bumn

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
1. Definisi
Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau
seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula
berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa
bagi masyarakat.
Berdasarkan Undang- Undang No. 19 tahun 2003 Pasal 1 dijelaskan bahwa
pengertian dari Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang
dipisahkan, dan kegiatan utamanya adalah untuk mengelola cabang- cabang
produksi yang penting bagi negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran
rakyat.
Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 menyatakan “cabang-cabang produksi yang penting
bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Pasal
33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan “Bumi , air, dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kedua pasal ini
merupakan jaminan bagi pemerintah untuk ikut serta berperan dalam
perekonomian negara. Penguasaan oleh negara dalam hidup orang banyak bukan
berarti memiliki, namun mengandung arti memberi kekuataan tertinggi kepada
negara untuk :
 Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan , penggunaan, persediaan dan
pemeliharaan
 Menentukan dan mengatur hak-hak bumi, air, dan kekayaan alam
 Mengatur serta menentukan hubungan hukum antara orang-orang dan
perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya.
Dengan adanya pasal 33 ayat 2 dan ayat 2 UUD 1945 merupakan jaminan bagi
pemerintah untuk ikut serta berperan dalam perekonomian negara. Peran
pemerintah akan menjadi lebih nyata bila pemerintah memiliki perusahaan negara.
Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1232/kmk.013/1989 pasal 2 yang
dimaksud dengan badan usaha milik negara adalah badan usaha dan anak
perusahaan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Karena seluruh
modalnya dimiliki oleh negara berarti manajernya sangat dipengaruhi oleh
pemerintah. Menurut instruksi presiden No. 7 tahun 1967, perusahaan
negaradiubah bentuknya menjadi BUMN dan disederhanakan menjadi perusahaan
jawatan (perjan), perusahaan umum (perum) , dan perusahaan perseroan

2. (persero).BUMN memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
Namun agar peran tersebut bisa lebih maksimal, BUMN harus memebuhi syarat-
syarat berikut;
 Dikelola berdasarkan prinsip dan kultur korporasi yang sehat;
 Dikelola oleh manajemen profesional, integritas dan leadership yang kuat, serta
memiliki sense of business yang tinggi. Untuk itu pola rekrutmen dan pola re-
munerasi harus dikembangkan sesuai dengan standar korporasi;
 Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), secara konsis-ten
dan berkesinambungan;
 Mampu terus menciptakan nilai tambah dan inovasi;
 Siap bersaing di era kompetisi global, dan memiliki kemampuan untuk survive
dalam segala kondisi;
 Memiliki tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility), baik dalam hal
kepedulian terhadap lingkungan hid up, pengentasan problem masyarakat
sekitar, dan pengembangan pengusaha kecil.
Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan pengelolaan BUMN membutuhkan
keterlibatan yang aktif dari semua pihak, baik Pemerintah, manajemen BUMN,
karyawan BUMN, akademisi, parlemen, dan masyarakat luas yang memiliki per-
hatian terhadap BUMN. Karena itu, marilah bersama-sama kita pikirkan dan pantau
bersama pengelolaan BUMN ini, untuk dapat memberikan hasil yang seoptimal
mungkin bagi masyarakat dan negara ini.
2. Maksud dan Tujuan Badan Usaha Milik Negara(BUMN)
Berdasarkan UU no. 19 Tahun 2003 pasal 2, maksud dan tujuan pendirian BUMN
tidak lain adalah sebagai berikut:
 Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada
umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
 Mengejar keuntungan.
 Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang
banyak.
 Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh
sektor swasta dan koperasi.
 Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan
ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
3. Ciri-ciri BUMN
 Penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah.
 Pengawasan dilakukan, baik secara hirarki maupun secara fungsional dilakukan
oleh pemerintah.

