bimtek PKD.pptx
 
Sosialisasi pemilih pemula
Sosialisasi pemilih pemulaSosialisasi pemilih pemula
Sosialisasi pemilih pemula
 
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih PemiluPengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
 
Pemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasiPemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasi
 
Tahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptx
Tahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptxTahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptx
Tahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptx
 
Problematika verifikasi parpol
Problematika verifikasi parpolProblematika verifikasi parpol
Problematika verifikasi parpol
 
Sekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluSekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemilu
 
fasilitasi dan pembinaan.pptx
fasilitasi dan pembinaan.pptxfasilitasi dan pembinaan.pptx
fasilitasi dan pembinaan.pptx
 
Pengawasan dan Sinergitas Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu 2024 - 24-10-20...
Pengawasan dan Sinergitas Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu 2024 - 24-10-20...Pengawasan dan Sinergitas Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu 2024 - 24-10-20...
Pengawasan dan Sinergitas Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu 2024 - 24-10-20...
 
Presentasi kajian penindakan dugaan pelanggaran
Presentasi kajian penindakan dugaan pelanggaranPresentasi kajian penindakan dugaan pelanggaran
Presentasi kajian penindakan dugaan pelanggaran
 

Similar to Strategi pengawasan pemilu kada

Kerja kelompok divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga okkkk
Kerja kelompok divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga okkkkKerja kelompok divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga okkkk
Kerja kelompok divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga okkkkIrvan Grosman
 
Kerja kelompok divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga okkkk
Kerja kelompok divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga okkkkKerja kelompok divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga okkkk
Kerja kelompok divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga okkkkIrvan Grosman
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
3232054.ppt
3232054.ppt3232054.ppt
3232054.ppt
WewNigga
 
BUKAN_CATATAN_KAKI_DEMOKRASI_(3).pdf
BUKAN_CATATAN_KAKI_DEMOKRASI_(3).pdfBUKAN_CATATAN_KAKI_DEMOKRASI_(3).pdf
BUKAN_CATATAN_KAKI_DEMOKRASI_(3).pdf
setiawaninsan
 
Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite Sekolah
Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite SekolahPenerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite Sekolah
Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite Sekolah
Dadang Solihin
 
Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
Dadang Solihin
 
Strategi pemenangan caleg
Strategi pemenangan calegStrategi pemenangan caleg
Strategi pemenangan caleg
Achmad Rozi El Eroy
 
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan ImplementasiClean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
Dadang Solihin
 
Menciptakan Good Governance melalui Perencanaan
Menciptakan Good Governance melalui PerencanaanMenciptakan Good Governance melalui Perencanaan
Menciptakan Good Governance melalui Perencanaan
Dadang Solihin
 
@Materi mendorong parmas dlm pengawasan.pdf
@Materi mendorong parmas dlm pengawasan.pdf@Materi mendorong parmas dlm pengawasan.pdf
@Materi mendorong parmas dlm pengawasan.pdf
ekowaslubalangan
 
SAMSU ROHMAN PPT CALON KOMISI PEMILIHAN UMUM.pptx
SAMSU ROHMAN PPT CALON KOMISI PEMILIHAN UMUM.pptxSAMSU ROHMAN PPT CALON KOMISI PEMILIHAN UMUM.pptx
SAMSU ROHMAN PPT CALON KOMISI PEMILIHAN UMUM.pptx
WRadinal
 
Kemitraan sebagai Alternatif Strategis Pengelolaan Sumberdaya Alam
Kemitraan sebagai Alternatif Strategis Pengelolaan Sumberdaya AlamKemitraan sebagai Alternatif Strategis Pengelolaan Sumberdaya Alam
Kemitraan sebagai Alternatif Strategis Pengelolaan Sumberdaya Alam
Dadang Solihin
 
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014Election Commision
 
analisis efek berita jangka pendek, jangka panjang pada kampanye pemilu 2024
analisis efek berita jangka pendek, jangka panjang pada kampanye pemilu 2024analisis efek berita jangka pendek, jangka panjang pada kampanye pemilu 2024
analisis efek berita jangka pendek, jangka panjang pada kampanye pemilu 2024
diparahmaa26
 
