Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...candra romanda
1. Dokumen tersebut membahas tentang faktor-faktor penyebab Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah (PD) di Kabupaten Musi Banyuasin yang merugi tetap dipertahankan beroperasi. 2. Hampir semua BUMD di kabupaten tersebut mengalami kerugian sejak didirikan sampai sekarang, diantaranya disebabkan oleh besarnya penyusutan aset akibat penyertaan modal pemerintah daerah. 3.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen BUMN dan BUMD di Indonesia. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian, landasan hukum, jenis-jenis serta contoh BUMN dan BUMD yang ada di berbagai sektor seperti jasa keuangan, logistik, agroindustri, dan lainnya.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas tentang masalah-masalah politik dan administrasi yang dihadapi BUMN di Indonesia, termasuk keterlibatan birokrasi, kurangnya akuntabilitas, serta perlunya reformasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas BUMN.
1. Dokumen tersebut membahas tentang dasar hukum dan perjalanan pembinaan BUMN di Indonesia.
2. BUMN didirikan berdasarkan UUD 1945 untuk menangani sektor-sektor penting bagi negara dan kemakmuran rakyat.
3. Pembinaan BUMN telah berkembang dari dikuasai oleh beberapa kementerian hingga konsolidasi di bawah Kementerian BUMN saat ini.
Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...candra romanda
1. Dokumen tersebut membahas tentang faktor-faktor penyebab Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah (PD) di Kabupaten Musi Banyuasin yang merugi tetap dipertahankan beroperasi. 2. Hampir semua BUMD di kabupaten tersebut mengalami kerugian sejak didirikan sampai sekarang, diantaranya disebabkan oleh besarnya penyusutan aset akibat penyertaan modal pemerintah daerah. 3.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen BUMN dan BUMD di Indonesia. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian, landasan hukum, jenis-jenis serta contoh BUMN dan BUMD yang ada di berbagai sektor seperti jasa keuangan, logistik, agroindustri, dan lainnya.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas tentang masalah-masalah politik dan administrasi yang dihadapi BUMN di Indonesia, termasuk keterlibatan birokrasi, kurangnya akuntabilitas, serta perlunya reformasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas BUMN.
1. Dokumen tersebut membahas tentang dasar hukum dan perjalanan pembinaan BUMN di Indonesia.
2. BUMN didirikan berdasarkan UUD 1945 untuk menangani sektor-sektor penting bagi negara dan kemakmuran rakyat.
3. Pembinaan BUMN telah berkembang dari dikuasai oleh beberapa kementerian hingga konsolidasi di bawah Kementerian BUMN saat ini.
Kebijakan umum pemerintah dalam urusan pemerintah di bidang koperasi dan ukmhenra saragih
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan umum pemerintah di bidang koperasi dan UKM. Terdapat pembagian urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dokumen ini juga menjelaskan landasan hukum di bidang perkoperasian dan UMKM serta perkembangan koperasi di Indonesia.
Peraturan ini mengatur tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang wajib dilaksanakan oleh BUMN untuk membantu usaha kecil dan masyarakat. BUMN diwajibkan membentuk unit khusus untuk mengelola program-program tersebut dengan menyalurkan pinjaman dan bantuan dari dana yang bersumber dari penyisihan laba BUMN. Peraturan ini mengatur ketentuan pelaksanaan program, sumber dana, batasan pinjaman dan bentuk bantuan.
Tugas makro 3se3_wulandaripermatasari_09.6171_koperasiprovinsikalimantanselatanWulandari Permatasari
Koperasi di provinsi Kalimantan Selatan bergerak pada beberapa jenis komoditas. Berbagai permasalahan pun dapat muncul dalam pengembangan koperasi sebagai salah satu gerakan ekonomi rakyat di provinsi tersebut. Perlu adanya alat formulasi pengambilan keputusan sebagai dasar pembuatan strategi. Pengurus koperasi harus mengklasifikasikan hal-hal yang merupakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada koperasi menjadi sebuah tabel. Pengurus koperasi juga harus mampu melakukan peramalan kondisi ke depan, untuk itu seorang pengurus koperasi harus paham betul kondisi koperasinya. Dari pemetaan kondisi dan peramalan inilah kemudian dirumuskan analisis SWOT untuk perkoperasian. Dengan dilakukannya analisis SWOT ini dapat dimaksimalkan kekuatan dan peluang, kelemahan, dan ancaman pun dapat diminimalisasikan dalam usaha perkoperasian di Kalimantan Selatan.