3.  Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan
pemerintah
 Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan
usaha.
 Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah.
 Untuk mengisi kas negara, karena merupakan salah satu sumber penghasilan
negara.
 Agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup
orang banyak.
 Melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat.
 Merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari
keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan.
 Merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara.
 Dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta terjaminnya
prinsip-prinsip ekonomi.
4. Visi dan Misi Badan Usaha Milik Negara(BUMN)
Dibawah pembinaan Kementrian BUMN telah tersusun suatu Master Plan BUMN
tahun 2002-2008 yang memuat VISI “Menjadikan BUMN sebagai Badan Usaha yang
tangguh dalam persaingan global dan mampu memenuhi harapan stakeholder”
dengan beberapa catatan :
 BUMN sebagai Badan Usaha perlu dikembangkan sebagai pelaku usaha dalam
perekonomian Indonesia
 Sesuai asa kemanfaatan, pemilikan saham oleh negara tidak harus
dipertahankan baik sebagai pemegang saham mayoritas atau minoritas.
 Pembinaan BUMN diarahkan untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui
pengelolaan secara profesional, efisien dan tangguh sehingga mampu
menghadapi persaingan global
 Meningkatkan kontribusi kepada negara baik dalam bentuk pajak, deviden
maupun hasil privatisasi serta memenuhi harapan stakeholders.
Dari visi tersebut juga dikandung suatu MISI yang juga tersusun dalam suatu
Master Plan BUMN tahun 2002-2008BUMN sebagai berikut :
 Melaksanakan reformasi dalam ruang lingkup budaya kerja, strategi dan
pengelolaan usaha untuk mewujudkan profesionalisme dengan berlandaskan
pada prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan BUMN.
 Meningkatkan nilai perusahaan melalui restrukturisasi, privatisasi dan kerjasa
usaha antar BUMN berdasar prinsip bisnis sehat.
 Meningkatkan daya saing melaui inovasi dan peningkatan efisiensi untuk
menyediakan produk barang dan jasa berkualitas dengan harga kompetitif serta
pelayanan bermutu tinggi.

4.  Peningkatan kontribusi BUMN kepada negara
 Peningkatan peran BUMN dalam kepedulian terhadap lingkungan, pembinaan
koperasi dan UKM dalam program kemitraan.
5. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
a. Lebih bersifat social oriented / service oriented artinya berorientasi pada
pelayanan kepentingan umum
b. Jika dalam manjalankan usahanya memperoleh keuntungan. Maka pemanfaatan
keuntungan tersebut semaa-mata dimaksudkan untuk menyejahterakan
kehidupan masyarakat.
c. Selama masyarakat masih memerlukan , kegiatan badan usaha milik negara
dilakukan secara terus-menerus
d. Sebagai agen pembangunan , seluruh daya dan kemampuannya diarahkan pada
pembangunan nasional yang sedang dan akan dilaksanakan
e. Merupakan sarana vital yang efektif untuk melaksanakan pembangunan
nasional, sehingga direksi harus senantiasa membuat kebijakan yang sesuai
dengan GBHN
f. Pengorganisasian dilakukan secara profesionalisme.
6. Karakteristik Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
a. Usaha bersifat membantu tugas pemerintah, seperti membangun praarana
tertentu guna melayani kepentingan masyarakat.
b. Menghasilkan barang tertentu karena pertimbangan keamanan dan kerahasiaan,
seperti senjata dan pencetakan uang
c. Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus
dimiliki serta dikelola oleh pemerintah.
d. Dibentuk untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tertentu atau bersifat
strategis.
e. Dibentuk dengan tujuan melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat
f. Usahanya bersifat komersial dan fungsinya dapat dilakukan oleh swasta.
7. Kelebihan dan kekurangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
a. Kelebihan BUMN
1. Menguasai sektor yang vital bagi kehidupan rakyat banyak
2. Mendapat jaminan dan dukungan dari negara
3. Permodalannya sudah pasti karena mendapat modal dari negara
4. Kelangsungan hidup perusahaan terjamin
5. Sebagai sumber pendapatan negara
b. Kekurangan BUMN
1. Pengelolaan faktor-faktor produksi tidak efisien
2. Manajemen perusahaan kurang profesional
3. Menimbulkan monopoli atas sektor-sektor vital