Faktor Penunjang Keberhasilan dan Penghambat Kampanye
Faktor Penunjang Keberhasilan dan Penghambat KampanyeFaktor Penunjang Keberhasilan dan Penghambat Kampanye
Faktor Penunjang Keberhasilan dan Penghambat KampanyeUniversity of Andalas
 
APEL KESIAPSIAGAAN SATLINMAS DALAM PENGAMANAN PEMILU.pptx
APEL KESIAPSIAGAAN SATLINMAS DALAM PENGAMANAN PEMILU.pptxAPEL KESIAPSIAGAAN SATLINMAS DALAM PENGAMANAN PEMILU.pptx
APEL KESIAPSIAGAAN SATLINMAS DALAM PENGAMANAN PEMILU.pptx
SatoeKandeman
 
Perencanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Perencanaan Pembangunan Berwawasan LingkunganPerencanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Perencanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Dadang Solihin
 
peran masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptx
peran masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptxperan masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptx
peran masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptx
LkuhapSampang
 
Evaluasi pengawasan netralitas asn dalam pilkada 2017
Evaluasi pengawasan netralitas asn dalam pilkada 2017Evaluasi pengawasan netralitas asn dalam pilkada 2017
Evaluasi pengawasan netralitas asn dalam pilkada 2017
Ahsanul Minan
 

Similar to Strategi pengawasan pemilu kada (20)

Kerja kelompok divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga okkkk
Kerja kelompok divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga okkkkKerja kelompok divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga okkkk
Kerja kelompok divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga okkkk
 
Kerja kelompok divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga okkkk
Kerja kelompok divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga okkkkKerja kelompok divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga okkkk
Kerja kelompok divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga okkkk
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
3232054.ppt
3232054.ppt3232054.ppt
3232054.ppt
 
BUKAN_CATATAN_KAKI_DEMOKRASI_(3).pdf
BUKAN_CATATAN_KAKI_DEMOKRASI_(3).pdfBUKAN_CATATAN_KAKI_DEMOKRASI_(3).pdf
BUKAN_CATATAN_KAKI_DEMOKRASI_(3).pdf
 
Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite Sekolah
Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite SekolahPenerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite Sekolah
Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite Sekolah
 
Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
 
Strategi pemenangan caleg
Strategi pemenangan calegStrategi pemenangan caleg
Strategi pemenangan caleg
 
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan ImplementasiClean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
 
Menciptakan Good Governance melalui Perencanaan
Menciptakan Good Governance melalui PerencanaanMenciptakan Good Governance melalui Perencanaan
Menciptakan Good Governance melalui Perencanaan
 
@Materi mendorong parmas dlm pengawasan.pdf
@Materi mendorong parmas dlm pengawasan.pdf@Materi mendorong parmas dlm pengawasan.pdf
@Materi mendorong parmas dlm pengawasan.pdf
 
SAMSU ROHMAN PPT CALON KOMISI PEMILIHAN UMUM.pptx
SAMSU ROHMAN PPT CALON KOMISI PEMILIHAN UMUM.pptxSAMSU ROHMAN PPT CALON KOMISI PEMILIHAN UMUM.pptx
SAMSU ROHMAN PPT CALON KOMISI PEMILIHAN UMUM.pptx
 
Kemitraan sebagai Alternatif Strategis Pengelolaan Sumberdaya Alam
Kemitraan sebagai Alternatif Strategis Pengelolaan Sumberdaya AlamKemitraan sebagai Alternatif Strategis Pengelolaan Sumberdaya Alam
Kemitraan sebagai Alternatif Strategis Pengelolaan Sumberdaya Alam
 
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
 
analisis efek berita jangka pendek, jangka panjang pada kampanye pemilu 2024
analisis efek berita jangka pendek, jangka panjang pada kampanye pemilu 2024analisis efek berita jangka pendek, jangka panjang pada kampanye pemilu 2024
analisis efek berita jangka pendek, jangka panjang pada kampanye pemilu 2024
 
