Power point tentang organisasi pemerintahan yaitu, BPK ( Badan Pengurus Keuangan). Isinya yaitu, sejarah BPK, pengertian BPK, tugas BPK, wewenang BPK, kenaggotaan BPK, syarat keanggotaan BPK, daftar anggota BPK periode 2014-2015, struktur organisasi BPK, kantor BPK. Semoga PPT ini dapat membantu anda, terima kasih.

1. KELOMPOK 4
Dessy Rahmasari
Nafila Qinananti A.R
Quadiliba Al-Farabi A.S
Sabikhisma Noorfajr

3. SEJARAH BPK
Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun
1945
Surat Penetapan Pemerintah
No.11/OEM tanggal 28
Desember 1946
Magelang
Ketua Badan
Pemeriksa
Keuangan pertama
adalah R.
Soerasno
tanggal 12
April 1947
No.94-1

4. 1 Januari 1947 Undang-
Undang
dasar 1945
Sapto Amal
Damandari
Harry
Azhar Azis
EH SAYA
KETUANYA
NIH
NAH, SAYA
WAKILNYA

5. PENGERTIAN BADAN PENGURUS
KEUANGAN (BPK)
Lembaga tinggi negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia yang memiliki
wewenang memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara Menurut UUD 1945, BPK
merupakan lembaga yang bebas
dan mandiri. Anggota BPK dipilih
oleh Dewan Perwakilan
Rakyat dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan
Daerah, dan diresmikan
oleh Presiden

6. TUGAS BPK
Memeriksa tanggung jawab tentang
keuangan Negara. Hasil pemeriksaan
itu diberitahukan kepada DPR
Badan Pemeriksa Keuangan
memeriksa semua pelaksanaan APBN
Memeriksa tanggung jawab
pemerintah tentang
keuangan Negara
Pelaksanaan pemerintah
dilakukan berdasarkan
ketentuan-ketentuan UU
Memeriksa semua
pelaksanaan APBN
Hasil pemeriksaan BPK
diberitahuan kepada DPR

7. WEWENANG BPK
Dalam menjalankan tugasnya, BPK
memiliki wewenang untuk menentukan
objek pemeriksaan, merencanakan serta
melaksanakan pemeriksaan. Penentuan
waktu dan metode pemeriksaan serta
menyusun maupun menyajikan laporan
juga menjadi wewenang dari BPK
tersebut.
BPK berwenang memberi
nasihat/pendapat berkaitan dengan
pertimbangan penyelesaian masalah
kerugian negara
BPK juga berwenang dalam
memberikan pendapat kepada DPR,
DPD, DPRD, dan semua lembaga
keuangan negara lain yang diperlukan
untuk menunjang sifat pekerjaan BPK.
Semua data, informasi, berkas dan
semua hal yang berkaitan dengan
pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara hanya bersifat
sebagai alat untuk bahan
pemeriksaan.

8. Terdiri dari 9
orang
1 orang wakil
Memegang jabatan selama 5 tahun, dan
sesudahnya dapat dipilih kembali untuk
satu kali masa jabatan. Ketua dan Wakil
Ketua BPK dipilih dari dan oleh Anggota
BPK dalam sidang Anggota BPK dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
terhitung sejak tanggal diresmikannya
keanggotaan BPK oleh Presiden

9. SYARAT KEANGGOTAAN
 Warga negara indonesia
 Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 Berdomisili di Indonesia
 Memiliki integritas moral dan kejujuran
 Setia terhadap negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945
 Berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara
 Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih
 Sehat jasmani dan rohani
 Paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun
 Paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat
di lingkungan pengelola keuangan negara
 Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap

10. DAFTAR ANGGOTA
PERIODE 2014-2019
Moermahadi Soerja
Djanegara
Harry Azhar Azis
Rizal Djalil
Achsanul Qosasi
Eddy Mulyadi Soepardi
16 Oktober 2014 Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia mengambil
sumpah jabatan lima anggota BPK
periode 2014 - 2019
Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A (Periode 2014 -
2019) - Ketua
Drs. Sapto Amal Damandari,Ak., C.P.A.
(Periode 2013 - 2018) - Wakil Ketua
Dr. Agung Firman Sampurna,S.E., M.Si.
(Periode 2013 - 2018) - Anggota I
Agus Joko Pramono,M.Acc., Ak. (Periode 2013
- 2018) - Anggota II
Prof. Dr. Eddy Mulyadi Supardi (Periode 2014 -
2019) - Anggota III
Dr. H. Rizal Djalil (Periode 2014 - 2019) -
Anggota IV
Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE, Ak, MM,
CPA (Periode 2014 - 2019) - Anggota V
Dr. Bahrullah Akbar,B.Sc. Drs., S.E., M.B.A.
(Periode 2011 - 2016) - Anggota VI
Achsanul Qosasi (Periode 2014 - 2019) -
Anggota VII

11. OPINI BPK
Merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai
kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan
keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian
dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan
pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem
pengendalian intern.

12. STRUKTUR ORGANISASI
1. Sekretariat Jenderal
2. Inspektorat Utama
3. Direktorat Utama Perencanaan,
Evaluasi, dan Pengembangan
Pemeriksaan Keuangan Negara
4. Direktorat Utama Pembinaan dan
Pengembangan Hukum Pemeriksaan
Keuangan Negara
5. Auditorat Utama Keuangan Negara I
6. Auditorat Utama Keuangan Negara II
7. Auditorat Utama Keuangan Negara
III
8. Auditorat Utama Keuangan Negara
IV
9. Auditorat Utama Keuangan Negara V
Perwakilan-Perwakilan BPK di wilayah barat
10. Auditorat Utama Keuangan Negara VI
• Perwakilan-Perwakilan BPK di wilayah timur
11. Auditorat Utama Keuangan Negara VII
12. Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah
Pusat
13. Staf Ahli Bidang Keuangan
Pemerintah Daerah
14. Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan
Kekayaan Negara/ daerah yang dipisahkan
lainnya
15. Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan
Pembangunan Berkelanjutan
16. Staf Ahli Bidang Investigatif
17. Kelompok Jabatan Fungsional

13. KANTOR PERWAKILAN
BPK
Ada di setiap
provinsi di
Indonesia (34
kantor)
NTT
JAKARTARIAU