Bumn

m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06 11
BUMN & BUMDBUMN & BUMD
Oleh:Oleh:
Munawar KholilMunawar Kholil

Sejarah Pengaturan BUMNSejarah Pengaturan BUMN
(Tiga tahap perkemb BUMN)(Tiga tahap perkemb BUMN)
1.1. Perusahaan Negara Sebelum Th 1960Perusahaan Negara Sebelum Th 1960
a.a. Perusahaan Neg. IBW (Indonesische Bedrijven Wet) Staatsblad Th 1927Perusahaan Neg. IBW (Indonesische Bedrijven Wet) Staatsblad Th 1927
No. 419 diubah & ditambah dg UU No. 12 Th 1955. Contoh: JawatanNo. 419 diubah & ditambah dg UU No. 12 Th 1955. Contoh: Jawatan
Pegadaian, Perc. Negara.Pegadaian, Perc. Negara.
b.b. Perusahaan Negara ICW (Indonesische Comptabiliteit Wet – Undang2Perusahaan Negara ICW (Indonesische Comptabiliteit Wet – Undang2
Perbendaharaan Negara) Staatsblad Th 1864 No. 106. Contoh: PabrikPerbendaharaan Negara) Staatsblad Th 1864 No. 106. Contoh: Pabrik
Farmasi (Depkes), PLN (DPU), Damri (Dephub).Farmasi (Depkes), PLN (DPU), Damri (Dephub).
c.c. Perusahaan berdasarkan UU tertentuPerusahaan berdasarkan UU tertentu
1) UU Darurat No. 5 Th 1952 ttg Badan Industri Negara (BIN) yang1) UU Darurat No. 5 Th 1952 ttg Badan Industri Negara (BIN) yang
berusha di bidang Perindustrian, Perdagangan & Perkebunan.berusha di bidang Perindustrian, Perdagangan & Perkebunan.
2) Perusahaan asing yang dinasionalisasi2) Perusahaan asing yang dinasionalisasi
3) Perusahaan Negara yang dibentuk berdasarkan KUHD-PT3) Perusahaan Negara yang dibentuk berdasarkan KUHD-PT
4) Usaha Negara dg Modal pemerintah dalam bentuk Yayasan.4) Usaha Negara dg Modal pemerintah dalam bentuk Yayasan.
Misal: Yayasan Urusan Badan Makam, Yayasan Motor, YayasanMisal: Yayasan Urusan Badan Makam, Yayasan Motor, Yayasan
Prapanca (Depatemen Penerangan).Prapanca (Depatemen Penerangan).

Lanjutan ….Lanjutan ….
2. Perusahaan Negara Menurut UU No. 19/Prp/19602. Perusahaan Negara Menurut UU No. 19/Prp/1960
Dasar Dekrit Presiden 5 juli 1959 dan UUD 1945 PasalDasar Dekrit Presiden 5 juli 1959 dan UUD 1945 Pasal
33, Pem. Perlu menyeragamkan bentuk2 usaha negara,33, Pem. Perlu menyeragamkan bentuk2 usaha negara,
maka lahirlah Perpu No. 19 Th 1960 lalu dijadikan UUmaka lahirlah Perpu No. 19 Th 1960 lalu dijadikan UU
No. 19/Prp/1960. Perusahaan Negara berdsr UU iniNo. 19/Prp/1960. Perusahaan Negara berdsr UU ini
adalah semua perusahaan dlm bentuk apapun ygadalah semua perusahaan dlm bentuk apapun yg
modalnya utk seluruhnya mrpkan kekayaan negara RI,modalnya utk seluruhnya mrpkan kekayaan negara RI,
kecuali jika ditentukan lain atau berdasarkan UU. Sifatkecuali jika ditentukan lain atau berdasarkan UU. Sifat
dari PN mrpkan kesatuan produksi perusahaan ygdari PN mrpkan kesatuan produksi perusahaan yg
memberi jasa, menyelenggarakan kepentingan umummemberi jasa, menyelenggarakan kepentingan umum
dan memupuk keuntungan, baik dibidang industri,dan memupuk keuntungan, baik dibidang industri,
pertambangan, perdagangan dg tujuan membangunpertambangan, perdagangan dg tujuan membangun
ekonomi nasional.ekonomi nasional.