Dokumen tersebut membahas ketentuan mengenai pendirian perseroan perorangan dalam UU Cipta Kerja. Pendirian perseroan perorangan dapat dilakukan oleh satu orang warga negara Indonesia dan hanya perlu mengisi pernyataan pendirian secara elektronik. Perseroan perorangan harus mengubah statusnya menjadi perseroan terbatas apabila pemegang sahamnya lebih dari satu orang atau tidak lagi memenuhi kriteria
Dokumen tersebut membahas tentang badan usaha dan perusahaan di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba, sedangkan perusahaan adalah kesatuan teknis dalam produksi yang tujuannya menghasilkan barang dan jasa. Dokumen ini juga membedah berbagai jenis badan usaha seperti perusahaan milik negara, swasta, dan
Dokumen tersebut merupakan penjelasan mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Secara singkat, BUMN adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara dan terdiri atas Persero dan Perum. Persero berbentuk perusahaan terbatas dengan paling sedikit 51% saham dimiliki negara, sedangkan Perum dimiliki sepenuhnya oleh negara.
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
RUU Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang luas bagi rakyat Indonesia melalui kemudahan berusaha, peningkatan investasi, pemberdayaan UMKM dan koperasi, serta peningkatan perlindungan pekerja. RUU ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan keluar dari jebakan pendapatan menengah.
BUMN merupakan badan usaha yang dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung atau tidak langsung. Terdapat tiga jenis BUMN yaitu Perjan yang bersifat non-profit, Perum yang mengedepankan layanan publik dan profit, serta Persero yang berorientasi pada profit. BUMN diharapkan dapat berperan dalam pembangunan ekonomi dengan menyediakan barang dan jasa strategis serta mendukung program pemerintah, meskipun ser
Implikasi Bentuk Hukum BUMD terhadap Pengelolaan BUMD_ (PP No. 54 Tahun 2017)Kanaidi ken
Dokumen tersebut membahas tentang implikasi bentuk hukum BUMD terhadap pengelolaan BUMD. Secara garis besar dibahas mengenai karakteristik BUMD, tujuan pendirian BUMD, bentuk hukum BUMD yaitu Perumda dan Perseroda, serta implikasi bentuk hukum tersebut terhadap pengelolaan BUMD seperti kewenangan kepala daerah, tugas direksi dan dewan pengawas, penerapan tata kelola perusahaan yang
Undang-undang Penanaman Modal baru diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif untuk menarik investasi asing dan mendukung pembangunan ekonomi nasional. UU ini mengatur prinsip-prinsip penanaman modal, bentuk badan usaha, hak dan kewajiban investor, serta mempermudah prosedur perizinan melalui layanan terpadu satu pintu. Diharapkan UU ini dapat meningkatkan kepastian hukum bagi investor
3. sekilas perbandingan bumn, bums dan koperasiBang Udin
Dokumen tersebut membandingkan tiga jenis badan usaha, yaitu BUMN, BUMS, dan koperasi. BUMN adalah badan usaha yang dimiliki negara dan bertujuan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. BUMS adalah badan usaha milik swasta yang dapat berbentuk perusahaan perorangan, firma, CV, dan PT. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya untuk kesejahteraan bersama.
Dokumen tersebut membahas tentang BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). BUMD didirikan untuk mengoptimalisasi potensi daerah dan memberikan layanan kepada masyarakat. Tujuan BUMD antara lain membantu pertumbuhan ekonomi daerah, mengembangkan ekonomi daerah, dan meningkatkan kemampuan pemerintahan daerah melalui laba yang dihasilkan oleh BUMD. Bentuk BUMD dapat berupa perusahaan daerah
Kebijakan umum pemerintah dalam urusan pemerintah di bidang koperasi dan ukmhenra saragih
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan umum pemerintah di bidang koperasi dan UKM. Terdapat pembagian urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dokumen ini juga menjelaskan landasan hukum di bidang perkoperasian dan UMKM serta perkembangan koperasi di Indonesia.
Peraturan ini mengatur tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang wajib dilaksanakan oleh BUMN untuk membantu usaha kecil dan masyarakat. BUMN diwajibkan membentuk unit khusus untuk mengelola program-program tersebut dengan menyalurkan pinjaman dan bantuan dari dana yang bersumber dari penyisihan laba BUMN. Peraturan ini mengatur ketentuan pelaksanaan program, sumber dana, batasan pinjaman dan bentuk bantuan.