Faktor Penunjang Keberhasilan dan Penghambat Kampanye
Faktor Penunjang Keberhasilan dan Penghambat KampanyeFaktor Penunjang Keberhasilan dan Penghambat Kampanye
Faktor Penunjang Keberhasilan dan Penghambat Kampanye
 
APEL KESIAPSIAGAAN SATLINMAS DALAM PENGAMANAN PEMILU.pptx
APEL KESIAPSIAGAAN SATLINMAS DALAM PENGAMANAN PEMILU.pptxAPEL KESIAPSIAGAAN SATLINMAS DALAM PENGAMANAN PEMILU.pptx
APEL KESIAPSIAGAAN SATLINMAS DALAM PENGAMANAN PEMILU.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Perencanaan Pembangunan Berwawasan LingkunganPerencanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Perencanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan
 
peran masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptx
peran masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptxperan masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptx
peran masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptx
 
Evaluasi pengawasan netralitas asn dalam pilkada 2017
Evaluasi pengawasan netralitas asn dalam pilkada 2017Evaluasi pengawasan netralitas asn dalam pilkada 2017
Evaluasi pengawasan netralitas asn dalam pilkada 2017
 

More from Ahsanul Minan

Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAnalisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Ahsanul Minan
 
Keterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluKeterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi Pemilu
Ahsanul Minan
 
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifDigitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Ahsanul Minan
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Ahsanul Minan
 
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaTantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Ahsanul Minan
 
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Ahsanul Minan
 
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik
Ahsanul Minan
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Ahsanul Minan
 
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdf
Ahsanul Minan
 
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluTantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Ahsanul Minan
 
Science and Research
Science and Research Science and Research
Science and Research
Ahsanul Minan
 
Hans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralHans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & Moral
Ahsanul Minan
 
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Ahsanul Minan
 
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawaslu
Ahsanul Minan
 
Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3
Ahsanul Minan
 
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Ahsanul Minan
 
Perlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihPerlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilih
Ahsanul Minan
 
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Ahsanul Minan
 
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung PemiluStandard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
Ahsanul Minan
 
Gender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesiaGender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesia
Ahsanul Minan
 

More from Ahsanul Minan (20)

Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAnalisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
 
Keterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluKeterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi Pemilu
 
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifDigitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
 
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaTantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
 
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019
 
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
 
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdf
 
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluTantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
 
Science and Research
Science and Research Science and Research
Science and Research
 
Hans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralHans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & Moral
 
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
 
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawaslu
 
Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3
 
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
 
Perlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihPerlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilih
 
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
 
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung PemiluStandard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
 
Gender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesiaGender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesia
 