Lanjutan …Lanjutan …
3. Perusahaan Negara menurut UU Nomor 9 Th 1969/Perpu Nomor3. Perusahaan Negara menurut UU Nomor 9 Th 1969/Perpu Nomor
1 Th 1969 / Inpres RI nomor 17 Tahun 1967 ttg Pengarahan dan1 Th 1969 / Inpres RI nomor 17 Tahun 1967 ttg Pengarahan dan
Penyederhanaan Perusahaan Negara dalam Tiga Bentuk UsahaPenyederhanaan Perusahaan Negara dalam Tiga Bentuk Usaha
Negara, yaitu:Negara, yaitu:
a.a. Perusahaan Negara Jawatan (Perjan);Perusahaan Negara Jawatan (Perjan);
b.b. Perusahaan Negara Perum (Perum);Perusahaan Negara Perum (Perum);
c.c. Perusahaan Negara Persero (Persero).Perusahaan Negara Persero (Persero).
Dasar hukum lain tentang mekanisme pembinaan & pengawasanDasar hukum lain tentang mekanisme pembinaan & pengawasan
Perushaan Negara, yaitu: PP No. 3 Th 1983, diperbaharui dg PPPerushaan Negara, yaitu: PP No. 3 Th 1983, diperbaharui dg PP
No. 12 Th 1998 ttg Perusahaan Perseroan (PERSERO), PP No.No. 12 Th 1998 ttg Perusahaan Perseroan (PERSERO), PP No.
13 Th 1998 ttg Perusahaan Umum (PERUM), dan PP No. 6 Th13 Th 1998 ttg Perusahaan Umum (PERUM), dan PP No. 6 Th
2000 ttg Perusahaan Jawatan (PERJAN).2000 ttg Perusahaan Jawatan (PERJAN).

Tujuan Perusahaan NegaraTujuan Perusahaan Negara
1.1. Memberi sumbangan perkembangan perekonomian negara pdMemberi sumbangan perkembangan perekonomian negara pd
umumnya dan penerimaan negara pd khususnya;umumnya dan penerimaan negara pd khususnya;
2.2. Mengadakan pemupukan keuntungan pendapatan;Mengadakan pemupukan keuntungan pendapatan;
3.3. Menyelenggarakan pelayanan umum yang berupa barang danMenyelenggarakan pelayanan umum yang berupa barang dan
jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup org banyak;jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup org banyak;
4.4. Memberi bimbingan kpd sektor swasta atau golongan ekonomiMemberi bimbingan kpd sektor swasta atau golongan ekonomi
lemah;lemah;
5.5. Menjadi perintis kegiatan usaha yg tdk dapat dilaksanakan olehMenjadi perintis kegiatan usaha yg tdk dapat dilaksanakan oleh
swasta dan koperasi;swasta dan koperasi;
6.6. Turut serta aktif dalam melaksanakan dan menunjangTurut serta aktif dalam melaksanakan dan menunjang
pelaksanaan kebijakan program pemerintah.pelaksanaan kebijakan program pemerintah.

BADAN USAHA MILIK NEGARABADAN USAHA MILIK NEGARA
BERDASAR UU NO. 19 TH 2003BERDASAR UU NO. 19 TH 2003
• BUMN adalah badan usaha yang seluruhBUMN adalah badan usaha yang seluruh
atau sebagian besar modalnya dimilikiatau sebagian besar modalnya dimiliki
oleh negara melalui penyertaan secaraoleh negara melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaanlangsung yang berasal dari kekayaan
negara yang dipisahkan.negara yang dipisahkan.
• Macam BUMN berdasar UU No. 19 ThMacam BUMN berdasar UU No. 19 Th
2003 terdiri dari: PERSERO dan PERUM.2003 terdiri dari: PERSERO dan PERUM.