Tugas makro 3se3_wulandaripermatasari_09.6171_koperasiprovinsikalimantanselatanWulandari Permatasari
Koperasi di provinsi Kalimantan Selatan bergerak pada beberapa jenis komoditas. Berbagai permasalahan pun dapat muncul dalam pengembangan koperasi sebagai salah satu gerakan ekonomi rakyat di provinsi tersebut. Perlu adanya alat formulasi pengambilan keputusan sebagai dasar pembuatan strategi. Pengurus koperasi harus mengklasifikasikan hal-hal yang merupakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada koperasi menjadi sebuah tabel. Pengurus koperasi juga harus mampu melakukan peramalan kondisi ke depan, untuk itu seorang pengurus koperasi harus paham betul kondisi koperasinya. Dari pemetaan kondisi dan peramalan inilah kemudian dirumuskan analisis SWOT untuk perkoperasian. Dengan dilakukannya analisis SWOT ini dapat dimaksimalkan kekuatan dan peluang, kelemahan, dan ancaman pun dapat diminimalisasikan dalam usaha perkoperasian di Kalimantan Selatan.
Dokumen tersebut membahas ketentuan mengenai pendirian perseroan perorangan dalam UU Cipta Kerja. Pendirian perseroan perorangan dapat dilakukan oleh satu orang warga negara Indonesia dan hanya perlu mengisi pernyataan pendirian secara elektronik. Perseroan perorangan harus mengubah statusnya menjadi perseroan terbatas apabila pemegang sahamnya lebih dari satu orang atau tidak lagi memenuhi kriteria
Dokumen tersebut membahas tentang badan usaha dan perusahaan di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba, sedangkan perusahaan adalah kesatuan teknis dalam produksi yang tujuannya menghasilkan barang dan jasa. Dokumen ini juga membedah berbagai jenis badan usaha seperti perusahaan milik negara, swasta, dan
Dokumen tersebut merupakan penjelasan mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Secara singkat, BUMN adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara dan terdiri atas Persero dan Perum. Persero berbentuk perusahaan terbatas dengan paling sedikit 51% saham dimiliki negara, sedangkan Perum dimiliki sepenuhnya oleh negara.
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
RUU Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang luas bagi rakyat Indonesia melalui kemudahan berusaha, peningkatan investasi, pemberdayaan UMKM dan koperasi, serta peningkatan perlindungan pekerja. RUU ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan keluar dari jebakan pendapatan menengah.
BUMN merupakan badan usaha yang dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung atau tidak langsung. Terdapat tiga jenis BUMN yaitu Perjan yang bersifat non-profit, Perum yang mengedepankan layanan publik dan profit, serta Persero yang berorientasi pada profit. BUMN diharapkan dapat berperan dalam pembangunan ekonomi dengan menyediakan barang dan jasa strategis serta mendukung program pemerintah, meskipun ser
Implikasi Bentuk Hukum BUMD terhadap Pengelolaan BUMD_ (PP No. 54 Tahun 2017)Kanaidi ken
Dokumen tersebut membahas tentang implikasi bentuk hukum BUMD terhadap pengelolaan BUMD. Secara garis besar dibahas mengenai karakteristik BUMD, tujuan pendirian BUMD, bentuk hukum BUMD yaitu Perumda dan Perseroda, serta implikasi bentuk hukum tersebut terhadap pengelolaan BUMD seperti kewenangan kepala daerah, tugas direksi dan dewan pengawas, penerapan tata kelola perusahaan yang
Undang-undang Penanaman Modal baru diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif untuk menarik investasi asing dan mendukung pembangunan ekonomi nasional. UU ini mengatur prinsip-prinsip penanaman modal, bentuk badan usaha, hak dan kewajiban investor, serta mempermudah prosedur perizinan melalui layanan terpadu satu pintu. Diharapkan UU ini dapat meningkatkan kepastian hukum bagi investor
3. sekilas perbandingan bumn, bums dan koperasiBang Udin
Dokumen tersebut membandingkan tiga jenis badan usaha, yaitu BUMN, BUMS, dan koperasi. BUMN adalah badan usaha yang dimiliki negara dan bertujuan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. BUMS adalah badan usaha milik swasta yang dapat berbentuk perusahaan perorangan, firma, CV, dan PT. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya untuk kesejahteraan bersama.