5. 4. Pengelolaan perusahaan terhambat dengan peraturan-peraturan yang
mengikat
5. Sulit memperoleh keuntungan bahkan seringkali merugi
8. Peranan BUMN terhadap Peningkatan Kemakmuran Rakyat
1. Sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara optimal
2. Sebagai mitra kerja dalam kegiatan usaha dengan badan usaha swasta dan
koperasi
3. Mencegah agar tidak terjadi penguasaan cabang-cabang produksi yang penting
bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh swasta
4. Sebagai sumber penghasilan mengisi kekurangan kas negara untuk dipergunakan
oleh negara dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
5. Sebagai sarana untuk membuka kesempatan kerja dan mengurangi
pengangguran yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan per kapita.
6. Menyisihkan laba bersih untuk keperluan pembinaan usaha kecil, koperasi , dan
masyarakat di sekitar BUMN
9. Bentuk-bentuk Badan Usaha Milik negara (BUMN)
Badan usaha milik negara atau BUMN memiliki 3 bentuk yaitu :
a. Perusahaan Perseroan (Persero)
Perusahaan perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan.Karena
keterbatasan modal yang dimiliki oleh pemerintah maka dijuallah sahamnya
kepada swasta. Namun untuk tetap dapat mengendalikan BUMN tersebut maka
saham dari pemerintah haruslah minimal 51 % .sehingga pemerintah masih
menjadi pengendali dalam pengambilan keputusan.
Tujuan pendirian perseroan adalah sebagai berikut :
1. Menyediakan barang atau jasa yang bermutu dan berdaya saing kuat.
2. Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.
Ciri-ciri Persero adalah sebagai berikut :
1. Pendirian atas usulan menteri kepada presiden
2. Status hukumnya yaitu dalam bentuk badan hukum, yaitu berdasarkan Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan peraturan pemerintah (PP)
pendirian usaha
3. Hubungan organisasi dengan pemerintah yaitu berdiri sendiri sebagai
organisasi yang dicapai
4. Kepemilikan atau penguasaan oleh pemerintah dapat sepenuhnya atau
sebagian yang dapat diketahui melalui kepemilikan saham secara
keseluruhan, dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.
5. Modal terdiri dari saham dan dapat diperjualbelikan di pasar modal

6. 6. RUPS memegang kekuasaan tertinggi
7. Dipimpin oleh direksi
8. Tujuan utama mencari laba
9. Hubungan usaha diatur menurut hukum perdata
10. Status pegawai adalah pegawai swasta.
b. Perusahaan Umum (Perum)
Perusahaan umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara
dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa
penyediaan barang atau jasa yang bermutu dan sekaligus mencari keuntungan
yang berdasar prinsip pengelolaan perusahaan.
Ciri-ciri Perum adalah sebagai berikut :
1. Pendirian perum diusulkan oleh menteri kepada presiden.
2. Statusnya adalah suatu badan hukum berbentuk perusahaan negara yaitu UU
No.19 PP tahun 1960 dan PP tentang pendirian usaha
3. Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dan kekayaan negara yang dipisahkan
dari APBN
4. Dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dan dapat
memperoleh kredit dari dalam dan luar negeri atau dari masyarakat dalam
bentuk obligasi
5. Dipimpin oleh direksi
6. Usaha adalah melayani kepentingan umum berupa penyediaan barang atau
jasa yang berkualitas dengan harga terjangkau oleh masyarakat dan sekaligus
memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang
sehat.
7. Dapat menuntut dan dituntut serta hubungan hukumnya diatur secara hukum
perdata.
8. Pegawai adalah pegawai perusahaan negara yang diatur tersendiri di luar
ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri atau persero
9. Makna usaha sebagai public service dan profit service seimbang
10. Hubungan organisasi yaitu berdiri sendiri sebagai kesatuan organisasi yang
terpisah
c. Perusahaan Jawatan (Perjan)
Perusahaan jawatan adalah BUMN yang seluruh modalnya termasuk dalam
anggaran belanja negara yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan .
Tujuan perjan adalah pengabdian dan melayani kepentingan masyarakat yang
ditujukan untuk kesejahteraan umum, dengan tidak mengabaikan syarat efisiensi
, efektivitas, dan ekonomis serta pelayanan yang memuaskan.
Ciri-ciri perjan adalah sebagai berikut :

7. 1. Tujuan utama untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa melepaskan
syarat efisiensi, efektivitas dan ekonomis.
2. Permodalan dan pembiayaan perusahaan termasuk dalam anggaran belanja
negara yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan.
3. Merupakan bagian dari departemen , dirjen, direktorat, atau pemerintah
daerah
4. Dipimpin oleh kepala yang merupakan bagian dari suatu departemen.
5. Perjan memperoleh fasilitas negara.
6. Pegawai perjan adalah pegawai negeri.
7. Perjan berlaku hukum publik yang berarti bila perusahaan dituntut,
kedudukannya adalah sebagai pemerintah.

8. KELOMPOK : 4
ANGGOTA : TISA RIZKYANI
ADDIES ALDILA
ENUNG WIDYANINGSIH
ANDARA RISNA
KELAS : VII-C