MODAL BUMNMODAL BUMN
• Modal BUMN merupakan dan berasal dariModal BUMN merupakan dan berasal dari
kekayaan negara yang dipisahkan.kekayaan negara yang dipisahkan.
• Peyertaan modal negara dalam rangkaPeyertaan modal negara dalam rangka
pendirian atau penyertaan BUMNpendirian atau penyertaan BUMN
bersumber dari:bersumber dari:
a. APBN;a. APBN;
b. Kapitalisasi Cadangan;b. Kapitalisasi Cadangan;
c. Sumber lainnya.c. Sumber lainnya.

• Penyertaan modal negara dlm rangka pendirianPenyertaan modal negara dlm rangka pendirian
BUMN atau perseroan terbatas dananya berasalBUMN atau perseroan terbatas dananya berasal
dari APBN ditetapkan dengan PP (Ps 4 ayat (3)dari APBN ditetapkan dengan PP (Ps 4 ayat (3)
UU BUMN).UU BUMN).
• Setiap perubahan penyertaan modal negara,Setiap perubahan penyertaan modal negara,
berupa penambahan maupun pengurangan,berupa penambahan maupun pengurangan,
termasuk perubahan struktur kepemilikantermasuk perubahan struktur kepemilikan
negara atas saham Persero atau PT ditetapkannegara atas saham Persero atau PT ditetapkan
dg PP. pengecualian bagi penambahandg PP. pengecualian bagi penambahan
penyertaan modal negara yg berasal daripenyertaan modal negara yg berasal dari
kapitalisasi cadangan & sumber lainnya.kapitalisasi cadangan & sumber lainnya.

Direksi BUMN Wajib MenerapkanDireksi BUMN Wajib Menerapkan
Good Corporate GovernanceGood Corporate Governance
(GCG)(GCG)
1.1. TransparansiTransparansi
2.2. KemandirianKemandirian
3.3. AkuntabilitasAkuntabilitas
4.4. KewajaranKewajaran

Prinsip GCGPrinsip GCG
• TransparansiTransparansi, yaitu keterbukaan dalam, yaitu keterbukaan dalam
melaksanakan proses pengambilan keputusan danmelaksanakan proses pengambilan keputusan dan
keterbukaan dalam mengemukakan informasiketerbukaan dalam mengemukakan informasi
materiil dan relevan mengenai perusahaan;materiil dan relevan mengenai perusahaan;
• KemandirianKemandirian, yaitu suatu keadaan dimana, yaitu suatu keadaan dimana
perusahaan dikelola secara profesional tanpaperusahaan dikelola secara profesional tanpa
benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan daribenturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari
pihak manapun yang tidak sesuai degan peraturanpihak manapun yang tidak sesuai degan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-
prinsip korporasi yang sehat;prinsip korporasi yang sehat;

• AkuntabilitasAkuntabilitas , yaitu kejelasan fungsi,, yaitu kejelasan fungsi,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban organpelaksanaan dan pertanggungjawaban organ
sehingga pengelolaan perusahaan terlaksanasehingga pengelolaan perusahaan terlaksana
secara efektif;secara efektif;
• PertanggungjawabanPertanggungjawaban , yaitu kesesuaian di, yaitu kesesuaian di
dalam pengelolaan perusahaan terhadapdalam pengelolaan perusahaan terhadap
peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-
prinsip korporasi yang sehat;prinsip korporasi yang sehat;
• KewajaranKewajaran ((fairnesfairnes), yaitu keadilan dan), yaitu keadilan dan
kesetaraan di dalam memenuhi hak-hakkesetaraan di dalam memenuhi hak-hak
stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjianstakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian
dan peraturan perundang-undangan yang berlakudan peraturan perundang-undangan yang berlaku
((Bacelius RuruBacelius Ruru, 2001; Keputusan Menteri BUMN, 2001; Keputusan Menteri BUMN
No.: Kep-117/M.MBU/2002, Pasal 3).No.: Kep-117/M.MBU/2002, Pasal 3).