Dokumen tersebut membahas tentang BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). BUMD didirikan untuk mengoptimalisasi potensi daerah dan memberikan layanan kepada masyarakat. Tujuan BUMD antara lain membantu pertumbuhan ekonomi daerah, mengembangkan ekonomi daerah, dan meningkatkan kemampuan pemerintahan daerah melalui laba yang dihasilkan oleh BUMD. Bentuk BUMD dapat berupa perusahaan daerah
Dokumen tersebut membahas tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Pembangunan Dumai dan peranannya dalam pembangunan Kota Dumai. Dokumen menjelaskan latar belakang pembentukan Kota Dumai dan keunggulan-keunggulannya seperti letak strategis di jalur perdagangan internasional dan memiliki pelabuhan besar. Dokumen juga menyoroti peran BUMD PT. Pembangunan Dumai dalam mendukung
BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh perseorangan atau kelompok swasta. Terdapat beberapa jenis BUMS seperti perusahaan perseorangan, firma, CV, dan PT. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal pendirian, tanggung jawab, dan kelangsungan usaha. Fungsi BUMS antara lain sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi dan sosial masy
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai bentuk badan usaha milik swasta (BUMS) di Indonesia, yaitu badan usaha perseorangan, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, dan koperasi. Untuk setiap bentuk usaha dijelaskan ciri-cirinya seperti jumlah pendiri, tanggung jawab para pendiri, dan bagaimana pembagian keuntungan dan kerugian antara para pendiri.
Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan. Dewan Komisaris terdiri dari satu atau lebih anggota yang diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu, dan bertanggung jawab secara pribadi atau bersama atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya.
Dokumen tersebut membahas tentang Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum, termasuk dasar hukum, definisi, pembentukan, modal, saham, dan pengaturan lainnya sesuai UU Perseroan Terbatas.
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)Researcher Syndicate68
Dokumen tersebut membahas evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Evaluasi ini menganalisis kewenangan pemberian izin antara pemerintah pusat dan daerah serta implementasi kebijakan perizinan di daerah yang menemukan banyak masalah seperti tumpang tindih izin dan dampak lingkungan."
This document outlines a risk management process that involves identifying risks, classifying them by category, measuring their probability and magnitude, scoring the risks, analyzing controls, and visualizing the risk profile. Key steps include appointing risk agents to identify risks, classifying risks into 15 categories, determining probability and impact scales, calculating risk scores, creating a questionnaire to assess board controls, and comparing risks to controls in a visualization. The process is meant to be implemented on a semi-annual basis to regularly review and update the organization's risk assessment and management.
Permen Dagri No. 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minuminfosanitasi
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pengurusan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang terdiri dari Direksi dan Badan Pengawas. Direksi bertugas memimpin dan mengelola PDAM, sementara Badan Pengawas bertugas mengawasi kegiatan Direksi dan memberikan saran kepada Kepala Daerah. Peraturan ini juga mengatur tentang pengangkatan, tugas, wewenang, dan pemberhentian pengurus PDAM.
Rencana tindak lanjut pelatihan guru SMK kurikulum 2013 di Klaster SMK Negeri 1 Demak tahun 2016 meliputi 4 kegiatan utama yaitu ON 1 (bimbingan teknis), IN 1 (evaluasi ON 1), ON 2 (bimbingan teknis lanjut), dan IN 2 (evaluasi ON 2). Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran guru melalui pendampingan dan evaluasi berkelanjutan. Kegiatan ini diikuti guru-guru SMK di Klaster
Fenomena Globalisasi yang terjadi terkhusus di Indonesia mendorong perusahaan untuk mampu bersaing dan mempertahankan perusahaanya agar tetap dapat hidup di lingkungan industri sekarang ini. Kelangsungan perusahaan tidak terlepas dari peran serta penggerak dari perusahaan itu sendiri, sumber daya manusia dalam hal ini karyawan harus mampu dalam mengahadapi serta mengatasi ancaman-ancaman yang datang dari sisi eksternal maupun internal perusahaan itu sendiri
Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) merupakan lembaga yang bergerak di bidang tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia. Kedua lembaga tersebut membuat alat penilaian self-assessment untuk mengukur penerapan tata kelola perusahaan yang terdiri dari serangkaian pertanyaan mengenai hak pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, pengungkapan, dan audit. Hasil penilaian
BE & GG,Deny Dermawan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Governance Rating, Universit...Deny Dermawan
Ringkasan dokumen tersebut dalam 3 kalimat atau kurang:
Dokumen tersebut membahas tentang governance rating dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Ia menjelaskan pengertian, tujuan, dan metodologi yang digunakan lembaga-lembaga seperti IICG dalam melakukan penelitian dan pemeringkatan penerapan tata kelola perusahaan.
