Panwascam bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu di tingkat kecamatan dengan melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran. Mereka memetakan potensi masalah dan wilayah rawan, serta memantau pelaksanaan setiap tahapan pemilu seperti pemutakhiran data pemilih, kampanye, hingga penghitungan suara untuk mencegah pelanggaran yang dapat mengganggu integritas pemilu. Panwascam beker

1. PENGAWASAN
PEMILU OLEH
PANWASCAM

2. TUGAS PANWASCAM
Dalam Pemilihan Umum

3. VIDE PASAL 105 UU 7 THN 2017
A. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu,
yang terdiri atas:
1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
2. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi
Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;
5. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu
Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara
Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan;
6. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
dan
7. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan
menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

4. VIDE PASAL 105 UU 7 THN 2017
B. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan :
1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar
pemilih tetap;
2. pelaksanaan kampanye;
3. logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
4. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
5. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil
penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
6. pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan;
7. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
dan
8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan
Pemilu susulan;

5. VIDE PASAL 105 UU 7 THN 2017
C. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan;
D. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan;
E. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas :
1. Putusan DKPP;
2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
3. Putusan/Keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang
ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
C. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan
jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
D. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
E. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan; dan
F. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. KEWENANGAN
PANWASCAM
Dalam Pemilihan Umum

7. VIDE PASAL 106 UU 7 THN 2017
1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap
pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan
hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang;
3. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota
mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang
dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
4. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah
mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika Panwaslu Kelurahan/Desa
berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
5. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan
penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
6. Membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota
Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota;
7. Mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu
Kelurahan/Desa;

8. KEWAJIBAN
PANWASCAM
Dalam Pemilihan Umum

9. VIDE PASAL 107 UU 7 THN 2017
1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu
Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik
dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota
berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang
mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di
tingkat kecamatan; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

10. PENGAWASAN PENCEGAHAN PENINDAKAN
 Pengawasan
 Pencegahan
 Kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa,
dan menilai proses penyelenggaraan Pemilihan
sesuai peraturan perundang-undangan
 tindakan, langkah-langkah, upaya mencegah
secara dini terhadap potensi pelanggaran yang
mengganggu integritas proses dan hasil pemilu
 Penindakan
 serangkaian proses Penanganan pelanggaran yang meliputi temuan,
penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian,
dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas
temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti

11. PENGAWASAN

12. PEDOMAN PENGAWASAN
1 2 4
3
PEMETAAN
MASALAH
PEMETAAN IKP
(INDEKS
KERAWANAN
PEMILU)
PEMETAAN TPS
RAWAN
ALAT KERJA
PENGAWASAN

13. PEMETAAN MASALAH

14. 1
2
3
4
5
6
 Akurasi daftar
pemilih tetap
 Akurasi jumlah dan
jenis logistik
 Akurasi hasil
pemungutan dan
penghitungan suara
Anggaran
 Kepatuhan terhadap
aturan
 Lemahnya kapasitas badan
penyelenggara
 ad hoc
PEMETAAN MASALAH
SEBELUM PEMILU 2019
Masalah Teknis

15. 1
2
3
4
5
6
 Partisipasi
Pemilih
 Politik Uang, Intimidasi,
Kekerasan dan Black
Campaign
 Bentrokan antar masa
pendukung pada masa
kampanye
 Saling serang melalui
media massa dan media
sosial
 Penggunaan
Fasilitas Negara
 Rendahnya kepercayaan
publik terhadap peserta
pemilihan
PEMETAAN MASALAH
SEBELUM PEMILU TAHUN 2019
Masalah Non Teknis

16. POTENSI KERAWANAN
DAN FOKUS
PENGAWASAN

17.  Potensi Kerawanan
TAHAPAN PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH
 Pemilih ganda.
 Data pemilih invalid.
 Pemilih tidak dikenal/fiktif.
 Data pemilih tidak lengkap.
 Akurasi data pemilih.
 Derajat kemutakhiran data pemilih.
 Fokus Pengawasan
 Mengawasi PPDP.
 Mengawasi data pemilih.
 Mengawasi metode dan prosedur
pendataan.
 Mengawasi pengumuman DPS hingga DPT.