Lain-lainLain-lain
• Merger, Konsolidasi & Akuisisi BUMN Diatur melalui PPMerger, Konsolidasi & Akuisisi BUMN Diatur melalui PP
• Privatisasi hanya dapat dilakukan terhadap BUMN ygPrivatisasi hanya dapat dilakukan terhadap BUMN yg
berbentuk Persero.berbentuk Persero.
• Perjan bersifat Departemental Agency, berdasar UUPerjan bersifat Departemental Agency, berdasar UU
BUMN 2003 dinilai sudah tidak cocok lagi dg kondisiBUMN 2003 dinilai sudah tidak cocok lagi dg kondisi
skrg, fasilitas negara yg diberikan kpd Perjan seringskrg, fasilitas negara yg diberikan kpd Perjan sering
disalahgunakan oleh para direksi yang bermentaldisalahgunakan oleh para direksi yang bermental
birokratis, maka dlm UU tsb Perjan tdk dimasukkan sbgbirokratis, maka dlm UU tsb Perjan tdk dimasukkan sbg
BUMN.BUMN.
• UU BUMN mempertegas dan memperjelas hubunganUU BUMN mempertegas dan memperjelas hubungan
BUMN selaku operator usaha dengan lembagaBUMN selaku operator usaha dengan lembaga
pemerintah sbg Regulator.pemerintah sbg Regulator.

Perbedaan PERSERO &Perbedaan PERSERO &
PERUMPERUM
• PengaturanPengaturan
Persero: Bab II Pasal 10-34 UU No. 19 ThPersero: Bab II Pasal 10-34 UU No. 19 Th
2003.2003.
Perum: Bab III , Ps 35-62 UU No. 19/2003Perum: Bab III , Ps 35-62 UU No. 19/2003
• Pendirian:Pendirian:
Persero & Perum: Diusulkan olehMenteriPersero & Perum: Diusulkan olehMenteri
kepada Presiden dg pertimbangankepada Presiden dg pertimbangan
Menteri teknis dan Menteri KeuanganMenteri teknis dan Menteri Keuangan

• Maksud & Tujuan:Maksud & Tujuan:
Persero: a) Menyediakan barang dan/atau jasaPersero: a) Menyediakan barang dan/atau jasa
yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat; b)yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat; b)
mengejar keuntungan guna meningkatkan nilaimengejar keuntungan guna meningkatkan nilai
perusahaan.perusahaan.
Perum: Menyelenggarakan usaha yangPerum: Menyelenggarakan usaha yang
bertujuan utk kemanfaatan umum berupabertujuan utk kemanfaatan umum berupa
penyediaan barang atau jasa yg berkualitas dgpenyediaan barang atau jasa yg berkualitas dg
harga yg terjangkau oleh masy berdasarkanharga yg terjangkau oleh masy berdasarkan
prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Lanjutan…Lanjutan…
• ORGAN:ORGAN:
Persero: RUPS, Direksi dan Komisaris.Persero: RUPS, Direksi dan Komisaris.
Perum: Menteri, Direksi dan DewanPerum: Menteri, Direksi dan Dewan
Pengawas.Pengawas.
• Sifat Usaha:Sifat Usaha:
Persero: Profit OrientedPersero: Profit Oriented
Perum: Public Service dan Profit OrientedPerum: Public Service dan Profit Oriented
seimbang.seimbang.