Pelaksanaan Training "Implikasi PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BUMD"Kanaidi ken
Pelatihan ini membahas implikasi perubahan bentuk hukum BUMD menjadi Perumda atau Perseroda sesuai PP No. 54 Tahun 2017 dan Permendagri No. 37 Tahun 2018. Pelatihan ini juga membahas tugas Dewan Pengawas, Direksi, kewenangan Kepala Daerah, serta pedoman subsidi, pengaturan tarif, dan pelunasan hutang BUMD. Pelatihan ini diikuti oleh Dewan Pengawas PDAM Cilacap dan Direktur PDAM Bangka di Hotel Cemerlang Band
Be & gg, nadiatur rakhma, prof. dr. ir. h. hapzi ali pre m sc, mm. cma, good ...Nadiatur Rakhma
Teks ini membahas tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) di PT Bursa Efek Indonesia. GCG diperlukan untuk meningkatkan nilai perusahaan jangka panjang, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum. Teks ini menjelaskan prinsip-prinsip, kerangka kerja, dan implementasi GCG di BEI seperti pengungkapan informasi, penanganan benturan kepentingan, dan penilaian pelaksana
BE & GG, Rachmad Hidayat, Hapzi Ali, Ethics and Business - Governance Rating,...Rachmad Hidayat
Judul : KONSEP DAN FUNGSI DARI GOVERNANCE RATING DALAM MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) ATAU GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE (GGG)
Tugas : Forum 12 BE & GG
Nama Mahasiswa : Rachmad Hidayat
Nomor Induk Mahasiswa : 55117110127
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
===========================================================
Judul : TENTANG GOVERNANCE RATING, IMPLEMENTASINYA PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DI INDONESIA DAN KRITIK SERTA REKOMENDASINYA
Tugas : Quiz 12 BE & GG
Nama Mahasiswa : Rachmad Hidayat
Nomor Induk Mahasiswa : 55117110127
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
Membangun Keunggulan Bersaing dalam Kerangka Governansi yang Baik (Good Corpo...Togar Simatupang
Paparan dokumen tersebut membahas pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam menciptakan keunggulan bersaing. Governansi perusahaan merupakan seperangkat prinsip yang dapat menyelaraskan kepentingan berbagai pemangku kepentingan dan mendorong pencapaian tujuan ekonomi dan sosial perusahaan. Implementasi governansi yang baik diyakini dapat meningkatkan kinerja perusahaan serta kepercayaan investor dan k
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Ethics and Conflict Interest, U...Muh Agus Priyetno
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan tata kelola yang baik (good governance) di BPJS Ketenagakerjaan, mencakup latar belakang, tujuan, prinsip-prinsip, dan model penerapannya. Good governance dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja BPJS Ketenagakerjaan secara transparan dan akuntabel.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1) Dokumen tersebut membahas penerapan prinsip pemerintahan berjiwa wirausaha di Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.
2) Prinsip tersebut diterapkan dengan mengubah mindset aparatur menjadi lebih berorientasi pada output kerja dan layanan kepada masyarakat.
3) Upaya yang dilakukan antara
Dokumen tersebut membahas tentang tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG), yang mencakup definisi, prinsip-prinsip, dan implementasi GCG di sektor swasta, BUMN, dan BUMD di Indonesia serta peran lembaga-lembaga seperti KPK, KNKG, BPKP dalam mengembangkan dan mengawasi penerapan GCG. Dokumen tersebut juga membahas pedoman dan kode etik yang perlu dimiliki perusahaan dalam menerapkan G
Dokumen tersebut membahas prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), mencakup identifikasi ketentuan dan aturan KJKS, struktur organisasi, kebijakan, serta pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan organisasi dan manajemen KJKS.
Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia 2006 merupakan penyempurnaan dari pedoman sebelumnya pada tahun 2001. Pedoman ini bertujuan untuk mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik di perusahaan-perusahaan Indonesia guna mencapai kesinambungan usaha jangka panjang melalui penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.