18.  Potensi Kerawanan
TAHAPAN PENCALONAN
 Dokumen palsu.
 Kepengurusan ganda.
 Dukungan ganda.
 Manipulasi dukungan.
 Rendahnya akses Pengawas pada proses verifikasi
berkas dan syarat Calon.
 Fokus Pengawasan
 Verifikasi syarat dukungan.
 Metode dan Prosedur.

19.  Potensi Kerawanan
TAHAPAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE
 Money Politics.
 Penggunaan fasilitas negara dan dana bansos.
 Mobilisasi PNS dan perangkat desa.
 Pemasangan APK tidak sesuai dengan aturan dan pengrusakan APK.
 Black Campaign.
 Kampanye di luar jadwal.
 Penggunaan tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan kantor
pemerintah untuk kampanye.
 Fokus Pengawasan
 ASN.
 TNI/Polri.
 Keterlibatan Anak.
 Politik Uang.
 Waktu, tempat, dan bentuk kampanye.
 Pola pemasangan, penertiban APK, dan bahan kampanye.
 Penggunaan kendaraan dan fasilitas pemerintah.
 Sumber dan besaran sumbangan dana kampanye.

20.  Potensi Kerawanan
TAHAPAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK
 Jumlah logistik tidak sesuai dengan DPT.
 Kualitas warna dan gambar surat suara tidak sesuai
ketentuan.
 Kualitas tinta.
 Waktu distribusi logistik di setiap tingkatan.
 Jenis alat kelengkapan pumungutan dan penghitungan
suara.
 Fokus Pengawasan
 Penyortiran, pengepakan, dan pelipatan surat
suara.
 Distribusi logistik ke tingkat kecamatan, desa,
dan TPS (Form C6-KWK dibagikan H-3).
 Pengamanan proses distribusi logistik.

21.  Potensi Kerawanan
TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA
 Money politics, intimidasi, black campaign, merusak surat suara.
 Pemilih terdaftar dalam DPT, namun tidak memiliki C6 tidak bisa
memilih.
 APK dan Atribut masih ditemukan pada hari pungut hitung.
 Lokasi, waktu, prosedur, saksi, KPPS, dan keamanan yang tidak
sesuai dengan ketentuan.
 Diberikan kesempatan memilih lebih dari satu kali.
 Tidak sesuai surat suara terpakai dengan jumlah daftar hadir.
 Fokus Pengawasan
 Kesalahan dan kekeliruan prosedur pada pungut
hitung.
 Pemilih, saksi, petugas KPPS, dan tim pemenangan.
 Kesesuaian C1-KWK dengan C1 Plano.
 Distribusi logistik hasil di TPS ke tingkat
Kecamatan/PPS

22. IKP
(INDEKS KERAWANAN
PEMILU)

23.  KONSEP KERAWANAN
PEMILU
 DEFENISI:
 “Segala hal yang berpotensi
mengganggu atau
menghambat proses pemilu
yang demokratis”

24. IKP
 TUJUAN
DAN
KEGUNAAN
IKP
1. Melakukan pemetaan dan deteksi dini
dalam menentukan wilayah-wilayah
prioritas yang diidentifikasikan sebagai
wilayah rawan dalam proses pemilu yang
demokratis;
2. Mengidentifikasikan ciri, karakteristik, dan
kategori kerawanan dari berbagai wilayah
yang akan melangsungkan pemilu;
3. Sebagai referensi dalam menentukan
strategi dan langkah-langkah antisipasi,
pencegahan dan meminimalisasi
kerawanan pelaksanaan Pemilu.

25. TPS
RAWAN

26. ASPEK PENILAIAN
Ada 5 (Lima) Aspek Yang Menjadi Penilaian
Dalam Pemetaan TPS Rawan
Aspek 1 :
Akurasi Data
Pemilih Dan
Pengguna Hak
Pilih
Aspek 2 :
Ketersediaan
Logistik
Aspek 3 :
Pembagian
Uang Atau
Materi
Lainnya
(Money
Politik)
Aspek 4:
Keterlibatan
Penyelenggara
Negara
Aspek 5 :
Kepatuhan
Prosedur
Pemungutan
Dan
Penghitungan

27.  Think again and again
 Apa solusinya?????
TANPA PENGAWASAN
Dampak Yang Timbul
Pemungutan
Suara Ulang
Konflik antar
pendukung calon
Terjadi Manipulasi
Suara
Biaya Politik Mahal
Pemilu tidak sesuai
dengan aturan dan
timbul gugatan hasil
Hilangnya Hak Pilih
Politik Uang
Pemilu Tanpa
Pengawasan