• Modal:Modal:
Persero: Seluruh saham atau 51 persenPersero: Seluruh saham atau 51 persen
dimiliki oleh Pemerintah RIdimiliki oleh Pemerintah RI
Perum: Seluruh modal dimiliki oleh negaraPerum: Seluruh modal dimiliki oleh negara
dan tidak terbagi atas saham.dan tidak terbagi atas saham.
• Kewenagan Tertinggi:Kewenagan Tertinggi:
Persero: a) RUPS b) MenteriPersero: a) RUPS b) Menteri
Perum: Dewan PengawasPerum: Dewan Pengawas

PRIVATISASI BUMNPRIVATISASI BUMN
• Pertama kali privatisasi diatur dalam PP No. 5 thPertama kali privatisasi diatur dalam PP No. 5 th
1990 yang berkenaan dg BUMN yg menjual1990 yang berkenaan dg BUMN yg menjual
sahamnya di Pasar Modal.sahamnya di Pasar Modal.
• Privatisasi adalah penjualan saham Persero,Privatisasi adalah penjualan saham Persero,
baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihakbaik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak
lain dlm rangka meningkatkan kinerja dan nilailain dlm rangka meningkatkan kinerja dan nilai
perusahaan, memperbesar manfaat bg negaraperusahaan, memperbesar manfaat bg negara
dan masyarakat, serta memperluas pemilikandan masyarakat, serta memperluas pemilikan
saham oleh masyarakat (Psl 1 angka (2) UUsaham oleh masyarakat (Psl 1 angka (2) UU
BUMN No. 19 Th 2003).BUMN No. 19 Th 2003).

ALASAN PRIVATISASI BUMNALASAN PRIVATISASI BUMN
• Alasan EfisiensiAlasan Efisiensi
• Alasan FiskalAlasan Fiskal

Bentuk-Bentuk Privatisasi BUMNBentuk-Bentuk Privatisasi BUMN
Pada UmumnyaPada Umumnya
1.1. The Sale of an Existing State OwnedThe Sale of an Existing State Owned
Enterprise;Enterprise;
2.2. Use of Private Financing andUse of Private Financing and
Management rather than Public for NewManagement rather than Public for New
Infrastructure Development;Infrastructure Development;
3.3. Outsourcing (Contracting Out to PrivatOutsourcing (Contracting Out to Privat
Vendor).Vendor).

Bentuk Privatisasi BUMN diBentuk Privatisasi BUMN di
IndonesiaIndonesia
• Berdasar Inpres No. 5 Th 1988 yangBerdasar Inpres No. 5 Th 1988 yang
dijabrkan dg SK Menkeu No. 740 dan 741dijabrkan dg SK Menkeu No. 740 dan 741
Tahun 1989, yg menekankan tentangTahun 1989, yg menekankan tentang
perlunya kinerja BUMN yang lebik baikperlunya kinerja BUMN yang lebik baik
(restrukturisasi, Pelaksanaan kerjasama(restrukturisasi, Pelaksanaan kerjasama
operasi atau Joint Venture,operasi atau Joint Venture,
penggabungan usaha/Merger, penawaranpenggabungan usaha/Merger, penawaran
saham kpd masy/swasta dan penempatansaham kpd masy/swasta dan penempatan
langsung).langsung).

Tujuan Privatisasi BUMN padaTujuan Privatisasi BUMN pada
UmumnyaUmumnya
1.1. Tujuan KeuanganTujuan Keuangan
2.2. Tujuan jasa-jasa & OrganisasiTujuan jasa-jasa & Organisasi
3.3. Tujuan EkonomiTujuan Ekonomi
4.4. Tujuan PolitikTujuan Politik