Strategi pengawasan pemilu kada

  • 1. STRATEGI PENGAWASAN PEMILU KADA Ahsanul Minan Disampaikan sebagai bahan materi Bimbingan Teknis Panwaslukada
  • 3. Definisi : Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan : • menegakkan integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil pemilu melalui pengawasan Pemilu PENGA berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan WASAN Pemilu yang demokratis; dan PEMILU • memastikan terselenggaranya Pemilu Kada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan KADA berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu Kada secara menyeluruh. ASAS : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum;tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; Keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektivitas.
  • 4. KATA KUNCI: Strategi Pengawasan SOSIALISASI kepada para pemangku kepentingan tentang peraturan Pemilu Kada dan sanksi nya PARTISIPASI: mendorong semua pihak untuk berperan aktif mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu Kada; PENCEGAHAN PERINGATAN DINI: menyampaikan peringatan dini kepada partai politik, penyelenggara Pemilu Kada, bakal pasangan calon dan atau pasangan calon, Tim kampanye pasangan calon, masyarakat pemilih, pemilih dan pemangku kepentingan lainnya agar tidak melakukan pelanggaran LAW ENFORCEMENT: • mengingatkan secara tegas kepada seluruh pemangku kepentingan tentang aturan dan sanksi terhadap pelanggaran, apabila terdapat kecenderungan atau indikasi awal pelanggaran • mengajukan nota keberatan secara tertulis dan terbuka apabila KPU dan jajarannya tidak menindaklanjuti teguran, peringatan, dan rekomendasi Panwaslu PENINDAKAN PUBLIKASI: • melakukan sosialisasi langkah-langkah penindakan yang akan dilakukan oleh pengawas Pemilu • mempublikasikan melalui media massa tentang kecenderungan atau indikasi pelanggaran
  • 5. melakukan identifikasi dan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilu Kada maupun non-tahapan seperti logistik dan pergerakan surat suara menentukan fokus pengawasan berdasarkan pemetaan titik rawan pelanggaran mendapatkan secara optimal informasi dan data yang dibutuhkan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya, serta dari pihak-pihak terkait lainnya; melakukan pengawasan langsung ke tempat pelaksanaan tahapan Pemilu Kada secara proaktif; PENGA WASAN AKTIF menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen yang menjadi objek pengawasan pada masing-masing tahapan Pemilu Kada secara proaktif melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual; melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran secara proaktif; dan melakukan kegiatan atau langkah-langkah lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  • 6. mendorong secara aktif peran masyarakat untuk melakukan pengawasan Pemilu Kada; menyediakan informasi, sarana atau fasilitas yang memadai untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi tentang pengawasan Pemilu Kada; Dalam rangka menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat memaksimal untuk menyampaikan informasi, pengaduan dan/atau laporan kan pelanggaran Pemilu Kada; pengawasan menjalin kemitraan dan kerjasama dengan lembaga negara, lembaga Pemilu Kada, pemerintahan, komisi/badan negara independen, organisasi Pengawas pemantau Pemilu Kada, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok Pemilu dapat strategis masyarakat lainnya dalam rangka menjaring dan melakukan memperluas dukungan terhadap proses dan hasil pengawasan; kerja sama melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pasangan calon dan dengan tim kampanye pasangan calon dalam rangka membangun ketaatan institusi lain terhadap aturan; atau kelompok membangun sinergitas dengan media massa dalam rangka strategis mengoptimalkan sosialisasi proses dan hasil pengawasan; dan masyarakat. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  • 8. 5 KUNCI DASAR DALAM IDENTIFIKASI MITRA POTENSIAL
  • 9. Contoh Diagram Venn Money Politic Cakada dan Tim Kampanye Wartawan memiiki akses dan memiliki kepentingan dan sumber informasi yang luas, dalam motif yang sama untuk mendeteksi informasi money politic, melakukan money politic dan membutuhkan Panwas sebagai Tim salah satu sumber berita Kampany Cakada e Wartawan Penega k Panwaslu Huku m Pemantau Tokoh Tokoh agama memiliki Agama kepentingan dan pengaruh luas untuk membangun etika politik
  • 10. CONTOH HASIL IDENTIFIKASI MITRA POTENSIAL TAHAPAN TITIK RAWAN MITRA PERAN YANG BENTUK POTENSIAL DIHARAPKAN KERJA SAMA Kampany Money Politic Wartawan Menjadi sumber Komunikasi e informasi intensif alternatif Pemantau Menjadi sumber Kerja sama informasi dan pemantauan mitra pengawasan Tokoh agama Menjadi mitra Sosialisasi dalam bersama mengkampanyek an larangan money politic Cakada & Menghindari Melakukan Tim praktek money sosialisasi Kampanye politic kepada Cakada Catatan: Kunci utama dalam identifikasi mitra potensial adalah kecermatan dan detail dalam mengidentifikasi mitra potensial, kepentingan mereka, dan tingkat pertemuan/kesamaan kepentingan mereka dengan Panwas
  • 11. RENCANA KERJA PENGAWASAN TAHAPAN TITIK RAWAN KEGIATAN TARGET PELAKSANA WAKTU PENGAWASAN (CAPAIAN) Pemutkahiran daftar pemilih Pencalonan Kampanye Masa Tenang Pemungutan dan penghitungan suara Rekapitulasi Penetapan hasil [1] Isilah kegiatan dengan bentuk kegiatan yang konkrit, terukur dan efektif [2] Tentukan target yang akan dicapai sesuai dengan bentuk kegiatan [3] Jelaskan siapa pelaksana kegiatan, bisa Panwaslu Kab/Kota, Panwascam, atau PPL [4] Tentukan alokasi waktu pelaksanaan kegiatan secara lengkap (tanggal, bulan, tahun)