28. OUR SOLUTION
Solution
Support Supervisor
BAWASLU MENJAWAB DENGAN
PENGAWASAN
Connect emotionally
with people
Always think about
prevention
Dorong partisipasi
masyarakat untuk
ikut mengawasi
Pemilu
Hadirnya pengawasan
oleh masyarakat dalam
pelaksanaan Pemilu
disebut dengan
Pengawasan Partisipatif

29. MEMBERI INFORMASI AWAL
MENCEGAH PELANGGARAN
MENGAWASI/MEMANTAU
MELAPORKAN
PERAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU

30. 1. Masyarakat
2. Media massa
3. Peserta
pemilihan
4. Penyelenggara
Pemilu
Informasi
awal bagi
Pengawas
Pemilu
Tindak Lanjuti :
 Verifikasi
 Penelusuran
 Pemeriksaan
Dokumen
SINERGITAS PENGAWAS PEMILU DAN MASYARAKAT

31. 1. PENUGASAN PERSONEL PADA SEKRETARIAT
PANWASLU KABUPATEN/KOTA, PPK, PANWASLU
KECAMATAN DAN PPS;
2. PENYEDIAAN SARANA RUANGAN SEKRETARIAT
PANWASLU KABUPATEN/KOTA, PPK, PANWASLU
KECAMATAN DAN PPS;
3. PELAKSANAAN SOSIALISASI;
4. KELANCARAN TRANSPORTASI PENGIRIMAN LOGISTIK;
5. MONITORING KELANCARAN PENYELENGGARAAN
PEMILU;
6. KEGIATAN LAIN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
PELAKSANAAN PEMILU YANG DILAKSANAKAN
SETELAH ADA PERMINTAAN DARI PENYELENGGARA
PEMILU;
BANTUAN
DAN
FASILITAS
PERAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

32. PENINDAKAN
PELANGGARAN

33. HARI PENINDAKAN
PENGERTIAN
Hari adalah penyesuai dari
aturan (ada yang Hari
kerja ada hari kalender)

34. TEMUAN dan LAPORAN
 Temuan pelanggaran Pemilu
merupakan hasil pengawasan
aktif Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, Panwaslu LN,
dan Pengawas TPS pada setiap
tahapan Penyelenggaraan
Pemilu
 Laporan pelanggaran Pemilu
merupakan laporan langsung
warga negara Indonesia yang
mempunyai hak pilih, Peserta
Pemilu, dan pemantau Pemilu
kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, Panwaslu LN,
dan/atau Pengawas TPS pada
setiap tahapan Penyelenggaraan
Pemilu

35. PELAPOR DUGAAN PELANGGARAN
 Pihak-Pihak Yang Dapat Menyampaikan Laporan
dugaan Pelanggaran
1. Warga Negara Indonesia yang
memiliki hak pilih pada
Pemilihan Setempat;
2. Pemantau Pemilihan Gubernur,
Bupati atau Walikota;
3. Peserta Pemilihan.
orang yang berhak melaporkan
kasus dugaan pelanggaran
Pemilu yang terdiri dari Pemilih,
pemantau Pemilu, dan/atau
Peserta Pemilu

36. pelanggaran Pemilu
disampaikan paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak diketahui
terjadinya dugaan pelanggaran
Pemilu
ditetapkan sebagai temuan
pelanggaran Pemilu paling lama 7
(tujuh) hari sejak ditemukannya
dugaan pelanggaran Pemilu
PELANGGARAN PEMILU
TEMUAN LAPORAN
Dikaji dan ditindaklanjuti 7 (tujuh) hari setelah temuan dan
laporan diterima dan diregistrasi;
Memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut,
keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14
(empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima
dan diregistrasi