Dapatkan promo welcome bonus 10 us$ hirose2Budiyantoro SE
Platform trading menawarkan transaksi cepat dalam 3-30 menit dengan payout ratio hingga 90%, memungkinkan penutupan posisi sebelum batas waktu, tanpa biaya dan komisi, serta bonus deposit dan welcome.
Dokumen tersebut membahas tentang Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. PTK terdiri dari beberapa siklus yang mencakup perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Dokumen ini juga menjelaskan komponen-komponen penulisan laporan hasil PTK mulai dari latar belakang masalah, rumusan mas
Buku teks ini memperkenalkan konsep dasar akuntansi dan bisnis, termasuk jenis bisnis dan organisasi bisnis, peran akuntansi, etika bisnis, dan profesi akuntansi. Juga menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi umum, persamaan dasar akuntansi, dan komponen-komponen laporan keuangan perusahaan.
1. Policy BriefPolicy Brief
Badan Usaha Milik DaerahBadan Usaha Milik Daerah
(BUMD)(BUMD)
Wihana Kirana Jaya, PSEKP UGMWihana Kirana Jaya, PSEKP UGM
2. Latar BelakangLatar Belakang
Institutional Limbo BUMDInstitutional Limbo BUMD
Perlunya identifikasi bentuk organisasi perusahaanPerlunya identifikasi bentuk organisasi perusahaan
daerah yang sesuai dengan otonomi daerahdaerah yang sesuai dengan otonomi daerah
UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan DaerahUU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
sudah tidak sesuai untuk penyelenggaraan BUMD saatsudah tidak sesuai untuk penyelenggaraan BUMD saat
ini.ini.
3. TujuanTujuan
StudiStudi best practicebest practice pengelolaan BUMD dipengelolaan BUMD di
berbagai negaraberbagai negara
Mengkaji peranan BUMD bagiMengkaji peranan BUMD bagi
perekonomian Pemerintah Daerahperekonomian Pemerintah Daerah
Kajian terhadap peraturan perundanganKajian terhadap peraturan perundangan
tentang BUMDtentang BUMD
4. MetodologiMetodologi
Menggabungkan kajian literatur, analisis data primerMenggabungkan kajian literatur, analisis data primer
dan sekunderdan sekunder
Menggunakan pendekatan New InstitutionalMenggunakan pendekatan New Institutional
EconomicsEconomics
5. Embedded ness:
informal institutions, customs,
Tradition, norms, religion
Institutional environment:
Formal rules of the game-esp. property
(polity, judiciary, bureaucracy)
Governance:
Play of the game-esp.
contract (aligning governance
Structures with transactions)
Resource allocation and employment
(prices and quantities; incentive alignment)
Social theory (L1)
Economics of
Property rights/
Positive political
Theory (L2)
Transaction cost
Economics (L3)
Neoclassical
Economics/
Agency theory (L4)
LEVEL NIE
6. Masalah Ekonomi Kelembagaan
BUMD
Sesuai prediksi NIE di dalam kondisi transisi
terjadi rules of the game yang berubah, tidak
pasti, limbung, Menyebabkan seluruh pemain
tidak mengenal insentif baru dan membangun
sistem monitoring. Ketidakpastian ini
menyebabkan ketidakjelasan siapa pelaku
principal siapa pelaku agen, sehingga
mendorong perilaku adverse selection dan
moral hazard.
.
7. Studi Literatur Pengelolaan BUMD diStudi Literatur Pengelolaan BUMD di
Berbagai NegaraBerbagai Negara
Perlunya pengaturan mekanisme kepemilikan BUMDPerlunya pengaturan mekanisme kepemilikan BUMD
Perlunya pengaturan untuk mengurangi korupsi danPerlunya pengaturan untuk mengurangi korupsi dan
intervensi oleh Pemerintah Daerahintervensi oleh Pemerintah Daerah
Perlunya ketentuan sumber pemodalan BUMD danPerlunya ketentuan sumber pemodalan BUMD dan
pengelolaan utang BUMDpengelolaan utang BUMD
Perlunya ketentuan tentang sistem peningkatanPerlunya ketentuan tentang sistem peningkatan
kompetensi SDM BUMDkompetensi SDM BUMD
Perlunya dukungan kerjasama dengan pihak ketigaPerlunya dukungan kerjasama dengan pihak ketiga
Kejelasan pengaturan kewenangan pemerintah pusatKejelasan pengaturan kewenangan pemerintah pusat
dan daerah sehingga tidak tumpang tindihdan daerah sehingga tidak tumpang tindih
8. ..........Studi Literatur Pengelolaan BUMD di Berbagai NegaraStudi Literatur Pengelolaan BUMD di Berbagai Negara
• BUMD beroperasi dengan dasar hukum yang jelas danBUMD beroperasi dengan dasar hukum yang jelas dan
didukung oleh mekanisme penegakannya.didukung oleh mekanisme penegakannya.