Maksud Privatisasi berdasarMaksud Privatisasi berdasar
Ps 74 ayat (1) UU No. 19 Th 2003Ps 74 ayat (1) UU No. 19 Th 2003
1.1. Memperluas kepemilikan masy atas Persero;Memperluas kepemilikan masy atas Persero;
2.2. Meningkatkan efisiensi & produktivitas perusahaan;Meningkatkan efisiensi & produktivitas perusahaan;
3.3. Menciptakan struktur keuangan & menejemenMenciptakan struktur keuangan & menejemen
keuangan yg baik/kuat;keuangan yg baik/kuat;
4.4. Menciptakan struktur industri yg sehat & kompetitif;Menciptakan struktur industri yg sehat & kompetitif;
5.5. Menciptakan Persero yg berdaya saing & berorientasiMenciptakan Persero yg berdaya saing & berorientasi
global;global;
6.6. Menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, danMenumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan
kapasitas pasar.kapasitas pasar.

Tujuan Privatisasi berdasarTujuan Privatisasi berdasar
Ps 74 ayat (2) UU No. 19 Th 2003Ps 74 ayat (2) UU No. 19 Th 2003
Privatisasi dilakukan dengan tujuan untukPrivatisasi dilakukan dengan tujuan untuk
meningkatkan kinerja dan nilai tambahmeningkatkan kinerja dan nilai tambah
perusahaan dan meningkatkan peranperusahaan dan meningkatkan peran
serta masyarakat dalam pemilikan sahamserta masyarakat dalam pemilikan saham
persero.persero.

Konsekuensi Privatisasi BUMNKonsekuensi Privatisasi BUMN
• KonsekuensiKonsekuensi terbaikterbaik adalah dapatadalah dapat
menciptakan persaingan, efisiensi danmenciptakan persaingan, efisiensi dan
kekayaan serta keberhasilan;kekayaan serta keberhasilan;
• KonsekuensiKonsekuensi terburukterburuk adalahadalah
terdapatnya pergeseran monopoli milikterdapatnya pergeseran monopoli milik
negara yang tidak sensitif dg monopolinegara yang tidak sensitif dg monopoli
swasta yang lebih sensitif thd lingkungan.swasta yang lebih sensitif thd lingkungan.

Persero yg Tidak DapatPersero yg Tidak Dapat
diPrivatisasidiPrivatisasi
(Ps 77 UU N0. 19 Th 2003)(Ps 77 UU N0. 19 Th 2003)
1.1. Persero yg bidang usahanya berdasarkan per-Persero yg bidang usahanya berdasarkan per-
UU hanya boleh dikelola oleh BUMN.UU hanya boleh dikelola oleh BUMN.
2.2. Persero yg bergerak disektor usaha ygPersero yg bergerak disektor usaha yg
berkaitan dg pertahanan & keamanan negara.berkaitan dg pertahanan & keamanan negara.
3.3. Persero yg bergerak disektor tertentu yg olehPersero yg bergerak disektor tertentu yg oleh
pemerintah diberikan tugas khusus utkpemerintah diberikan tugas khusus utk
melaksanakan kegiatan tertt yg berkaitan dgmelaksanakan kegiatan tertt yg berkaitan dg
kepentingan masy.kepentingan masy.
4.4. Persero yg bergerak di bidang usaha sumberPersero yg bergerak di bidang usaha sumber
daya alam yg secara tegas berdasarkandaya alam yg secara tegas berdasarkan
perUU dilarang utk diprivatisasi.perUU dilarang utk diprivatisasi.