37. Formulir Penanganan Pelanggaran
No JENIS
FORMULIR
FUNGSI/KEGUNAAN
1 MODEL A HASIL PENGAWASAN
2 MODEL A.1 PENERIMAAN LAPORAN
3 MODEL A.2 FORMULIR TEMUAN
4 MODEL A.3 TANDA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN
5 MODEL A.4 UNDANGAN KLARIFIKASI
6 MODEL A.5 BERITA ACARA SUMPAH/JANJI
7 MODEL A.6 BA KETERANGAN AHLI
8 MODEL A.7 BA KLARIFIKASI
9 MODEL A.8 KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN
10 MODEL A.9 SURAT PENERUSAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK
11 MODEL A.10 SURAT PENERUSAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI
12 MODEL A.11 SURAT PENERUSAN DUGAAN PELANGGARAN PIDANA
13 MODEL A.12 STATUS LAPORAN

38. PELANGGARAN PEMILU
Temuan/Laporan diterima.
Laporan memuat :
1. Nama Alamat Pelapor
2. Pihak Terlapor
3. Waktu dan Tempat
Kejadian
4. Uraian Kejadian
Ditindaklanjuti
7+7 hari
(diperiksa, dikaji
dan/atau diputus)
Putusan/Kajian

39. Pelanggaran
Lainnya
Kode Etik
PUTUSAN KAJIAN
Administratif
DKPP
Instansi yang
berwenang
Sesuai
kewenangan

40. Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, merupakan pelanggaran
terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau
janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.
Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diselesaikan oleh DKPP
PELANGGARAN KODE ETIK
Putusan DKPP berupa :
1. Sanksi :
 teguran tertulis;
 pemberhentian sementara;
 pemberhentian tetap.
2. rehabilitasi

41. Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau
mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan
Penyelenggaraan Pemilu. Pelanggaran administratif dimaksud tidak termasuk tindak pidana
Pemilu dan pelanggaran kode etik
PELANGGARAN ADMINISTRATIF DALAM
PEMILU
Putusan untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa :
1. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
2. teguran tertulis;
3. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan
4. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini
Memeriksa, mengkaji dan memutus

42.  Syarat Formal :
Form A.1
a. pihak yang berhak melaporkan;
b. waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu;
c. keabsahan Laporan Pelanggaran yang mencakup:
• kesesuaian tandatangan dalam formulir Laporan
Pelanggaran dengan kartu identitas; dan
• tanggal dan waktu
 Syarat material :
a. identitas Pelapor;
b. nama dan alamat terlapor;
c. peristiwa dan uraian kejadian;
d. waktu dan tempat kejadian;
e. saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut;
f. barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui; dan
g. cara mendapatkan barang bukti yang diserahkan
1. Pelapor
a. Nama
b. No. Identitas (KTP/Paspor/SIM)
c. TTL
d. Jenis Kelamin
e. Pekerjaan
f. Kewarganegaraan
g. Alamat
h. No. Telp/HP
i. Fax
j. Email
2. Peristiwa Yang dilaporkan;
a. Peristiwa
b. Tempat Kejadian
c. Hari dan Tanggal Kejadian
d. Waktu Kejadian
e. Terlapor
f. Alamat Telapor
g. No Tlp/HP Pelapor
3. Saksi-Saksi;
4. Bukti-Bukti;
5. Uraian Singkat Kajian.
6. Tanda Tangan Pengawas Pemilu

43. PROSES PENINDAKAN PELANGGARAN
LAPORAN
PENGAWAS
PEMILU
PENGAWAS PEMILU
KAJIAN PLENO
Pemberkasan
Klarifikasi
Pengumpulan Bukti
Melakukan Kajian
Memutuskan Dalam Rapat Pleno
(Kajian bersifat rahasia sebelum
diputus dalam pleno)
Pengumuman di Form A.12
1. Pelanggaran Pemilu;
 Pelanggaran
Administrasi
 Tindak Pidana
Pemilihan
 Pelangggaran Kode
Etik
1. Bukan pelanggaran
Pemilu; atau
2. Sengketa Pemilu
7 hari sejak peristiwa
7 hari sejak diketahui
Waktu penyelesaian :
• Pemilihan : 3+2 hari kalender
• Pemilu : 7+7 hari kerja

44. PELANGGARAN ADMINISTRASI TSM
Penerimaan
Pelanggaran
ADM TSM
Pemeriksaan
secara terbuka
oleh Bawaslu
Putusan
Keputusan KPU
Upaya Hukum ke
MA
Putusan
Final & Mengikat
Keputusan KPU
14 hari kerja
3 hari
kerja
3 hari
kerja
14 hari
kerja

45. Terima Kasih...
Perjuangan Belum Selesai,,
Merdekaaaa...