• Perlunya prosedur operasi standar efisienPerlunya prosedur operasi standar efisien
• Perlu kebijakan tentang peta jalan BUMD menujuPerlu kebijakan tentang peta jalan BUMD menuju
privatisasi pelayanan publik.privatisasi pelayanan publik.
• Pengaturan tentang peran Pemerintah Daerah sebagaiPengaturan tentang peran Pemerintah Daerah sebagai
regulator dalam pelayanan publik untuk melindungiregulator dalam pelayanan publik untuk melindungi
kepentingan publikkepentingan publik
• Kerjasama antar daerah yang berbagi sumber dayaKerjasama antar daerah yang berbagi sumber daya
agar pelayanan publik lebih efisien dan efektifagar pelayanan publik lebih efisien dan efektif
9. Tinjauan PeraturanTinjauan Peraturan
Perundang-Undangan Tentang BUMDPerundang-Undangan Tentang BUMD
UU No. 5 Tahun 1962 sudah tidak relevan dan kurangUU No. 5 Tahun 1962 sudah tidak relevan dan kurang
mampu mengakomodasi penyelenggaraan BUMD dan justrumampu mengakomodasi penyelenggaraan BUMD dan justru
membuka celah salah kelola dan penyimpanganmembuka celah salah kelola dan penyimpangan
Ketentuan UU No. 5 Tahun 1962 yang perlu direvisi:Ketentuan UU No. 5 Tahun 1962 yang perlu direvisi:
• Dasar dan tatacara pendirian BUMDDasar dan tatacara pendirian BUMD
• Bentuk BUMD yang memaksimalkan profit dan yangBentuk BUMD yang memaksimalkan profit dan yang
memaksimalkan pelayanan publikmemaksimalkan pelayanan publik
• Kerjasama dengan pihak ketigaKerjasama dengan pihak ketiga
• Mekanisme kepemilikan dan pengambilan keputusan BUMDMekanisme kepemilikan dan pengambilan keputusan BUMD
• Pengangkatan dan kewenangan direksiPengangkatan dan kewenangan direksi
• Perencanaan jangka panjang dan pendek perusahaanPerencanaan jangka panjang dan pendek perusahaan
• Pertanggungjawaban dan pengawasan BUMDPertanggungjawaban dan pengawasan BUMD
• KepegawaianKepegawaian
• Kebijakan manajemen peningkatan kinerja BUMD:Kebijakan manajemen peningkatan kinerja BUMD:
restrukturisasi dll.restrukturisasi dll.
11. .....Kesimpulan Analisis Profil BUMD di Indonesia.....Kesimpulan Analisis Profil BUMD di Indonesia
Jumlah Kabupaten/Kota di IndonesiaJumlah Kabupaten/Kota di Indonesia
Menurut NilaiMenurut Nilai Rasio Laba BUMD/PAD 2003-2004 (dalam %)Rasio Laba BUMD/PAD 2003-2004 (dalam %)
2,65
7,96
69,50
19,89
3,45
11,67
68,17
16,71
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2003 2004
Lebih dari 20% antara 10%-20% Kurang dari 10% Tidak ada
12. .....Kesimpulan Analisis Profil BUMD di Indonesia.....Kesimpulan Analisis Profil BUMD di Indonesia
1.1. BUMD belum mampu memberikan kontribusi ke PADBUMD belum mampu memberikan kontribusi ke PAD
pada sejumlah daerah karena merugi atau daerahpada sejumlah daerah karena merugi atau daerah
tidak memiliki BUMDtidak memiliki BUMD
2.2. Peranan BUMD bagi Pemerintah Daerah tingkatPeranan BUMD bagi Pemerintah Daerah tingkat
Provinsi masih kecil. Provinsi masih bertumpu padaProvinsi masih kecil. Provinsi masih bertumpu pada
pajak daerah dan retribusipajak daerah dan retribusi
3.3. Hingga 2004, terdapat peningkatan rasio laba BUMDHingga 2004, terdapat peningkatan rasio laba BUMD
terhadap PAD Provinsi dan Kabupaten/Kotaterhadap PAD Provinsi dan Kabupaten/Kota
13. Studi Lapangan BUMD di Provinsi DIYStudi Lapangan BUMD di Provinsi DIY
1.1. Profesionalisme yang rendah menyebabkan BUMDProfesionalisme yang rendah menyebabkan BUMD
kurang berani mengambil resikokurang berani mengambil resiko
2.2. Ketidakjelasan payung badan pemerintahKetidakjelasan payung badan pemerintah
menyebabkan permasalahan birokrasimenyebabkan permasalahan birokrasi
3.3. Intervensi Pemerintah Daerah yang berlebihanIntervensi Pemerintah Daerah yang berlebihan
terhadap BUMDterhadap BUMD
4.4. Infrastruktur yang belum siap untuk berubah bentukInfrastruktur yang belum siap untuk berubah bentuk
badan hukum menjadi Perumda ataupun Perserodabadan hukum menjadi Perumda ataupun Perseroda
5.5. BUMD tidak didukung oleh Pemerintah Daerah danBUMD tidak didukung oleh Pemerintah Daerah dan
pihak swasta.pihak swasta.