Pelaksanaan PrivatisasiPelaksanaan Privatisasi
• Persero yg dapat diprivatisasi hrs sekurang-kurangnya memenuhiPersero yg dapat diprivatisasi hrs sekurang-kurangnya memenuhi
kriteria: a) industri usahanya kompetitif; b) industri usahanya ygkriteria: a) industri usahanya kompetitif; b) industri usahanya yg
unsur teknologinya cepat berubah (Ps 76 UU BUMN).unsur teknologinya cepat berubah (Ps 76 UU BUMN).
• Privatisasi hrs diputuskan RUPS atau sejenisnya, bagi BUMNPrivatisasi hrs diputuskan RUPS atau sejenisnya, bagi BUMN
Persero harus seijin Menteri sbg pemegang saham.Persero harus seijin Menteri sbg pemegang saham.
• Privatisasi BUMN dilakukan oleh sebuah Komite Privatisasi, ygPrivatisasi BUMN dilakukan oleh sebuah Komite Privatisasi, yg
dibentuk oleh Menteri Negara BUMN yg didalamnya dipimpin olehdibentuk oleh Menteri Negara BUMN yg didalamnya dipimpin oleh
Presiden sbg penasihat dan Meneg BUMN c.q. DeputiPresiden sbg penasihat dan Meneg BUMN c.q. Deputi
Restrukturisasi dan Privatisasi Kemeneg BUMN. (lihat Pasal 79 ayatRestrukturisasi dan Privatisasi Kemeneg BUMN. (lihat Pasal 79 ayat
(2) UU No. 19 Th 2003).(2) UU No. 19 Th 2003).
• Hasil privatisasi disetorkan kpd Kas Negara.Hasil privatisasi disetorkan kpd Kas Negara.

Teknik atau Cara PrivatisasiTeknik atau Cara Privatisasi
1.1. Penawaran Umum (Penawaran Umum (Initial Public OfferingInitial Public Offering/IPO)/IPO)
2.2. Penemopatan langsung (Penemopatan langsung (Direct PlacementDirect Placement), yaitu), yaitu
penjualan saham perush s.d. 100% kpd pihak2 lain dgpenjualan saham perush s.d. 100% kpd pihak2 lain dg
cara negosiasi, umumnya melalui tender.cara negosiasi, umumnya melalui tender.
3.3. Privat PlacementPrivat Placement, yaitu penjualan langsung se satu, yaitu penjualan langsung se satu
investor secara borongan.investor secara borongan.
4.4. Management Buy-OutManagement Buy-Out (MBO) atau bila karyawan turut(MBO) atau bila karyawan turut
berpartisipasi disebutberpartisipasi disebut Management and/or EmployeeManagement and/or Employee
Buy-OutBuy-Out (MEBO); adalah pembelian saham mayoritas(MEBO); adalah pembelian saham mayoritas
oleh suatu konsursium yang diorganisasi dan dipimpinoleh suatu konsursium yang diorganisasi dan dipimpin
oleh manajemen perusahaan yang bersangkutan.oleh manajemen perusahaan yang bersangkutan.

Pro & Kontra Privatisasi BUMN?Pro & Kontra Privatisasi BUMN?
Diskusi Kasus Privatisasi BUMN Indonesia?Diskusi Kasus Privatisasi BUMN Indonesia?

Pengaturan BUMDPengaturan BUMD
• UU No. 5 Th 1962 tentang Perusahaan Daerah.UU No. 5 Th 1962 tentang Perusahaan Daerah.
• UU No. 32 Th 2004 ttg Pemda Jo. UU No. 8 ThUU No. 32 Th 2004 ttg Pemda Jo. UU No. 8 Th
2005 ttg Penetapan Perpu No. 3 Th 2005 ttg2005 ttg Penetapan Perpu No. 3 Th 2005 ttg
Perub UU No. 32 Th 2004 ttg Pemda, terakhirPerub UU No. 32 Th 2004 ttg Pemda, terakhir
dirubah dengan UU No. 12 Tahun 2008.dirubah dengan UU No. 12 Tahun 2008.
• Bentuk-bentuk BUMD:Bentuk-bentuk BUMD:
1. Perusahaan Daerah1. Perusahaan Daerah
2. Perseroan Terbatas (Persero Daerah)2. Perseroan Terbatas (Persero Daerah)

Matur NumunMatur Numun
Selesai – alhamdulillahSelesai – alhamdulillah
WassalamWassalam

Bumn

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (15)

Similar to Bumn

Similar to Bumn (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (17)

Bumn