6.6. Tuntutan fungsi sosial BUMD menyebabkan BUMDTuntutan fungsi sosial BUMD menyebabkan BUMD
tidak fokus terhadap misi utamanyatidak fokus terhadap misi utamanya
14. ..........Kesimpulan dari Studi Lapangan BUMD di Provinsi DIYKesimpulan dari Studi Lapangan BUMD di Provinsi DIY
1.1. Beberapa solusi yang disarankan terhadap pengelolaan BUMDBeberapa solusi yang disarankan terhadap pengelolaan BUMD
adalah:adalah:
• Perlunya redefinisi BUMD agar menjadi perusahaan yangPerlunya redefinisi BUMD agar menjadi perusahaan yang
mendukung perekonomian daerah.mendukung perekonomian daerah.
• Perlu peningkatan daya saing berfokus pada peluangPerlu peningkatan daya saing berfokus pada peluang
pasar dan mekanisme pasar.pasar dan mekanisme pasar.
• Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah yangPeningkatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang
terkaitterkait
• Peningkatan kualitas SDM secara keseluruhanPeningkatan kualitas SDM secara keseluruhan
• Penetapan peraturan yang mendukung kegiatanPenetapan peraturan yang mendukung kegiatan
operasional BUMDoperasional BUMD
• Optimalisasi Badan PengawasOptimalisasi Badan Pengawas
15. Rekomendasi RUU BUMD 2006Rekomendasi RUU BUMD 2006
1.1. RUU BUMD 2006 melalui revisi dan penambahan telahRUU BUMD 2006 melalui revisi dan penambahan telah
mengakomodasi bidang-bidang pengelolaan BUMDmengakomodasi bidang-bidang pengelolaan BUMD
2.2. Beberapa aspek dalam RUU BUMD 2006 yang perlu dikaji lebihBeberapa aspek dalam RUU BUMD 2006 yang perlu dikaji lebih
jauh antara lain (1) Kajian privatisasi dan restrukturisasi yangjauh antara lain (1) Kajian privatisasi dan restrukturisasi yang
mencakup grand strategy reformasi BUMD, (2) Hasil kajian perananmencakup grand strategy reformasi BUMD, (2) Hasil kajian peranan
BUMD dapat dijadikan acuan pemerintah pusat untuk membina danBUMD dapat dijadikan acuan pemerintah pusat untuk membina dan
meningkatkan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan BUMDmeningkatkan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan BUMD
3.3. Perlu adanya sosialiasi dan pembinaan dari pemerintah pusatPerlu adanya sosialiasi dan pembinaan dari pemerintah pusat
kepada Pemerintah Daerah tentang pengelolaan BUMD. Sosialisasikepada Pemerintah Daerah tentang pengelolaan BUMD. Sosialisasi
dan pembinaan dapat dilakukan dalam training dan workshop.dan pembinaan dapat dilakukan dalam training dan workshop.
4.4. Berbagai ketentuan tentang BUMD harus didukung oleh PeraturanBerbagai ketentuan tentang BUMD harus didukung oleh Peraturan
DaerahDaerah
5.5. Perbaikan dan peningkatan sistem informasi BUMD dengan sistemPerbaikan dan peningkatan sistem informasi BUMD dengan sistem
informasi berbasis e-BUMD.informasi berbasis e-BUMD.